Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemajuan ekonomi Indonesia yang pesat menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan, termasuk bagi negara-negara EFTA yang terletak di wilayah Eropa dan merupakan negara-negara maju. Namun demikian, jarak antar negara dan perbedaan kondisi negara tidak menjadi penghalang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan EFTA dalam IE-CEPA. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis motif Indonesia menyetujui IE-CEPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 'website' resmi EFTA dan pemerintah Indonesia, serta studi kepustakaan dari sumber-sumber tertulis lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki motif ekonomi, politik, dan' leverage' dalam IE-CEPA. Motif ekonomi Indonesia mencakup motif memperluas akses pasar ke EFTA dan Uni Eropa melalui EFTA serta menghindari pengalihan perdagangan yang dapat dilakukan oleh EFTA kepada Indonesia. Motif politik Indonesia mencakup memperkuat hubungan damai Indonesia dengan EFTA yang terganjal dengan perbedaan pemikiran dan meningkatkan pengakuan Indonesia di ranah internasional, khususnya oleh EFTA dan mitra-mitranya. Motif 'leverage' Indonesia mencakup menyelenggarakan 'capacity building dan mempertahankan pembelajaran yang diterima dari EFTA serta menciptakan 'precedent' sebagai negara Asia Tenggara ketiga yang bekerja sama dengan EFTA. ...... Indonesia`s rapid economic progress has made Indonesia a promising market, including for EFTA countries, which are developed countries and located in Europe. However, barriers which include the distance between countries and the differences in state conditions do not stop the economic cooperation between Indonesia and EFTA in IE-CEPA. The purpose of this study is to analyze Indonesia`s motives in approving IE-CEPA. This study uses qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, EFTA and Indonesian government official websites, as well as literature studies from other written sources. The results of the study indicate that Indonesia has economic, political, and leverage motives in IE-CEPA. Indonesia`s economic motives include the motive for expanding market access to EFTA and the European Union through EFTA, as well as avoiding trade diversion that can be carried out by EFTA to Indonesia. Indonesia`s political motives include strengthening Indonesia`s relations with EFTA in peace which is hampered by the differences of mind and enhancing Indonesia`s recognition in the international sphere, especially by EFTA and its partners. The leverage motives of Indonesia are carrying out capacity building and maintaining the process received by EFTA, as well as creating precedent as the third Southeast Asian country in FTA cooperation with EFTA.

Abstrak :
Skripsi ini membahas manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten yang dilatarbelakangi oleh pentingnya belanja pegawai bagi penyelenggaraan pemerintahan, namun rata-rata alokasi belanja pegawai Kabupaten Klaten mencapai 76,80 persen dari APBD tahun 2010 hingga semester 1 tahun 2013 menjadikannya terbesar di Indonesia, padahal dari 524 daerah hanya mencapai 53,40 persen dari APBD. Manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan tujuan deskriptif melalui metode kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan karena menghambat manajemen belanja pegawai di Kabupaten Klaten, meliputi tidak terdapat perencanaan pada belanja pegawaidan analisis kebutuhan pegawai yang tidak rutin, tidak terdapat batasan PNS bagi daerah, tidak terdapat batasan belanja pegawai bagi daerah, struktur penggajian yang tidak berdasarkan kinerja, inkonsistensi kebijakan, tidak terdapat batasan transfer antar rekening, tidak terdapat sistem manajemen penggajian terpusat, dan hasil pelaporan yang tidak dijadikan umpan balik sehingga belum terdapat tindakan dari daerah untuk menyelesaikan permasalahan belanja pegawai. ...... This thesis discusses the personnel expenditure management in Klaten District, which is motivated by the importance of personnel expenditure in running the government, however the average allocation of personnel expenditure in Klaten District reached 76,80 percent of the local government budget in 2010 until the first half of 2013, whereas of 524 regions in Indonesia only reached 53,40 percent of the local government budget. The personnel expenditure management in Klaten District is not running as expected. This study uses post-positivist approach with descriptive purpose through qualitative methods, which are in-depth interviews and documentary studies. The results show that there are factors to consider because they inhibit personnel expenditure management in Klaten District, including there are no planning on personnel expenditure and irregular analysis of needs of civil servants, no restriction on the amount of personnel, no limit on personnel expenditure, the salary structure is not based on performance, policy inconsistencies, no limit on transfer between accounts, no centralized payroll management system, and reporting results are not used as feedback so that therehas been no action to resolve the problem of personnel expenditure.