Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai dua orang notaris yang memperjanjikan suatu perjanjian bagi hasil di bidang kenotariatan dimana masing-masing pihak dibebankan kewajiban dan diberikan hak. Dengan dibuatnya perjanjian bagi hasil di bawah tangan antarnotaris merupakan sebuah pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris telah merendahkan harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik dan harus bertanggung jawab karena perbuatan tersebut. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut juga melanggar beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam setiap pelanggaran yang dilakukan, Notaris memiliki tanggung jawab dan akibat hukum yang akan ditanggung berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tanggung jawab yang dibebankan pada Notaris dalam kasus ini adalah tanggung jawab jabatan, kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan akibat hukum yang dapat dibebankan adalah penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis discusses the case of two notaries bound by a profit sharing agreement in the notarization field whereas each party carries with them some rights and obligations. By signing such agreement with no notaries other than the involved parties, despite both having occupations as notaries, they have violated the Law on the Position of Notary. By doing so, the notaries have degraded their dignity as public officials and thus must be hold responsible for their actions. Additionally, the agreed points in the abovementioned agreement are in violations with some provisions contained in the Notary Ethical Codes, the Law on the Position of Notary and the Notary Oath. This research is a normative research with descriptive analytical analysis. The data used is secondary data with a qualitative approach. In each of the violations committed, the Notaries are subject to the legal consequences as stated in the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary. The obligations assumed are the notarial duties, ethical codes and Law on the Position of Notary, while the qualified legal consequences are sanctions based upon the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran menggunakan uang elektronik dengan studi kasus penerapan “Kebijakan Full E-ticketing Transjakarta Busway”. Sistem pembayaran menggunakan uang elektronik merupakan satu-satunya cara untuk dapat melakukan transaksi pembayaran menggunakan Transjakarta Busway. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik melibatkan berbagai ketentuan hukum yang diantaranya perlindungan konsumen, pelayanan publik, sistem elektronik dan sistem pembayaran. Kebijakan ini menimbulkan permasalahan hukum perlindungan konsumen, diantaranya perlindungan hak-hak konsumen pengguna Transjakarta Busway, kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kemudahan pengaduan konsumen dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik. Selain itu, terdapat juga perbandingan pengaturan terkait perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Hal ini untuk memberi kelengkapan mengenai pengaturan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, khususnya mengenai sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik. ...... This thesis discusses the consumer protection of electronic payment service system using electronic money, a case study of an analysis of “Policy Implementation Full E-Ticketing Transjakarta Busway”. The electronic payment system is the only way to do payment in Transjakarta Busway. Electronic payment system involve some law policy such as the consumer's protection, public services, electronic system, and payment system. This policy has caused some problem on consumer's protection such as consumer's rights protection, the obligation of the company to guarantee the safety, comfortability, and the easyness of complain while consumers are having electronic payment transaction. Further more, this is also a comparison in regulation related to consumer's protection on the electronic payment system. The purpose is to give the completeness in term of the consumer's protection on e-payment system.