Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

SARS-CoV-2–disebut juga sebagai coronavirus–telah menyebar ke seluruh dunia dalam kurun waktu beberapa bulan sejak ditemukan pada Desember 2019 lalu, membentuk sebuah isu keamanan dengan mengganggu perekonomian banyak negara serta menyebabkan sebuah krisis kesehatan yang sangat luas. Tesis ini hendak membuat perbandingan antara respons oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengikuti kerangka keamanan antara bulan Januari hingga Mei 2020. Melalui sekuritisasi, respons dibuat mengikuti bagaimana virus tersebut dikonstruksikan sebagai sebuah ancaman terhadap ekonomi, politik, dan/atau kesehatan, ditambah dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memusnahkan ancaman tersebut. Saat pandemi tengah berlangsung, penulis melaporkan penemuan awal yang menunjukkan bahwa pemerintah federal A.S., dengan arahan Presiden Donald Trump, melihat coronavirus sebagai sebuah ancaman terhadap prospek elektoral yang menentukan kemenangannya dalam pemilu di bulan November kelak. Sementara itu, pemerintah Indonesia merumuskan respons yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui taktik pengerjaan informasi massal untuk mencegah kepanikan skala besar. Di kedua kasus tersebut, kebijakan yang diambil untuk memperkuat sektor keesehatan kemudian dicabut seiring dengan tekanan untuk memulai kembali roda perekonomian negara.

---

SARS-CoV-2–commonly known as the coronavirus disease–has spread globally within months since its discovery in December 2019, becoming a security issue by disrupting the economy of many countries as well as instigating a widespread public health crisis. In managing the ensuing crisis, governments have securitized the issue to better secure needed resources with the goal of ending the outbreaks within each country. This thesis draws comparisons between initial responses made by the governments of Indonesia and the U.S. in the framework of security between January and May 2020. Through securitization, initial responses are made following how the virus is construed as a threat towards either economic, political, or public health concerns, in addition to the steps taken to render the threat eliminated. As the pandemic continues on, the author presents preliminary findings that suggest U.S. President Donald Trump views the pandemic as a threat towards his electoral prospects, particularly his bid for re-election in November this year, in which he directs the U.S.’ initial responses according to reported approval ratings. In comparison, the Indonesian government formulated initial responses that aimed to secure the stable-yet-fragile Indonesian economy through mass information tactics meant to suppress public concerns towards the virus. In both cases, measures meant to strengthen public health were later gradually lifted in response to their prolonged application aggravating the aforementioned security concerns.

"

"Tesis ini menginvestigasi keterikatan antara politik Brazil dengan bantuan luar negeri A.S. yang terfokus pada “linkage” antara kebijakan luar negeri A.S. dan arah pembuatan kebijakan rezim militer Brazil antara tahun 1964-1985. Pada saat itu, bantuan A.S. melibatkan skema promosi demokrasi sebagai syarat bagi negara penerima bantuan, meski literaturnya belum menghubungkan “gelombang ketiga” demokratisasi dengan bantuan luar negeri A.S., terutama dengan studi kasus per negara sebagai penerima bantuan. Maka, tesis ini bertujuan untuk meletakkan hubungan antara bantuan A.S. sebagai salah satu faktor penyebab demokratisasi di Brazil dengan menggunakan teori modernisasi dan demokratisasi, serta konsep profesionalisme baru militer. Riset ini menggunakan logika bahwa, apabila bantuan A.S. adalah upaya jangka panjang untuk membangun kedekatan dengan negara-negara yang dianggap penting secara geopolitik pada masanya, maka bantuan A.S. bersifat instrumental dalam menghadirkan demokratisasi di Brazil yang berdampak signifikan terhadap politik dalam negeri, walau dipicu secara lintas perbatasan. Tesis ini berkesimpulan dua hal: pertama, militer adalah satu institusi yang bertindak sebagai pemerintah dan juga aktor keamanan yang sekaligus menjadikannya penerima berbagai jenis bantuan, sehingga pengaruh besar militer terhadap masyarakat membuka satu jalur di mana A.S. dapat memengaruhi proses pembuatan keputusan rezim sehingga dapat menjauh dari sikap otoriter dan membuka jalan untuk transisi menuju pemerintahan sipil; kedua, bahwa fokus spesifik terhadap hak asasi manusia memaksa rezim militer untuk mengimbangi keamanan nasional atau hak individu, dalam konteks hubungan ketergantungan dengan A.S.

---

This thesis investigates the interlocking relationship between Brazilian politics and U.S. foreign aid, focusing specifically on the linkage between U.S. foreign policy and the Brazilian military regime’s policymaking directions between 1964-1985. Accordingly, U.S. aid includes democracy promotion as a condition for countries to receive aid, though studies have not gone as far as linking foreign aid to the “third wave of democratization” and, in particular, the experience of individual countries as recipients of aid. This thesis aims to establish the link between U.S. aid and democracy promotion in Brazil through abertura by employing the theories of modernization and international factors of democratization. The research embraces the logic that, if U.S. aid was a sustained effort to maintain close ties with countries deemed crucial to the geopolitical imperatives at the time, then aid was instrumental in bringing democratization to Brazil that, while international in nature, had significant national effects. This thesis concludes with two overarching points: first, as the military represented a single institution in charge of both government and security, therefore becoming a negotiating actor to multiple forms of aid, the overarching influence of the armed forces in civil society allows for a single channel in which U.S. aid influenced Brazilian politics, giving the U.S. an indirect mechanism to influence the regime’s decision-making process to eventually withdraw from authoritarian behavior and pave the way for the transition to civilian government; second, that the singular focus on human rights forces a balancing act for the military government to prioritize either national security or individual rights, being situated in a dependent relationship with the U.S."