Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak saat diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia harus memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengandalkan keuangan yang berasal dari kantong sendiri. Dana yang dibutuhkan salah satunya bersumber dari Pajak Daerah. Salah satu pungutan yang merupakan pemasukan dari sektor Pajak Daerah adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu pajak yang dikenakan sebagai akibat peralihan hak milik kendaraan bermotor. BBNKB di DKI Jakarta diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998, tentang BBNKB. BBNKB sendiri ada dua, yakni BBN I KB, mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotor pertama dan BBN II KB, mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotor bekas pakai. Dalam administrasi perpajakan BBNKB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), bekerja sama dengan pihak kepolisan DKI Jakarta (Polda Metro jaya) dan PT. Jasa Raharja cabang Jakarta, untuk secara bersama-sama melaksanakan pelayanan balik nama kendaraan bermotor. Untuk itu dibentuklah apa yang disebut dengan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), berdasarkan Instruksi Bersama tiga menteri terkait, Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Pajak Daerah berupa BBNKB, khususnya BBN II KB, sangat penting bagi pemasukan daerah, khususnya di DKI Jakarta, maka perlu kiranya untuk ditinjau efektifitas balik nama kendaraan bermotor tersebut di DKI Jakarta. Di mana dalam mengukur efektifitas ini digunakan beberapa ukuran; Pertama, berdasarkan administrasi perpajakannya; Kedua, membandingkan antara rencana dan realisasi pemasukan dari BBN II KB, dengan menggunakan Tax Performance Index (TPI); Dan Ketiga, berdasarkan Law Enforcement-nya. Di samping itu perlu pula dilihat apakah BBN II KB ini telah sesuai dengan asas-asas perpajakan yang berlaku pada umumnya, seperti Equality, Certanty, convenient, Economic of Collections.