Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi semua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikator kesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan Bidan Praktek Swasta (BPS) pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya 7 BPS (22%) yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di Kota Salatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudah menjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPS menjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalah pensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktif bekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnya imbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidak seperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikan bila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dari JKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS dan BPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPS menjadi jejaring dalam program JKN.

---

Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of National Social Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019. One of the main obstacles to improve health development is the limited access to health services. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient, only 7 out of the 32 private midwives (22%) have been included in the BPJS Health network. This study aims to understand the issues in private midwives participancy in JKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan of private midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked with BPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The research indicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health is heavily influenced by years of experience, where the majority of private midwives networked is are retired. Meanwhile, the non-network private midwives are still actively working in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect is that the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is more complicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network have yet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receive additional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperation between private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization of benefits to the private midwives not yet included.

Abstrak :
Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem JaminanSosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagisemua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikatorkesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan BidanPraktek Swasta BPS pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya7 BPS 22 yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada dikota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungandengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di KotaSalatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudahmenjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februarisampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPSmenjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalahpensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktifbekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnyaimbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidakseperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikanbila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dariJKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS danBPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPSmenjadi jejaring dalam program JKN. ......Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of NationalSocial Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019.One of the main obstacles to improve health development is the limited access to healthservices. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient,only 7 out of the 32 private midwives 22 have been included in the BPJS Healthnetwork. This study aims to understand the issues in private midwives participancy inJKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan ofprivate midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked withBPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The researchindicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health isheavily influenced by years of experience, where the majority of private midwivesnetworked is are retired. Meanwhile, the non network private midwives are still activelyworking in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect isthat the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is morecomplicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network haveyet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receiveadditional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperationbetween private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization ofbenefits to the private midwives not yet included.