"
ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan permasalahan likuiditas yang
dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa
Keuangan dalam menangani bank sistemik yang mengalami permasalahan
likuiditas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan
dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Yang mana terdapat perbedaan sistem
(bail-in dan bail-out) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis Lembaga Keuangan dengan Undang-Undang
sebelumnya yang mengatur mengenai penanganan permasalahan likuiditas pada
bank sistemik. Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme
koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam
pemberian bantuan likuiditas terhadap bank sistemik. Skripsi ini menggunakan
metode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusaha
meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder,
maupun tersier. Kesimpulan yang didapat dari Skripsi ini adalah adanya
perbedaan pemberian bantuan likuiditas kepada bank sistemik yang diatur dalam
Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan. dengan Undang-Undang Bank Indonesia yaitu mengenai
dihilangkannya Fasilitas Pembiayaan Darurat. Saran yang didapat ialah
Pemerintah seharusnya tetap menggunakan Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi
bank Sistemik yang mengalami permasalahan likuiditas.
ABSTRACTThis thesis discusses the handling of liquidity issues conducted by Bank Indonesia
in coordination with Otoritas Jasa Keuangan in addressing systemic banks
experiencing liquidity problems by Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. There are differences in the
system (bail-in and bail-outs) in on the Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistema Lembaga Keuangan with the
previous Law governing the handling of systemic liquidity problems at the bank.
The purpose of this thesis is to investigate the mechanisms of coordination
between Bank Indonesia and the Otoritas Jasa Keuangan in the provision of
liquidity to banks systemically. This thesis using normative juridical method.
Normative research is a study that sought to assess the library materials in the
form of legal materials, both the primary legal materials, secondary, and tertiary.
The conclusion of this thesis is there are discrepancy between the provision of
liquidity support to banks systemically regulated in Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan and
Undang-Undang Bank Indonesia, namely the removal of the Emergency
Financing Facility. Advice obtained is the Government should continue to use the
Emergency Financing Facility for Systemic banks experiencing liquidity
problems."
