Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hasil investasi produk asuransi jiwa unit link dengan strategi investasi saham menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan unit link lainnya, namun cenderung memiliki risiko investasi yang lebih tinggi pula. Risiko investasi tersebut terjadi ketika kondisi perekonomian dan kinerja harga saham menurun. Untuk menghindari risiko investasi, penelitian ini membahas kontrak asuransi dengan Equity Indexed Annuity (EIA) menggunakan metode point to point yang memberikan nilai garansi minimum tingkat pengembalian dengan memperhatikan tingkat partisipasi tertanggung. Perhitungan tingkat partisipasi menentukan besarnya pembagian keuntungan dari investasi produk asuranasi jiwa unit link sehingga pihak tertanggung dan perusahaan asuransi sama-sama memperoleh keuntungan dengan kondisi pergerakan harga saham di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa garansi minimum, volatilitas saham, suku bunga bebas risiko, serta tingkat mortalita yang dipengaruhi usia dan jenis kelamin, adalah faktor-faktor yang memengaruhi besar tingkat partisipasi untuk suatu kontrak asuransi jiwa unit link. Semakin tinggi suku bunga garansi yang diberikan pada kontrak asuransi jiwa unit link, semakin rendah tingkat partisipasi pada polis. Volatilitas saham yang lebih tinggi memberikan tingkat partisipasi produk yang lebih rendah. Semakin besar suku bunga garansi yang diberikan pada produk, semakin kecil tingkat partisipasi tertanggung. Ketika suku bunga bebas risiko lebih tinggi dari garansi minimum, tingkat partisipasi yang dihasilkan lebih tinggi dan cenderung sama besar untuk setiap usia dan suku bunga garansi. Tingkat partisipasi untuk tertanggung laki-laki dan perempuan cenderung sama untuk usia muda, namun berbeda untuk usia yang lebih tua. Semakin tua usia tertanggung, maka semakin kecil selisih perubahan tingkat partisipasi yang dihasilkan. ......The investment results of unit link life insurance products with stock investment strategies produce higher returns compared to unit link products with other investment strategies but tend to have higher investment risks as well. The investment risk will be experienced by the insured when economic conditions and the performance of stock prices decline. To avoid decreasing the value of the investment, this study discusses insurance contracts with Equity Indexed Annuity (EIA) using a point to point method that provides a minimum guaranteed interest rate by taking into account the participation rate of the insured. Calculation of the participation rate determines the amount of profit sharing from investment in unit link life insurance products in the type of stock investment so that the insured and insurance companies both benefit from the condition of stock price movements in Indonesia. This study shows that the higher the guaranteed interest rate given to unit link life insurance contracts, the lower the participation rate at the policy. The results of this study also show that minimum guarantees, stock volatility, risk-free rates, and mortality rates affected by age and sex, are factors that influence the participation rate for a unit-linked life insurance contract. Higher stock volatility provides a lower participation rate. The higher the minimum guaranteed interest rate given to the product, the lower the level of participation of the insured. When the risk-free rate is higher than the minimum guaranteed interest rate, the participation rate generated is higher and tend to be the same for each age and guaranteed interest rates. The participation rates for male and female insured tend to be the same for younger ages, but different for older ages. The older the age of the insured, the lower the change in the participation rate.

Abstrak :
Industri fesyen adalah salah satu kontributor utama pada sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Produk domestik bruto (PDB) industri tekstil dan pakaian jadi mencapai Rp35,17 triliun pada kuartal II tahun 2022. Tren fesyen di Indonesia pada mulanya banyak mengadaptasi gaya busana masyarakat luar negeri. Namun tren ini mulai bergeser dengan munculnya banyak merek lokal yang mulai dikenal oleh masyarakat. Co-branding merupakan strategi pemasaran yang populer digunakan oleh para pemasar untuk mengenalkan produknya. Terdapat banyak merek fesyen lokal di Indonesia yang berkolaborasi dengan influencers media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor co-branding apa saja yang dapat memengaruhi pembelian konsumen terhadap produk kolaborasi merek fesyen lokal dengan social media influencers (SMI). Model penelitian dibangun menggunakan teori reasoned action dan teori co-branding untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara online. Analisis sebanyak 206 data responden dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor SMI expertise mempengaruhi perceived fit yang lebih lanjut memengaruhi attitude towards co-brand dan purchase intention. Sedangkan faktor brand coolness, self-brand connection with influencers dan product involvement tidak ditemukan mempengaruhi perceived fit. ......The fashion industry is one of the main top contributors to the creative economy sector in Indonesia. The gross domestic product (GDP) of the textile and apparel industry reached IDR 35.17 trillion in the second quarter of 2022. At the beginning of its development, Indonesian fashion trends still adapted many foreign fashion styles. However, this trend began to shift with the emergence of many local brands that began to be recognized by the public. Co-branding is a popular marketing strategy used by marketers to introduce their products. There are many local fashion brands in Indonesia that collaborate with social media influencers to reach more consumers. This research was conducted to find out what co-branding factors can influence consumer purchases of local fashion brand collaboration products with social media influencers (SMI). The research model was built using reasoned action theory and co-branding theory to understand the factors that influence purchase intention. The research was conducted quantitatively by distributing questionnaires online. Analysis of 206 respondent data was carried out using the Partial Least Square (PLS-SEM) method. The results showed that the SMI expertise factor affects perceived fit which further affects attitude towards co-brand and purchase intention. While the factors of brand coolness, self-brand connection with influencers and product involvement were not found to affect perceived fit.

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri pada negara berkembang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena diharapkan kegiatan penanaman modal dapat membantu penyelenggaraan perekonomian negara. Akan tetapi, ada kekhawatiran atas karakter dari para penanam modal yang berorientasi pada keuntungan, yang tidak mustahil penanam modal akan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk melakukan penyalahgunaan izin prinsip penanaman modal oleh penanam modal. Salah satunya kasus Investasi Emas yang dilakukan oleh PT. XXXX yang menyalahgunakan Izin Prinsip dimana perusahaan tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar sebagaimana yang tercantum dalam Izin Prinsipnya, melainkan perusahaan tersebut menawarkan produk investasi berupa emas. Kasus penyalahgunaan izin prinsip ini menimbulkan akibat hukum yang masif, baik terhadap perusahaan itu sendiri dan organ-organ didalam perusahaannya serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian ekploratoris yang bertujuan mencari data awal dari suatu gejala. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai pengawasan terhadap izin prinsip yang sudah diterbitkan oleh BKPM kurang ketat dan pengaturan izin prinsip terlalu sering berubah-ubah. Akan tetapi, terlepas dari itu pengaturan izin prinsip sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi penanam modal.

---

ABSTRACT
Investment activities, both foreign and domestic, in developing countries is a thing that can not be avoided because it is expected that investment activities can help the implementation of the economy. However, there are concerns about the character of the investors, which is profit oriented. It is not impossible that investors will take action that violates the laws to achieve their goals. Including misuses the capital investment principal licenses case. One of them is Gold Investment, conducted by PT. XXXX that misuses the Principle License which the company does not carry out the business activities of the Perdagangan Besar as stated in the Principle License, but the company offers investment products in the form of gold. The case of misuse of this principle license has massive legal effects on both the company itself, the organs within the company and the wider community. This research uses juridical normative research method. This research uses the normative juridical method which in his research emphasizes on the use of legal norms in writing. Based on the nature of this research is exploratory research that aims to find the initial data of a symptom. The results of this study indicate that the regulation on supervision of the principal licenses issued by BKPM is less stringent and the principal licensing regulations are too often change. Regardless of that, the principal license regulation is sufficient to provide legal certainty for investors.

Abstrak :
Peningkatan konsentrasi karbon dioksida menyebabkan berbagai masalah pada bumi. Biogas adalah salah satu sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil, Biogas terdiri dari Sebagian besar gas metana (CH4) dan gas karbon dioksida (CO2), keberadaan gas CO2 dengan presentase (25-50%) pada bahan bakar ini dapat menyebabkan korosi dan kerusakan pada mesin. Salah satu metode untuk memisahkan karbon dioksida dengan menggunakan material metal-organik framework (MOF), penambahan gugus polar seperti amina pada material menghasilkan peningkatan kapasitas adsorpsi suatu gas. Penelitian in bertujuan untuk menganalisis karakteristik dari MOF Ni-DOBDC dan modifikasinya dengan etilendiamin serta sifat adsorpsinya. Penambahan etilendiamin ke dalam MOF Ni-DOBDC berhasil dilakukan dengan post-synthetic methode dan dapat dibuktikan dengan hasil karakterisasi menggunakan XRD, FTIR dan SAA. Hasil uji adsorpsi pada MOF Ni-DOBDC termodifikasi etilendiamin memiliki kapasitas adsorpsi yang lebih besar dibandingkan dengan MOF Ni-DOBDC masing-masing sebesar 6,41 mmol/g dan 2,19 mmol/g. MOF Ni-DOBDC termodifikasi etilendiamin memiliki selektivitas yang baik pada gas CO2 dalam CH4, dengan kapasitas adsorpsi CO2 sebesar 10,548 mmol/g dan CH4 sebesar 4,472 mmol/g. ......An increase in the concentration of carbon dioxide can cause various problems on earth. Biogas is renewable energy source that can replace fossil fuels. Biogas mostly consists of methane gas (CH4) and carbon dioxide gas (CO2). The presence of carbon dioxide gas (25-50%) can cause corrosion, deposition, and damage to the engine. One method for separation carbon dioxide is adsorption using a metal-organic frameworks (MOF) material. The addition polar groups such as amines into the secondary building unit (SBU) resulted in an increase in the adsorption capacity of a gas. The aim of this research identify the characteristics of ethylenediamine-modified MOF Ni-DOBDC and adsorption properties. The modification with ethylenediamine into MOF Ni-DOBDC was successfully carried out as evidenced by the result of FTIR, XRD, and SAA characterization. The gas adsorption test result showed that ethylenediamine-modified MOF Ni-DOBDC had a higher capacity than MOF Ni-DOBDC of 6,41 mmol/g and 2,19 mmol/g. Ethylenediamine modified Ni-DOBDC MOF had good selectivity for CO2 in CH4, with an adsorption capacity of 10.548 mmol/g for CO2 and 4.472 mmol/g for CH4.

Abstrak :
Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) adalah teknologi informasi berbasis elektronik yang menghubungkan data pasien antar fasilitas pelayanan Kesehatan baik horizontal maupun vertikal, untuk mempermudah dan mempercepat rujukan pasien, yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016. Hingga saat penelitian ini dilakukan, implementasi SISRUTE digunakan untuk rujukan kegawatdaruratan. Pada rujukan kegawatdaruratan menggunakan aplikasi SISRUTE terdapat istilah yang dinamakan response time, yaitu interval waktu yang dibutuhkan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk merespon permintaan rujukan. Response time menjadi indikator utama keberhasilan pada rujukan kegawatdaruratan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran hubungan response time SISRUTE dengan karakteristik rumah sakit. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah, serta bahan pengambilan keputusan oleh rumah sakit dalam penggunaan aplikasi SISRUTE. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan terkait response time SISRUTE menurut akreditasi rumah sakit, jenis rumah sakit, kelas rumah sakit, dan pemilik rumah sakit, serta terdapat hubungan yang signifikan terkait response time SISRUTE menurut jumlah tempat tidur rumah sakit dan propinsi letak rumah sakit. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa karakteristik rumah sakit yang mempengaruhi SISRUTE adalah jumlah tempat tidur rumah sakit dan propinsi letak rumah sakit. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah menggiatkan sosialisasi serta pembuatan peraturan yang mewadahi penggunaan SISRUTE, agar rumah sakit aktif menggunakan SISRUTE, sehingga tidak ada permintaan rujukan yang terabaikan dan nilai response time SISRUTE mencapai nilai idea

Abstrak :
Cetak sablon merupakan salah satu prospek bisnis yang diminati oleh pelaku industri skala kecil dan menengah, atau industri rumahan (home industry), karena tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Kegiatan sablon rumahan pada dasarnya dapat dilakukan dalam satu studio kecil, tetapi bahan baku yang digunakan berpotensi menimbulkan pencemaran melalui polutan udara berupa volatile organic compounds (VOCs) atau senyawa mudah menguap. Paparan VOCs dapat menyebabkan kerentanan terhadap kualitas udara ruang yang seharusnya sehat, sehingga menimbulkan masalah kesehatan, khususnya bagi pekerja sablon. Risiko kesehatan, seperti penurunan fungsi paru-paru, gejala penyakit pernapasan, hingga penurunan konsentrasi dan sakit kepala, dapat mengganggu produktivitas pekerja dan menghambat proses produksi. Dengan demikian, penggunaan sistem pengudaraan pasif dan aktif pada ruang dalam perlu diperhatikan untuk menipiskan kadar VOCs di udara tanpa membuat kadar VOCs dan polutan udara lain meningkat. Oleh karena itu, sistem pengudaraan dan penjernihan udara untuk ruang dengan risiko VOCs yang besar menjadi menarik untuk ditelusuri dan diamati. ......Screen printing is one of the business prospects of interest to small and medium scale industrialists, or home industries, due to its production and workers scale. Home-based screen printing activities can basically be carried out in a small studio, but the raw materials used have the potential to cause pollution through air in the form of volatile organic compounds (VOCs). Exposure to VOCs can cause vulnerability to indoor air quality that should’ve been healthy, thus causing health problems for screen printing workers. Health risks, such as decreased lung function, respiratory disease, decreased concentration and headaches, can disrupt workers’ productivity and obstruct the production process. It is a necessity to be attentive to the use of passive and active air systems in indoor spaces to reduce VOCs levels in the air without increasing VOCs and other air pollutants concentration. Therefore, air flow systems and purification for spaces with large risks of VOCs are interesting to be explored and observed.

Abstrak :
Perkembangan perdagangan secara elektronik e-commerce) di Indonesia, dewasa ini, sangat cepat. Pemerintah melihat adanya pergerakan potensi penerimaan pajak yang signifikan dari usaha konvensional ke e-commerce. Untuk mencegah adanya potensi penerimaan yang hilang maka pemerintah melakukan usaha untuk lebih memahami kegiatan e-commerce itu sendiri serta segala potensi perpajakan didalamnya, khususnya terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk usaha ini. Sayangnya, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang ada saat belum secara khusus mengatur mengenai besaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk usaha e-commerce. Oleh karenanya, sebagai bagian dari usaha untuk lebih memahami kegiatan e-commerce itu, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce, yang memberikan acuan bagi para aparatur negara di bidang perpajakan untuk melaksanakan proses pengawasan usaha e-commerce sekaligus melakukan penggalian potensi terhadap kegiatan e-commerce. Meskipun Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 telah secara spesifik menjabarkan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi potensi untuk dapat dikenakan pajak penghasilan dalam usaha e-commerce, namun, sifat dari Surat Edaran ini adalah pengaturan internal saja. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian yuridis-normatif sebagaimana mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki tipe deskriptif-analitis atas data kualitatif, yaitu menggambarkan suatu gejala serta menganalisa gejala tersebut untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian masalah dari gejala tersebut dan diuraikan secara sistematis. Dengan melihat fakta yang ada, seyogianya Pemerintah mampu membuat regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran pajak utamanya Pajak Penghasilan (PPh)-bagi usaha e-commerce di Indonesia. ......The development of electronic commerce (e-commerce) in Indonesia, today, is very fast. The government sees a potential movement of significant tax revenues from conventional businesses to e-commerce. To prevent the potential for lost revenue, the government has made an effort to better understand e-commerce activities themselves as well as all potential taxation in them, especially related to the imposition of Income Tax (PPh) for this business. Unfortunately, the Law on Income Tax is currently not specifically regulating the amount of Income Tax (PPh) for e-commerce businesses. Therefore, as part of an effort for get a better understanding about e-commerce activities, the Directorate General of Taxes issues Circular Letter No. SE-06 / PJ / 2015 about Withholding and/or Collection of Income Taxes on E-Commerce Transactions, which provides a reference for State Apparatus in the field of taxation to carry out the supervision process of e-commerce businesses while simultaneously exploring the potential of e-commerce activities. Although Circular Letter No. SE-06 / PJ / 2015 has specifically described activities that can be subject to income tax in e-commerce businesses, however, the nature of this Circular Letter is an internal arrangement only. This research itself is juridical-normative research as referring to legal norms contained in the laws and regulations, while the research to be conducted has a descriptive-analytical type of qualitative data that describing a symptom and analyzing the symptoms to obtain answers or problem solving of these symptoms and described systematically. By looking at the facts, the Government should be able to make regulations in the form of laws and regulations that regulate the amount of tax-mainly Income Tax (PPh)-for e-commerce businesses in Indonesia.