Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kapal laut dapat dijadikan sebagai objek jaminan guna menjamin pelunasan suatu utang. Lembaga jaminan atas kapal laut adalah hipotik. Namun hanya kapal yang terdaftar dalam suatu register umum sajalah yang dapat dijadikan jaminan utang. Hipotik kapal laut juga dikenal di negara yang menganut sistem hukum common law, salah satu diantaranya adalah Singapura. Tesis ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut menurut hukum Indonesia dan Singapura serta persamaan dan perbedaan ketentuan kapal laut sebagai objek jaminan utang di Indonesia dan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut di Indonesia dan di Singapura yang samasama terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perjanjian kredit, tahap perjanjian pembebanan hipotik kapal laut dan tahap pendaftaran hipotik kapal laut. Selain itu terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura. Persamaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura antara lain baik di Indonesia maupun di Singapura belum Undang-Undang Hipotik Kapal, hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura hanya dapat dibebankan atas kapal yang terdaftar, hipotik kapal laut harus didaftarkan dalam suatu register umum, kapal laut dapat dibebani lebih dari satu hipotik dan lain-lain. Sedangkan perbedaannya antara lain di singapura vessel mortgage terdiri dari 2 bentuk yaitu securing principle sum and interest dan securing current account, syarat pembebanan vessel mortgage di Singapura adalah kapal tersebut harus berusia kurang dari 17 tahun dan kapal tersebut harus berukuran minimal 1,600 Gross Tonnage dan Singapura memiliki pengadilan khusus di bidang admiral yaitu High Court (Admiral Jurisdiction).

---

A vessel may be made as a collateral security for loan and the instrument creating the security over the vessel is a mortgage. Only registered vessel that can be made as an object of a mortgage. Vessel mortgage also known in common law legal system countries, such as Singapore. This research is discuss about the procedural of vessel mortgage in Indonesia and Singapore and also find out the similarities and differences among two of them. This research is using a juridicalnormative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach. The result of this research showed that both in Indonesia and Singapore, the process of vessel mortgage are consist of 3 steps which are the loan agreement, the collateral agreement and the registration of the vessel mortgage. Moreover, there are similarities between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore which are both in Indonesia and Singapore, there is no regulation that specifically regulates vessel mortgage, only registered vessel that can be made as an object of a mortgage under Indonesia and Singapore regulation, vessel mortgage shall be recorded by the Registrar in the register and the rest will be discussed in this reseach. Whereas the differences between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore among others are as follow, in Singapore vessel mortgage is divided by 2 forms which are Securing Principle Sum and Interest form and Securing Current Account form, in Singapore there are requirements regarding the vessel that can be made as an object of the mortgage, such as, the vessels should be less than 17 years old and the vessel must be a minimum size of 1,600 Gross Tonnage, furthermore, Singapore has a special court in the admiral field which is High Court (Admiral Jurisdiction).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi terhadap kredit UMKM. Menggunakan data dari bank yang beroperasional di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2016, penelitian ini melakukan regresi data panel. Persaingan memiliki efek yang tidak signifikan pada kredit UMKM, sementara faktor-faktor spesifik bank seperti ROE dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kredit UMKM. NPL kredit UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi kredit UMKM. Indeks lerner dengan peraturan memiliki efek positif yang signifikan terhadap persentase pinjaman UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, bank lebih cepat bereaksi terhadap peraturan daripada kondisi industri dalam hal pinjaman UMKM kepada perusahaan besar ketika pertumbuhan ekonomi meningkat. ......This study aims to analyze the effect of the competition on MSME credit. Using data from Indonesia banks in 2009 until 2016, this research performed panel data regression. Competition has an insignificant effect on MSME credit, while bank-specific factors such as the ROE and LDR have a significant effect on the level of MSME Credit. The NPL of MSME Credit plays a significant role in reducing MSME credit. Lerner index with regulation has significant positive effects on the percentage of MSME loans. This result indicates that, in general, banks are faster reacting to regulations than industry conditions in terms of MSME lending to big firms when the economic growth is increasing.

Abstrak :
Pendahuluan: Remaja merupakan masa peralihan yang kompleks. Pada masa ini, terdapat perubahan fisik dan psikologis yang besar dalam hidup seseorang. Masa peralihan ini membuat remaja rentan mengalami depresi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya orang tua sebagai orang yang memiliki peran penting dalam perkembangan kesehatan jiwa anak hingga remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara pola asuh orang tua dengan depresi pada remaja di Depok, Jawa Barat. Metode: Penelitian dengan metode studi potong lintang pada 96 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Dian Didaktika Depok yang berusia 14 sampai 17 tahun ini menggunakan kuesioner skrining depresi, Centre for Edpidemiologic Studies Depression Scale-revised (CESD-R) dan Kuesioner Pola Asuh Anak (KPAA) sebagai instrumennya. Data yang terpilih menggunakan teknik pengambilan acak dianalisis dengan uji Fisher. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 30,2% remaja yang memiliki gejala depresi. Mayoritas pola asuh yang ditemukan pada ayah (96,9%) dan ibu (96,9%) adalah pola asuh yang tidak diharapkan (pola asuh permisif, otoriter, dan mengabaikan). Sebagian besar dari pola asuh yang tidak diharapkan tersebut adalah pola asuh permisif. Setelah dianalisis, tidak ditemukan adanya perbedaan bermakna secara statistik antara pola asuh permisif dengan depresi pada remaja sebagai pola asuh orang tua terbanyak pada subjek penelitian ini. ......Introduction: Adolescence is a complex transitional period. During this period, there are great physical and psychological changes that occur in someone’s life. This transitional period causes adolescents to be more likely to develop depression which is affected by several factors, one of them is parent as someone who plays an important role in children to adolescents’ mental health development. Therefore, the purpose of this study is to find the relationship between parenting styles and depression among adolescents in Depok, Jawa Barat. Methods: This cross-sectional study of 96 students ages 14 to 17 from Dian Didaktika High School in Depok used depression screening questionare, Centre for Edpidemiologic Studies Depression Scale-revised (CESD-R) and Kuesioner Pola Asuh Anak (KPAA) as its instruments. Data that has been picked by random sampling was analyzed by Fisher’s test. Results: The result of this study revealed that there are 30,2% adolescents who have depression symptoms. The majority of parenting styles found in father (98,6%) and mother (98,6%) are undesirable parenting styles (permissive, authoritarian, and neglectful parenting style). Most of those undesirable parenting styles are permissive parenting style. After being analyzed, there is no statistically significant difference between permissive parenting styles and depression in adolescents as it is the most common parenting style in these reasearch subjects.

Abstrak :
Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyelamatan bagi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Murabahah merupakan bentuk yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak selamanya berjalan sesuai yang telah ditetapkan atau disetujui dalam perjanjian pembiayaan adakalanya terjadi tunggakan-tunggakan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut berdampak negatif kepada nasabah lain sebagai penyalur dana. Sehingga bank berupaya untuk mengembalikan dana nasabah tersebut dengan merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebagai upaya penyelamatan atas pembiayaan bermasalah. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan restrukturisasi pembiayaan murabahah dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional serta pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melihat penerapannya dalam kasus restrukturisasi pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis, pengaturan restrukturisasi pembiayaan di Indonesia sudah cukup mengakomodasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di perbankan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem balloon payment. Sebaiknya dalam melaksanakan restrukturisasi tidak dilaksanakan dengan sistem balloon payment, lebih baik dilakukan dengan cara pengubahan jumlah angsuran (reconditioning) disertai dengan perpanjangan jangka waktu (rescheduling).

---

Financial restructuring is an attempt to rescue the non performing financing conducted by the bank in order to help customers to settle their obligations, through rescheduling, reconditioning, and restructuring. Murabaha is the most dominant form applied in the practice of syariah banking. However in the implementation of murabaha financing does not always run according which has been decided or approved in agreement financing sometimes occurs some arrears causing non performing financing. The inability of customer to refund the funding is have a negative impact to another customers as distributor other funds. So that the bank attempted to refund customer’s fund with restructuring the financing as a rescue efforts on non performing financing. This research discusses about the suitability of murabaha financing restructuring arrangement wih the provision of the Fatwa National Islamic Council and how the implementation of restructuring murabaha financing at PT Bank Syariah Mandiri Branch Offices Pondok Kelapa is it in accordance with the laws and regulations regulations by looking at its implementation in the case of restructuring murabahah financing. This research is a normative and qualitative research. After analyzing the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about the restructuring of financing in indonesia has accommodated the implementation of the restructuring of financing in syariah banking. The implementation of the murabaha financing restructuring on syariah banking in particular Bank Syariah Mandiri in accordance with the legislation, but in its implementation is done with a balloon payment system. Preferably, restructuring is not implemented with a balloon payment system, it is better done by changing the number of installments (reconditioning) accompanied by an extension of the time period (rescheduling).

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia mengundangkan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagai bentuk pengimplementasian Automatic Exchange of Information AEoI . Perppu ini telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan ketentuan rahasia bank menjadi terpengaruh. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 dan menganalisis perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menggunakan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 lalu mengenai perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017, dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah dalam menabung dan eksistensi ketentuan rahasia bank. Adapun saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini adalah masyarakat harus mengawal pemberlakuan UU No. 9 Tahun 2017 dan Pemerintah Khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya

---

ABSTRACT
Indonesia promulgated Perppu No. 1 Year 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes as a form of implementation of Automatic Exchange of Information AEoI . This Perppu has been established into Law No. 9 Year 2017. This causes the bank secrecy provisions to be affected. The purposes of this research is to analyze the suitability between AEoI with Law No. 9 Year 2017 and analyzing changes in the provision of bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017. This research uses normative juridical method which in its research use written legal norms supported by interview. The result of this research is there is a mismatch between AEoI with Law No. 9 Year 2017, and on the amendment of provisions on bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017, it is feared could affect the customer rsquo s trust in saving and the existence of bank confidential provisions. As for suggestions from the author after doing this research is the community must escort the enforcement of Law No. 9 Tahun 2017 and the Government specifically the Directorate General of Taxation shall commit not to abuse its authority.

Abstrak :
Adsorpsi merupakan suatu proses penyerapan oleh padatan tertentu terhadap zat tertentu yang terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik molekul pada permukaan zat padat tanpa meresap kedalam. Adsorpsi dengan Granular Activated Carbon (GAC) sebagai pertimbangan rekomendasi teknologi dalam penyisihan kadar organik terutama dalam air laut. Kadar organik menjadi salah satu parameter yang diuji karena merupakan penyebab fouling pada reverse osmosis pada SWRO Ancol. Penyisihan kadar organik ini diketahui dengan UV-Vis. Adsorpsi dilakukan dengan menggunakan karbon aktif Jacobi Aquasorb 1000 dengan metode aktivasi dan non-aktivasi. Tujuan proses aktivasi untuk menambah atau memperbesar diameter pori karbon dan mengembangkan volume yang terserap dalam pori serta untuk membuka pori-pori baru. Dalam penelitian ini, aktivasi dilakukan secara fisika dan kimia menggunakan larutan ZnC2 yang nantinya akan direndam dengan karbon aktif selama 24 jam. Kemudian karbon aktif akan di furnace dengan suhu 750  selama 2 jam. Proses prefiltrasi karbon aktif dilakukkan dengan menghomogenisasi air laut menggunakan orbital shaker dengan dosis karbon aktif sebanyak 1, 2, dan 4 gram selama 30, 60, dan 120 menit. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa dosis optimum berada pada 2 gram dengan waktu optimum selama 30 menit. Pada metode non-aktivasi dapat menyisihkan rata-rata kadar organik pada air laut Ancol sebesar 76,20% sedangkan pada karbon aktif Jacobi Aquasorb 1000 metode aktivasi dapat menyisihkan rata-rata kadar organik pada air laut Ancol sebesar 85,50%. Sehingga dapat dikatakan bahwa adsorpsi pada karbon aktif Jacobi Aquasorb 1000 dapat menyisihkan kadar organik pada air laut dan karbon akitf Jacobi Aquasorb 1000 metode aktivasi lebih efektif dalam menyisihkan kadar organik pada air laut. ......Adsorption is a process of absorption by certain solids of certain substances that occurs on the surface of solids due to the attractive force of molecules on the surface of the solid without seeping into it. Adsorption with Granular Activated Carbon (GAC) is a consideration for technology recommendations in removing organic content, especially in seawater. Organic content is one of the parameters tested because it is the cause of fouling in reverse osmosis at SWRO Ancol. Removal of organic content was known as UV-Vis. Adsorption was carried out using activated carbon Jacobi Aquasorb 1000 with activation and non-activation methods. The activation process aims to increase or enlarge the carbon's pore diameter, expand the volume adsorbed in the pore, and open new pores. In this study, activation was carried out physically and chemically using a ZnCl2 solution, which would be soak in activated carbon for 24 hours. Then the activated carbon will be in the furnace at a temperature of 750℃ for 2 hours. The activated carbon prefiltration process was carried out by homogenizing sea air using an orbital shaker with a dose of 1, 2, and 4 grams of activated carbon for 30, 60, and 120 minutes. The results of this study indicate that the optimum dose is at 2 grams with an optimum time of 30 minutes. In the non-activation method, the average organic content in Ancol seawater was 76.20%, while in the activated carbon Jacobi Aquasorb 1000, the activation method removed an average organic content in Ancol seawater by 85.50%. Therefore, adsorption on activated carbon Jacobi Aquasorb 1000 could remove organic content in the seawater and activated carbon. The Jacobi Aquasorb 1000 activation method is more effective in removing organic content in seawater.