Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Infrastruktur di dalam negara kepulauan yang efektif untuk menyalurkan distribusi barang yaitu melalui kegiatan bongkar muat pelabuhan. Salah satu pelabuhan yang menjadi objek penelitian ini yaitu pelabuhan Cigading di Provinsi Banten yang merupakan pelabuhan untuk penanganan kargo curah kering dan curah cair. Pelabuhan ini akan berkespansi sesuai dengan visi misi pelabuhan dan untuk meningkatkan penanganan kargo. Ekspansi dilakukan untuk mencapai target aktifitas pelabuhan sebesar 26.81 juta ton pada tahun 2025. Sehingga dalam ekspansi tersebut memerlukan pendanaan yang besar dan membutuhkan perencanaan yang tepat dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Metoda penelitian yang digunakan untuk menganalisis peningkatan kapasitas terminal pelabuhan adalah dengan mengembangkan kerangka kerja Perencanaan Pelabuhan Adaptif (Port Planning Adaptive PPA). Kerangka kerja PPA ini memberikan keunggulan dibandingkan perencanaan konvesional dikarenakan pengembangan PPA dapat mengindentifikasi, mempunyai fleksibilitas dalam desain dan beradapatasi dari faktorfaktor ketidakpastian di masa yang akan datang, sehingga perencana dapat menentukan keputusan terbaik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya investasi dan konsep desain pelabuhan Cigading ketika ekspansi.

---

ABSTRACT
The effective infrastructure in the archipelago country to distribute goods is through port loading and unloading activities. One of port that will be the object of this research is Cigading Port in the Banten Province. Main activities of this port are handling dry bulk and liquid bulk cargoes. This port will expand in line with ports vision and mission to increase cargo handling. The expansion is carried out to achieve target of cargo handling to 26.81 million tons in 2025. This expansion is required big funding, proper planning and can be adjusted to the needs in the future. The research methodology will use framework of Adaptive Port Planning (APP). This framework gives advantages compared to conventional planning because of APP can identify, have flexibility in design, and can be adapted from the uncertainty factors in the future. By using this framework, port planner will have several scenarios so he she can determine the best decision to develop Cigading Port.

Abstrak :
Untuk menentukan zona prospek diperlukan beberapa kriteria yaitu struktur yang berasosiasi dengan permeabilitas tinggi, temperatur tinggi dan zona upflow. Berdasarkan peta lineament density serta metode FFD menunjukkan zona yang memiliki densitas tinggi berasosiasi dengan zona depresi yang merupakan struktur utama pada lapangan panasbumi ldquo;Q rdquo; dan munculnya beberapa manifestasi berupa fumarol, dan mata air panas APWO, APWK, APLM dan APBK. Dari diagram ternary Cl - SO4 - HCO3 menunjukkan APWO memiliki tipe steam heated water, APWK memiliki tipe bicarbonate water sedangkan APBK dan APLM memiliki tipe chloride water. Berdasarkan tipe fluida tersebut maka dapat diklasifikasikan bahwa lapangan panasbumi ldquo;Q rdquo; merupakan sistem hidrotermal. Penentuan estimasi temperatur reservoir menggunakan geothermometer silika dan geothermometer gas yang masing - masing berkisar antara 141 C - 212 C dan 250 C. Sehingga manifestasi APWO, FWO-1 dan FWO-2 menunjukkan berada pada zona upflow dan APWK, APBK, APLM berada pada zona outflow. Hasil dari inversi 3D MT memperlihatkan sebaran resistivitas rendah < 10 ohm-m memiliki ketebalan 1000 m sampai 1500 m yang diduga sebagai clay cap, sebaran zona resistivitas tinggi > 100 ohm-m terlihat berbentuk updome pada kedalaman -500 sampai -4000 m yang diduga sebagai heat source. Dari hasil proses upward continuation dan reduce to pole, nilai magnetik yang berkisar -250 nT sampai -350 nT berada di bawah manifestasi FWO-01, FWO-02, APWO dan daerah dimana alterasi tersingkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa area yang memiliki densitas tinggi berkorelasi dengan sebaran resistivitas yang bernilai 10 ohm-m dan daerah yang memiliki nilai anomali magnetik rendah -250 nT sampai -200 nT dimana mengindikasikan zona reservoir berasosiasi dengan batas bawah clay cap atau BOC.

---

To determine the prospek area in geothermal field, must have the structure associated with high permeability, high temperature and upflow zone. Based on the map of lineament density and the FFD method shows a high density zone associated with the depression zone which is the main structure of the filed Q and the emergence of several manifestations of fumaroles and hot springs APWO, APWK, APLM and APBK. From the ternary diagram Cl SO4 HCO3 shows that APWO has steam heated water type, APWK has bicarbonate water type while APBK and APLM are chloride water type. Based on the obtained geochemical manifestations the geothermal system is a hydrothermal system. Prediction of reservoir temperature using silica geothermometer and gas geothermometer each ranging between 141 C 212 C and 250 C. So the manifestations of APWO, FWO 1 and FWO 2 indicate that they are in the upflow zone and APWK, APBK, APLM are in outflow zone. The result of 3D MT inversion shows low resistivity 100 ohm m appears to be an updome at depths of 500 to 4000 m suspected as heat source. From the upward continuation and reduce to pole results, magnetic values ranging from 250 nT to 350 nT are under the manifestations of FWO 01, FWO 02, APWO and the areas where alteration is exposed. It can be concluded that areas with high densities are correlated with 10 ohm m resistivity distributions and regions having low magnetic anomaly values 250 nT to 200 nT which indicate the reservoir zone associated with the lower limit of clay cap or BOC.

Abstrak :
Penelitian terdahulu menemukan hasil yang tidak konsisten terhadap hubungan proaktivitas dan kreativitas. Penelitian terdahulu juga menunjukkan terdapat interaksi antara faktor individual dan lingkungan akan memengaruhi hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat interaksi faktor individual yaitu proaktivitas dan perilaku pencarian umpan balik serta faktor lingkungan yaitu umpan balik tugas dalam mempengaruhi kreativitas dengan menggunakan teori impression management sebagai kerangka teori. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dari karyawan pemasaran dari tujuh perusahaan di Indonesia (N = 256) dan dianalisis menggunakan PROCESS SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pencarian umpan balik berperan sebagai mediator dalam hubungan proaktivitas dan kreativitas karyawan dan umpan balik positif berperan sebagai moderator dalam hubungan proaktivitas dan perilaku pencarian umpan balik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa umpan balik positif dan negatif tidak berperan sebagai moderator pada efek tidak langsung proaktivitas pada kreativitas melalui perilaku pencarian umpan balik. ......Previous research found inconsistent results on the relationship between proactivity and creativity. Previous research also showed that the interaction between individual and environmental factors determined Employee creativity. Thus, the current research aimed to investigate the interaction effect between individual factor, namely proactivity and feedback-seeking behaviour, and environmental factor, namely task feedback, on employee creativity. Impression Management Theory was employed as the framework theory. Data were collected using paper-and-pencil survey from seven companies in Indonesia (N = 256). Data were analysed using Hayes' PROCESS macro on SPSS. The results indicated that feedback-seeking behavior mediated the relationship between proactivity and creativity. Moreover, positive task feedback moderated the relationship between proactivity and feedback-seeking behavior. However, task feedback did not moderate the indirect effect of proactivity and creativity through feedback-seeking behavior. Theoretical and practical implications were further discussed.

Abstrak :
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah menjadi arena pertarungan ideologis baru antara aktivis hak perempuan dan kelompok konservatif di Indonesia. Sebagai kubu yang menolak, kelompok perempuan Muslim konservatif, khususnya Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), telah menghidupkan wacana anti-feminisme dengan menyebut bahwa RUU P-KS adalah proyek politik feminis yang bias Barat, anti-keluarga, sekaligus bertentangan dengan Islam, Pancasila, dan budaya bangsa. Melalui studi literatur dan wawancara dengan beberapa perwakilan organisasi perempuan yang menolak ataupun mendukung RUU P-KS, serta mengombinasikannya dengan argumen Meyer dan Staggenborg (1996) tentang countermovement, penelitian ini menemukan bahwa gerakan perempuan konservatif yang menguat di sepanjang pembahasan RUU P-KS adalah bentuk ekspresi kekhawatiran atas meluasnya paham feminisme, sekaligus hasil dari koalisi renggang beragam elemen Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa ide ketahanan keluarga dan pembelaan atas moralitas merupakan bentuk framing utama yang digunakan gerakan perempuan konservatif untuk terlibat dalam proses legislasi RUU P-KS, sekaligus memperoleh dukungan publik. ......Sexual Violence Elimination Bill (RUU P-KS) has become the arena for a new ideological battle between women's rights activists and conservative groups in Indonesia. As a counter one, conservative Muslim women's groups, especially the Indonesian Family Love Alliance (AILA), has revived anti-feminism discourse by saying that RUU P-KS is a feminist political project that is Western biased, anti-family, and simultaneously contradicts Islam, Pancasila, and national culture. Through literature studies and interviews with several representatives of women's organizations who reject and support the RUU P-KS, as well as analyzing it with the arguments of Meyer and Staggenborg (1996) about countermovement, this study has found that strengthened conservative women’s movement throughout the deliberation of RUU P-KS was an expression of concern over the widespread feminism ideology. Besides that, it also affected by a coalition of various Islamic elements in Indonesia. On the other side, this research also shows that family resilience notion and the protection over morality are formed as main framing used by conservative Muslim women to be involved in RUU PKS legislation process, and at the same time, obtained supports from public.

Abstrak :
Integrasi sistem merupakan salah satu kunci penting dalam mengoptimalkan performa sistem supply chain secara komprehensif. Sistem terintegrasi sendiri dapat digambarkan sebagai sistem yang mengatur rangkaian proses yang melibatkan aktivitas dari hulu producer hingga hilir end customer . Selama horizon waktu tersebut, aktivitas supply chain terus berjalan ditiap entitasnya. Selama waktu tersebut pula, salah satu hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah unsur time value of money. Ini pula yang mendasari pentingnya perhitungan nilai future value, dimana nilai ini juga berkontribusi terhadap total biaya yang dikeluarkan. Fokus dari penelitian ini adalah mengembangkan model optimasi sistem supply chain tiga tingkat multi entitas dengan melibatkan unsur perhitungan future value FV dalam fungsi tujuannya. Adapun variable yang menjadi perhatian utama yaitu jumlah barang/produk yang diproduksi dan distribusikan oleh produser kepada distributor, serta jumlah produk yang didistribusikan oleh distributor kepada retailer. Terdapat dua fungsi tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini, yaitu meminimalkan total biaya yang dikeluarkan dalam sistem supply chain dan meningkatkan servis level pengiriman produk kepada customer. Penelitian ini menggunakan pendekatan genetic algorithm algoritma genetik untuk optimasi persamaan supply chain tiga tingkat. Adapun model algoritma yang digunakan adalah Multi Objective Genetic Algorithm MOGA dan Non Dominated Sorting Genetic Algorithm NSGAII. Hasil yang diperoleh menunjukkan konfigurasi optimal untuk jumlah produk yang diproduksi dan dikirim ditiap periodenya, sehingga total biaya yang diperoleh dan outstanding service level dapat diminimalkan. ...... Integrated system are the critical key in optimizing performance of supply chain system comprehensively. Integrated system can described as regulator in arranging process flow end to end. In the certain horizon time, supply chain activity are still going and through each entity involved. Actually, the other point that need to be consider are time value of money perspective. This consideration take more specific factor that called 'future value' calculation. However, it also contribute to the total cost spend in supply chain system. The purpose of this research are to develop and solve supply chain three echelon optimization equation. Decision variable consist of quantity of product create and distributed from producer to distributor and quantity of product delivered from distributor to retailer. There are two objective function are presented by this model, first minimization of total cost in supply chain system and second minimization of delivery tardiness delivery surplus of product in supply chain system.Genetic algorithm GA approach is applied to solve the equation model and particularly separated to MOGA and NSGAII method. The result shown optimal configuration of product quantity delivered in each period, that impact to minimal total cost and improve service level.

Abstrak :
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang sitaan negara terdiri dari Undang Undang No.8 Tahun 1981 , Permenkumham R.I. Nomor 16 Tahun 2014, Kepmen. Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03Tahun 1985, Keputusan Dirjen. Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 , Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI. No: 2 Tahun 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; , namun dari peraturan tersebut diatas belum ada yang mengatur mengenai barang sitaan negara yang tidak bergerak dan memiliki nilai tinggi tanah dan bangunan khususnya pengamanan aset sedangkan di lembaga kejaksaan sudah ada tentang pengamanan aset berupa tanah dan bangunan dalam PERJA Tentang Pedoman Pemulihan Aset . Hal ini menimbulkan permasalahan , yaitu : Bagaimana aturan pengelolaan Barang Rampasan Negara tidak bergerak yang dikelola Rupbasan , Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan Barang Rampasan Negara tidak bergerak selama ini di dalam Rupbasan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada aturan mengenai barang sitaan negara berupa tanah dan bangunan. Saran permasalahan ini adalah perlunya aturan dirjen pas mengenai pengelolaan benda tidak bergerak yang ada dalam rupbasan terkait pengamanan aset tanah dan bangunan , memperhatikan anggaran perawatan benda sitaan negara khusunya berupa tanah dan bangunan. ......he laws and regulations governing state confiscated goods consist of Law No. 8 of 1981, Permenkumham R.I. Number 16 of 2014, Kepmen. RI Justice Number : M.04.PR.07.03 of 1985, Decree of the Director General. Correctional Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number PAS-140.PK.02.01 of 2015, Joint Regulation of the Head of the Indonesian National Police, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Indonesian Corruption Eradication Commission, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. No: 2 of 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; However, from the above regulations, there is no regulation regarding state confiscated goods that do not move and have a high value of land and buildings, especially asset security, while at the prosecutor's office there is already something about securing assets in the form of land and buildings in PERJA concerning Guidelines for Asset Recovery. This raises problems, namely: What are the rules for managing immovable State confiscated goods managed by the Rupbasan, how is the implementation of the management of immovable State confiscated goods in the Rupbasan. The method used in this study is a normative juridical method, using primary data and secondary data. The results of this study conclude that there are no regulations regarding state confiscated goods in the form of land and buildings. Suggestions for this problem are the need for regulations from the Director General of Past regarding the management of immovable objects in the General Meeting of Shareholders related to securing land and building assets, paying attention to the maintenance budget for state confiscated objects, especially in the form of land and buildings.