Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Foreign Portfolio Investment (FPI) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Net Foreign Portfolio Inflow (NFPI) dan Stock Return atas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian menggunakan metode ekonometrika Granger Causality dengan periode penelitian Januari 2007 hingga Desember 2012. Hasil penelitian dengan uji Granger Causality menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah (unidirectional causality) antara Foreign Portfolio Investment (FPI) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). ......This research was intended to analyze the causal relationship between Foreign Portfolio Investment (FPI) to Indonesia Stock Exchange Composite Stock Price Index. Variables to be tested in this study is Net Foreign Portfolio Inflow (NFPI) and Stock Return on Composite Stock Price Index (CSPI). This research using econometric methods Granger Causality. The study periods from January 2007 to December 2012. The results with the Granger Causality test indicates that there is uni-directional causality between Foreign Portfolio Investment (FPI) with Indonesia Stock Exchange Composite Stock Price Index (CSPI).

Abstrak :
Sebagian besar upaya pelayanan kesehatan menggunakan obat dan biaya obat bagian yang cukup besar dari seluruh biaya kesehatan. Sumber Pembiayaan obat di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Pemerintah pusat dan Propinsi. Penghitungan alokasi DAK bukan berdasarkan pada rencana kebutuhan obat yang rill, tetapi dengan biaya minimal obat perkapita seluruh penduduk ditambah jumlah penduduk miskin. Dari Pemerintah Pusat dan Propinsi alokasi anggaran tersebut tidak dirinci. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan obat program di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian merupakan penelitian operasional dengan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dengan wawancara pada Instalasi Farmasi Kabupaten dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian dari data tahun 2011 -2013 bahwa tren pembiayaan obat dan penggunaan obat meningkat seiring dengan meningkatnya jenis penggunaan obat dan kategori pasien yang memiliki Jaminan Kesehatan. Kenaikan biaya penggunaan obat dari tahun 2011 ? 2013 sebesar 11,82% menjadi 47,76%. Metode penghitungan estimasi biaya rencana kebutuhan obat PKD dan Program berdasarkan metode konsumsi. ...... Mostly the efforts health services using the drugs and the cost of drugs sizeable portion of all healthcare costs. Sources of financing medicines i Lima Puluh Kota Regency comes from the Special Allocation Fund (DAK), budget income and Expenditure the District (APBD), the Central Government and provinces Government. Calculating the allocation of DAK is not based on the needs of the drug plan rill, but with a minimal fee per-capita drug the whole population plus the number of poor population. From the Central Government and the province Government of the budget allocation is not specified. This research aims to analyze the financing of Basic health care drugs and medication program in Lima Puluh Kota Regency. This type of research is operational research with quantitative and qualitative data collection with interviews on the installation Pharmacy and health service District. The result of the research of the data of year 2011-2013 that the trend financing that drugs and drug use increase along with the increasing use of drugs and categories of patients who have health insurance. Rising costs of drugs use from 2011 to 2013 amounting to 11,82% to becomes 47,76%. Method of calculating the estimasted cost of the plan need drugs PKD and drugs program based n the consumption method.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu produk perbankan yang saat ini diminati oleh nasabah bank syariah di Indonesia adalah Pembiayaan Multijasa Umrah. Pembiayaan multijasa dalam perbankan Islam dapat dilakukan dengan Akad Ijarah. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian pembiayaan multijasa umrah dengan Akad Ijarah di Bank Rakyat Indonesia Syariah dikaitkan dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku dan penyelesaian pembiayaan multijasa umrah dengan Akad Ijarah di Bank Rakyat Indonesia Syariah apabila debitur tidak sanggup membayar angsuran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenis data adalah data sekunder dengan bahan hukum primer. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitu mekanisme operasional produk Pembiayaan Umrah BRIS telah memenuhi dan sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penyelesaian pembiayaan multijasa umrah dengan Akad Ijarah di Bank Rakyat Indonesia Syariah apabila debitur tidak sanggup membayar angsuran yaitu, menjual harta benda yang dijaminkan oleh nasabah kepada BRIS. Sedangkan apabila dalam penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka nasabah dan BRIS sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

---

ABSTRACT
Islamic bank is a bank that operates in accordance with the principles of Islamic Shariah. One of banking products that are currently demanded by customers of Islamic banks in Indonesia is Umrah Multiservice Financing. Multiservice financing in Islamic banking can be done with Ijarah Contract. This thesis discusses the suitability of umrah multiservice financing with Ijarah Contract in Bank Rakyat Indonesia Syariah associated with the applicable of Islamic banking regulations and finance completion of umrah multiservice financing with Ijarah Contract in Bank Rakyat Indonesia Syariah if the debtor could not pay the installments. Type of research is normative research, with normative juridical approach and explanatory as typology research. This type of data is secondary data with primary legal materials. Analysis of data used is the analysis of qualitative data. The research shows that the operational mechanisms Umrah Financing BRIS product has met and in accordance with Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking and National Sharia Board Fatwa. Completion of umrah multiservice financing with Ijarah Contract in Bank Rakyat Indonesia Syariah if the debtor can not pay the installment is selling the property pledged by the client to BRIS. Meanwhile, if the settlement still doesn?t reach the agreement, the customer and BRIS agreed to resolve them through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS).

Abstrak :
ABSTRAK
Fasad memiliki peran sebagai selubung atau kulit yang membungkus bangunan, dengan pilihan material solid dan transparan. Material transparan yang umum digunakan ialah kaca clear, tinted, reflektif, low-e dan kaca ceramic fritted, digunakan pada fasad bertingkat tinggi. Berdasarkan pengamatan awal, dominasi penggunaan material kaca reflektif dan kaca low-e menjadikan Jakarta seolah sebagai hutan kaca. Antar bangunan saling memberikan pantulan energi panas yang membuat satu daerah tersebut sebagai tempat berkumpulnya energi panas

Kaca ceramic fritted memiliki daya pantul rendah, namun belum digunakan pada bangunan tinggi di Jakarta. Material kaca ceramic fritted diketahui dapat mengurangi transmisi energi panas matahari ke dalam ruang. Dengan hipotesis awal, penulis mengganggap bahwa ceramic ink pada pola fritted yang berfungsi dalam menyerap energi panas. Penelitian akan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey cross sectional yang dilanjutkan dengan rancangan eksperimen menggunakan software simulasi dan perhitungan OTTV (overall thermal transfer value) pada bangunan.

Kantor yang dipilih dengan konsep ruang loft, dimana ukuran fasad transparan per unitnya cukup luas yang dapat memaksimalkan masuknya sinar dan energi panas matahari. Material fasad eksisting pada objek penelitian dengan kaca tinted grey 8mm mencapai kondisi termal yang tinggi secara pengukuran temperatur udara, kelembaban relatif dan perhitungan OTTV. Untuk itu, rekomendasi material fasad pengganti dengan kaca ceramic fritted pada orientasi utara dan selatan dilakukan dengan perhitungan OTTV dan simulasi software. Menghasilkan bahwa terjadi penurunan nilai beban pendinginan dan nilai OTTV tidak melebihi standar maksimum SNI dengan material rekomendasi tersebut

---

ABSTRACT
Building façade has the role to wraps the building, which has solid materials and transparent materials. Clear glass, tinted glass, reflective glass, lowe glass and ceramic fritted glass are the common transparent materials which have to use on highrise building façade. Based on the preliminary observation, domination uses of reflective glass and low-e glass make Jakarta as a glass forest. The heat reflection of buildings make that area as a place of heat gathering.

Ceramic fritted glass has the less heat reflectivity, but this kind of material has not been used on highrise building façade in Jakarta. Ceramic fritted glass is known to reduce solar heat transmission into the room. With the hypothesis is the author assuming that ceramic ink on fritted pattern could absorbs the solar heat. The research is using quantitative method with cross sectional survey approach followed by the experimental using software simulation and calculations of OTTV (Overall Thermal Transfer Value).

The selected office space has the loft concept, where the dimension of transparent façade per unit is wide enough to maximize solar light and solar heat into the room. The thermal condition of the room with 8mm grey tinted glass as existing material on research object has the high thermal value according to air temperature measurement, relative humidity measurement and calculation of OTTV. Therefore, the material recommendation with ceramic fritted glass on north side building facade and south side building façade have been completed through calculation of OTTV and software simulation. The results are the reduction in cooling load and OTTV does not exceed the maximum value of SNI

Abstrak :
ABSTRAK
Kesepakatan hubungan pemerintahan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menerapkan FATCA Foreign Account Tax Compliance Act yang merupakan peraturan unilateral yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan telah menjadi isu internasional karena dalam penerapannya akan berdampak terhadap berbagai institusi keuangan di dunia dimana terdapat warga negara Amerika Serikat yang memiliki investasi di luar negara Amerika Serikat. Dalam tulisan ini dirumuskan permasalahan yaitu akibat hukum apa yang muncul sehubungan dengan penerapan FATCA, khususnya dikaji dari aspek yuridis yaitu kerahasiaan bank di Indonesia dan bagaimana implikasi yuridis penerapan FATCA di Indonesia. Pembahasan mencakup akibat hukum yang muncul sehubungan dengan penerapan FATCA khususnya di Indonesia. FATCA dibuat pada 18 Maret 2010 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2014, sebagai langkah dalam upaya merespon kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat. FATCA mewajibkan institusi keuangan asing untuk melaporkan data-data dan transaksi keuangan nasabah asal AS kepada Internal Revenue Service otoritas pajak Amerika Serikat . Indonesia merespon aturan tersebut dengan menjalin kerjasama berupa Intergovernmental Agreement dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut diambil Indonesia setelah mempertimbangkan internal setting berupa pentingnya menjaga komitmen kemitraan dengan Amerika Serikat; menghindarkan sanksi withholding tax 30 yang mengancam sustainabilitas lembaga keuangan Indonesia; dan peluang untuk melacak warga negara Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak serupa atau yurisdiksi mitra secara resiprokal. Serta external setting berupa dukungan negara dalam forum G-20 dan OECD Organization for Economic Cooperation and Development terhadap FATCA, dan menggunakannya sebagai momentum untuk membangun transparansi dalam sektor perpajakan.Adanya komitmen internasional tersebut, memaksa Indonesia mengambil langkah kooperatif karena tidak ingin mendapat resiko terisolasi dari lingkungan internasional, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi.

---

ABSTRACT
A cooperation between Indonesia and United States in the implementation of FATCA Foreign Account Tax Compliance Act . FATCA is a unilateral rules created by the US government, but it became an international issue because the implementation would have an impact to the financial institutions around the world where there is a US citizen has investments. The FATCA framework is intended to reduce the degree of foreignunderreporting, underpayment and non filing that gave rise to the offshoreportion of the federal tax gap. It aims to achieve this by requiring foreignfinancial conduits to establish tiered reporting and payment systems that trace for the IRS US source cross border portfolio income remittances to individual offshore financial accounts directly or beneficially held by US persons. In this paper, the problem of legal issues that arise in relation to the implementation FATCA , especially examined from the juridical aspect of bank secrecy in Indonesia and how how the juridical implications of FATCA implementation in Indonesia. The discussion covers the legal issues that arise in connection with the application of FATCA especially in Indonesia.The tax act created on March 18, 2010 and became effective on July 1, 2014, as a step in the effort to respond to cases of tax evasion committed by US citizens. FATCA requires the foreign financial institutions to report personal data and financial transactions of customers from the US to the Internal Revenue Service US tax authorities . The move was taken after considering the internal settings the importance of maintaining a commitment to a comprehensive partnership with the US avoid the 30 withholding tax penalty that threaten the sustainability of financial institutions in Indonesia and the opportunity to investigate the Indonesian citizens who use offshore banks to avoid tax or reciprocal partner jurisdictions. As well as external setting considerations the support of countries in the G 20 and the OECD Organization for Economic Cooperation and Development on FATCA, and use it as momentum to build transparency in the taxation sector. That international commitments, forcing Indonesia to take steps cooperatively as a preventive action to avoid the risk of being isolated from the international environment, particularly in terms of trade and investment.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran suksesi CEO di perusahaan keluarga dan pengaruhnya pada risiko bisnis. Dengan menggunakan data panel pada 48 perusahaan keluarga Indonesia, peneliti ingin mengetahui pengaruh suksesi terhadap risiko keuangan perusahaan keluarga dengan perspektif disruption, adaptation, stagnation, serta agency. Hasil penelitian menemukan bahwa pergantian CEO berpengaruh negatif terhadap risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya, dapat disimpulkan juga bahwa CEO Descendants lebih menghindari risiko risk averse dibandingkan dengan CEO Founder. Sebagai tambahan, CEO dengan usia lebih tua lebih menghindari risiko dibandingkan dengan CEO yang lebih muda. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan keluarga di Indonesia bersifat konservatif terhadap risiko keuangan.

---

ABSTRACT
This study aims to investigate the role of CEO succession in family business and the effect on financial risk. Using unbalanced panel data of 48 family firms, we test the disruption, adaptation, stagnation and agency perspective of their behavior. This study finds that CEO turnover is negatively associated with firm rsquo s financial risk. We find that CEO descendants are more risk averse than CEO Founders. In addition, older CEOs are also more risk averse than younger CEOs. This implies that the Indonesian family firms were conservative towards financial risk.

Abstrak :
Tingginya tingkat pencemaran pantai Tanjung Pasir, Tanggerang, Banten memungkinkan terakumulasinya Zn dan radionuklida Cs di dalam biota, seperti kekerangan. Pada penelitian ini, Kerang Salju (Pholas dactylus) digunakan sebagai biomonitoring logam berat yang terakumulasi. Konsentrasi logam berat yang terakumulasi dipengaruhi oleh keadaan fisikokimia lingkungan seperti peningkatan konsentrasi logam, penurunan salinitas, dan penurunan tingkat keasaman. Peningkatan kadar CO₂ di udara dapat meningkatkan jumlah CO₂ yang teradsorpsi oleh permukaan laut sehingga membentuk asam karbonat yang dapat menurunkan pH air laut ke pH netral. Hasil dari penelitian ini menunjukkan  P. dactylus mengakumulasi dan mendepurasi spesi Zn secara maksimal pada konsentrasi 0,7 ppm, salinitas 28 ppt, dan pH 8,4 pada proses bioakumulasi dan 7,5 pada depurasi. Radionuklida Cs secara maksimum terakumulasi pada aktivitas radionuklida 3 Bq/ml, salinitas 28 ppt, dan pH 8,4 dan terdepurasi maksimum pada aktivitas Cs 3 Bq/ml, salinitas 28 ppt dan pH 7,5. Perubahan pH yang merepresentasikan ocean acidification mempengaruhi pola bioakumulasi Zn dan ¹³⁷Cs pada Kerang Salju. Nilai CF spesi Zn yang maksimum diperoleh sebesar 11,14 mL/g dengan laju bioakumulasi maksimum sebesar 0,42 hari^-1 sedangkan nilai CF radionuklida Cs sebesar 2,66 mL/g dengan laju bioakumulasi maksimum 0,10 hari^-1. Berdasarkan teori spesiasi Zn yang mudah diadsorpsi adalah Zn²⁺ namun konsentrasinya paling rendah dibandingkan spesiasi Zn lainnya. Berdasarkan model, spesiasi Zn yang dominan adalah ZnCl₄^2-.

---

The high level of pollution of the coast of Tanjung Pasir, Tangerang, Banten allows accumulation of Zn metals and Cs radionuclides in biota, such as shells. In this research, Pholas dactylus is used as biomonitoring of accumulated Zn and Cs. Accumulation of Zn and Cs are influenced by environmental conditions such as increasing metal concentrations, decreasing salinity, and decreasing acidity. Increasing levels of CO₂ in the air can raise the amount of CO₂ absorbed by the surface of the sea so that it forms carbonic acid which can decrease pH of seawater. This study showed that P. dactylus accumulated and depurated Zn maximum at concentrations 0,7 ppm, salinity 28 ppt, and pH 8,4 in the accumulation process and 7,5 in depuration. Radionuclides Cs maximum accumulated at 3 Bq / ml, salinity 28 ppt, and pH 8,4 in the accumulation process and pH 7,5 in depuration. Changes in pH that represent ocean acidification affect the pattern bioaccumulation of Zn and Cs in P. dactylus. The maximum concentration factor value of Zn was 11,14 mL / g and the maximum accumulation rate of 0,42 days^-1 while the maximum concentration factor value of  Cs was 2,66 mL / g and the maximum accumulation rate of 0,10 days^-1. Based on the theory, speciation of Zn easily adsorbed is Zn²⁺ but its concentration is the lowest compared to others. Based on the model, the dominant speciation of Zn in seawater is ZnCl₄^2-.

Abstrak :
Dalam konteks IPO, calon investor sangat bergantung pada informasi dalam membuat keputusan pembelian saham. Kebutuhan informasi finansial tersebut membantu calon investor dalam proses pengambilan keputusan yang rasional guna memberikan jaminan tertentu atas saham yang dibeli. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui apakah subsidi informasi perusahaan mengenai pelaksanaan IPO dapat mempengaruhi transfer atribut isu pada agenda media cetak, media daring maupun media sosial. Subsidi informasi yang mempengaruhi agenda media dapat dilihat dari kemunculan atribut dalam konten siaran pers dan prospektus singkat yang dipublikasikan oleh perusahaan pada dua periode proses tahapan IPO. Penelitian menggunakan metode analisis isi dalam mengkaji transfer atribut isu yang terjadi pada subsidi informasi kepada media cetak, media daring dan media sosial serta menggunakan cross-lag analysis berupa dalam menganalisis atribut isu yang muncul pada dua periode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subsidi informasi yang disampaikan perusahaan memiliki hubungan korelasi yang signifikan dengan pemberitaan media cetak dan media daring bidang ekonomi dan bisnis di Indonesia. Meskipun demikian, dalam pengkajian berdasarkan rentang waktu, periode bookbuilding IPO yang menggunakan prospektus ringkas sebagai subsidi informasi dinilai tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan pemberitaan media cetak dan media daring di periode yang sama. Sehingga arah pengaruh dalam intermedia agenda setting menunjukkan bahwa pemberitaan media cetak dan media daring memiliki pengaruh terhadap subsidi informasi. ......In the context of an IPO, potential investors heavily rely on information to make stock purchasing decisions. The need for financial information assists potential investors in making rational decisions and provides some assurance about the purchased shares. This study aims to determine whether corporate information subsidies regarding IPO implementation can influence the transfer of issue attributes in print media, online media, and social media agendas. Information subsidies that affect the media agenda can be observed from the appearance of attributes in press releases and short prospectuses published by the company during two stages of the IPO process. The study utilizes content analysis to examine the transfer of issue attributes occurring in information subsidies to print media, online media, and social media. Cross-lag analysis is employed to analyze the attributes emerging during these two periods. The results of this study indicate that the information subsidies provided by companies have a significant correlation with the coverage of economic and business topics in Indonesian print and online media. However, when considering the time frame, the period of IPO book building, which utilizes a short prospectus as an information subsidy, is found to have no significant correlation with print and online media coverage during the same period. Therefore, the direction of influence in intermedia agenda setting suggests that print and online media coverage influences information subsidies.

Abstrak :
Indonesia dan Malaysia melakukan kesepakatan yang dinamakan kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) yang dibuat secara tertulis dan diatur oleh hukum yang diakui oleh kedua negara tersebut. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana, Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Pada Pasal 19 Ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Pelintas Batas yang membawa barang impor, wajib memiliki KILB. KILB adalah Kartu Identitas Lintas Batas yang dikeluarkan oleh Kantor Pabean yang membawahi Pos Pemeriksaan Lintas Batas yang diberikan kepada Pelintas Batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan peraturan mengenai pembebasan membayar bea dan cukai berdasarkan Border Trade Agreement yang dibatasi hingga 600 RM yang diberlakukan bagi masyarakat perbatasan, menimbulkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan, yaitu hilangnya rasa nasionalisme sebagai warga negara karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan KILB juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang disebut “tengkulak” untuk memasukkan barang dari Malaysia dalam jumlah besar dan kemudian dijual kembali di wilayah perbatasan tanpa dikenai pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yakni suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan kegiatan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu kemudian melakukan analisa maupun pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa pelanggaran KILB masih kerap terjadi pada wilayah perbatasan dan rasa cinta terhadap produk negara tetangga masih sangat tinggi. Pemerintah diharapkan hadir secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan, agar penyalahgunaan menggunakan KILB secara ilegal, dapat teratasi dan membantu perekonomian negara dengan lebih banyak ekspor daripada impor. ......Both Indonesia and Malaysia had agreed to the Malaysia-Indonesia Socio-Economic Agreement (Sosek Malindo). The agreement is applied by The Ministry of Finance of Indonesia in Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010, concerning the Imported Goods Carried by Passengers, Crews of Facilities, Carriers, Border Crossers, and Shipments. Article 19 Section 1 states that every Border Crosser who carries imported goods is required to have a Cross-Border Identity Card (Kartu Identitas Lintas Batas, KILB) issued by the Customs Office in charge of the Cross-Border Checkpoint which is given to the Border Crosser after meeting certain requirements. The regulation regarding the exemption from paying customs and excise based on the Border Trade Agreement which is limited to 600 RM which is applied to border communities, causes various indirect impacts, namely reduced nationalism due to lack of government attention. KILB is also exploited by other parties, so-called “middlemen” (tengkulak) to import goods from Malaysia in large quantities and resell them in border areas without being taxed. This is a legal research, which is a scientific activity based on certain methods, systematics, and thought activities aimed at studying certain legal phenomena and then conducting in-depth analysis as well as examination of legal facts. It is found that KILB violations still occur in border areas. Therefore, the preference for the products of neighboring countries is still high. The government is expected to fulfill the needs of border citizen, so that the abuse of KILB can be stopped and help the country's economy by exporting more than importing.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai legalisasi dokumen publik asing yang berbentuk elektronik berdasarkan Konvensi Apostille. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik berbentuk elektronik dapat merujuk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, serta ketentuan dalam e-APP. Adapun belum terlaksananya e-APP di Indonesia, dengan ini legalisasi berdasarkan Konvensi Apostille terhadap dokumen publik dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengimplementasikannya secara elektronik. ......This thesis discusses the legalization of foreign public documents in electronic form based on the Apostille Convention. This research aims to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Apostille Convention, to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Government Administration Law, and to find out the implementation of electronic-Apostilles on electronic public documents in Indonesia. The law provides several explanations regarding legalization. Legalization in this study is addressed to public documents that will be legalized or attested based on the Apostille Convention. In this research the author uses doctrinal legal research methods. Where doctrinal legal research uses library research or document studies aimed at written regulations or other legal materials. The conclusion that can be drawn in this study is that Apostille legalization of electronic public documents can refer to the Government Administration Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2022 concerning Apostille Legalization Services on Public Documents, as well as provisions in e-APP. As for the non-implementation of e-APP in Indonesia, the legalization based on the Apostille Convention of public documents carried out by the Ministry of Law and Human Rights has not yet implemented it electronically.