Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah membahas dampak perbedaan motif Merger dan Akuisisi (M&A) terhadap kinerja jangka panjang dan kualitas laba perusahaan pasca M&A serta peran moderasi Corporate Governance, baik pada tingkat perusahaan maupun tingkat negara terhadap hubungan antara motif M&A dan kinerja jangka panjang. Selain itu penelitian ini juga menganalisis pengaruh motif M&A terhadap tingkat pengungkapan transaksi M&A serta dampak dari tingkat pengungkapan tersebut bagi kinerja jangka panjang serta kualitas laba perusahaan pasca M&A. Penelitian ini berfokus pada pemisahan persepsi motif M&A dari investor menjadi motif sinergi dan agensi berdasarkan reaksi investor saat pengumuman M&A dilakukan serta menggunakan variabel akuntansi. Penelitian ini dilakukan secara lintas negara dengan menggunakan sampel kasus M&A yang terjadi di 11 negara Asia selama periode 2002-2012. Dengan menggunakan metode cross-sectional ordinary least square, hasil analisis menunjukkan bahwa M&A bermotif sinergi menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan M&A motif agensi, dan mekanisme Corporate Governance yang diterapkan perusahaan terbukti dapat lebih memaksimumkan dampak positif tersebut. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif M&A juga menjadi faktor penting yang menjelaskan tingkat pengungkapan informasi M&A yang kemudian terbukti secara signifikan menentukan kualitas laba perusahaan pasca M&A. Penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh motif M&A terhadap kualitas laba, pengaruh tingkat pengungkapan M&A terhadap kinerja jangka panjang serta peran moderasi Corporate Governance tingkat negara pada hubungan antara motif M&A dan kinerja jangka panjang.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of Merger and Acquisition (M&A) motives to the long-term performance and earnings quality of companies post M&A, and the moderating effect of Corporate Governance, both in firm-level and country-level, to the relationship between M&A motives to the long-term performance. In addition, this study also analyses the influence of M&A motive to the M&A transaction disclosure level and then analyses how the M&A disclosure level can determine the long-term performance and the earnings quality post M&A. This study uses M&A transactions in 11 Asian countries during 2002 until 2012 as research sample. Using cross-sectional ordinary least square method, this study proves that the M&A motives have significant positive influence to the long-term performance post M&A and the significant moderating effect of Corporate Governance at firm-level in maximizing the influence between it. Other findings in this study show that the M&A motives have a significant positive influence on the level of M&A disclosure which is then proven to be one of the significant factors that determining the quality of earnings post M&A. In the other side, this study fails to prove the significant impact of the M&A motive to the earnings quality post M&A, the influence of the disclosure level to the long-term performance and the moderating effect of the Corporate Governance at country-level to the relationship between the M&A motives and the long-term performance post M&A.

Abstrak :
Dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile (jabatan yang mulia), seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum bagi orang yang memerlukan, termasuk menjadi penasihat hukum bagi terdakwa pencucian uang. Disamping itu, sebagai imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan honorarium. Hubungan kliental yang terjadi diantara advokat dengan kliennya yang merupakan terdakwa pencucian uang berimplikasi pada timbulnya tuduhan dari masyarakat yang menyamakan advokat dengan kliennya. Sementara itu, adanya ketentuan yang bersifat pro parte dolus pro parte culpa menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk menaruh kecurigaan terhadap setiap prilaku atau transaksi mencurigakan yang berada dalam kekuasaannya yang mengindikasikan adanya kejahatan pencucian uang, termasuk pula pemberian honorarium dalam jumlah yang tidak wajar dari terdakwa pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Merujuk pada ketentuan yang dimuat di dalam 40 Rekomendasi FATF, maka hasil dari penelitian ini menyarankan agar advokat dimasukkan sebagai pihak pelapor ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. ...... In exercising his profession as officium nobile, an advocate has a duty to provide legal services to people in need, including a lawyer for the defendant in money laundering case. In addition, in exchange for legal services that have been provided by a lawyer to his client, the lawyer is entitled to receive legal fee. Clientelism relationship that occurs between lawyers and their clients who are accused of money laundering allegations implicated in the emergence of the community that equate lawyers with their clients. In the meantime, the provision that called pro parte dolus pro parte culpa creates the liability for anyone suspicious of any suspicious behavior or transactions that are within his control that indicate money laundering, including giving legal fee in the amount that does not match with clients’ profile. The research method that used in this paper is the normative method. Referring to the provisions contained in the 40 Recommendations FATF, advocates have position as Reporting Parties in the Anti Money Laundering Regime.