Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengubah ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UU HPP mengubah jasa pendidikan menjadi jasa kena pajak dengan fasilitas dibebaskan. Perubahan kebijakan ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kepastian hukum dan mekanismenya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya kebijakan PPN atas jasa pendidikan dan menganalisis kebijakan PPN atas jasa pendidikan ditinjau dengan menggunakan teori Ease of Administration. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan PPN atas jasa pendidikan ini dilatar belakangi karena 1) meningkatkan kinerja penerimaan PPN, 2) memperluas tax base ,3) Mengembalikan ke konsep dasar PPN, 4) perkembangan jasa pendidikan yang dinamis, 5) benchmark ke negara lain, dan 6) menambah penerimaan negara dimasa mendatang. Kemudian kebijakan ini belum memenuhi sepenuhnya kemudahan administrasi sesuai dengan teori Fritz Neumark. Pada implementasinya, masih terdapat jasa pendidikan yang belum pasti perlakuan pajaknya. Selain itu, belum terdapat penegasan dari otoritas pajak terkait subjek, objek, dan dasar pengenaannya pada penyelenggara jasa pendidikan. Atas penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan penegasan terhadap jasa pendidikan tertentu, memberikan sosialisasi mengenai kepastian hukum jasa pendidikan, dan memberikan kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya. ......The issuance of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), changes the provisions regarding Value Added Tax (VAT). The HPP Law changes educational services to become taxable services with exempt facilities. This policy change raises several problems, such as legal certainty and mechanisms. Therefore, this study aims to determine the background of the formation of VAT policies on educational services and to analyze VAT policies on educational services in terms of using the Ease of Administration theory. The research approach used is post-positivist. Data collection techniques used were literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the VAT policy on educational services is motivated by 1) increasing the performance of VAT revenues, 2) expanding the tax base, 3) returning to the basic concept of VAT, 4) dynamic development of educational services, 5) benchmarking to other countries, and 6) increase state revenue in the future. Then this policy has not fully fulfilled the ease of administration according to Fritz Neumark's theory. Because there are uncertaity about tax obligation for some educational services. In addition, there has been no confirmation from the tax authorities regarding the subject, object and tax basis for imposing tax on education services. For the research conducted, the recommendations given are to confirm certain educational services, provide socialization regarding legal certainty for educational services, and provide administrative convenience for taxpayers in the context of fulfilling their obligations.

Abstrak :
Artikel ini membahas tentang bagaimana peran dan kinerja dari PT Kimia Farma pada tahun 1971 hingga 1981. Tahun 1971 adalah awal mula Kimia Farma bertransformasi dari bentuk Perusahaan Negara Farmasi (PNF) menjadi perseroan. Di waktu yang bersamaan, Indonesia mengalami krisis obat yang diakibatkan oleh kurangnya devisa untuk untuk impor obat. Antisipasinya adalah dengan membuka kesempatan bagi para importir di bidang farmasi agar persediaan obat dalam negeri bertambah. Berkat antisipasi tersebut, jumlah obat memang bertambah namun harganya melonjak. Banyaknya obat di pasaran terlebih dengan harganya yang tinggi ini tidak mampu meraih seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Indonesia menunjuk PT Kimia Farma sebagai salah satu perusahaan yang bertugas sebagai distributor obat-obatan dengan harga yang lebih rendah dan mendorong PT Kimia Farma untuk dapat membuat obat dalam negeri. Dalam penulisan artikel ini, penulis menyoroti sejauh mana kinerja PT Kimia Farma. Hasil dari penelitian ini adalah PT Kimia Farma mampu melakukan kinerja yang efektif dalam upaya penyediaan obat esensial, dengan bekerjasama dengan mitra-mitra, sumber daya manusia serta teknologi. PT Kimia Farma juga dapat mendistribusikan obat esensial ke seluruh Indonesia tanpa melalui hambatan. Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah dan menggunakan berbagai sumber dalam bentuk arsip seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, koran sezaman seperti Kompas, Warta Berita dan lainnya, serta majalah sezaman seperti Majalah Kesehatan dan Bulletin Kesehatan. ......This article discusses the role and performance of PT Kimia Farma from 1971 to 1981, which in 1971 was the beginning of Kimia Farma's transformation from the form of the State Pharmaceutical Company (PNF) to a company. At the same time, the Indonesian government was pursuing public health and welfare through various policies. One of the crucial areas was medicines procurement. In the early days of the New Order (Orde Baru), Indonesia experienced a medicine crisis caused by a lack of foreign exchange to import medicines. The anticipation was to open up opportunities for importers in the pharmaceutical sector to increase the supply of domestic medicines. Thanks to this anticipation, the number of medicines did increase but their prices soared. The number of medicines on the market, especially with their high prices, was not able to reach all levels of society. For this reason, the Indonesian government appointed PT Kimia Farma as one of the companies that served as a distributor of medicines with lower prices. In this article, the author highlights the extent to which the performance of PT Kimia Farma. The result of this research is that PT Kimia Farma is able to carry out effective performance in the effort to provide essential medicines, by collaborating with partners, human resources and technology. PT Kimia Farma can also distribute essential drugs throughout Indonesia without going through obstacles. The writing of this article uses the historical method and uses various sources in the form of archives such as government laws and regulations, contemporary newspapers such as Kompas, Warta Berita and others, as well as contemporary magazines such as Majalah Kesehatan and Bulletin Kesehatan