Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Dengan semakin ketatnya persaingan dunia industri baik yang bersifat nasional maupun internasional, serta melihat statusnya sebagai BUMN maka Pertamina Unit Pengolahan III harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan didalam setiap melaksanakan operasinya, dalam arti senantiasa menjaga dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kegiatannya. Didalam operasinya Petamina UP III, memerlukan material/barang untuk menunjang kehandalan kilang dimana masalah pengendalian tingkat persediaan material mempunyai peran sangat penting, karena persediaan yang berlebihan akan mengakibatkan biaya yang tinggi untuk penyediaan materialnya. Sebaliknya tiadanya barang pada saat diperlukan akan mengakibatkan gangguan yang serius terhadap jalannya operasi dan aktivitas perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan persediaan material di Pertamina UP III, apakah sudah bajalan cukup efektif dan efisien, serta opti masi untuk mendapatkan hasil terbaik dari kondisi yang ada maupun saran yang diperlukan untuk perbaikannya. Bahasan optnmasi difokuskan pada masalah : pemilhan jenis barang persediaan, penentuan waktu pemesanan, penentuan jumlah kebutuhan, penentuan jumlah cadangan, dan penerapan kansep S'tockless Purchasing system. Untuk pelaksanaan perngendalian persediaan yang lebih efektif sekaligus efisien maka direkomendasikan. 5 tindakan pokok Pertama, untuk pemilihan jenis stock item, harus melihat standardisasi material, kontinuitas pemakaian barang, serta melihat urgensi material tersebut pada operasi perusahaan. Kedua, didalam menentukan waktu pemesanan harus diupayakan tepat waktu secara konsisten, dengan menggunakan sistern Fixed Order Quantity maupun sistem Order Cycle. Ketiga, untuk menentukanjurnlah persediaan barang, dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang sudah ada, yaitu formula EOQ, maupun Formula Min - Max disamping upaya penjajagan pemakaian MRP khusus untuk material yang pemlintaannya bersifat dependen. Keempat, didalam penentuan jumlah safety stock digunakan Standar Deviasi/MAD yang dikombinasikan dengan konsep Service Leve. Kelima, penerapan konsep Stockless Purchasing System antara lain dengan melaksanakan Blanket Order. Dengan melaksanalcan kelima rekomendasi tersebut diatas, maka diharapkan tercipta adanya Persediaan material yang lebih optimal.

Abstrak :
Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang kompetitif yaitu persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku usaha. Salah satu larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah praktik kartel. Namun dalam pembuktiannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengalami kesulitan menemukan bukti langsung, sehingga seringkali KPPU menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Secara eksplisit, indirect evidence belum diatur secara tegas dalam pengaturan hukum pembuktian di Indonesia. Salah satu kasus kartel yang diselesaikan oleh KPPU dengan menggunakan indirect evidence adalah pada kasus kartel ban dengan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 yang kemudian dikuatkan dalam putusan Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan indirect evidence dalam penyelesaian sengketa kartel oleh KPPU dan pandangan Majelis Komisi KPPU, Hakim Pengadilan Negeri serta Hakim Mahkamah Agung terhadap penggunaan indirect evidence dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka, yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Kedudukan indirect evidence dianggap hanya sebagai pendukung atau penguat terhadap bukti lain, sebagai alternatif apabila bukti langsung tidak dapat ditemukan. Penggunaan indirect evidence oleh KPPU dalam kasus kartel ban ini didasarkan atas bukti komunikasi berupa koordinasi/kesepakatan oleh beberapa perusahaan ban yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) dan bukti ekonomi melalui metode Harrington. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengakui bahwa indirect evidence adalah bukti yang sah dipergunakan dalam pembuktian kartel sepanjang tidak adanya bukti lain yang dapat melemahkan indirect evidence tersebut.

---

The objective of the establishment of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is to strive optimally the creation of competitive business competition that is fair business competition among business actors. One of the prohibitions of monopolistic practices and unfair business competition regulated in Law No. 5 of 1999 is the practice of cartels. However, in the proof, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has difficulty finding direct evidence, so that KPPU often uses indirect evidence in the form of communication evidence and economic evidence. Explicitly, indirect evidence has not been explicitly regulated in the legal regulation of evidence in Indonesia. One of cartel cases resolved by KPPU by using indirect evidence is in the case of a tire cartel with KPPU Decision Number 08 / KPPU-I / 2014 which is then reinforced in the decision of the District Court and Supreme Court ruling. This research analyzes how the use of indirect evidence in cartel dispute settlement by KPPU and Commission KPPU Commission's opinion, District Court Judge and Supreme Court Judge against the use of indirect evidence in KPPU decision No. 08 / KPPU-I / 2014. This research uses normative juridical approach with secondary data collection or library, then analyzed by qualitative method. The position of the indirect evidence shall be deemed merely as a support or reinforcement against other evidence, as an alternative if direct evidence can not be found. The use of indirect evidence by KPPU in the case of cartel ban is based on communication evidence in the form of coordination / agreement by some tire companies incorporated in Indonesian Ban Company Association (APBI) and economic evidence through Harrington method. The Supreme Court in its consideration acknowledges that indirect evidence is valid evidence to be used in.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tema setiap cependalam Bintang-Bintang dan Harmoni untuk selanjutnya dikelompokkan menurut temanya melalui penelitian ini penulis berharap dapat melihat sejauh mana kekuatan kedua puluh cerpen Ras Siregar dalam kedua kumpulan cerpen tersebut dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat...

---

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kebangkitan Islam yang terjadi di seluruh dunia muslim, termasuk di dalamnya Indonesia. Salah satu fenomena kebangkitan Islam itu adalah semaraknya gerakan dakwah yang dilakukan kaum muda muslim. Pada tingkat sekolah menengah terdapat organisasi Rohani Islam yang merupakan organisasi otonom dari OSIS sekaligus termasuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Aktivitas Rohis lebih cenderung tertuju kepada aktivitas dakwah yang dilakukan oleh pelajar muslim kepada pelajar muslim yang lain. Tudingan eksklusivisme sering diarahkan kepada Rohis sebab anggota Rohis sering menonjolkan identitas kerohisannya sehingga muncul kesan berbeda dengan individu lainnya. Pembiasaan diri yang dilakukan anggota Rohis terhadap identitas kelompoknya senantiasa dijaga melalui mekanisme internal mereka. Pada sisi lainnya, anggota Rohis pun merupakan bagian dari anggota masyarakat lainnya. Karena itu, penelitian ini mendasarkan kepada permasalahan apakah kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat mempengaruhi pembiasaan diri mereka dalam kelompok.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya hubungan antara kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat dengan pembiasaan diri mereka dalam kelompok. Jika ada hubungan, seberapa erat hubungan itu terjadi.

Penelitian ini mendasarkan pada teori kelompok, identitas kelompok, dan interaksi sosial. Berdasarkan teori tersebut dan pengalaman empirik, disusun dua hipotesis penelitian. Kedua hipotesis penelitian ini adalah: (1)Ho: Tidak ada hubungan antara kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat dengan pembiasaan diri mereka dalam kelompok; dan (2) Ha: Ada hubungan antara kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat dengan pembiasaan diri mereka dalam kelompok.

Untuk tujuan penelitian ini, dengan menggunakan teknik multistage random sampling ditarik sampel sebanyak 45 anggota Rohis dari tiga SMUN, yaitu SMUN 30, SMUN 68, dan SMUN 27. Pengumpulan data dan pengukuran skor variabel penelitian memakai kuesioner penelitian. Adapun pengolahan dan analisis data menggunakan program komputer SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) berdasarkan hasil korelasi secara keseluruhan terbukti bahwa tidak ada hubungan antara kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat dengan pembiasaan diri mereka dalam kelompok; dan (2) demikian juga hasil korelasi berdasarkan pada tiap-tiap sekolah, jenis kelamin, kerangkapan organisasi, dan ada tidaknya keluarga/kerabat yang aktif dalam organisasi Islam ternyata terbukti kedua variabel tidak ada hubungan.

Abstrak :
Dinamika perkembangan organisasi lokal, menunjukkan fenomena yang menarik untuk melihat bagaimana organisasi lokal tersebut dapat melakukan interaksi sosial yang saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Karang Taruna sebagai salah satu organisasi yang telah lama ada di tingkat grassroot (desa/kelurahan) pada perkembangannya menunjukkan peran dalam penanganan masalah sosial yang ada di lingkungannya. Perhatian berbagai pihak terhadap Karang Taruna masih cukup besar dimana pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial RI memberikan dukungan dalam rangka meningkatkan kinerja Karang Taruna melalui Program Pemberdayaan Karang Taruna. Program pemberdayaan Karang Taruna dengan dukungan dana APBN tersebut pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui Instansi Sosial. Secara fisik program pemberdayaan Karang Taruna dapat dilaksanakan dengan baik, namun secara fungsional keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna tersebut masih menjadi pertanyaan besar sehingga sangat memerlukan kajian mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna melalui studi kasus terhadap salah satu Karang Taruna sasaran program pemberdayaan Karang Taruna, dengan melakukan kajian mendalam terhadap beberapa komponen kegiatan yang penting bagi keberlangsungan Karang Taruna. Komponen kegiatan dimaksud mencakup : a) kegiatan manajemen organisasi; b) kegiatan usaha ekonomi produktif; c) usaha kesejahteraan sosial; d) hubungan eksternal dan internal Karang Taruna. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: a) Mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan terhadap perkembangan kegiatan Karang Taruna Pemuda Harapan sebagai fokus penelitian; baik kegiatan manajemen organisasi, usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, dan hubungan Karang Taruna; b) Mengetahui bagaimana kemampuan Karang Taruna Pemuda Harapan dalam memberdayakan berbagai sumber daya internal organisasi dan lingkungannya, serta pengaruh lingkungan terhadap keberadaan Karang Taruna; c) Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan terhadap Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi, jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan dimana Karang Taruna sebagai sasaran program diberi kewenangan dan keleluasaan dalam merencanakan, melaksanakan maupun menilai kegiatan pemberdayaan yang diterimanya. Unit analisa yang peneliti gunakan adalah Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung, dengan menggunakan informan sebagai sumber data primer yaitu pengurus dan warga Karang Taruna, aparat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, para tokoh masyarakat, pengusaha lokal, dan akademisi. Jumlah keseluruhan informan yang diwawancarai adalah 26 orang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dan mendalam (indepth interview) dengan menggunakan panduan wawancara. Selain itu, sebagai bahan penunjang dilakukan penelusuran data sekunder yang diperoleh dari catatan, dokumen, data-data geografis dan demografis lokasi studi. Terdapat empat aspek kegiatan dan indikatornya, yaitu: 1) aspek usaha ekonomis produktif dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisaian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 2) aspek manajamen organisasi dilihat dari dimensi program kerja dan sarana prasarana organisasi; 3) aspek usaha kesejahteraan sosial dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 4) aspek hubungan mencakup dimensi hubungan internal dan eksternal; 5) aspek program pemberdayaan Karang Taruan mencakup dimensi substansi program, proses penyusunan program, dan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna mempunyai pengaruh terhadap terj adinya peningkatan kegiatan Karang Taruna, khususnya pada kegiatan usaha ekonomis produktif, namun tidak memberikan dampak positif terhadap bidang kegiatan lainnya. Keberadaan Karang Taruna Pemuda Harapan sangat dipengaruhi faktor lingkungan seperti : pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan kelompok pengusaha. Program pemberdayaan Karang Taruna yang disusun masih bersifat top down, belum melibatkan berbagai kalangan maupun Karang Taruna. Sehingga program tersebut belum sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan Karang Taruna. Berdasarkan hasil penelitian, dirancang suatu strategi perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan karakteristik Karang Taruna dan kondisi wilayahnya. Program yang ditawarkan adalah Model Pemberdayaan Karang Taruna Melalui Pendampingan. Model ini merupakan paduan antara pendekatan perencanaan sosial dengan pengembangan komunitas lokal, dimana program pemberdayaan Karang Taruna disusun melalui proses perencanaan sosial yang pelaksanaannya mengutamakan partisipasi Karang Taruna dan masyarakat, dengan menempatkan pendamping sebagai mitra dalam pelaksanaannya.

Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini adalah bahwa adalah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan jasa Pelayanan kesehatan bagi warganya tentunya pelayanan yang diberikanpun tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan harapan akan Pelayanan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga bagaimana kualitas Pelayanan diberikan oleh puskesmas dan bagaimana akuntabilitas dijalankan oleh pihak puskesmas sangat penting untuk menjadi perhatian penelitian. Dengan menggunakan Konsep kesenjangan antara harapan masyarakat dan aktualisasi yang diterima mereka pada kenyataannya akan terlihat kualitas Pelayanan yang diberikan, dengan beberapa teori tentang kualitas Pelayanan yang dicantumkan juga dengan melihat bagaimana akuntabilitas dijalankan oleh pihak penyedia jasa Pelayanan dengan mendiskriptifkan tentang hal-hal yang telah mereka jalankan selama ini. Sebelum data diolah lebih dahulu data akan diuji validitas dan reliabiliti untuk melihat apakah data tersebut cukup valid dan reliabel untuk dianalisis setelah itu data diolah untuk melihat tingkat kesenjangan dan tingkat kepuasannnya dengan membandingkan kenyaatan dan harapan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada pasien dan data-data sekunder diperoleh dari laporan-laporan dan literatur baik yang terdapat di Puskesmas itu sendiri ataupun ditempat lain yang mendukung penelitian ini. Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang baik dan keberadaan puskesmas serta manfaatnya bagi masyarakat dirasakan sebagai keadaan yang mendekati harapan yang diinginkan oleh masyarakat, perbaikan gedung menjadi lebih baik dan nyaman lagi menjadi perhatian dari responden dengan banyaknya saran yang mengajurkan pembangunan gedung baru atau paling tidak renovasi total akan gedung lama, selain itu faktor - faktor yang mempengaruhi kepuasan peserta, yang harus mendapatkan prioritas utama dan harus dilaksanakan sesuai dengan harapan peserta yaitu faktor, pelayanan yang cepat dan mudah, kemampuan petugas untuk cepat tanggap menyelesaikan keluhan peserta, tindakan segera petugas dalam menyelesaikan masalah, kemauan petugas untuk meminta maaf bila mereka melakukan kesalahan masih sangat rendah. Variabel lain yang mempengaruhi kepuasan peserta dan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan peserta yang perlu dipertahankan pelaksanaannya yakni faktor kemampuan dalam memenuhi pePelayanan yang telah dijanjikan, pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti, pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam memberikan pePelayanan, manfaat puskesmas, kemampuan petugas melakukan komunikasi yang efektif. Kesombongan/keangkuhan penyelenggara Pelayanan kepada masyarakat, tentunya hal ini sangat berhubungan dengan faktor pelayanan tertentu kepada masyarakat, dimana pelayanan tersebut tidak memiliki pesaing dalam hal harga Pelayanan yang diberikan yang relatif sangat murah. Oleh karena itu Kesombongan/keangkuhan penyelenggara pelayanan akan semakin terlihat, terlebih lagi paradigma bahwa mereka adalah penguasa yang memberikan Pelayanan bukan karena kewajiban mereka yang memang harus menyediakan jasa pelayanan tersebut hal tersebut tentunya akan menciptakan akuntabililas pelayanan yang buruk karena tidak berorientasi kepada masyarakat. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa Pelayanan kesehatan secara keseluruhan belum dapat dikatakan memuaskan, Besarnya gap atau kesenjangan terutama pada fisik gedung dan kemauan untuk meminta maaf lebih di sebabkan pada gedung puskesmas yang relatif sudah tua dan sem pit serta pola pikir dari petugas, tingginya tingkat kepuasan Pengguna jasa akan keberadaan Puskesmas dan waktu opersional Puskesmas lebih didasarkan pada alternatif Pelayanan kesehatan yang murah belum ada. Tidak atau belum adanya produk hukum yang mengatur ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas yang berakibat fatal, walaupun selama ini tidak atau belum ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Kecamatan Cilandak kepada pasiennya akan tetapi untuk melindungi pelanggan di masa yang akan datang maka adalah logis jika aturan hukum yang mengatur akan hal itu ada.

Abstrak :
ABSTRAK Saat ini Teknologi Informasi semakin berkembang dan semakin kompleks, sulit untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan yang akan diperoleh dari investasi teknologi inforrnasi. Analisis cost-benefit tradisional tidak cukup akurat untuk mengevaluasi dampak dari investasi teknologi informasi karena ada intangible benefit yang harus dipertimbangkan. Manajemen perusahaan harus membuat keputusan investasi Teknologi Informasi yang dipilih dan diprioritaskan yang akan memberikan dampak bagi kemampuan bisnis perusahaan. Information Economics merupakan suatu alat (tool) dan konsep yang dapat membantu menilai dampak finansial dari investasi teknologi informasi terhadap perusahaan. Information Economics merupakan suatu struktur untuk mengevaluasi nilai (value), biaya, dan risiko dari investasi Teknologi Informasi. Benefit dari investasi Teknologi Informasi dikuantifikasi dan dikembangkan menjadi konsep nilai (value), dengan memperluas evaluasi ekonomi dari Teknologi Informasi melalui penambahan business domain dan technology domain. Tesis ini menerapkan konsep Information Economics yang diperkenalkan oleh Marilyn M. Parker untuk mengevaluasi investasi Teknologi Infomasi yaitu proyek Jaringan Sistem Informasi di Garuda Maintenance Facility. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan membagikan kuesioner untuk menerapkan nilai korporat (corporate value) serta mendapatkan nilai business domain dan technology domain yang akan dipakai menilai kelayakan dari pmyek tersebut. Nilai korporat tersebut dapat dijadikan acuan oleh Garuda Maintenance Facility untuk mengevaluasi investasi Teknologi Informasi lainnya.

---

ABSTRACT Information technology is growing and becoming more complex nowadays that makes it also difficult to calculate the costs and benefits of the information technology. Traditional Cost-Benefit Analysis does not accurately evaluate the effect of information technology investments because other benefits, like intangible benefits, are rarely considered. Management has to make a decision and priority on information technology investments that gives the best result on the company business performance. Information Economics is a computational tool for evaluating values, costs and risks of information technology investments. The cost and benefit of information technology investments are quantified and developed into value concept, enlarging Economic Evaluation from information technology by providing business and technology domains. This thesis applies Information Economics concept, introduced by Marilyn M. Parker, to evaluate information technology' investments on information system network project at Garuda Maintenance Facility (GMF). Data collection is managed by interviewing and giving questionnaires to define corporate value and business and technology domains. The result is the feasibility valuation of the project and corporate value that can be used as the GMF reference to evaluate other information technology investments.

Abstrak :
The company convinces that they have to execute a process carefully in order to achieve a best performance, to increase the competitive ability and to achieve the satisfaction of employee and customers. One of the system that can bridge that needs is through the performance management implementation. Agreement and planning is a definite basis to determine if each individual can produce, understand and execute their objectives. Therefore, they will realize that their objectives and individual activity can give impact to the result of department and organization directly. While execution on the monitoring and feedback will give contribution to the motivation and individual energy in order to achieve their definite goals. And finally an evaluation is an appreciation from the management to their employees totally in one evaluation period. Management is expected to appreciate the employees' goals achievement objectively. It can be done through the existing working standard and through the quality and qualification on the individual dimension - dimension on the definite job standardization. As a process, the management can work smoothly if the three variables support each other : agreement & job planning, monitoring process and feedback and effective performance appraisal. In this research. the goals that will be achieved is to know the correlation between the agreement and job planning. monitoring and feedback and performance appraisal by an effective performance management in PT Astra Graphia Tbk. This research uses the method of quantitative descriptive. We take the employees of PT Astra Graphia Tbk. as a research population. These employees have been participated in the on-line performance management from the level II, III, IV & V. Their number is 730 person. The data was taken by providing a list of questions and direct interview with the respondents. Then the researcher tested the data validation and reliability with the correlation Split Half 1lfethod and Spearman Brown formula. After that, an analysis can be done with the correlation technical of product moment Pearson. From the valid and reliable research, we can get the result as follows : 1. There is a positive and significant correlation between the agreement and planning and the effective good management with the correlation coefficient number (r) : 0.747. 2. There is a positive and significant correlation between the variable of monitoring and feedback with the effective good management with the correlation coefficient (r) : 0.790 3. There is a positive and significant correlation between the job evaluation and the effective good management with the correlation coefficient (r) : 0.877 Therefore we can conclude that the variables that was taken in this research have a strong and significant correlation. That means that effectiveness implementation of performance management system in PT Astra Graphia Tbk have positive and significant relation in its element, specially process assessment of performance having highest value or all the element have supported process execution of performance management which was effective. In this case role of technology (on-line system) follow to assist in achievement of effectiveness execution of performance management system, seen from satisfied responder answer in process of performance appraisal. We can get the research recommendation as follow : 1. Doing a socialization on the implementation of a good management with the on line mechanism, explaining on the company vision and mission and clarifying on the job evaluation to avoid the subjectivity and improper evaluation. 2. Doing a training on the objective setting so that emplooyee can arrange and set their goals smartly (specific. measurable. reasonable and time limit) and be able to determine the individual objectives in one period of management. 3. Implementing the employees' LDP. So that it can work well and give support to the agreement and planning (PP).

Abstrak :
Tesis ini mengevaluasi huhungan antara Tingkat Pemenuhan (Compliance Level) Manajemen Kesekamalan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontraktor dcngan Iaju angka kecelakaan konlraktor (conrracror acciden! rare) di daerah kcrja opcrasi lepas panlai China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), Laut Jawa Indonesia Bcrdzmarkan data-data yang didapat dari Pertamina dan juga Forum-Forum Komunikasi pemsahaan minyak dan gas nasional alaupun intemasionai_ ditemukan bahwa terdapat perbcdaan yang mencolok amara angka kecelakaan kontralaor dcngan angka kecelakaan karyawan permanen perusahaan. Tenlunya dengan tingginya angka kecelakaan kontraktor akan mempengaruhi angka kecelakaan perusahaan secara keseluruhan dan ini berarti pula akan mempengaruhi citra dan reputasi dari pemsahaan dimata para investor dunia. Dengan alasan tersebut di _atm manajemen perusahaan CNOOC menghanrskan untuk mcngimplementasikan SMK3 Kontraklor pada bulan Juli tahun 2000. Pada awal proses implementasi hanya tahapan PemiIihanfScleksi (Pre-Qualification) saja yang dilakukan, sehingga pada tahun-tahun lersebul angka kecelakaan masih terasa linggi. Pada awal tahun 2001. lahapan Aktifitas Kerja Awal (Pre Job Activity) mulai dilaksanakan pada sebagian konlraktor-kontraklor dan untuk selanjutnya mulai akhir tahun 200| dan awal lahun 2002 tahapan Pekerjaan Berlangsung (Work In Progress) mulai diimplemcnlasikan. Data-data yang dipakai didalam penymsunan thesis ini adalah data-data dari catatatan angka kecelakaan perusahaan dan pelapomn audit SMK3 Kontraktor dari tahun 2000 sampai dengan Kwanal-3 lahun 2002. Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa tingkat pemenuhan pelaksanaan tahapan-tahapan SMK3 Kontraktor yang dilakukan secara konsisten akan memperbaiki laju angka kecelakaan kontraktor yang bekerja di CNOOC

---

The Thesis evaluates the correlation between the Compliance Levcl of a Contractor Occupational Health & Safety and Contractor?s accident rate at Offshore Operation ot`China National Ohshore Oil Corp South East Sumatera Ltd. (CNOOC SES Ltd.). Based on the contractor accident record from PERTAMINA and National or lntemational Oil and Gas Communication Forum shows that there is a signiticant gap between employer and contractor in temt of accident record.. The poor of contractors accident record will inlluence the total company record and even its reputation among the investors in the word. It is for the above reason that the CNOOC management obligated to implement the Contractor HSE Management S}stem started in .luly 2000. In early implementation, it was only Pre Qualification Step be implemented, so the accident that was recorded in that year was extremely high. ln the year of 2001, Pre Job Activity Step was then performed to some contractors and at the end of 2001 and in the early 2002, Work In Progress Step started be implemented. All data were collected from the company?s accident record and the compliance audit of Contractor HSE Management System from the year 2000 to 2002. The results indicate that the increase of compliance level of Contractor HSE Management System steps which is done consistently will significantly improve contraclor?s accident rate.

Abstrak :
Pada tahun 1973 di Jepang mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan karena krisis minyak. Dengan adanya beban pengurangan energi, tidak mungkin untuk meningkatkan produksi dengan tetap mempertahankan upah atau gaji karyawan yang tinggi. Banyak perusahaan Jepang merugi yang akhirnya tutup pada tahun-tahun itu. Akan tetapi dengan adanya krisis minyak ini, membangkitkan pula semangat perusahaan-perusahaan Jepang untuk keluar dari krisis ini, yang akhirnya krisis minyak menjadi berkat yang tersembunyi (blessing in disguise) bagi perusahaan-perusahaan khususnya dan ekonomi Jepang pada umumnya (BA_ Marbun, 1985: 240,241). Salah satu perusahaan yang mendapat berkat tersebut adalah Toyota Motor Corporation. Sistem Produksi Toyota dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation dan telah dipakai oteh banyak perusahaan Jepang sebagai ekor dari krisis minyak di tahun 1973. Bahkan selama krisis terjadi, di mana perusahaan lain merugi, Toyota dapat meraih laba dengan sistem ini. Oleh karena itu Sistem Produksi Toyota banyak diadopsi perusahaan-perusahaan Jepang lain pada waktu krisis tersebut sehingga Jepang pada akhirnya dapat keluar dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun itu. Menurut Yasuhiro Monden, dalam Sistem Produksi Toyota ada dua konsep utama dalam sistem tersebut, yaitu : Just in time dan Autonomasi. Just in time pada dasarnya bermaksud menghasilkan unit yang diperlukan pada waktu diperlukan. Autonomasi (dalam bahasa Jepang, "Ninbenno-aru Jidoka" sering disingkat "Jidoka?) dapat diterjemahkan sebagai pengendalian cacat secara otonom. Proses ini mendukung just in time, dengan tidak memungkinkan unit cacat dari proses terdahulu untuk mengalir ke proses berikutnya dan mengacaukannya (Yasuhiro Mandan, 2000 : 5). Dengan adanya just in time dan autonomasi {Jidoka) ini, akan mengurangi biaya produksi juga meningkatkan kualitas produk. Hal senada mengenai Sistem Produksi Toyota menurut Koichi Shimizu adalah sistem dengan mengurangi biaya produksi dan aktivitas perbaikan kualitas produk. Metode ini disebut kaizen. Dalam Sistem Produksi Toyota menerangkan bahwa metode kaizen adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Jadi metode kaizen ini berada dalam Sistem Produksi Toyota (Koichi Shimizu, 1998: 3). Kaizen berasal dari kata Kai Zen yaitu filosofi Jepang yang berarti perbaikan berkesinambungan. ?Kai? diterjemahkan sebagai perubahan dan ?zen" diterjemahkan baik atau lebih baik. Ketika diaplikasikan di tempat kerja, kaizen berarti penyempurnaan kesinambungan yang melibatkan setiap orang manajer maupun karyawan. Filasafat Kaizen menganggap bahwa cara hidup kita, baik cara kerja, kehidupan sosial, maupun kehidupan rumah tangga perlu disempurnakan setiap saat (Masaaki Imai, 2001 : 4)