Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) has become important for Indonesia because this mechanism will provide financial benefits and it adheres to the Indonesian commitment to participate in climate change mitigation. However, a weak forest governance system and lack of transparency have undermined Indonesia’s goals to reduce deforestation and to manage and distribute the compensation appropriately. The idea of transformational change to reform Indonesian forest governance might be hindered by path dependency that has become entrenched within the Indonesian government. This paper, therefore, attempts to analyze path dependency of Indonesian forest governance and to examine the implication of path dependency in the development of REDD+ in Indonesia. Using the political economy lens, the diagnosis of path dependency is determined if there are positive feedbacks for the Ministry of Forestry, as the leading agency in the administration of Indonesian forests, to maintain the status quo. This paper shows that there are four positive or reinforcing feedbacks for the Ministry of Forestry: (1) vested interests for utilizing the forests as an income source, (2) network effects from managing the forest resources, (3) sunk costs invested to strengthen the institution, and (4) inclusiveness of the institution in managing the forests. This paper also highlights that path dependency within the Ministry of Forestry causes a complexity in the REDD+ debate in Indonesia, particularly regarding which institutional arrangement will best implement REDD+. On the other hand, this paper shows that various policies and activities related to REDD+ could break path dependency."

"Sebuah mekanisme pendanaan pembangunan di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang ditujukan untuk memitigasi perubahan iklim dengan cara mencegah kerusakan hutan telah mendapatkan perhatian yang serius di tingkat nasional dan internasional. Mekanisme ini disebut dengan nama Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation plus (REDD+). Indonesia sebagai salah satu anggota dari UNFCCC juga telah mengembangkan mekanisme ini. Banyak para pihak telah terlibat dalam mempersiapkan instrumen pendanaan perubahan iklim ini termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak internasional. Para pihak tersebut sepakat bahwa faktor penting untuk mengimplementasikan REDD+ di Indonesia adalah menciptakan kondisi pemungkin yang berupa tata pemerintahan yang baik dis ektor kehutanan. Akan tetapi, mekanisme REDD+ ini juga telah mengundang perdebatan di antara pengambil keputusan karena perbedaan kepentingan. Konflik kepentingan antar aktor para penggiat REDD+ ini menyebabkan lambatnya implementasi REDD+. Artikel ini, oleh karena itu, mencoba untuk menganalisa dan memaparkan disparitas kepentingan aktor-aktor terkait dengan pengembangan REDD+ di Indonesia."

"ABSTRAKAfter 70 years of Indonesias independence, the development of Indonesias forestry remains complex and complicated. Forests, that have contributed significant economic growth, nowadays are facing some challenges. Many issues come across, such as deforestation, forest concessions bankrupt, and land conflicts. Many experts claim that the underlying cause of these problems is related to the uncertainty of forest area and forest tenure. These problems do not only bring negative effects to society but also hinder other development agendas. Thus, Indonesia needs to reform its forest area and forest tenure. This idea is knowing as forest reform or agrarian reform or forest tenure reform. This article explains the facts of forest unfair tenure, the fact of forest cover in Indonesia, pros and cons about forest tenure reform, using strategic environmental assessment to evaluate forest tenure reform, and also proposal policy framework. Currently, the government is preparing the mid term development plan, later we call it as RPJMN, 2020 until 2024. As forest tenure reform is important as an enabling condition for the development in the forestry sector, thus the forest tenure reform should be included as national project priority in RPJMN 2020 until 2024."

"Turisme alam di masa new normal, akibat pandemi Covid-19, akan menjadi sebuah tren. Sebagian besar lokasi wisata alam ini berada di taman nasional. Permasalahannya, penetapan taman nasional bukan seolah-olah hanya untuk destinasi wisata. Selain pariwisata, taman nasional juga berfungsi perlindungan keanekaragaman hayati, tempat tinggal masyarakat lokal, bahkan mempunyai nilai politis. Berkaca dari hal tersebut, tulisan ini mencoba membedah arti dan makna taman nasional bagi bangsa Indonesia dilihat dari beberapa sudut pandang. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan ekologi politik dengan mengulas beberapa pustaka tentang sejarah penetapan dan perkembangan taman nasional. Pandangan ekologi politik memungkinkan untuk mengkaji taman nasional dilihat dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil analisis, beberapa makna taman nasional: sebagai destinasi wisata, identitas nasional, kawasan konservasi, dan tempat tinggal suku adat. Perbedaan pandangan taman nasional tersebut justru dapat menjadi peluang taman nasional sebagai wujud nyata penerapan pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui instrumen pariwisata berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai tersebut juga memungkinkan taman nasional sebagai agen pembangunan berkelanjutan di lapangan. Di akhir, tulisan ini memaparkan rekomendasi beberapa program untuk mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan pada taman nasional dengan memperhatikan protokol tatanan baru atau new normal akibat pandemi Covid-19."