Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan kebutuhan seksual keluarga yang tinggal di hunian sementara akibat bencana umumnya mengalami perubahan. Tujuan penelitian adalah mendapatkan gambaran hubungan pola adaptasi akibat bencana terhadap pemenuhan kebutuhan seksual pada keluarga di hunian sementara pasca bencana Merapi Kabupaten Magelang. Penelitian menggunakan disain cross-sectional pada 95 responden melalui purposive sampling. Hasil menunjukkan adanya hubungan bermakna antara pola adaptasi fisiologis, konsep diri, fungsi peran dan interdependensi akibat bencana dengan pemenuhan kebutuhan seksual (p value < 0,05). Variabel yang paling berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan seksual adalah fungsi peran dan interdependensi. Pengembangan pola adaptasi adaptif keluarga dalam memenuhi kebutuhan seksual perlu dikembangkan oleh perawat.

---

The sexual demand fulfillment of families who were living in temporary shelters in disaster area may change generally. The study aims to portrait correlation of family adaptation pattern to sexual demand in temporary housing after the Merapi eruption in Magelang. A cross-sectional design was applied to 95 respondents. It showed significant correlation between physiological adaptation pattern, selfconcept, role function and interdependence due to disaster to the fulfillment of sexual demand (p value <0.05). The most influence variables were function of the role and interdependence. Development of adaptive family patterns of adaptation to meet sexual needs should be developed by nurses."

"Skripsi ini membahas peningkatan proses (process improvement) menggunakan metode rekayasa ulang proses bisnis (business process reengineering) pada Depot Peti Kemas (Container Depot) PT. X. Depot adalah pihak yang memberi layanan penyimpanan, pembersihan, dan perbaikan bagi peti kemas milik operator peti kemas yang biasa disebut Principal. Pihak depot menyatakan bahwa proses bisnis yang ada sekarang mempunyai waktu siklus yang lama dan aliran informasi yang kurang baik. Proses bisnis yang diamati berupa proses bisnis operasional lapangan dan perbaikan serta proses bisnis koordinasi penagihan. Proses bisnis yang baru diperlukan dan menggunakan aplikasi sistem informasi dengan relational database.Metodologi yang digunakan untuk mendapatkan proses bisnis adalah Pemetaan Proses Bisnis dibantu dengan panduan wawancara untuk memberi panduan dalam melakukan wawancara mendalam. Proses bisnis didapatkan dengan metode pemetaan proses bisnis (menggunakan Diagram Alir dan Diagram Proses). Metode Sembilan Analisis Operasi Utama digunakan untuk mencari inefisiensi dalam proses bisnis dan mencari celah untuk perbaikan proses. Hasil analisis menjadi masukan untuk melakukan Eliminasi, Penyederhanaan, Penggabungan, dan Otomatisasi Proses.Tujuan skipsi ini adalah mendapatkan usulan proses bisnis yang baru dalam Diagram Alir dan Diagram Proses yang mempunyai waktu siklus lebih cepat dan aliran informasi yang lebih baik. Sebagai alat bantu analisis, digunakan simulasi komputer dengan piranti lunak lgnafx Process 2000. Simulasi komputer dapat membantu manganalisis waktu siklus proses bisnis usulan terhadap waktu siklus proses bisnis sekarang.

---

This research is about process improvement using business process reengineering in Container Depot PT. X. A depot is a company providing the service of storage (yard), maintenance and repair, and cleaning for containers owned by container operators called Principals. The depot claims the current business processes takes longer cycle time and need a better information flow. The scope of business processes observed are operational business processes and billing business processes. New business processes are needed to provide better service to principals and the use of relational database information system application is recommended.

Business Process Mapping is used to gain the present business process. In Depth Interview is conducted to to gather datas and gives guidance to get the picture of business process. The process map of the current process are in Flowcharts and Process Charts. The Nine Primary Operation Analysis Method is deployed to seek efficiencies in business processes and to explore process improvements. The analysis are use as input to eliminate, integrate, simplify, and automate processes.

The objective of this research is to gain new business processes as a proposed system in Flowcharts and Process Charts. Proposed processes will take shorter cycle time and a better information flow. Computer simulation are used as a tool to analyze cycle time. The simulation software is Igrafx Process 2000. The result from software can be used to compare the cycle time between present processes and proposed business processes."

"[Tesis ini membahas tentang fiat eksekusi dalam pelaksanaan lelang Hak Tanggungan ditinjau dari Undang Undang Hak Tanggungan. Banyaknya gugatan terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan meningkat akibat adanya perbedaan interpretasi atas ketentuan eksekusi barang jaminan pada Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 serta tidak lengkapnya aturan pelaksanaan di bawahnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013. karena hal tersebut, maka dilakukan penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui ketentuan fiat eksekusi dalam pelaksanaan lelang Hak Tanggungan juga penerapan ketentuan fiat eksekusi dalam pelaksanaan lelang ditinjau dari Undang-Undang Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta berupa data dan data sekunder yang berhubungan dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui adanya ketidakselarasan antara ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang dapat menimbulkan banyaknya interpretasi. Selanjutnya, terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Hak Tanggungan dengan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan tidak sepenuhnya terkait dengan undang-undang tersebut dan tidak mengatur secara lengkap pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan;This thesis discusses the fiat execution in auctions based on the Mortgage Law. The number of lawsuits against auction execution has increased substantially due to different interpretations of articles on collateral execution of the Mortgage Law No. 4 of 1996 and incomplete rules of the implementing regulation, namely the Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2013. Therefore, the thesis is aimed to examine whether the auction execution of mortgages apply the provisions of fiat execution stipulated in the Mortgage Law No. 4 of 1996. This study uses normative juridical approach to the specification of descriptive analytical research depicting the facts in the form of primary data and secondary data relating to mortgage, based on the results of research conducted. The author found that the auction execution rules of the Mortgage Law No. 4 of 1996 could create multi-interpretations. Furthermore, there is lack of harmony between the Mortgage Law and its implementing regulation. The Minister of Finance Regulation as an implementing regulation does not fully relate to the law and does not comprehensively regulate the auction execution of mortgages., This thesis discusses the fiat execution in auctions based on the Mortgage Law. The number of lawsuits against auction execution has increased substantially due to different interpretations of articles on collateral execution of the Mortgage Law No. 4 of 1996 and incomplete rules of the implementing regulation, namely the Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2013. Therefore, the thesis is aimed to examine whether the auction execution of mortgages apply the provisions of fiat execution stipulated in the Mortgage Law No. 4 of 1996. This study uses normative juridical approach to the specification of descriptive analytical research depicting the facts in the form of primary data and secondary data relating to mortgage, based on the results of research conducted. The author found that the auction execution rules of the Mortgage Law No. 4 of 1996 could create multi-interpretations. Furthermore, there is lack of harmony between the Mortgage Law and its implementing regulation. The Minister of Finance Regulation as an implementing regulation does not fully relate to the law and does not comprehensively regulate the auction execution of mortgages.]"