Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peran serta Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jabar dalam penindakan terorisme terhadap kelompok teroris Rijal Dzurrohman yang terjadi di rumah apung Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta pada Desember 2016. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini menjelaskan Keterlibatan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jabar oleh Kasatgaswil Jabar Densus 88 AT sebagai tim tindak pada penindakan terorisme kelompok Rijal Dzurrohman, memiliki peran serta yang kompleks yang terbagi dalam 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan Pra penindakan (Pre Assault), kegiatan aksi penindakan (Assault in Action), dan kegiatan setelah penindakan (After Assault). Dari keterangan narasumber dan dokumetasi kegiatan diperoleh bahwa tim tindak Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat dalam melakukan perannya secara mayoritas sudah sesuai dengan prosedur dan berhasil, hanya saja karena penindakan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh tim tindak Detasemen Gegana dan dengan situasi diatas peraiaran darat (danau) yakni rumah apung, maka ada beberapa kekurangan yakni dari segi pengalaman personil, yang tentunya berdampak pada psikologis dan mental anggota, belum adanya pelatihan terstruktur dengan desain rumah apung, peralatan yang digunakan seperti body vest yang tidak adaptif, serta SOP (standar operasional prosedur) tentang cara bertindak yang belum terkonsep dengan baku mengenai situasi tersebut.

---

This study aims to determine the role of the West Java Police Mobile Brigade Gegana Detachment in combating terrorism against the terrorist group Rijal Dzurrohman that occurred in the floating house of Jatiluhur Reservoir, Purwakarta Regency in December 2016. This research uses a qualitative method to explain the involvement of the West Java Police Mobile Brigade Gegana Detachment by the Head of the West Java Regional Police Densus 88 AT as an action team in the action against terrorism of the Rijal Dzurrohman group, has complex participation which is divided into 3 stages of activities, namely Pre-action activities (Pre Assault), Assault in Action activities, and after-action activities (After Assault). From the information of the resource person and the documentation of the activities, it was found that the West Java Police Mobile Brigade Gegana Detachment action team in carrying out its role was largely by the procedure and was successful, it's just because this action was the first time carried out by the Gegana Detachment action team and with a situation above groundwaters ( lake) namely floating house, so there are some shortcomings, namely in terms of personnel experience, which of course has an impact on the psychology and mentality of the members, there is no structured training with floating house designs, the equipment used such as non-adaptive body vests, and SOP (standard operating procedures ) about how to act that has not been conceptually standardized about the situation."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Manajemen perkara tindak pidana umum di kejaksaan suatu telaah kritis guna peningkatan kinerja kejaksaan". Secara khusus tesis ini meneliti tentang pelaksanaan manajemen perkara di Kejaksaan khususnya perkara tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah sistem manajemen perkara tindak pidana umum yang ada di Kejaksaan dan pelaksanaannya, (2) Bagaimanakah sistem monitoring terhadap pelaksanaan manajemen perkara tindak pidana umum kejaksaan, (3) Apa yang menjadi kendala di dalam penanganan suatu perkara tindak pidana umum.Hasil penelitian terhadap pelaksanaan manajemen perkara di Kejaksaan menunjukkan bahwa Secara internal pengaturan masalah manajemen perkara tindak pidana umum di Kejaksaan sudah diatur secara tegas di dalam Surat Keputusan Jaksa Agung, akan tetapi dalam pelaksanaan manajemen perkara itu sendiri, Kejaksaan mengalami sejumlah kendala antara lain berkaitan dengan proses beracara yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Adanya pengaruh dari subsistem lain yang menghambat pelaksanaan administrasi perkara di kejaksaan, karena bekerjanya suatu sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh kinerja subsistem lainnya Keberhasilan suatu penuntutan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam penyidikan, untuk mewujudkan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses penyidikan. Memang diakui bahwa di dalam manajemen perkara Kejaksaan sendiri masih banyak kelemahan terutama yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan manajemen perkara itu sendiri. Peraturan yang menyangkut manajemen perkara di Kejaksaan sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusianya, suatu peraturan yang bagus tetapi tidak diikuti dengan pelaksana yang baik tidak akan berarti apa-apa."

"Tesis in bertujuan mengevaluasi jenis pusat pertanggungjawaban, proses penyusunan sistem pengukuran kinerja, dan pemilihan indikator kinerja pada nda Ghara Reksa (Persero). Penelitian ini merupakan studi kasus mengandalkan data primer dan hasil wawancara. Sistem pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan saat ini ada dua, yaitu tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan KEP-100/MBU/2002 dan key performance indicators yang tertua kontrak manajemen. Hasil evaluasi yang dilakukan atas sistem pengukuran kinerja pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) menunjukkan bahwa sistem yangdigunakan saat inu memiliki beberapa kelemahan, sehingga dibutuhkan perbaikan atau alternatif sistem yang baru seperti Balanced Scorecard

---

The purposes of this case study are to evaluate the type of responsibility center, gn proce of performance measurement system, and the indicator PT Bhanda Ghara Reksa (Persero). The main sources of this study are primary a and interview. There are two performance measurement systems us

y, namely the company health grade based on KEP-100/MBU/2 performance indicators which exist in management contract. The showed that the system used still have weaknesses. Due to the weaknesses, the company should improve the system, or consider another system to be used like Balanced Scorecard."

"ABSTRAKPendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastianhukum.Pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh Badan* Pertanahan Nasional.Tugas pelaksanaan pendaftaran tanahdilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.Dalam melaksanakankegiatan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantuantara lain;maka Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut sebagaimitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional.Penelitian inidilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:i)Peranan PejabatPembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah sebagai MitraKerja Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.ii)Untuk menemukan kendala yang dihadapioleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membantu pelaksanaanpendaftaran tanah di kota Padang.iii)Usaha yang dilakukanPejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengatasi kendalatersebutPengumpulan data dilakukan dengan mengkaji datayang ada dalam peraturan Perundang-undangan dan melakukanwawancara berdasarkan daftar pertanyaan langsung kepadapejabat yang terkait.Diperoleh hasil bahwa:i)Dalampendaftaran tanah untuk pertama kali Pejabat Pembuat AktaTanah berperan secara tidak langsung.Pejabat Pembuat AktaTanah hanya membantu sebagian kegiatan pendaftarantanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan secara langsungdalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, ii)Kendala yangdihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah:a)Tidak semua anggotakaum menyetujui peralihan hak.b)Belum sepakatnya mengenaiuang jasa PPAT dengan pemilik tanah, c)Pemilik tanah belummemenuhi kewajiban dalam hal membayar pajak.d)Belumseragamnya penafsiran mengenai peraturan dibidangpendaftaran tanah.iii)Usaha yang dilakukan Pejabat PembuatAkta Tanah: a)Menyerahkan kepada anggota kaum untukmenyelesaikan sengketa yang terjadi setelah itu barudilakukan peralihan hak atas tanah.b)Musyawarah antaraPejabat Pembuat Akta Tanah dengan pemilik tanah mengenaiuang jasa PPAT. c) Memberi tahukan kepada para pihak untukmemenuhi kewajiban masing-masing.d)Diperlukan pendekatandan kerja sama yang baik antar lembaga terkait demikelancaran proses pendaftaran tanah.Pejabat Pembuat AktaTanah sebagai pejabat umum yang berwenang- membuat aktapemindahan dan pembebanan hak atas tanah.Pejabat PembuatAkta Tanah membantu Kepala Kantor Pertanahan dengan membuat akta yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan."

"Penurunan pendengaran merupakan salah satu gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat pajanan kebisingan di tempat kerja. Terdapat banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan penurunan pendengaran pekerja, selain itu dampak yang ditimbulkannya pun dapat merugikan banyak pihak. PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang merupakan salah satu perusahaan yang mana kegiatan produksinya juga tidak terlepas dari bahaya kebisingan. Data yang ada menunjukkan terdapat beberapa pekerja di sana mengalami penurunan pendengaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara faktor risiko dan kejadian penurunan pendengaran pada pekerja di PT. PGE Area Kamojang Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Terdapat enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini : kejadian penurunan pendengaran sebagai variabel dependen, tingkat pajanan bising per hari dan lama pajanan bising per hari sebagai variabel independen dan masa kerja, usia pekerja dan pemakaian APT sebagai variabel counfounding. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemeriksaan audiometri tahun 2011 yang dimiliki perusahaan, mengukur tingkat kebisingan area kerja menggunakan sound level meter (SLM) dan pengisian kuesioner oleh para pekerja. Pekerja yang menjadi sampel penelitian ini ada sebanyak 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 pekerja yang mengalami penurunan pendengaran. Area kerja yang memiliki tingkat kebisingan lebih dari NAB adalah WPS Cikaro, area sumur dan area lokal PLTP Unit IV. Variabel yang memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian penurunan pendengaran adalah variabel usia pekerja. Faktor risiko utama yang kemungkinan besar menyebabkan penurunan pendengaran pada pekerja yang terpajan kebisingan adalah tingkat kebisingan yang sangat tinggi yang berasal dari kegiatan uji produksi sumur, khususnya uji tegak, yaitu maksimal hingga mencapai 129,5 dBA (dosis=2.818.382,9%). Saran yang diberikan peneliti untuk mencegah atau mengurangi kejadian penurunan pendengaran adalah pihak perusahaan meningkatkan pelaksanaan program konservasi pendengaran yang telah dilakukan. Selain itu, sebaiknya lakukan pengendalian secara engineering untuk meredam kebisingan pada pipa uji tegak dan area ejector PLTP Unit IV.

---

Hearing loss is one of the health problems that may occur due to noise exposure in the workplace. There are many risk factors that could cause hearing loss of workers, its impact can also be detrimental to many parties. PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang is one of the companies in which the production activities can not be separated from the noise hazard. The data shows that there are some workers who suffered hearing loss.

The objectives of this study are to identify and explain the relationship between risk factors of hearing loss and the incidence of hearing loss in workers at PT. PGE Area Kamojang in 2012. This study uses cross sectional study design. There are six variables that are used in this study: the incidence of hearing loss as a dependent variable, the level of noise exposure per day and the time of noise exposure per day as independent variables, while the years of employment, age of workers and the use of hearing protection device as confounding variables. The methods of data collecting are done by analizing the results of company's audiometric examination in 2011, measuring the noise level at working area by using sound level meter (SLM) and filling out the questionnaire by the workers. There are 60 workers taken as samples in this study.

The results of this study show that there are 5 workers who suffered hearing loss. Working areas where the noise level greater than threshold value are WPS Cikaro, production well areas and the local area of PLTP Unit IV. Variable that has significant relationship with the incidence of hearing loss is the age of workers. The main risk factor that is likely to cause hearing loss in workers exposed to noise is the very high noise level from the well production test activities, especially vertical test (uji tegak) which the maximum noise level is up to 129,5 dBA (dose=2.818.382,9%). Advice that could be given to prevent or reduce the incidence of hearing loss is the company should enhance the implementation of hearing conservation program. In addition, company should do engineering control to reduce noise level in the pipe of vertical test and ejector area of PLTP Unit IV."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.

---

The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.

The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively."

"Latar Belakang: Propolis merupakan zat alami dari lebah yang memiliki efek antibakteri karena mengandung flavonoid. Streptococcus gordonii dan Streptococcus sanguinis merupakan bakteri oral pionir pembentukan plak pada gigi yang dapat berlanjut menjadi karies apabila dibiarkan menempel pada permukaan gigi. Tujuan: Untuk menganalisis pengaruh pemaparan obat kumur mengandung ekstrak propolis UI dalam menghambat pembentukan biofilm Streptococcus gordonii atau Streptococcus sanguinis. Metode: Biofilm Streptococcus gordonii ATCC 10558 dan Streptococcus sanguinis ATCC 10556 dipaparkan dengan obat kumur mengandung ekstrak propolis UI dengan konsentrasi 0.025 ml/ml, 0.05 ml/ml, dan 0.1 ml/ml. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37°C selama 4 jam, 12 jam, dan 24 jam sesuai dengan fase pembentukan biofilm, yaitu fase adhesi, kolonisasi, dan maturasi. Persentase inhibisi dinilai dengan uji MTT. Hasil: Persentase inhibisi biofilm Streptococcus gordonii tertinggi pada penelitian ini terjadi pada fase kolonisasi (12 jam) dan Streptococcus sanguinis pada fase maturasi (24 jam) pada pemaparan obat kumur mengandung ekstrak propolis UI dengan konsentrasi 0.1 ml/ml. Kesimpulan: Obat kumur mengandung ekstrak propolis UI memiliki potensi hambat terhadap pembentukan dan maturasi biofilm Streptococcus gordonii atau Streptococcus sanguinis.

---

Background: Propolis is a natural substance from bees that has an antibacterial effect because it contains flavonoids. Streptococcus gordonii and Streptococcus sanguinis are the pioneer of oral bacteria that form a dental plaque which can lead to tooth decay.

Objective: To analyze the effect of mouthwash containing propolis UI extract in inhibiting biofilm formation of Streptococcus gordonii or Streptococcus sanguinis.

Methods: The biofilm of Streptococcus gordonii ATCC 10558 and Streptococcus sanguinis ATCC 10556 were exposed to a mouthwash containing propolis UI extract with concentrations of 0.025 ml/ml, 0.05 ml/ml and 0.1 ml/ml. After that, it was incubated at 37°C for 4 hours, 12 hours and 24 hours according to the biofilm formation phases: the adhesion, colonization and maturation phase. The inhibition percentage was evaluated with MTT assay.

Results: The highest percentage of biofilm inhibition of Streptococcus gordonii in this study occurred in the colonization phase (12 hours) and Streptococcus sanguinis in the maturation phase (24 hours) which exposed to the mouthwash containing propolis UI extract with concentration of 0.1 ml/ml.

Conclusion: Mouthwash containing propolis UI extract has inhibitory potential on the biofilm formation of Streptococcus gordonii or Streptococcus sanguinis."