Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertengahan tahun 1997, di Indonesia terjadi krisis moneter di mana salah satu sektor yang paling parah terkena imbasnya adalah sektor perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah mencabut izin usaha 16 bank swasta, yang selanjutnya disebut dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL), kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Prosedur yang ditempuh setelah pencabutan izin usaha bank adalah likuidasi bank. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi dengan masa kerja selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 180 hari. Dikarenakan berbagai kendala, hingga berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi, masih terdapat aset BDL yang belum dicairkan dan kewajiban kepada Pemerintah yang belum dilunasi. Dalam rangka meminimalkan kerugian negara, pemerintah dalam kedudukannya sebagai kreditur mayoritas mengambil alternatif penyelesaian likuidasi dengan menerima penyerahan sisa aset BDL dari pihak Tim Likuidasi. Sebagai tindak lanjut dari serah terima sisa aset BDL, mengingat hampir keseluruhan BDL nilai asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban BLBI-nya, Pemerintah seyogyanya menempuh upaya-upaya lain yang efektif dan efisien guna memaksimalkan pengembalian BLBI yang telah dikeluarkan. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan meminta pertanggungjawaban dari organ BDL, khususnya pemegang saham BDL, yang sesuai doktrin piercing the corporate veil, pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (perdata) maupun pidana, dalam hal terbukti turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini terdapat dua jalur yang bisa ditempuh oleh Pemerintah, yaitu jalur perdata dan pidana. Selain permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan tesis ini juga meneliti mengenai apakah dengan telah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah menjamin permasalahan yang terjadi pada BDL tidak akan terulang lagi.

---

In mid 1997 Indonesia was hit by a monetary crisis where one of the sectors worst affected was the banking sector. To overcome this crisis, one of the policies that was done by the government was to revoke the business license of 16 private banks, which is known as Bank Dalam Likuidasi (BDL) or Liquidated Banks, which was followed by the Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) or Liquidity Aim of Bank Indonesia policy. The procedure after revoking the business license is bank liquidation. Bank Liquidation is carried out by Liquidators with a working period of 5 years which can be extended for 180 days. Because of various constraints, hitherto the end of the Liquidators working period, there remains BDL assets that have not been able to be liquidated and liabilities to the government that have not been settled. In order to minimize state losses, the government acting as the major creditor took alternative liquidation settlement by receiving the rest of the remaining BDL assets from the Liquidators. To follow up the transfer of BDL?s remaining assets, considering almost all BDL?s asset value is by far smaller than it?s BLBI liability, the Government should use other efforts that are efficient and effective to obtain maximal returns from BLBI that has been given. One effort that can be undertaken is to ask for the responsibility from BDL organs, especially from owners of BDL, which is in accordance with "piercing the corporate veil" doctrin, owners, directors, and commissioners can be held personally (privately) and publicly responsible, if proven to be personally involved in causing financial difficulty that was faced by their banks or is the culprits of the banks to be default. In this case there are two alternatives that can be taken by the Government, that is privately and publicly. Moreover, this thesis examines whether if through Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) or Indonesia Deposit Insurance Corporation, has been able to guarantee that the problems caused like the BDL case will not occur in the future.

Abstrak :
Salah satu tokoh publik yang memiliki perhatian terhadap ide demokrasi adalah Abdurrahman Wahid. SeIain itu ia juga dikenal sebagai pemimpin organisasi. Tentu menjadi pertanyaan, sebagai pemimpin, apakah dia menunjukkan konsistensi antara pemikiran demokrasi yang dianutnya dengan perilaku politik individual yang dilakukannya? Pertanyaan lain, apakah dia tergolong pemimpin demokratis, atau justru sebaliknya pemimpin yang otoriter? Inilah pertanyaan kunci yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini. Untuk menjawab pertanyaan ini dibuatlah kerangka berpikir tertentu. Pertama, yang dimaksud perilaku politik Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin organisasi dibatasi pads tindakan politik berupa pengambilan keputusan tentang masalah-masalah penting dan strategis. Disebut penting dan strategis karena keputusan tersebut dapat mempengaruhi upaya-upaya pencapaian visi dan misi organisasi, platform dan program organisasi, juga mempengaruhi kinerja organisasi. Pada sisi lain keputusan tersebut mempunyai dampak politis yang cukup besar, baik bagi posisi Abdurrahman Wahid sendiri maupun bagi organisasi yang dipimpinnya. Kedua, untuk menilai kepemimpinan Wahid tersebut dipilih beberapa kasus yang relevan selama dia menjadi pemimpin, baik di NU, PKB maupun pemerintahan. Ada tujuh kasus yang menjadi bahan analisis. Kasus tersebut adalah penetapan khittah NU tahun 1984, pengisian lowongan jabatan di PBNU tahun 1992, perseteruan dengan Abu Hasan tahun 1994, pengangkatan Matori Abdul Djalil sebagai ketua umum DPP PKB tahun 1998, bongkar pasang kabinet di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, pemberhentian Surojo Bimantoro sebagai kapolri tahun 2001 serta keluarnya Dekrit Presiden 22 Juli 2001. Ketiga, untuk menilai perilaku politik Wahid dalam konteks pengambilan keputusan tersebut digunakan sudut pandang nilai-nilai demokrasi. Karena itu, elaborasi kerangka konseptual dan teoritis diambil dari teori-teori dasar tentang demokrasi. Untuk menetapkan parameter perilaku, maka dilakukan elaborasi terhadap pendekatan perilaku politik yang biasa digunakan dalam ilmu politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian jenis ini bertujuan menyingkap informasi yang terperinci tentang gejala politik tertentu. Dalam penelitian ini gejala politik dimaksud adalah pengambilan keputusan tentang masalah-masalah penting dan strategis yang dilakukan oleh tokoh yang diteliti. Unit analisanya adalah individu, yakni Abdurrahman Wahid. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Walau unsur subyektivitas peneliti tak mungkin dihilangkan sepenuhnya, sebuah deskripsi adalah representasi obyektif dari fenomena yang diteliti. Analisa dan interpretasi data menjadi unsur penting dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni pengamatan tak langsung, wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu proses penalaran dari khusus ke umum. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan dari beberapa kasus yang diteliti. Generalisasi dilakukan dengan berpedoman pada nilai-nilai demokrasi sebagai instrumen pengukurnya. Dengan sudut pandang nilai-nilai demokrasi, basil penelitian menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin organisasi cenderung bertindak otoriter dalam mengambil keputusan. Kecenderungan otoriter ini nampak lebih jelas lagi bila berkaitan dengan pemberhentian, penggantian dan pengangkatan orang dalam suatu jabatan tertentu. Pada awalnya, dia itu demokratis sebagaimana terlihat dalam kasus penetapan khittah NU tahun 1984 dan ,kasus pengisian lowongan jabatan di PBNU tahun 1992. Namun dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan menguatnya posisi dan peran dia, kecenderungan otoriter mulai nampak. Ini berarti Wahid tidak menunjukkan konsistensi antara pemikiran demokrasi yang dianutnya dengan tindakan politik individual yang dilakukannya. Namun demikian, penelitian ini memperlihatkan pula visi lain, bahwa dalam hal kebebasan, Wahid masih konsisten untuk menjaganya. Betapapun dia cenderung otoriter dalam lima kasus yang diteliti, Namun dia tak pernah mengurangi kadar kebebasan pihak lain. Dia tak pernah melarang apalagi membungkam pikiran dan pendapat orang, sekalipun itu berbeda dengan pikirannya. Begitulah, kesimpulan ini hanya berlaku untuk kasus-kasus pengambilan keputusan yang dimaksud dalam penelitian ini. Namun demikian, satu hal bisa diambil generalisasi, sejauh keputusan itu menyangkut pemberhentian, penggantian dan pengangkatan orang dalam suatu jabatan tertentu, maka kesimpulan penelitian ini kemungkinan besar tak akan bertentangan bila diterapkan pada kasus lain di luar kasus-kasus yang diteliti di sini.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui gerak sosial dalam struktur vertikal yang dialami oleh anggota DPR Fraksi Reformasi, yang merupakan dinamika mobilitas sosial dan stratifikasi sosial. Gerak sosial tcrsebut bisa terlihat dari sisi anggota DPR itu sendiri dengan cara melihat pergerakan karis mereka dan juga bisa terlihat dengan memperbandingkan status responden sekarang dengan sosial ayahnya. Dengan demikian akan tergambar terjadinya mobilitas sosial dari satu strata ke strata yang lain dalam masyarakat sehingga nantinya dapat diketahui proporsi anak dan ayahnya berasal dari strate yang lebih rendah ke strata yang lebih tinggi. Penelitian mengenai mobilitas vertikal ini juga ingin mengetahui pengaruh latar belakang keluarga dalam hal ini status dan posisi sosial pekerjaan orang tua (ayah), terhadap pencapaian status sosial responden. Untuk terjadinya pencapaian status sosial tersebut variabel tingkat pendidikan, latar belakang status sosial orang tua dan lamanya berorganisasi dianggap mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya mobilitas sosial anggota DPR. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran Teori Mobilitas Sosial dan Teori Stratifikasi Sosial. Dengan obhjek penelitiannya adalah anggota DPR Fraksi Reformasi. Penelitian ini cenderung bersifat kualitatif yang pada prakteknya didukung kuat oleh data-data survey dan data lainnya dengan jumlah responden sebanyak 42 orang (populasi). Data lapangan didapat dengan cara penyebaran kuisioner dengan ditambah wawancara singkat pada waktu pengisian kuisioner oleh responden. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa anggota DPR Fraksi Reformasi mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase tingkat pendidikan merka yang rata-rata setingkat Diploma dan SI ke atas (97.6 %). Sementara dari sisi latar belakang status sosial ekonomi orang tua ternyata anggota DPR dari fraksi Reformasi datangg dari kelas sosia atau strate menengah-bawah (83 %), dan menengah-atas (I7 %). Sedangkan dari sisi lamanya dan pengalaman organisasi, rata-rata anggota FrakSi Reformasi menghabiskan waktu sekitar 20 tahun ke atas (63.4 %). Sementara untuk mengetahui pengaruh masing-masing varialbel dilakukam uji statistik regresi dan uji beda t studen dengan menggunakan program SPSS l0.0l. Dengan demikian, kesimpulan dari studi ini adalah bahwa terdapat bukti yang kuat telah terjadi mobilitas sosial anggota Fraksi Reformusi, baik dari sisi intragenerasional dan intrrgenerasional. Faktor-faktor yang menyebabkan mobilitas mereka tersebut lebih didasarkam pada achievement, dan bukan ascription.

Abstrak :
ABSTRAK
Persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, terbukti bisa menekan risiko kematian ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lamunti tahun 2017 masih rendah yaitu 16,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dan alasan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Lamunti Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis bivariat menunjukkan tiga faktor yang berhubungan yaitu kepemilikan jaminan kesehatan, pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Analisis multivariate menunjukkan dua faktor yang berhubungan yaitu pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Faktor komplikasi kebidanan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil kualitatif ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS, standar pelayanan antenatal di desa kurang dari 10 T, adanya komplikasi kebidanan menjadi alasan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen/kebijakan yang mendukung persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; pelatihan ANC terintegrasi; pemberdayaan masyarakat (pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, kelas ibu hamil, desa siaga dan PIS-PK).

---

Childbirth performed in health care facilities has been proven to reduce the risk of maternal death. Childbirth in health care facilities at Lamunti Health Center in 2017 is still low at 16.8%. This study aims to know the determinants and reasons for the use of childbirth in health care facilities by maternity in the working area of Lamunti Health Center 2017. The research method uses quantitative and qualitative combined methods. Bivariate analysis showed three related factors namely health insurance ownership, antenatal care and obstetric complications. Multivariate analysis showed two related factors, namely antenatal care and obstetric complications. Obstetric complications are the most dominant factor associated with the use of childbirth in health care facilities. The qualitative results found that there were still many people who did not yet have a BPJS card, the standard of antenatal care in the village was less than 10 T, the existence of obstetric complications was the reason for the mother giving birth in a health care facility. Commitments / policies are needed to support childbirth in health care facility; integrated ANC training; community empowerment (implementation of childbirth planning programs and prevention of complications; classes of pregnant women; alert villages and PIS-PK).

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai gambaran ketangguhan perempuan serta faktorfaktor yang memengaruhi ketangguhan pascaerupsi Merapi. Motherhood spirit sebagai embrio dalam membentuk ketangguhan, yang termanifestasi dalam aspek maternal, sosial, dan politik. Dalam proses pembentukan ketangguhan, ada beberapa faktor yang memengaruhi yaitu faktor internal terkait dengan kemampuan dan kapasitas diri (cara pandang, sikap, keterampilan sosial dan komunikasi) serta faktor eksternal terkait dengan dukungan pihak luar (dukungan keluarga dan masyarakat).

---

ABSTRACT
This thesis discusses the overview of women's resiliency and some factor which affect resilience after eruption. Motherhood spirit as an embryo in the form of women resiliency, which is manifested in aspect of maternal, social, and political. In the process of forming of resilience, there are several factor that affect women resilience, that is internal factor refer to internal capability and capacity (perspective, attitude, social and communication skill) as well as external factor associated with external support (family and sosial support).

Abstrak :
Keterbatasan tanah dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menghuninya harus ditangani dengan optimal agar fungsi tanah tetap dapat memakmurkan. Namun, dalam perkembangannya jumlah tanah terlantar semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian Persebaran Tanah Terlantar dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pola persebaran tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pola persebaran tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi. Batasan konsep tanah terlantar berupa sebidang fisik tanah yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Analisa keruangan dilaksanakan dengan menggabungkan Peta Peruntukan Tanah dengan Peta Penggunaan Tanah untuk mendapatkan ketidaksesuaian antara kawasan peruntukan dengan penggunaan tanah atau tanah terlantar. Setelah didapatkan pola persebaran tanah terlantar, selanjutnya dilakukan analisa spasial dan statistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran tanah terlantar dilihat dari faktor kependudukan, aksesibilitas dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menyimpulkan tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi mempunyai pola mengelompok, mengarah ke wilayah tenggara mendekati perbatasan dengan Kabupaten Cianjur, yakni pada bentuk wilayah bergunung atau kemiringan lereng curam, jenis tanah yang peka terhadap erosi, dan curah hujan yang tinggi. Variabel yang paling besar hingga yang yang paling kecil pengaruhnya terhadap pola persebaran tanah terlantar secara berurutan adalah jarak ke ibukota kabupaten, pertumbuhan penduduk, profesi konstruksi, profesi pertanian, kepadatan penduduk, dan penguasaan tanah Negara dikuasai. ...... The people growth makes the limitation of the availability of lands. Thus, lands have to be managed optimally so the function of land to give the prosperity of people could be achieved. This research about the distribution of idle land was held in Kabupaten Sukabumi, West Java Province. The aim of the research is to know the distribution pattern of idle lands and analyze factors that effect to create distribution pattern of idle land. The limitation concept of idle land was a parcel of land that was not utilized according to its allocation. Spatial analyzation was used to integrate land allocation map with land use map to get incompability between the use and the allocation of land or idle land. After we got the pettern of idle land distribution, it was analyzed by using spatial analyzation and statistic to get factors that influenced the creation of idle lands from demography, accessibility and land tenure. The result of research showed that idle land in Sukabumi had an agglomerate pattern, approaching to southeastern area to boundary of Kabupaten Cianjur wich was mountainous area or steep slopes, lands on those areas were sensitive to erosion, and high rainfall. The most influenced variables to the less ones for the distribution pattern of idle lands sequentially were the distance to the capital of kabupaten, population growth, constructions occupation, agriculture occupation, population density and state land tenurship.

Abstrak :
Keluarga adaah unit terkecil dalam masyarakat, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap anggota keluarga diharapkan dapat menjalankan fungsinya masing masing terutama fungsi ekonomi. Anggota keluarga sebagai sumber daya manusía (SDM) harus terus di bangun, hal ini seperti dijelaskan dalam GBHN 1998 karena sangat penting bagi proses pembangunan bangsa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, maka dalam pembangunan diharapkan dapat memobilisasi segenap potensi dan sumber daya yang ada dengan memberdayakan keluarga. Salah satu institusi strategis yang telah ditempuh untuk memantapkan keberhasilan pembangunan, yaitu Badan Koordinasi Ketuarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia dengan suatu pendekatan yang diharapkan dapat mendorong keberhasilan sekaligus memantapkan kesertaan adalah perbaikan ekonomi keluarga guna mewujudkan Norma Keluarga Kecil bahagia Dan sejahtera (NKKBS), dengan membentuk UPPKS. Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun kenyataan di lapangan terlihat bahwa dengan masuknya keluarga dalam sebuah UPPKS ada yang meningkat tingkat kesejahteraannya namun masih ada keluarga yang masih dalam keluarga pra sejahtera dan sejahtera I alasan ekonomi yang harus ditingkatkan tingkat kesejahteraannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkannya maka dalam penelitian kali ini akan melihat tentang prosesi pemberdayaan keluarga melaluí UPPKS, karena keluarga juga merupakan faktor penentu dalam melakukan usaha-usaha perbaikan tíngkat kesejahteraan keluarga disamping faktor Lainnya seperti modaL sarana dan prasarana melalul kelompok UPPKS. Penelitian ini dilakukan di empat kecamatan yang ada di Kotamadia Pontianak dengan menggunakan pendekataflkUalitatif dengan tipe penehtian deskriftif analisis, jadi peneUti hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada dalam pemberdayaan keluarga melalul kelompok UPPKS. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dan Young dan Mack bahwa interaksi sosial adalah kunci dan semua kehidupan sosial, o!eh karena itu tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Selain itu mengingat manusia mempunyai naluri untuk hidup dengan orang lain yang disebut gregariousness dan karena manusia disebut juga social animal (mahkluk sosial) Dan mengenal motivasi mengambìl teori motivasi Maslow bahwa adanya tingkat-tingkat kebutuhan dan perubahan daya dorong. Perubahan daya dorong atau istilah Masiow "Propotency" berarti bahwa apabila semua tingkat kebutuhan manusia tidak bisa dipenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat fisik seperti pangan, papan, sandang, juga kebutuhan biologis akan merupakan kebutuhan yang pa!ing dominan. lstilah lain Maslow tentang keadaan tersebut diatas adalah "propensity of human needs". Sedangkan mengenai pemberdayaan Rappaport mengatakan "pemberdayaan adalah suatu cara dengan rnana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya". Dari hasil penelitian tentang pemberdayaan keluarga melalul UPPKS yang telah dilakukan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Masth ada keluarga yang belum dapat memanfaatkafl UPPKS sebagai wadah pemberdayaan keluarga sehingga masih ada anggota keluarga yang belum diberdayakan. dan manfaat yang diperoleh oleh informan utama dalam mengíkuti UPPKS masih sekitar bantuan modal usaha belum sampai ke pengembangan usaha karena hanya terfokus ke usahanya karena jarang rriengikuti kegiatan kelompok . Keluarga yang tingkat kesejahteraaflflYa masih KS 1 dan II pemberdayaan keluarga masih terfokus ke ekonomi saja, lain hainya dengan keluarga yang telah KS Ill, dimana selain faktor ekonomi juga telah dapat mengembangkan diii ke bidang lain yaitu ínteraksi dan memotivasi keluarga lain dalam anggota UPPKS dan masyarakat sekitar tempat tinggal, jadi bukan untuk keluarga sendiri tapi meluas ke keluarga di lingkungannya.

Abstrak :
Salah satu program pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan adalah Pembinaan Kemandirian dengan tujuan meningkatkah kemampuan diri dan potensi diri narapidana agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik setelah selesai menjalani pemidanaan. Pada dewasa ini masih banyak narapidana yang selelah selesai menjalani pemidanaannya sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupannya di karenakan kuranganya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini merupakan permasalahan dari pelaksanaan pembinaan kemandirian. Metode yang dipergunakan penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan kemampuan narapidana dalam program pembinaan kemandirian pada Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kias IIB Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisa kemampuan narapidana dalam mengikuti program pembinaan kemandirian belum terjadi peningkatkan secara signifikan, sehingga hasil yang diharapkan agar nantinya narapidana yang telah selesai menjalani pidananya meiliki kemampuan diri dan potensi diri yang dilihat dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik belum tercapai. ......One of the coaching programs received by a convicted criminal in a penitentiary is the independence coaching, which is intended to improve the convict’s own aptitude and potency, thus enabling him to possess the useful skills, knowledge, and propcr attitude after serving his sentence in a prison. Currently, a large number of ex-convicts are unable to find suitable employment for their own iivelihood after thcy are released from the institution, mainly becausc they do not have the necessary skills and knowledge to support themselves. This is the crux of the problem, which the independence coaching tried to rectify. The method used by the author in this study is a descriptive rescarch utilizing a qualitative approach, which is a method that illustrates the convict’s aptitude in the independence-coaching program conducted in a class 11 B open penitentiary institution in Jakarta. Analysis of the research finding shows that the convict’s aptitude has yct to show a significant improvement, even after attending the independence-coaching program. Therefore, the result in which the released convict is expected to have gained, namely the necessary skills and knowledge to support themselves has not yet been achieved.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuannya adalah ingin membuktikan dengan teori Georg Lukacs bahwa sikap Wolfgang Borchart yang anti perang secara implisit tercermin dalam empat cerita pendeknya. Teori yang digunakan untuk meneliti keempat cerita pendek tersebut adalah teori pencerminan kenyataan dari Georg Lukacs. Dari hasil penelitian terhadap keempat cerpen Wolfgang Borchart yang berjudul Dia Kuchenchr. Der Kaffes Ist Undefinierbar, Dis Kegelbahn, den Lhesbuchgeschichten yang dilandasi dengan teori tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat cerpen tersebut secara implisit mencerminkan sikap pengarang dan kenyataan pada masa dan akhir perang dunia kedua.

---

Abstrak :
ABSTRAK
MICS(Medical Implant Communications System) adalah salah satu teknologi yang sedang berkembang dalam bidang kesehatan. Dimana Implant Devices dalam hal ini adalah antena, dimasukan kedalam tubuh manusia diantara lapisan kulit dan lemak. Salah satu aplikasi nya yaitu untuk memonitoring kondisi pasien seperti : memonitor tekanan darah, temperatur, serta menonitor posisi pasien/hewan yang hilang. Sistem kerja dari antena implan adalah antena akan mengirimkan sinyal informasi yang akan di tangkap oleh Penerima RF yang berada disekitar nya (External RF Receiver). Antena mikrostrip pada aplikasi MICS bekerja pada rentang frekuensi yang rendah yaitu 402-405 MHz, besarnya frekuensi kerja akan mempengaruhi ukuran fisik dari antena. Semakin besar frekuensi kerjanya, semakin kecil bentuk fisik dari antena dan sebaliknya. Frekuensi kerja yang rendah akan menghasilkan ukuran panjang gelombang yang besar, sehingga bentuk fisiknya juga besar sehingga di perlukan teknik miniaturisasi. Antena implan yang dirancang disimulasikan dengan menggunakan perangkat lunak CST berbasis Finite Integration Technique (FIT) dan bekerja pada frekuensi 403 MHz, dengan menggunakan teknik miniaturisasi slot dan shorting pin yaitu menghubung singkatkan patch dan ground pada ujung antena nya. Antena akan ditanamkan pada model lengan bagian atas

---

ABSTRACT
MICS (Medical Implant Communication System) is one of the developed technologies which is used in medical applications. Antenna is one of implant devices which is implanted inside human body between skin and fat layer. Implantable devices are becoming widely researched for different field of applications, both for humans and animals. Some examples of applications are: monitoring blood pressure, temperature, tracking dependent people or lost pets. Antenna implant is transferring diagnostic information to external RF receiver. The allocation frequencies regarding on ITU for MICS application is 402 MHz until 405 MHz. The low frequencies which is used, the bigger dimension of antenna that we get and vice versa. The model of antenna is Microstrip plannar with slot and shorting pin miniaturization techniques. Antenna design was simulated using CST software with Finite Integration Technique (FIT) base..