Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini akan menganalisis dampak dari alokasi investasi Pemda DKI Jakarta terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta dan sekitamya. Aiokasi investasi di dalam penelitian ini bukanlah alokasi investasi pemerintah sebenarnya, akan tetapi alokasi investasi apabila Pemda DKI Jakarta melakukan beberapa skenario kebijakan investasi yang mungkin diambil. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemda DKl Jakarta tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak akan pelayanan pemerintah. Adapun skenario tersebut adalah: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang ada, sehingga pemerintah bermaksud untuk meningkatkan investasinya di sektor-sektor yang terkait dengan sarana dan prasarana fisik tersebut. Diasunnsikan bahwa sektor-sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air minum (sektor 12), sektor konstruksi (sektor 13) dan sektor perdagangan, transportasi dan komunikasi (sektor 14). 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin rnenyediakan sarana dan prasarana sosial yang lebih balk, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya secara memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya investasinya di sektor konstruksi (sektor 13), sektor keuangan (sektor 15) dan sektor jasa (sektor 16). 3. Pembangunan di seluruh seldor. Skenario ketiga ini dilakukan sebagai pembanding bagi skenario pertama dan kedua. Adapun dana tambahan investasi tersebut diambil dari dana investasi daerah lainnya. Dengan demikian bila Propinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan investasi, maka Propinsi Jawa Barat dan Lainnya akan mengalami penurunan investasi. Di dalam skenario pertama dan kedua, terdapat dua sudut pandang yang digunakan untuk menghitung dampak investasi pemerintah tersebut. Sudut pandang pertama ialah bahwa Pemda DKI Jakarta ingin menginvestasikan dana sebesar 20% dari total investasi yang dikeluarkannya, ke sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua. Kemudian sisa dana investasi pemerintah tersebut baru didistribusikan ke masing-masing sektor di DKI Jakarta, sehingga sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua akan mengalami penurunan investasi secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang positif, bail( terhadap daerahnya maupun daerah lainnya, bila Pemda DKI Jakarta melakukan kebijakan pembangunan sarana clan prasarana fisik dan sosial. Sedangkan sudut pandang kedua ialah bila tambahan investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua diambil dari dana investasi daerah lainnya, tanpa mengurangi dana investasi untuk sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, sektor-sektor di luar Propinsi DKI Jakarta akan mengalami penurunan secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta di dalam menciptakan permintaan bagi sektor-sektor di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya. Selain itu, sudut pandang ke dua ini akan dibandingkan dengan skenario ke tiga, di mana Pemda DKI Jakarta tidak memfokuskan kebijakannya pada skenario pertama dan kedua saja, akan tetapi memfokuskan pembangunan di seluruh sektor, dengan mengurangi dana investasi pemerintah di daerah lainnya. Adapun data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah data TRIO 90 yang telah disusun oleh BAPPENAS. Akan tetapi karena data tersebut dirasakan kurang memadai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka data IRIO 90 tersebut akan dimutakhirkan terlebih dahulu dengan metode RAS. Dari hash simulasi yang telah dilakukan terdapat be berapa kesimpulan yang dihasilkan yaitu: 1. Sudut pandang pertama relatif memberikan dampak yang lebih balk terhadap perekonomian dibandingkan dengan sudut pandang kedua, balk dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun social. Hal ini berarti bahwa kebijakan untuk mengalihkan dana investasi pemerintah dari Propinsi Jawa Barat dan Lainnya ke Propinsi DKI Jakarta merupakan kebijakan yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektorsektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya, yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan nilai keterkaitan ke depan (forward linkages) dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta. 2. Kesimpulan ini didukung pula oleh hasil penghitungan yang mengasumsikan apabila tambahan alokasi dana investasi pemerintah tersebut dialihkan ke sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik atau sosial di Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengatur alokasi pengeluaran investasi-nya, maka akan lebih balk apabila pembangunan di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya lebih diprioritaskan. 3. Dan sudut pandang pertama, tambahan alokasi dana investasi pemerintah untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik re[atif lebih menguntungkan bagi perekonomian karena memberikan dampak yang lebih bail( bila dibandingkan dengan penambahan alokasi dana investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh relatif lebih rendahnya nilai keterkaitan ke depan clan ke belakang dan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial dibandingkan dengan fisik. 4. Akan tetapi kesimpulan yang sebaliknya akan dihasilkan bila yang dijadikan dasar analisis adalah tipe 2, di mana konsumsi rumah tangga dianggap sebagai variabel endogen, sehingga besamya ditentukan oleh tingkat upah dan gaji yang diterima oleh sektor rumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien input untuk upah clan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik. 5. Dari sudut pandang kedua, balk menggunakan penghitungan tipe 1 ataupun 2, tambahan alokasi dana investasi untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik relatif Iebih menguntungkan bila dibandingkan dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini berarti bahwa koefisien input untuk upah dan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya. 6. Kebijakan pembangunan untuk memfokuskan diri pads sarana dan prasarana fisik dan sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif Iebih balk bila dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di seluruh sektor.

Abstrak :
ABSTRAK Tujuan utama dari disertasi ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengendalian harga yang berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Dari tujuan utama tersebut, maka disertasi ini terdiri dari tiga essai. Essai pertama berusaha untuk mengetahui kelompok komoditas mana yang jika terjadi peningkatan harga lebih merugikan kesejahteraan masyarakat miskin. Penulis menemukan bukti bahwa saat terjadi peningkatan harga makanan, maka kelompok rumah tangga miskin lebih dirugikan karena proporsi pengeluaran mereka yang relatif tinggi. Hasil tersebut kemudian dijadikan dasar oleh penulis untuk mengkaji essai kedua dan ketiga. Essai kedua mengkaji apakah pakem pengendalian inflasi yaitu kebijakan moneter memiliki peran yang penting dalam pengendalian inflasi makanan. Temuan pada kajian kedua ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengendalian inflasi makanan. Namun demikian terdapat spill-over effect dari inflasi makanan ke inflasi nonmakanan. Maka saat terjadi shock pada inflasi makanan, kebijakan moneter tetap dibutuhkan sebagai pengendali inflasi non-makanan yang mengalami tekanan karena inflasi makanan. Essai ketiga kemudian mengkaji kebiπjakan dari sisi struktural, yaitu perbaikan konektivitas domestik melalui infrastruktur transportasi darat dan laut terhadap pengendalian harga makanan. Bukti empiris pada kajian ketiga ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi berperan penting dalam pengendalian harga makanan. Secara khusus, pelabuhan dengan skala relatif besar (komersial) memiliki peran yang lebih penting, mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan.

---

ABSTRACT This dissertation seeks to find the price stabilization policy that have important role in poverty alleviation. Spesifically, this dissertation consists of three essays. The first essay is to find the commodity basket that when the price increases would have more adverse impact on the poor. The empirical evidence found in this essay is food is the most important commodity for the poor, since food inflation has the most detrimental effect on the poor welfare. Thus, food price stabilitzation is important in poverty alleviation. Based on this result, I investigated the role of monetary policy in stabilizing food inflation on the second essay. The evidence shows that monetary policy has relatively little role on food inflation, but relatively high on non-food inflation. However, monetary policy response is still needed in the event of food inflation shock. This is because there is significant evidence that food inflation propagated into non-food inflation. The second essay result implies that Indonesia needed structural policy to maintain the food price. One of the structural factors that has been contributing to the high cost economy in Indonesia is domestic connectivity problem. Thus, the third essay main purpose is to determine whether increasing the quality and quantity of transportation infrastructure can have important role in food price stabilization. The empirical results show that this is true. In particular, increases in quality and quantity of commercial ports relatively has higher role in this matter. The geographical characteristic of Indonesia that is an archipelago supported the argument.

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-Undang Pasar Modal mengamanatkan Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta memberikan perlindungan bagi para investor. Dalam perkara Benny Tjokrosaputro melawan Goldman Sachs International, saham telah menjadi objek Repo. Hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Goldman Sachs tidah sah dan batal demi hukum. Oleh karenanya, Goldman Sachs International diwajibkan untuk mengembalikan saham tersebut dan memberikan ganti rugi. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu bagaimana mekanisme transaksi repo di Pasar Modal, bagaimana perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam pembelian saham repo serta bagaimana implementasi perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan.Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa transaksi repo mengakibatkan perpindahan kepemilikan dan pengalihan yang dilakukan pembeli terhadap pihak ketiga dibatasi persetujuan penjual; 2) keterbukaan informasi merupakan perlindungan yang diberikan terhadap segala keputusan yang diambil oleh investor; 3) hakim tidak mengimplementasikan perlindungan yang telah tersedia bagi investor yang beritikad baik dalam pembelian saham repo. Saran yang diberikan adalah bahwa: 1) perlu dilakukan pencatatan saham repo pada Daftar Pemegang saham; 2) Emiten harus bertanggung jawab atas kerugian investor beritikad baik terkait pembelian saham repo; 3) Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar prinsip keterbukaan.

---

ABSTRACT
The Capital Market Law mandates the Stock Exchange, the Financial Services Authority and other institutions to organize regular, fair and efficient securities trading and provide protection for investors. In Benny Tjokrosaputro's case against Goldman Sachs International, the shares have become Repo objects. The judge in his decision stated that the transactions carried out by Goldman Sachs were not valid and null and void. Therefore, Goldman Sachs International is required to return these shares and provide compensation. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely how the mechanism of repo transactions in the Capital Market, how to protect investors with good faithin purchasing repo shares and how the implementation of protection for investors in good faithin DecreeNumber 618 / Pdt.G / 2016 / PN Jkt .Sel. The research method used is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are: 1) that the repo transaction results in the transfer of ownership and transfer made by the buyer to a third party is restricted by the seller`s approval; 2) information disclosure is protection provided for all decisions taken by investors; 3) the judge does not implement the protection that has been available to investors who have good faithin purchasing repo shares. The advice given is that: 1) it is necessary to record repo shares on the Register of Shareholders; 2) Issuers must be responsible for losses of investors with good faithregarding the purchase of repo shares; 3) The Financial Services Authority must provide strict sanctions to those who violate the principle of transparency.

Abstrak :
Seng dan kromium ernasuk dalam deretan unsur-unsur yang bersifat esensial bagi metabolisme tubuh manusia Dalam sistem metabolisme seng te peian sebagai kofaktor dan suatu enzim Hingga tahun .992 telah ditemukan kurang lebih 70 jenis cinc metalloenzyme yang berperan dalam berbagai reaksi biokimia sedangkan kromium c i dai tubuh bertindak sebagai faktifator dari hormon insulin untuk memelihara kenormalan metabolisme glukosa dan pengangkutan asam amino Untuk dapat memenuhi atau menjamin adanya masukan mineral Zn dan Cr m i dalam tubuh maka dicoba mengakumulasikan mineral ini ke dalam ikan lele dumbo (Clai ihs Ginepinus) Ikan ini merupakan salah satu lenis hewan yang dapat dikonsumsi dan cukup populer di Indonesia Akumulasi dilakukan melalui pakan ikan yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga diperoleh kandungan Zn dan Cr yang Dalam penelitian ini dilakukan akumulasi selama 28 hari pada ikan lele dumbo yang sudah berumur tiga bulan Hasil pengukuran kandungan Zn dan Cr yang dilakukan terhadap kepala, daging dan tulang ikan-ikan tersebut sebanyak 4 tahap ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan kandungan yang berarti antara kandungan logam dalam ikan dengan perlakuan dan ikan kontrol Namun demikian dari grafik yang dihasilkan ada suatu kecenderungan akumulasi walau secara statistik tidak berarti kesimpulannya akumulasi Zn dan Cr dalam ikan lele dumbo dapat terjadi tapi tidak dapat dilakukan secara terkendali.

Abstrak :
Pelabuhan Pireus. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana dampak ekonomi dan politik dari kerjasama regional kebijakan OBOR di Yunani dalam investasi Pelabuhan Piraues Tahun 2013-2017?” Teori new regionalism and economic development dari Mistry (2003) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian skripsi ini.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa kebijakan OBOR yang dibentuk oleh RRT merupakan bentuk kerjasama regional baru karena merupakan respon dari arus globalisasi dimana RRT berupaya untuk membentuk pembangunan dunia yang lebih inklusif dan produktif. RRT menggunakan kebijakan OBOR untuk memperdalam kerjasama regional dengan Yunani, di pelabuhan Piraeus. Kebijakan OBOR yang diterapkan di pelabuhan Piraeus memberikan dampak ekonomi dan politik. Dampak ekonominya adalah Yunani harus menyampingkan kepentingan nasional jangka pendek demi kepentingan regional jangka panjang, sedangkan dampak politiknya adalah bahwa pemerintah membentuk kompromi terhadap RRT dalam kerjasama regional kebijakan OBOR di Pelabuhan Piraeus. ......This undergraduate thesis analyses the PRC's OBOR policy in Greece through its investment in the Port of Pireus. The research question of this thesis is "How are the economic and political impacts of the OBOR policy regional cooperation in Greece through its investment in Piraeus Port in 2013-2017?" Mistry’s (2003) the new regionalism and economic development theory (2003) is used in this study in finding the answers of this research question. This study employed the qualitative method using literatures studies. The findings of this study show that the OBOR policy established by the PRC is a new form of regionalism: the establishment of OBOR is the response to the globalization, where PRC seeks to shape a more inclusive and productive roles world development. The PRC employed the OBOR policy to deepen regional cooperation with Greece by investing at the port of Piraeus, however, this investment has had economic and political impacts for domestic development as well as for political constellation in Greece. The economic impact is that Greece must de-prioritize its short-term national interests for the sake of its long-term regional interests; while the political impact is that the government has to make various compromises with the PRC government to endure the regional cooperation of OBOR policy at the Port of Piraeus.