Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Prasnu Rizki Pradhana
Abstrak :
Berdirinya Bank Syariah Indonesia menjadi hal yang menarik dikarenakan pelaksanaan
merger yang terdiri atas anak perusahaan dari tiga bank BUMN terbesar di Indonesia
yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Merger BSI yang
dilaksanakan tanpa adanya pengurangan pegawai dan pelaksanaannya bertepatan dengan
kondisi pandemi Covid-19 menampilkan fenoma tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan pengaruh dari tekanan eksternal dan kepemimpinan perubahan terhadap
kesiapan atas perubahan yang dirasakan oleh pegawai BSI mengingat merger BSI
terlaksana karena keinginan pemerintah melalui kementerian BUMN. Penelitian ini
difokuskan pada masa setelah merger terlaksana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah perbedayaan budaya dari anak-anak perusahaan BUMN dapat
mempengaruhi kesuksesan merger utamanya pada masa integerasi. Hal ini diharapkan
dapan menjadi acuan bagi pemerintah atas merger yang dilaksanakan pada BUMN yang
ada. Peneliatian dilakukan secara kualitatif deskriptif. Data didapatkan berdasarkan
kuisioner yang disebarkan kepada pegawai BSI yang area kerjanya berada di kantor pusat.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, external pressure tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap change readiness atas merger BSI, namun change
leadership lebih berpengaruh terhadap kesiapan pegawai atas perubahan yang terjadi.
......The establishment of Bank Syariah Indonesia is an interesting matter due to the
implementation of a merger consisting of subsidiaries of the three largest state-owned
banks in Indonesia, namely Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah and BRI Syariah. The
BSI merger which was carried out without any reduction in employees and its
implementation coincided with the conditions of the Covid-19 pandemic presented a
separate phenomenon. The focus if this study is to explain the effect of external pressure
and change leadership towards change readiness at BSI as the bank’s merger were
imposed by government via the Ministry of State-Owned Enterprises. This research is
focused on the post-merger period. The purpose of the study is to study whether the
different culture from the State Owned Enterprises (SOE) subsidiaries could affect the
success of the merger mainly in the integration state. It is hope that this research could
help the government having a matrix on the mergers of SOE. The study is qualitative
descriptive interpretive. The data were collected via questionnaire from BSI employees
that works at the Headquarter. Based on the study conducted, external pressure does not
significantly impact change readiness on BSI’s merger, on the other hand change
leadership has more impact on employees change readiness towards the chance that is
happening.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Prasnu Rizki Pradhana
Abstrak :
Catatan medis menjelaskan perjanjian kerahasiaan medis di Indonesia dan Amerika Serikat; Perjanjian Implementasi Telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat; dan menganalisis undang-undang tentang kerahasiaan rekam medis elektronik dalam penerapan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang diakui (1) Kerahasiaan rekam medis di Indonesia dilindungi oleh berbagai peraturan seperti Hukum dan Peraturan Menteri sementara di Amerika Serikat, kerahasiaan pasien dalam rekam medis yang didukung oleh peraturan nasional, HIPAA, serta peraturan dan keputusan pengadilan negara; (2) Implementasi telemedicine di Indonesia belum diatur oleh pemerintah Amerika Serikat yang peraturannya telah diatur baik di tingkat nasional maupun negara bagian dan keputusan pengadilan dalam memastikan tata kelola telemedicine yang baik. Rekam medis pada sistem telemedicine, baik di Indonesia dan Amerika Serikat rekam medis dalam pelaksanaan telemedicine dalam bentuk ESDM dan bersama-sama didukung oleh hukum Amerika Serikat selain sanksi untuk kerahasiaan rekam medis elektronik juga memberikan insentif keuangan untuk kerahasiaan rekam medis menurut peraturan masing-masing negara berbeda dalam hal pengecualian terhadap kerahasiaan rekam medis seperti yang ditampilkan di negara bagian Alaska dan
Hawaii. Hasil penelitian tersebut, peneliti mengusulkan Menteri Kesehatan segera membuat pengaturan untuk pedoman terkait telemedis dalam implementasi telemedis tingkat nasional dengan menyediakan pengaturan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam hal catatan medis elektronik seperti standar enkripsi yang digunakan.
Medical records explain medical confidentiality agreements in Indonesia and the United States. Telemedicine Implementation Agreement in Indonesia and America Union and analyzing the law on the confidentiality of electronic medical records in the application of telemedicine in Indonesia and the United States using normative juridical research methods. From the results of research that are recognized (1) The confidentiality of medical records in Indonesia is protected by various regulations such as Law and Ministerial Provisions in the United States, the confidentiality of patients in medical records supported by national regulations, HIPAA, and regulations and decisions of state courts; (2) The implementation of telemedicine in Indonesia has not been regulated by the United States government whose regulations have been set at both the national and state levels and court decisions in ensuring good telemedicine governance; Medical records on the telemedicine system, both in Indonesia and the United States. Medical records on the implementation of telemedicine in the form of EMR and together supported by United States law in addition to sanctions for the confidentiality of electronic medical records also provides financial incentives for the confidentiality of medical records according to the regulations of each different country in terms of exceptions to the confidentiality of medical records as displayed in the state of Alaska and Hawaii. The results of the study, researchers proposed the Minister of Health immediately make arrangements for guidelines relating to telemedicine in the implementation of national telemedicine by providing arrangements that can be used as a reference in terms of electronic medical records such as the encryption standards used.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library