Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. Implikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan.

---

This thesis is forms a research about the implementation of Strengthening Kelurahan management policy in order to increase Kelurahan Government performance. This is important, considering the need and the problems of Jakarta society which is very dynamic is soon needed to be solved. That is why, Government of DKI Jakarta Province make a program called The Strengthening of Kelurahan Management Policy, hoping that this program can make the quality of public services, in other words ?the closer government, the better it serves?. It means, Kelurahan as the lowest of the government of DKI Jakarta Province can give the best performance while doing its function giving services to the society in its area. This research use qualitative method, which is its data get from literature, observation, and indepth interview with some informants. Meanwhile, the choosen of some informants by snowball sampling, first informant give clue about next informant that can give many right and deep informations. The result of this research shows that the implementation of this policy is preference to statutory services, means that Kelurahan doesn?t has autonomy to make a policy , Kelurahan only do the policy. But sometimes Kelurahan still has a chance to make a decision that can be implemented to the Strengthening Kelurahan management policy. The implication is delegation of authority and budgetary in this policy are being generalize in all Kelurahan, this makes the performance of Kelurahan is not better, even worse, because this policy only pay attention to the absorption of budgetary than the progress of the program/activity, with the situation and the condition of Kelurahan? staff has low quantity and quality.

Abstrak :
Perusahaan multinasional (MNE) menjalankan perusahaan lebih kompleks dibandingkan perusahaan domestik, maka penting penerapan strategi yang dapat mengefisienkan kegiatan perusahaan sehingga dapat membentuk keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Supply chain orientation (SCO) merupakan startegi yang dibangun dari pengelolaan aset tangible dan intangible perusahaan. Penelitian ini bertujuan meneliti variabel yang membangun konsep model SCO dan bagaimana hasil penerapan kinerja SCO. Enam variabel yang membangun konsep SCO adalah customer orientation, competitor orientation, supplier orientation, value chain coordination, logistic orientation, dan operations orientation. Selanjutnya penerapan SCO dievaluasi berdasarkan perspektif balanced scorecard, yang terdiri dari perspektif customer performance, financial performance, internal process performance, innovation &learning performance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, peneliti menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive, yaitu para manajer di gerai-gerai perusahaan XYZ, salah satu MNE di Indonesia yang bergerak di bidang restoran cepat saji yang merupakan perusahaan terbesar di dunia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa konsep model SCO dibangun atas lima konstruk, yaitu customer orientation, supplier orientation, value chain coordination, logistic orientation, dan operations orientation. Nilai paling signifikan adalah customer orientation dan supplier orientation. sedangkan dari sisi hasil kinerja balanced scorecard terbukti dipengaruhi oleh SCO, variabel financial performance dan innovation &learning performance yang paling signifikan dipengaruhi oleh SCO. ......Multinational Enterprise (MNE) has more complicated operational activities compare to domestic enterprise, therefore MNE is advised to be more efficient in order to create competitive advantage sustainably. Supply chain orientation (SCO) is one of the method which is built based on companys tangible and intangible assets to achieve that goal. The research will discover any variables that formed SCO model and how it is implemented. Six variables that formed SCO model are customer orientation, competitor orientation, supplier orientation, value chain coordination, logistic orientation and operations orientation. Furthermore, its implementations will be evaluated in several perspective based on balance scorecard which consists of customer performance, financial performance, internal process performance, innovation and learning performance. Qualitative methods and non-probability sampling are used as its purpose to get most suitable sample. The sample or respondents are in managerial level at XYZ companys outlets which is known as the largest fast-food restaurant chains in the world. The results of this study has proven that the concept of the SCO model is formed by five variables which is called as customer orientation and supplier orientation as the most significant variables and along with value chain coordination, logistical orientation, and operations orientation. Meanwhile, balance scorecard performance is proven to be influence by SCO especially on financial performance and innovation & learning performance that become most significant among others.

Abstrak :
Adanya peningkatan penetrasi pengguna internet, menunjukkan masyarakat yang semakin aktif dalam mengakses informasi dengan menggunakan alat elektronik. Hal ini menjadi pendorong perkembangan proses bisnis di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan, yang dikenalnya istilah e-Learning. E-Learning adalah penyampaian secara online terhadap suatu materi pendidikan dan menggunakan teknologi informasi untuk tujuan belajar, mengajar, kapanpun dan di manapun. Untuk mendukung peningkatan fleksibelitas proses pembelajaran pada aplikasi e-Learning, terdapat faktor pendukung yaitu, teknologi, materi (pedagogis), dan pengguna/manusia (learner/teacher). Faktor pengguna (learner/teacher) erat hubungannya dengan sistem interaksi (Human Computer Interaction), salah satunya pada pengalaman pengguna (user experience) yang masih dinilai kurang. Sementara itu, faktor pengguna sebagai pengambil keputusan dalam menggunakan aplikasi dipandang unik karena memiliki keberagaman budaya, baik yang disebabkan oleh lingkungan maupun individu. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian terhadap user experience (UX) berdasarkan aspek budaya (dimensi lintas budaya) untuk dapat memberikan strategi peningkatan kualitas UX. Dengan menggunakan metode campuran, penelitian ini dikerjakan dalam dua tahap, yaitu (1) kualitatif, dengan tinjauan pustaka untuk menangkap aspek budaya yang kemudian divalidasi kepada pakar UX maupun budaya; dan (2) kuantitatif, dengan melakukan survei kepada responden pada suatu situs e-Learning. Batasan penelitian adalah pada aplikasi e-Learning SPADA Indonesia. Penelitian ini melibatkan 85 responden dan menunjukan hasil bahwa nilai pengukuran UX dari enam dimensi user experience questionnaire (UEQ) adalah di atas rata-rata, sedangan budaya pengguna menunjukan nilai grafik terjauh dari 19 dimensi lintas budaya adalah 1,55 pada dimensi budaya orientasi penghargaan. Nilai budaya ini menunjukan bahwa pengguna aplikasi cenderung mengharapkan adanya penghargaan terhadap suatu capaian yang telah dilakukan pengguna. Perolehan hasil korelasi terhadap 54 pemetaan antara UEQ dan dimensi lintas budaya, memperlihatkan tingkat hubungan adalah berkorelasi rendah pada dua pemetaan sedangkan lainnya hampir tidak ada korelasi. Adapun strategi peningkatan UX dikategorikan berdasarkan stakeholders SPADA Indonesia yaitu mahasiswa, dosen, dan pengembang. Peningkatan disusun secara teknis dan tidak tiknis, yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas diskusi, motivasi, aplikasi dan fasilitas pembelajaran online. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 19 dimensi lintas budaya pada penelitian ini tanpa perlu melakukan pemetaan antara budaya dan UX atau melakukan perbaikan pada pemetaan antara budaya dan UX. ......The massive of internet user penetration, shows that people are increasingly active in accessing information using electronic devices. It has become a driver of business process development in various fields, one of which is in the field of education, which is known as e-Learning. E-Learning is the online delivery of educational material and using information technology for the purpose of learning, teaching, anytime and anywhere. To support the increased flexibility of the learning process in e-Learning applications, there are supporting factors, namely, technology, material (pedagogis), and users/humans (learner/teacher). User factors (learner/teacher) are closely related to the interaction system (Human Computer Interaction), one of which is on user experience which is still considered to be lacking. Meanwhile, the factor of users as decision makers in using the application is seen as unique because it has cultural diversity, both caused by the environment and individuals. Thus, researchers conduct research on user experience (UX) based on cultural aspects (cross-cultural dimensions) to be able to provide UX quality improvement strategies. Using a mixed method, this research was carried out in two stages, namely (1) qualitative, with a literature review to capture cultural aspects which were then validated to UX experts and culture; and (2) quantitative, by surveying respondents on an e-Learning site. The limitation of the study is on the SPADA Indonesia e-Learning application. This study involved 85 respondents and showed the results that the UX measurement value of the six dimensions of the user experience questionnaire (UEQ) was above the average, while the user culture showed that the farthest value of the 19 dimensions cross cultures was 1.55 in the orientation orientation culture dimension. This cultural value shows that application users tend to expect an appreciation of the achievements that have been made by the user. The results of the correlation of 54 mappings between UEQ and cross-cultural dimensions, showed that the level of relationships was low correlated on the two maps while the other had almost no correlation. The UX improvement strategy is categorized based on SPADA Indonesia stakeholders, namely students, lecturers, and developers. Improvement is structured technically and not technically, which aims to improve discussion activities, motivation, applications and online learning facilities. Future studies can use 19 cross-cultural dimensions in this study without the need to do mapping between culture and UX or make improvements to the mapping between culture and UX.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi OKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. lmplikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan.

Abstrak :

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris, salah satunya adalah akta hibah. Dalam prosesnya hibah tidak boleh melebihi hak mutlak ahli waris atau yang disebut juga legitime portie. Apabila hibah melampaui legitime portie dan ahli waris tidak melakukan tuntutan, maka hibah tersebut akan berlaku. Hibah adalah bagian dari perjanjian yang dibuat dari pihak satu ke pihak lainnya. Perjanjian memiliki syarat-syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Kesepakatan dan kecakapan menurut hukum menjadi syarat subjektif yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, karena apabila tidak terpenuhi akan memiliki akibat hukum permintaan pembatalan dari salah satu pihak. Namun pada kenyataannya masih ada perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat sah perjanjian, serta perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan surat keterangan palsu. Hal ini seperti contoh kasus yang terjadi di Medan, yaitu tentang pembuatan akta hibah yang didasarkan pada surat keterangan palsu. Permasalahan dalam tesis ini adalah pembatalan akta hibah yang dibuat berdasarkan surat keterangan palsu dan tanggung jawab notaris atas kesalahan yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah notaris telah ceroboh dengan menjadikan surat keterangan palsu sebagai alas hak dalam pembuatan akta hibah karena itu akta hibah menjadi batal demi hukum berdasarkan keputusan Majelis Hakim.

 

 

 

---

The authentic deed is a deed that made in the form that specified by the regulations by and/or in front of public officials which is authorized in the place the deed was made. In daily life, theres a lot of authentic deed types made by notary, one of them is the gift deed. In the process, gift cannot exceed the beneficiary absolute right which is also called as legitime portie. If the gift exceed the legitime portie and the beneficiary didnt take any legal action out of it, then the gift will  be applied. The gift ia a part of the agreement which is made from the first party to another party. The agreement have the terms and conditions so it will have the legal force that binding its parties. The agreement and the proficiency according to law become the subjective requirement that should be fulfilled in the making of an agreement, because the unfulfilled requirements will cause cancelation from one of the parties as the legal consequences. But in reality there is still an agreement that was made without fulfilling terms of agreement itself, and the agreement itself was made based on fake documents. This matter was like case that happened in Medan, that was about making a grant deed based on fake document. The problem in this thesis is the cancelation of the gift deed that was created  based on fake document and the notary responsibility for the mistake they made. The research method used in this thesis is normative jurisdical with analytical descriptive type research. The data type used in this research is secondary data with qualitative approach. The results from this thesis research is the notary was careless by making fake documents as the base rights in creating the gift deed, therefore the gift deed become null and void based on the decision of the panel judges.

 

 

 

Abstrak :
Pelaksanaan manajemen lokakarya mini di puskesmas merupakan sarana evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya. Tujuan dari lokakarya mini ini adalah untuk membahas hambatan yang ditemui terhadap pencapaian target cakupan program, serta membuat rencana kerja baru untuk bulan yang akan datang (Plan of Action/POA). Masih belum optimalnya manajemen lokakarya mini di puskesmas dicerminkan dengan proses perencanaan yang belum tersusun dengan baik, jadwal lokakarya mini yang sering ditunda, frekuensi yang tidak rutin, sehingga belum sesuai dengan pedoman lokakarya mini. Akibatnya, evaluasi dan lokakarya mini tidak dapat dilakukan secara optimal untuk penilaian kinerja puskesmas. Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran manajemen lokakarya mini di puskesmas dengan pendekatan sistem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada pimpinan puskesmas dan staf puskesmas yang terdiri dari kepala tata usaha, pemegang program KIA, imunisasi, dan PKM, serta melakukan telaah dokumen terhadap proses manajemen lokakarya mini yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Kebun Sikolos, pelaksanaan lokakarya mini puskesmas belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan petunjuk buku pedoman lokakarya mini puskesmas. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan lokakarya mini, masih kurangnya pedoman dan protap lokakarya mini bagi seluruh staf, dan sebagian besar staf belum mengetahui pedoman dan protap tersebut. Perencanaan belum berjalan dengan baik, dimana jadwal kegiatan belum ada, pelaksanaan lokakarya mini sering ditunda karena kesibukan pimpinan dalam mengikuti rapat. Frekuensi lokakarya mini masih jarang, pelaksanaannya kadang-kadang 3 bulan sekali. Lokakarya mini sering diadakan karena keadaan yang mendesak, sering dilaksanakan pada pagi hari sebelum pelayanan puskesmas dimulai dengan waktu 1-1,5 jam, sehingga tujuan yang diharapkan belum maksimal. Hambatan yang ditemukan belum pernah dibahas untuk mencari upaya pemecahan masalahnya. Belum adanya rencana kerja bulan berikutnya dari hasil pelaksanaan lokakarya mini yang dilakukan untuk setiap program. Evaluasi pelaksanaan lokakarya mini juga belum pernah dilaksanakan sehingga penilaian kinerja puskesmas tidak tergambar. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk menyusun suatu petunjuk teknis lokakarya mini puskesmas dan melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas Kebun Sikolos agar menjalankan lokakarya mini puskesmas secara rutin. Bagi Puskesmas Kebun Sikolos disarankan untuk melaksanakan lokakarya mini secara rutin, terjadwal, sesuai dengan baku pedoman lokakarya mini puskesmas dengan tetap memperhatikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, misalnya dari jam 11.00 - 16.00, sehingga waktu diskusi dan perumusan pemecahan masalah dapat berjalan optimal, membuat perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh staf yang ada, didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang cukup sehingga tujuan dari lokakarya mini dapat tercapai. Diharapkan pimpinan puskesmas dapat mendorong pemberdayaan staf, membina kerjasama, serta membangun semangat kerjasama tim, sehingga dapat dihasilkan tim kerja yang solid dan handal. Abstract: The practice of mini workshop management in puskesmas serves as an evaluation tool for activities conducted in the previous month. The purpose of the mini workshop is to discuss obstacles encountered in achieving program coverage targets and to create a new action plan for the upcoming month (Plan of Action/POA). The less-than-optimal management of mini workshops in puskesmas is reflected in poorly organized planning processes, frequently postponed schedules, and irregular frequency, which do not align with the mini workshop manual. Consequently, evaluations and mini workshops are not optimally conducted for puskesmas performance assessment. This research aims to review mini workshop management in puskesmas using a systems approach. The study employs qualitative methods, including in-depth interviews with puskesmas leadership and staff, such as administrative heads, KIA program holders, immunization officers, and PKM staff, as well as a document review of the mini workshop management process. The research shows that at Puskesmas Kebun Sikolos, mini workshop management has not been well implemented and does not adhere to the puskesmas mini workshop manual. There is a lack of facilities and infrastructure required for conducting mini workshops, insufficient guidelines and protocols for all staff, and most staff are unaware of these guidelines and protocols. Planning is not well-executed, with no established schedule, and mini workshops are often postponed due to the leadership's involvement in meetings. The frequency of mini workshops is infrequent, sometimes occurring only once every three months. Mini workshops are often held under urgent circumstances, typically in the morning before puskesmas services start, taking 1-1.5 hours, which prevents achieving the desired outcomes. Obstacles encountered have not been addressed to find solutions. There is no working plan for the next month based on mini workshop results for each program. Evaluation of mini workshop execution has not been conducted, resulting in an unclear assessment of puskesmas performance. This research suggests that the Health Agency of Padang Panjang City should develop technical guidelines for puskesmas mini workshops and provide technical guidance to Puskesmas Kebun Sikolos to conduct mini workshops regularly. Puskesmas Kebun Sikolos is advised to hold mini workshops routinely, on a scheduled basis, in accordance with the mini workshop manual, while maintaining service activities to the public, for example from 11:00 AM to 4:00 PM, so that discussion and problem-solving time can be optimized. Proper planning should involve all staff, supported by adequate facilities and infrastructure, so that the objectives of the mini workshop can be achieved. It is expected that puskesmas leaders will encourage staff empowerment, foster cooperation, and build team spirit to produce a solid and reliable team.

Abstrak :
Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Tetapi akta notaris dapat dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut. Pada prakteknya sering terjadi suatu akta notaris dimintakan pembatalannya dimuka pengadilan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam tesis ini membahas mengenai dua permasalahan, yaitu mengenai kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat secara melawan hukum dan akibat hukum dari pembatalan akta. Dan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitan yuridis normatif yaitu dengan mendapatkan data dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. ......Authentic deed is one of the written evidence. Authentic deed has probative force and perfect binding. But the Authentic deed can have juridical defect that causes nullification or invalidity of the deed. In common practice, a notary deed cancellation is requested upfront court. This can be done one with a tort lawsuit. In this thesis discusses about the two issues, namely the strength of evidence generated authentic act against the law and the legal consequences of the cancellation of the deed. And to answer both of these problems, the authors use the method of normative research to obtain data from the literature relating to the issues in this thesis.

Abstrak :
Latar Belakang: Jumlah pasien penyakit kritis semakin meningkat dengan mortalitas yang cukup tinggi, sehingga diperlukan model prediksi yang memiliki performa yang baik untuk memprediksi mortalitas. MSOFA adalah salah satu sistem skor yang dapat memprediksi mortalitas 28 hari. Walaupun validasi MSOFA menunjukkan hasil yang baik di berbagai negara, masih diperlukan untuk melakukan validasi di Indonesia dan mencari parameter lain untuk meningkatkan ketepatan prediksi mortalitas. Kadar magnesium darah perlu diperhitungkan penggunaannya dalam memprediksi mortalitas terutama jika ditambahkan pada skor MSOFA. Tujuan: Menilai performa kalibrasi dan diskriminasi MSOFA serta nilai tambah kadar magnesium total dalam memprediksi mortalitas pasien penyakit kritis medis di Unit Perawatan Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional Cipto Mangunkusumo (UPI RSUPNCM). Metode: Penelitian ini merupakan studi kohort prospektif dengan subjek penelitian pasien penyakit kritis medis yang dirawat di UPI RSUPNCM pada periode April-Juli 2013. Hasil pemeriksaan fisik, Glasgow Coma Scale, saturasi oksigen perifer, serum kreatinin dan magnesium dinilai saat pasien masuk ke UPI. Outcome dinilai saat pasien mencapai hari ke 28 setelah hari perawatan pertama. Performa kalibrasi dinilai dengan plot kalibrasi dan uji Hosmer-Lemeshow. Performa diskriminasi dinilai dengan area under the curve (AUC). Kemampuan prediksi skor MSOFA bersama magnesium ditentukan dengan ROC dari nilai predicted probability terhadap mortalitas. Hasil: Sebanyak 150 pasien diikutsertakan dalam penelitian dengan angka mortalitas 33,3%. Plot kalibrasi MSOFA menunjukkan koefisien korelasi r = 0,7 dan uji Hosmer-Lemeshow menunjukkan p = 0,08. Performa diskriminasi ditunjukkan dengan nilai AUC 0,83 (IK 95% 0,76-0,90). Kadar magnesium darah tidak memiliki nilai tambah terhadap MSOFA dalam memprediksi mortalitas pasien penyakit kritis. Simpulan: MSOFA memiliki performa kalibrasi dan diskriminasi yang baik dan kadar magnesium darah tidak memiliki nilai tambah terhadap MSOFA dalam memprediksi mortalitas pasien penyakit kritis. ......Background: Critically ill patients are increasing in number with high mortality rate and good performance of prediction model is needed to predict mortality. MSOFA is one of the scoring systems which can predict 28 days mortality. MSOFA has showed a good validation in many patients abroad, yet still need to be tested in Indonesia and improving its performance. Total magnesium serum can be used as an added value to improve MSOFA performance. Objective: To evaluate calibration and discrimination of MSOFA and magnesium as an added value to predict mortality in critically ill patients. Methods: This is a prospective cohort study of medical critically ill patient who admitted to Intensive Care Cipto Mangunkusumo Hospital. Physical examination, Glasgow Coma Scale, peripheral oxygen saturation, creatinine and magnesium serum were obtained when the patient was admitted at ICU. Outcome was assessed when patients have reached 28 days after the first day of admission. Calibration was evaluated calibration plot and Hosmer-Lemeshow test. Discrimination was evaluated with area under the curve (AUC). Prediction performance of MSOFA and magnesium were evaluated with ROC curve. Results: 150 patients was submitted to this study with mortality rate 33,3%. Calibration plot of MSOFA showed r = 0,7 and Hosmer-Lemeshow test showed p = 0,08. Discrimination was shown by ROC curve with AUC 0,83 (CI 95% 0,76-0,90). Magnesium total serum has no added value to MSOFA as a mortality predictor in critically ill patients. Conclusion: MSOFA has good callibration and discrimination performance, and magnesium blood level has no added value to MSOFA for predicting mortality in critically ill patients.

Abstrak :
Tinjauan Yuridis Perjanjian Dengan Kredit Take Over PT Bank X: (Studi Kasus Perjanjian Kredit Antara PT Bank X Dengan PT A). Permasalah dalam tesisi ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kredit dengan take over yang dilakukan kreditur dan debitur dari segi teori hukum perjanjian, dan kedua bagaimana akibat hukum peralihan perjanjian take over pada PT.Bank X. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa perjanjian take over memiliki sembilan tahapan untuk melakukan suatu perpindahan take over dan memiliki akibat hukum yaitu perpindahan dari segi subjek hukum kreditur dan perpindahan jaminan. Sedangkan saran penelitian ini, persaingan industri perbankan diharapkan suatu bank dapat memberikan yang terbaik dengan nasabah secara cepat dan fleksibel namun dikuatkan kontrol pengawasannya dan digalakan suatu suatu sistem hak tanggungan online untuk mempercepat birokrasi. ...... Analitical Review Agerement Of Credit Take Over PT Bank X: (Case Study With the party PT Bank X and PT A as debtor), problems in this tesisi: first, how the arrangement of the credit agreement with the take over of creditors and debtors is carried out in terms of the theory of contract law, and secondly how the law due to take over the transition agreement PT.Bank X. The conclusion of this research that the agreement take over has nine stages to perform a transfer take over and have legal effect that the displacement in terms of legal subjects and displacement guarantee creditors. While the suggestion of this research, the banking industry competition is expected of a bank can give the best to our customers quickly and flexibly but strengthened its supervision and control of a major project an online mortgage system to speed up the bureaucracy.

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya penerapan keterbukaan informasi pada pemerintahan. Padahal Internet sebagai media yang mampu menyediakan fasilitas akses informasi telah mengubah arah dan pandangan pengguna dalam melakukan aktivitas mencari informasi. Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian harus mampu menyediakan situs/website yang inovatif agar mampu menarik perhatian dan mampu mendorong pengguna melakukan interaksi virtual. Metodologi penelitian dengan paradigm positivistik melalui metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perangkat komunikasi website dilihat dari kualitas layanan, kualitas informasi, loyalitas pengguna website yang diterapkan Kementerian Perindustrian sudah baik dilihat dari indikator Kualitas Layanan dan Kualitas Informasi sehingga dapat meningkatkan Loyalitas terhadap penggunaan website. ...... This study was driven by the poor level of information disclosure of the government. Whereas the Internet as a medium that is capable of providing access to facilities and information is changing the way users view the activity seeking information. The government, in this case, the Ministry should be able to provide the site /innovative website to be able to attract attention and be able to encourage users to perform virtual interaction. The research used a positivistic paradigm through a quantitative descriptive method. The results of using a communication tool a of a website visits based on quality of service, quality of information, user loyalty applied at the Ministry of Industry website has been able to meet the standard Quality of Service and Quality of Information, thereby increasing loyalty to the use of the website.