Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Dalam berinvestasi, kerugian adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh investor. Oleh karena itu investor selalu berupaya untuk mengeliminir tingkat kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari akibat adanya perubahan-perubahan instrumen finansial yang terjadi pasar. Salah satu metoda atau alat bantu yang digunakan dalam mengendalikan risiko yang mungkin timbul adalah metoda Value At Risk. Value At Risk adalah pengukuran risiko secan kuantitatif yang mengestimasi kerugian maksimum yang mungkin teijadi dengan suatu selang kepercayaan teitentu. Value At Risk pada dasarnya merupakan peranalan volatilitas berupa perubahan nilai negatif suatu investasi masa mendatang dengan menggunakan data perubahan perubahan masa lampau. Pada umumnya dikenal 3 (tiga) metoda dalam menghitung VAR, yakni; metoda Varian-Kovarian, metoda Historical Simulation dan metoda Monte Carlo. Metoda Varian-Kovarian dalam menghitung VAR mengasumsikan bahwa path selang waktu tertentti perubahan-perubahan nilai suatu aset yang teijadi alcan terdistribusi normal. Nilai VAR ditentukan berdasarkan estimasi volatilitas yang ditentukan berdasarkan nilai varian-kovaijan dan probabilitas yang dikendaki dalain distribusi normalnya. Estimasi volatilitas yang digunakan dalam perhitungan VAR dapat diukur dengan metoda Standar Deviasi (STD), Simple Moving Average (MA) dan Exponentially Weight Moving Average (EWMA). Masing-masing metoda estimator volatilitas dalam menghitung VAR dapat dibuat berbagai macam model dengan menggunakan jumlah data masa lampau yang berbeda sebagai basis perhitungan. Suatu model perhitungan VAR yang dibentuk agar dapat digunakan dalam implementasi perhitungan VAR perlu diuji. Metoda yang digunakan dalam menguji model-model perhitungan VAR adalah metoda Back Testing. Dari hasil penelitian terhadap model-model yang dibentuk untuk menghitung VAR, tidak ada satupun dañ model-model tersebut dapat digunakan dalam menghitung VAR untuk mengukur risiko semua nilai tukar mata uang baik untuk aset tunggal maupun dalam bentuk portofolio. Hal tersebut tenjadi karena mata uang yang dipeijual belikan pada pasar finansial memiliki model perubahan nilai tukar yang berbeda antara satu mata uang yang satu dengan yang lain. Bahkan pada satu mata uang tertentu perubahan nilai tukarnya akan berbeda pada periode yang berbeda. Khusus untuk aset dalam bentuk portofolio, faktor lain yang mempengaruhi perhitungan adalah posisi/proporsi masing-masing aset dalam portofolionya.

Abstrak :
Untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan melalui penyerahan sebagian pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan undang-undang. Pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat dan penerimaan PKB dan BBN-KB dilakukan upaya koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menangani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yaitu pihak kepolisian berupa pendaftaran kendaraan bermotor dan departemen keuangan dalam hal ini PT Jasa Raharja Persero yang menangani asuransi kecelakaan kendaraan bermotor. Hasil dari koordinasi tersebut menciptakan suatu sistem pelayanan yang terpadu dibawah satu atap oleh berbagai instansi yang disebut dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAM SAT). Pertimbangan yang menonjol pada saat itu adalah dapat didata para pemilik kendaraan bermotor dan memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak-pajak dengan mengkaitkannya terhadap pengurusan STNK, BPKB dan di lain pihak belum mempertimbangkan, penilaian terhadap jenis serta ciri dari pungutan yang akan diselenggarakan di kantor SAMSAT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri dari jenis pungutan yang dilaksanakan di kantor SAMSAT yang sudah berjalan selama ini dengan menggunakan suatu tagihan kepada masyarakat berupa memadukannya didalam satu surat ketetapan, disamping itu perlu juga diketahui bahwa pelaksanaan terhadap pungutan tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak mengesampingkan optimalisasi pelayanan dan penerimaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskritif dengan memperhatikan kondisi yang ada dan menelusuri fakta-fakta sebelumnya yang dapat memberikan gambaran keadaan saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dan data primer melalui wawancara yang mendalam, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Responden yang diwawancarai adalah para pengambil keputusan pada saat itu dan kini, petugas pelaksana pada unit analisis dan dilapangan pengamat serta para tenaga ahli. Dari hasil penelitian diperoleh : (a) Tugas dan fungsi dari masing-masing institusi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan tehnologi komputer yang online tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh institusi tersebut. (b) Kantor SAMSAT adalah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu yang tidak didukung oleh suatu struktur organisasi pembinaan dan operasional didalam menyelesaikan permasalahan yang sewaktu-waktu timbul yang perlu penyelesaian dengan segera. (c) Walaupun pelayanan masyarakat didalam pengurusan surat-surat dan pungutan dapat dilaksanakan selama ini akan tetapi akuntanbilitas dan trasparansi yang didukung oleh peraturan perlu mendapat suatu pembaharuan sesuai dengan hierarki perundang-undangan didalam memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan : (a) Dibuatkannya surat keputusan bersama antara pimpinan tiga institusi yaitu Gubernur dan Kapolda tentang petunjuk pelaksanaan kerja dilapangan (SAMSAT) oleh masing-masing personil. (b) Dibuatkannya keputusan Gubernur tentang organisasi tim pembina SAMSAT didaerah yang bertugas memberikan petunjuk dan menangani permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh para pelaksana. (c) Untuk melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan pemungutan yang ada dikantor SAMSAT sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (d) Agar pungutan yang dilaksanakan berupa pembayaran PKB setiap tahun dengan kriteria tertentu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau BANK disamping itu pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara transparan dan akuntanbilitas agar dikeluarkan dari system pungutan dikantor SAMSAT.

Abstrak :
ABSTRAK Demi terwujudnya persaingan yang sehat dalam kegiatan ekonomi di suatu negara, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang merupakan landasan ?aturan main? dalam melakukan kegiatan alokasi dan penggunaan sumber-sumber produksi dan distribusi komoditi barang/jasa yang dapat memberikan manfaat kepada semua pihak (produsen, konsumen, negara) secara maksimal, adil dan merata. Perangkat hukum setingkat Undang-Undang (UU) tersebut hendaknya berisi materi muatan tentang norma keharusan dan norma larangan yang harus diindahkan oleh para pelaku ekonomi demi terciptanya iklim persaingan yang sehat. Agar mempunyai kekuatan yang cukup mengikat, materi muatannya harus dilengkapi dengan ancaman sanksi hukuman yang mampu mempengaruhi atau merubah pola pikir dan pola tindak para pelaku ekonomi ke arah yang lebih baik (jujur dan adil). Oleh karena itulah keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini diharapkan dapat berperan sebagaimana mestinya guna mewujudkan tercapainya pemerataan dan kesempatan berusaha serta keadilan dalam pembagian pendapatan. 2. Selain itu, adanya peraturan peaindang-undangan tentang persaingan yang sehat tersebut bagi para pelaku ekonomi akan dapat memberikan landasan yang bisa memberi wawasan yang pasti, antisipatif, dan rasa percaya diri dalam setiap kegiatan ekonomi. Negara Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mekanisme persaingan yang sehat dalam kegiatan ekonomi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Boleh dikatakan bahwa selama hampir tiga puluh tahun sejak konsep pembangunan nasional berencana (Pelita) dicanangkan di Indonesia, telah terjadi ketimpangan kepemilikan aset kekayaan negara dan sumber-sumber ekonomi yang potensial. Hal itu teijadi karena adanya praktek-praktek pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok kecil produsen dengan cara penguasaan tunggal atau mayoritas terhadap beberapa sektor produksi dan distribusi komoditi barang/jasa. Penguasaan tunggal atau mayoritas yang dilakukan melalui struktur pasar monopoli maupun oligopoli ini jika tidak dikendalikan maka akan membawa dampak yang jauh lebih buruk di masa-masa mendatang. 3. Di samping itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut juga diharapkan merupakan implikasi dari komitmen bangsa Indonesia yang menyatakan diri terikat dalam berbagai peijanjian keijasama ekonomi internasional yang mengarah pada prinsip-prinsip perdagangan dan persaingan bebas.

Abstrak :
Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada unit fluidized bed combustor Universitas Indonesia adalah eksperimen pembakaran biomassa seperti cangkang kelapa, cangkang kelapa sawit, sekam padi, ranting pohon dan daun kering. Dari penelitian tersebut terlihat bahwa distribusi temperatur yang yang dihasilkan sangat berfluktuasi. Hal ini disebabkan bentuk dan ukuran bahan bakar yang digunakan tidak homogen. Pada penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan bahan bakar dari biomassa dengan bentuk dan ukuran yang lebih homogen yaitu wood pellets, namun pembakaran 100% wood pellets menyebabkan aglomerasi pada material bed.Metode yang dilakukan adalah melakukan studi ekperimental pembakaran dari campuran wood pellets dengan tempurung kelapa dengan beberapa variasi komposisi. Selama pengujian tersebut dilakukan pengukuran temperatur pada beberapa titik yaitu dibawah bed, di tengah-tengah bed, di atas bed dan di free board area. Dari hasil eksperimen ini diketahui penambahan tempurung kelapa sampai 20% masih menimbulkan aglomerasi, untuk 30% atau lebih tidak terjadi aglomerasi. Distribusi temperatur yang paling stabil terjadi pada penambahan 40% tempurung kelapa

---

Several studies have been conducted on a fluidized bed combustor unit of the University of Indonesia is an experiment in combusting biomass such as coconut shells, palm shells, rice husks, tree branches and dried leaves. From these studies it appears that the resulting temperature distribution is very fluctuating. This is due to the shape and size of the fuel is not homogeneous. In the present study conducted using fuels from biomass with a shape and size that is more homogeneous wood pellets, but the burning of 100% wood pellets cause agglomeration of the bed material. The method used is to study experimental combustion of wood pellets with a mixture of coconut shell with some variations in composition. During the test the temperature measurement is carried out at some point that is below the bed, in the middle of the bed, above the bed and in the free board area. From the results of this experiment in mind the addition of coconut shell up to 20% is still causing agglomeration, 30% or more does not occur agglomeration. Most stable temperature distribution occurs in the addition of 40% coconut shell.

Abstrak :
Dari berbagai laporan tentang perkembangan Jakarta, diketahui bahwa perkembangan fisik Kota Jakarta berlangsung sengat cepat selama periode 1965-1985. perkembangan ini sangat mempengaruhi dinamika perkembangan Jakarta, termasuk pola tata air sebagai aspek penting dalam kehidupan. Adapun manfaat dari penelitian itu adalah untuk mendapatkan gambaran tentang menurunnya kualitas lingkungan hidup DAS yang mengalir melalui kota Jakarta. Kemudian mengetahui reorientasi kebijakan tata ruang melalui pengintegrasian konsep Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berbasis masyarakat. Juga sebagai masukan bagi pihak pemda DKI dalam rangka pembangunan kawasan baru dan peremajaan kawasan lama.

Abstrak :
Sebuah sistem operasi sangatlah penting bagi kegunaan sebuah perangkat keras. Terutama sebuah perangkat komputasi seperti laptop atau Personal Computer(PC). Dalam penggunaan sebuah PC/laptop terdapat beberapa data yang disimpan oleh pengguna. Untuk menjaga keamanan data tersebut, para pengelola sistem operasi selalu meningkatkan keamanannya dari setiap patch keamanan sebuah sistem operasi. Seperti yang kita ketahui dari pihak Microsoft sendiri sudah mencabut sistem operasi Windows 7 dan menyarankan banyak orang untuk mengunakan sistem operasi Windows 10 yang memiliki patch keamanan lebih baik dari windows 7. Tetapi, beberapa instansi di Indonesia perangkatnya masih banyak yang menggunakan sistem operasi Windows 7. Penelitian akan menggunakan skema untuk menjalankan sebuah serangan Distributed Denial-of-Service(DDOS) dan Man-in-the-middle(MITM) terhadap perangkat yang terinstallasi Windows 7. Kedua serangan tersebut akan dibantu dengan beberapa tools yaitu LOIC dan Metasploitable serta menggunakan pemrograman Python untuk menjalankan serangan DDOS dan dua buah mesin virtual yang nantinya akan menjalankan serangan MITM. Serangan MITM tersebut akan diakukan pada Ettercap yang sudah terinstalasi pada mesin virtual Kali Linux. Pola serangan MITM nantinya akan serangan berupa ARP Poisoning. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap paket yang lewat pada saat serangan terjadi dengan Wireshark. Nantinya, peneliti akan memberikan solusi untuk menghadapi serangan DDOS dan MITM.Oleh karena itu, dengan adanya penelitian mengenai keamanan sistem operasi Windows 7 dapat menjadi referensi para instansi untuk mengganti sistem operasi yang mereka gunakan menjadi Windows 10 atau versi terbaru. ...... An operating system is useful for the use of a hardware device. Especially a computing device such as a laptop or Personal Computer (PC). In the use of a PC / laptop there is some data that is stored by the user. To maintain the security of the data, the managers of the operating system always improve the security of each security patch of an operating system. As we know from Microsoft itself, it already operates the Windows 7 operating system and advises many people to use the Windows 10 operating system which has better security patches than Windows 7. However, some agencies in Indonesia still use the Windows 7 operating system. using a scheme to run a Distributed Denial-of-Service (DDOS) and Man-in-themiddle (MITM) attack against a Windows 7 installed device. Both attacks will be assisted by several tools, namely LOIC and Metasploitable and use Python programming to run a DDOS attack and two virtual machines that will later run a MITM attack. The MITM attack will be carried out on Ettercap which is already installed on the Kali Linux virtual machine. The MITM attack pattern will be in the form of ARP Poisoning. After that, the researcher will analyze the packets that passed during the attack with Wireshark. Later, researchers will provide solutions to deal with DDOS and MITM attacks. Therefore, with research on the Windows 7 operating system security, it can be a reference for agencies to change the operating system they use to Windows 10 or newer version.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang dampak sosial operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi TPA. Penelitian ini dalam rangka memberikan masukan untuk menanggulangi dampak sosial yang dirasakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut terutama pada masyarakat Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu, yang wilayahnya terkena dampak sosial paling intensif dari operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang. Pembangunan TPA Bantargebang adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk menangani masalah persampahan yang dialami masyarakat di Kota Jakarta dan Kota Bekasi. Operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang telah menimbulkan dampak pada perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana masyarakat disekitar lokasi TPA Sampah tersebut bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Terutama pada perubahan lingkungan sosial yang terjadi di sekitar lokasi TPA Sampah tersebut sebagai dampak sosial dari operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang. Keberadaan TPA Sampah Bantargebang tersebut telah membawa banyak perubahan terhadap prikehidupan masyarakat dan keluarga pada masyarakat di sekitar lokasi TPA tersebut. Pola mobilitas masyarakat dan terjadinya interaksi antara masyarakat setempat masyarakat-masyarakat pendatang yang pada umunya berprofesi sebagai pemulung mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan tata cara hidup yang dianut masyarakat. Hal ini menunjukkan telah terjadi suatu hubungan timbal balik yang dinamis antara operasionalisasi TPA Sampah di satu sisi dengan perubahan pada kondisi sosial masyarakat di sisi lain dan upaya masyarakat setempat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di sekitar mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriftif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan. Lingkup informan mencakup unsur pengelola, pemerintah, masyarakat sekitar (non pemulung), dan masyarakat pemulung. Dari analisis hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan dampak sosial operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab sosial pengelola dan pemerintah daerah. Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah berjalan ke arah perbaikan terutama pada sarana dan prasarana pendudkung bagi masyarakat di sekitar lokasi TPA tersebut. Walaupun dalam pelaksanannya masih mengalami beberapa kendala-kendala baik itu kendala dari dalam (faktor manusia) yang berasal dari perilaku para pemulung dan perilaku para petugas pengelolaan TPA Sampah Bantargebang dan kondisi dari luar (faktor lingkungan) yang berasal dari karakteristik fisik wilayah, teknologi dan pemerintah daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Di era reformasi, pemilihan umum (pemilu) adalah wujud nyata demokrasi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih dan terkhusus untuk dipilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dalam setiap pemilu hak seseorang untuk dipilih tersebut harus memenuhi persyaratan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Hal yang  menjadi perhatian adalah syarat yang ditetapkan tersebut seringkali dipersoalkan konstitusionalitasnya maupun kekuatan mengikatnya akibat bertolak belakang substansi peraturannya secara hierarki perundang-undangan. Permasalahan yang menjadi kajian penulis adalah bagaimana konstitusionalitas hak politik mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif atau pejabat publik yang dipilih pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan bagaimanakah akibat hukum peraturan yang melanggar hak-hak sipil dan politik warga negara serta melarang mantan narapidana korupsi untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum sebagai calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hak asasi manusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusionalitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara hierarki melanggar ketentuan yang diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan yang lebih tinggi. PKPU sebagai aturan pelaksana tidak dapat mengatur ketentuan yang bertentangan daripada yang telah diatur oleh undang-undang. Kekuatan mengikat pasal yang mengatur pembatasan mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tetap berlaku, namun harus dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian menunjukkan bahwa alasan mengapa persyaratan mengenai hak mantan narapidana untuk dipilih dalam pemilu senantiasa berulang dilakukan judicial review ialah karena pembentuk undang-undang tidak tegas memasukkan 4 (empat) alasan inkonstitusional bersyarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk diatur dalam norma undang-undang, dan pembentuk undang-undang hanya mencantumkan sebagian dari yang dipersyaratkan Mahkamah Konstitusi ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga pengujian undang-undang terhadap syarat mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan umum akan selalu terulang setiap hendak ada pemilihan umum. Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang tegas memasukkan seluruh ketentuan inkonstitusional bersyarat yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan.

---

ABSTRACT
In the era of electoral reform is a sign of democracy that is realized with the right of a person to choose and specifically to be chosen as a constitutional right of citizens to participate in government. However, in each election, the right of a person to be elected must fulfill the rule requirements based on legislation as their legal basis. However, the stipulated conditions are often questioned in terms of their constitutionality and binding power due to the contrary of the hierarchical substance of the rules of legislation. The problem that the author studies is What are the legal consequences of PKPU No. 20 of 2018 after the Decision of the Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015 and how is the constitutionality of the right of former corruption inmates to participate in general elections. The results showed that PKPU No. 20 of 2018 in a hierarchy violates the provisions regulated by law no. 7 of 2017 as a higher regulation. PKPU as an implementing rule cannot regulate contradictory provisions rather than those regulated by law. The constitutionality of the rights of ex-prisoners of corruption, none of the laws and regulations can prevent it considering that the decision of the Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015 has permitted it. Research shows that the reason why the requirements regarding the rights of ex-prisoners to be elected in elections are repeated in a judicial review because the legislators do not explicitly include 4 conditional unconstitutional reasons given by the Constitutional Court to regulate the law and the legislators only list part of the norm based on the rules given by the Constitutional Court so that when the requirements of the Constitutional Court are only partially included in the norm or in the explanatory section of the law, testing of the law against the conditions of ex-prisoners to participate in general elections will always repeat every period of a large election democracy. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and focuses on library research.