Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Prinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnya mencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACT
The principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of life insurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed to diminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person.

Abstrak :
Terdapat beberapa kreditor yang memiliki hak mendahulu dalam kepailitan Batavia Air. Akan tetapi terdapat inkonsistensi dalam perundangundangan di Indonesia sehingga mengaburkan kedudukan dari hak mendahulu.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hak mendahulu yang dimiliki oleh negara melalui utang pajak, pekerja/buruh melalui utang pajak, dan utang terhadap kreditor separatis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, pokok permasalahan lainnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai urutan kreditor dalam kepailitan Batavia Air.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan utang pajak, utang terhadap kreditor separatis, dan utang upah terhadap pekerja/buruh dalam suatu kepailitan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui bagaimana urutan kreditor dalam kepailitan Batavia Air. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundangundangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Hak Tanggungan diketahui bahwa utang terhadap kreditor separatis harus didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan utang pajak dan utang upah terhadap pekerja/buruh dan diantara utang pajak dan utang upah, utang upah harus didahulukan karena adanya asas-asas dalam ketenagakerjaan dan juga asas dalam menarik pajak. ......There are precedent creditors in Batavia Air Bankruptcy. However, there is inconsistency in regulations making the regulation about the precedent right seems unclear. What discussed within this thesis is the “right to precede” based on Indonesia regulation owned by State through taxation, worker/labour through the woker/labour’s wage, and separated creditor. Next is about the sequence of creditors in Batavia Air Bankruptcy. The aim of this thesis is to reveal the position of each creditor in bankruptcy based on Indonesia regulation and this thesis also aims to reveal the sequence of creditors in Batavia Air Bankruptcy. The research method used in this thesis is juridical normative which this research is vary depending to the regulation research and library research. This thesis is using secondary data and primary data which means the data collected by doing interview. Based on the research of Indonesian Civil Code, Taxation Act, Bankruptcy Act, Laboring Act, and Mortgage Act, this thesis reveals that, the debt to the separated creditor should be paid before the state’s or the worker/labour’s, and the debt to the labour/worker’s should be paid before to the state’s since there are some existing principles both in the law of labour/worker and in taxation.