Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran, serta kaitannya dengan tanggung jawab hukum tim dokter terhadap pelaksanaan operasi penggantian kelamin tersebut. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus pada penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm sebagai acuan untuk mengetahui bahwa penetapan yang dikeluarkan hakim terhadap pergantian kelamin seseorang apakah telah sah atau tidak. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia adalah sah (legal) selama individu menderita Disorder of Sexual Developmet (DSD), maka pelaksanaan operasi pergantian kelamin Apriandika dalam penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. menjadi berjenis kelamin perempuan adalah sah secara hukum karena Apriandika menderita DSD, kemudian mengenai pertanggungjawaban tim dokter telah terlaksana secara disiplin profesi, dan tidak diperlukannya tanggung jawab hukum karena tidak ada kesalahan/kelalaian/pelanggaran yang terjadi terhadap Apriandika, sehingga penetapan pergantian kelamin Apriandika adalah sah, walaupun Hakim dalam pertimbangan hukumnya perlu untuk mengelaborasi dari sisi Undang-Undang lainnya selain dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk saran dari hasil penelitian ini diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai tahapan, kategori pasien, dan pengecualian untuk operasi pergantian kelamin di Indonesia, dan untuk peraturan yang sudah ada diperlukan adanya pembaharuan.

---

This thesis discusses the legality of the implementation of sex reassignment operations in Indonesia which are reviewed based on Health Law and the Medical Ehics Code as well as the relation to the legal teams responsibility for carrying out the sex reassignment operations. The discussion is determined through 17/PDT.P/2015/PN.KBM as the number ofcase study of the court determination in which as a reference, also to know that the classification issued by a judge on a persons sex change is valid or not, with the additional interviews to the surgeons, forensics and psychiatrists, this research therefore, is descriptive research with juridical-normative formed. The result of this study concluded which the implementation of sex change operations in Indonesia is legal as long as individuals suffer from Disorder of Sexual Development (DSD), then the implementation of Apriandikas sex change operationin the determination of court number 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. beingfemale is legal due to the status of Apriandikas who suffers from DSD, in regards of relation to the accountability of the team of doctors which has been carried out in a professional discipline, in addition that there is no need for legal responsibility which there are ultimately noerrors/omissions/violations which occur against Apriandika, thus the determination of Apriandikas sex change is essentially valid even though the judge in his consideration should need to elaborate extensively on the other side of the Lawwhich also regulates sex reassignment operationsother than the Population Administration Act. Therefore, for other suggestions from the results of this study, it is necessary to have clear arrangements regarding the stages, categories, exceptionsof sex change operations in Indonesia, and for existing regulations there is a need for renewal. As a result, this advice is more directed to the Minister of Health."

"Peristiwa hukum seperti utang piutang dengan jaminan tanah yang dibuatkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sangat umum terjadi di Indonesia, tetapi sebenarnya utang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat menjadi latar belakang dibuatkannya PPJB guna seakan-akan telah terjadi jual beli, namun pengaturan hal tersebut belumlah diatur secara lebih lanjut keabsahannya di Indonesia, hingga menyebabkan banyak kasus penuntutan yang terjadi akibat hal tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan dari Akta PPJB yang dibuat dengan latar belakang utang piutang, dan tanggung jawab hukum Notaris sebagai Pejabat yang berwenang membuat Akta PPJB tersebut, dengan mengacu kepada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pembuatan Akta PPJB yang diikuti dengan akta tambahan berupa Akta Kuasa untuk Menjual dan Akta Pengosongan bila berdasarkan utang piutang dengan jaminan tanah adalah tidak sah dan berakibat batal demi hukum, karena melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu syarat kesepakatan dengan adanya cacat kehendak, dan syarat klausa yang halal yang menjadi cacat yuridis; 2) Notaris bertanggung jawab secara hukum Perdata dan Administrasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, karena atas kelalaian terhadap akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian pada para pihak, serta berdampak kebatalan/akta tersebut menjadi berkekuatan di bawah tangan saja. Adapun saran dalam tesis ini perlu adanya pengaturan tersendiri untuk pembuatan Akta PPJB dan Notaris berperan lebih aktif, agar kasus seperti ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

---

Legal events such as debts with land collateral for which a Sales and Purchase Binding Agreement (PPJB) is made are very common in Indonesia, but actually debts with land collateral cannot be the background for making PPJB to make it seem as if a sale and purchase has taken place, but the regulation of this its legitimacy has not been further regulated in Indonesia, thus causing many prosecution cases that have occurred as a result of this. The problems raised in this study are the validity of the PPJB Deed made with a debt and credit background, and the legal responsibility of the Notary as the official authorized to make the PPJB Deed, with reference to the case in the Denpasar District Court Decision Number 10/Pdt.G/ 2019/PN Dps. The research method used to answer these problems is normative juridical, with an explanatory research typology. The results of this study conclude that 1) The making of the PPJB Deed which is followed by an additional deed in the form of a Deed of Power to Sell and a Deed of Employment if based on debt and credit with land collateral is invalid and results in null and void, because it violates the terms of the validity of the agreement, namely the terms of the agreement with a defect. the will, and the terms of the lawful clause which becomes a juridical defect; 2) Notaries are legally responsible for Civil and Administrative Law if they do not carry out their obligations as regulated in the Notary Position Act and the Notary Code of Ethics, because the negligence of the deed he made caused losses to the parties, and resulted in the cancellation/deed becoming binding in the underhand only. The suggestion in this thesis is that there is a need for separate arrangements for making PPJB Deeds and the Notary has a more active role, so that cases like this do not recur in the future."