Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beberapa hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah mengenai kelemahan kinerja, kualitas dan integritas sebagian Hakim. Hal tersebut telah mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Pada masa lalu, pelaksanaan pengawasan terhadap hakim yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini setidaknya dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh Hakim dan pegawai pengadilan lainnya. Alasan itulah yang menjadi salah satu dasar utama pembentukan lembaga Komisi Yudisial yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tertanggal 13 Agustus 2004 sebagai pelaksanaan dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial ini mempunyai wewenang dan tugas dalam hal mengajukan usul pencalonan Hakim Agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Keberadaan Komisi Yudisial di negara-negara lain sudah merupakan suatu hal yang jamak, dimana wewenang dan tugasnya pun cukup berbeda-beda pula. Hal itu semata-mata dikarenakan oleh konteks sosial dan ketatanegaraan serta perkembangan kultural yang telah dilalui oleh suatu negara. Penelitian yang menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis ini, lebih memfokuskan pembahasan pada mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hingga saat ini mekanisme yang mengatur tentang bagaimana Komisi Yudisial akan melakukan tugasnya dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim ternyata masih sangat rancu, bahkan Undang-Undang Komisi Yudisial pun tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana tata cara yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam hal pengawasan dan penindaklanjutan bilama terjadi penyimpangan terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu Komisi Yudisial harus sesegera mungkin melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan yang akan dilakukannya, termasuk dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin dan akan terjadi dikemudian hari.

Abstrak :
One of important mechanisms considered effective to protect civil and political rights of the citizens in Indonesia is constitutional review. This mechanism was created after the constitutional reform by establishing the new Constitutional Court in 2003 as an independent and separate court from the Supreme Court. This article examines the development of human rights guaranteed in the Indonesian Constitution. It also provides a critical analysis of the Constitutional Court?s role in protecting civil and political rights in Indonesia through its landmark decisions on five categories, namely: (1) freedom of assembly and association; (2) freedom of opinion, speech and expression; (3) freedom of religion; (4) right to life; and (5) due process of law. This research was conducted based on qualitative research methodology. It used a non-doctrinal approach by researching the socio-political impacts of the Constitutional Court?s decisions. Although there are still inconsistencies in its decisions, the research concludes that the Constitutional Court has taken a step forward for a better protection of civil and political rights in Indonesia that never existed prior to the reform.

Salah satu mekanisme yang dianggap efektif untuk melindungi hak sipil dan politik warga negara di Indonesia adalah pengujian konstitusional. Mekanisme ini dibentuk pasca reformasi konstitusi dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi pada 2003 sebagai peradilan yang independen dan terpisah dari Mahkamah Agung. Artikel ini menganalisa perkembangan hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945. Selain itu, artikel ini juga memberikan analisa kritis terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia melalui putusan-putusan pentingnya (landmark decisions) pada lima kategori, yaitu: (1) kebebasan untuk bekumpul dan berserikat; (2) kebebasan berpendapat, berbicara, dan berekspresi; (3) kebebasan beragama; (4) hak untuk hidup; dan (5) proses peradilan yang adil. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada metodologi penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan meneliti dampak sosio-politik dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun masih terdapat inkonsistensi di dalam putusannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi satu langkah ke depan yang lebih baik terhadap perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia yang tidak pernah terjadi sebelum era reformasi.