Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja BUMN menjadi sangat terbatasi, sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan swasta sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep ganti kerugian dalam hukum keuangan negara, mengkaji apakah kerugian pada badan usaha milik negara (BUMN) merupakan kerugian negara, dan mengkaji bagaimana penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola badan usaha milik negara (BUMN). Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode nonmatif dengan sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai keuangan negara, kerugian negara, badan usaha milik negara, pengelola BUMN, dan penyelesaian ganti kerugian termasuk penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN yang didasarkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengamatan, dan wawancara untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa saat ini penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN diatur oleh multi hukum, yaitu dalam hukum perdata, administrasi negara, dan pidana. Hal ini didasarkan pada pengertian keuangan negara yang sangat luas berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, yang kemudian dianalogikan kepada kerugian negara sehingga penyelesaian ganti kerugian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan peraturan tentang BUMN itu sendiri, selain itu karena bentuknya, BUMN diatur pula berdasarkan peraturan tentang badan hukum dan perseroan terbatas sebagaimana layaknya suatu perusahaan atau badan usaha."

"Tesis ini membahas pengaruh faktor pemahaman deposan atas sistem syariah dan sistem penjaminan terbatas terhadap keputusan nilai penempatan dana mereka dalam bentuk produk deposito mudharabah di BPRS XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan tehnik analisa logit dan regresi linier majemuk. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, 67% deposan tetap menyimpan melebihi batasan penjaminan dengan dasar kepercayaan terhadap sistem syariah sebagai alasan dasar pengambilan keputusan, dan 32% deposan tetap menempatkan dananya lebih dari Rp 100juta dengan dasar pemahaman mereka yang sempurna tentang aturan sistem penjaminan terbatas. Kondisi fundamental BPRS XYZ yang diwakili dengan variabel bebas cash ratio, profitability ratio, NPF dan FDR akan mempengaruhi pertumbuhan nilai simpanan deposito tanpa jaminan penuh sebesar 71,3%.

---

Focus of this research is analyzing the influence Sharia System and Deposit Insurance to depositor?s decision for Mudharaba Deposit?s product (Case BPRS XYZ). The analyses process will be done with logit model and the multilinier regression technique. As the result, 67% depositors keep saving their deposits account for more than 100 million IDR by using their trusts to the sharia system as based reason of the decision process. 32% depositors keep saving their deposits account for more than 100 million IDR by using their knowledge and understanding of insurance deposit system. While fundamental condition of BPRS XYZ which is represented with the independent variable such as cash ratio, profitability ratio, NPF and FDR; will affect the growth of deposits without full insurance in 71,3%."