Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah berdasarkan instruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 membuat pemerintah daerah mengambil langkah melakukan kebijakan perampingan organisasi baik dengan menghapus beberapa organisasi ataupun menggabungkan beberapa fungsi agar dapat mewujudkan organisasi yang Right sizing serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses penataan organisasi dan kepegawaian di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan menganalisa penggabungan yang dilakukan dalam pembentukan Dinas Perindustrian dan Energi dengan menggunakan teori pembentukan dan perubahan organisasi serta mengkaji menggunakan Dinamika Norma Hukum yang Vertikal dan Horisontal dengan peraturan ? peraturan yang berkaitan dengan penataan organisasi pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 pada umumnya telah didasarkan pada prinsipprinsip pengorganisasian. Namun dalam hal penggabungan Dinas Perindustrian dan Energi justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan teori struktur organisasi organisasi. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan di dalam menjalankan organisasi. Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal maka perlu dilakukan penataan ulang yang disesuaikan dengan fungsi yang sama sehingga dapat mempersingkat birokrasi dan dapat mewujudkan organisasi yang Right sizing. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

---

Abstract
Organization of the regional arrangement made by all local governments based on the instructions of the PP number 41 of 2007 makes local governments are taking steps to streamline organizational policies either by removing some of the organizations or combine several functions in order to realize the Right sizing the organization and in accordance with the limits of Government Regulation . The purpose of this study was to describe the process of structuring the organization and staffing in the Provincial Government of DKI Jakarta by analyzing the merging that was done in the establishment of the Department of Industry and Energy by using the theory of the formation and organization change and review using the Legal Norm Dynamics of Vertical and Horizontal with regulations - regulations relating to the arrangement of local government organizations. Based on this research, it can be said that the processes and stages in determining the type and number of regional government as outlined in the Perda No. 10 of 2008 in general has been based on the principles of organizing. But in terms of the merger of Department of Industry and Energy would conflict with PP number 41 of 2007 and organizational structure theory. This led to the emergence of problems in the running order for the organization of organizational restructuring policy set can be implemented optimally there should be tailored to the rearrangement of the same functions so as to streamline the bureaucracy and the organization can realize the Right sizing. Increased human resource capacity needs to be a concern for human resources has an important role in supporting the successful implementation of the policy.