Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas seputar jaminan fidusia atas kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga pada praktek dikaitkan dengan Proyek Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta (?Proyek Basoetta?) serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan notaris dalam hal ini ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis-normatif, bersifat eksploratoris, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Tinjauan bahasan pada tesis ini merujuk pada peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan jaminan fidusia dan perkeretaapian serta didukung oleh pendapat ahli hukum dan bahan hukum tersier. Tesis ini membahas dimulai dari penggolongan kebendaan kereta api menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai perkeretaapian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta peraturan pelaksananya, hingga lembaga jaminan atas kereta api dan penjabaran serta analisa atas akta jaminannya dikaitkan dengan Proyek Basoetta. Mengingat pembiayaan pada Proyek Basoetta dilakukan dengan skema kredit sindikasi, maka pembahasan dan analisa tesis ini juga tidak terlepas dari pengaruh sifat sindikasi dari perjanjian kredit yang menjadi pokok (underlying transaction) dari fidusia yang akan dibahas. Dengan tetap menjaga kepentingan dan kerahasiaan kesepakatan bisnis para pihak yang terkait dalam Proyek Basoetta, penguraian data-data Proyek Basoetta dalam tesis ini adalah terbatas hanya yang memiliki korelasi dengan aspek pengetahuan hukum jaminan yang akan dibahas dan yang telah dipublikasikan dalam media massa. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memegang peranan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris. Namun tugas dan kewenangan notaris tidak hanya sebatas membuat akta autentik, melainkan juga memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya memberikan penyuluhan hukum atau nasihat hukum terkait dengan akta yang akan dibuatnya. Oleh karena itu tesis ini juga akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh notaris sehubungan dengan pembebanan jaminan fidusia kereta api, khususnya dikaitkan dengan Proyek Basoetta

---

ABSTRACT
This thesis is discussing fiducia security over train based on laws as well as in practice connected with the Project of Soekarno-Hatta Airport?s Train (?Basoetta Project?) together with other matters that should be considered by the notaries during their duties. The research method used in this thesis is juridical-normative, exploratoris, and qualitative analysis method. The discussion review in this thesis is reffering to the laws in particular relevant to the fiducia security and railways transportation supported with the legal expert?s opinion and tertier legal material. This thesis provides reviews from the categorization of train as goods upon Indonesian civil law code (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), regulations concerning railway transportation based on Law Number 23 Year 2007 and its implementation regulations, to the security over train and its analysis of the security deed in relation to Basoetta Project. Since the financing of Basoetta Project is conducted through credit syndication scheme, hence the discussion and the analysis of this thesis are not appart from the nature of the credit syndication of the credit agreement as the underlying transaction of the fiducia which will be discussed. While maintaining the interest as well as the confidentiality of the business deals between relevant parties in Basoetta Project, details of data that used in this thesis is limited to those relevant with the aspect of the legal knowledge of the security which will be discussed and which have been disclosed on the mass media. In connection with the fiducia, the notary holds a position as mandated by the Law Number 42 Year 1999 concerning Fiducia which determines that the fiducia deed (Akta Jaminan Fidusia) shall be made in the form of notarial deed. Nonetheless, duties and authorities of notaries are not limited to make the authentic deed, but also have other duties based on Undang-Undang Jabatan Notaris, among other is to provide counselling and legal advice in connection with deed of which the notary will prepare. Therefore this thesis will disccus about matters that should be mind by the notary relevant to the fiducia over train, in particular in connection with Basoetta Project

Abstrak :
Aktivitas perdagangan dari masa ke masa mengalami pergerakan yang sangat cepat. Perdagangan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku dagang yang berada pada satu negara, melainkan juga melibatkan pelaku dagang dari negara lain. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan antar negara atau perdagangan intemasional ini semakin kompleks. Oleh karenanya dibutuhkan suatu instrumen hukum guna memperlancar arus perdagangan dari satu negara ke negara lain dan menghilangkan segala yang dapat menghambat akses masuk ke pasar negara lain. Hal inilah yang mendorong suatu negara untuk membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Petjanjian perdagangan bebas dapat dibuat oleh dua negara (bilateral) maupun oleh beberapa negara (multilateral). Baik bilateral maupun multilateral, tujuan peijanjian perdagangan bebas adalan sama, yaitu mengurangi atau menghapuskan harnbatan­ hambatan dalam perdagangan yang dilakukan oleh warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Namun demikian terdapat perbedaan diantara keduanya. Dari segi tujuan dan Jatar belakang, pada perjanjian perdagangan bebas multilateral khususnya yang bersi fat regional memiliki tujuan untuk memperkuat kekompakan dan sating memaksimalkan potensi ekonomi dari masing-masing negara. Sedangkan perjanjian perdagangan bebas bilateral dirnaksudkan untu k mengintensifkan atau mempercepat proses liberalisasi perdagangan d iantara ked ua negara. Dari segi substansi, perjanjian perdagangan bebas bilateral lebih spesiflk dari substansi perjanjian perdagangan bebas multilateraL Hal pokok apa saja yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas pada umumnya dan bagaimana perbedaan substansi antara perjanjian perdagangan bebas multilateral dengan peijanjian perdagangan bebas bilateral, merupakan beberapa pokok pennasalahan pada penulisan ini.

---

From time to time, trading activities has rapidly developed. Trading not only executed by traders in one country, but also involves traders from another country. The international trading has become more and more complex. Therefore, legal instrument to enhance trading movement and to overcome any trade barriers in order to expand market access to another country, is needed. This issue has urged a country to make a free trade agreement to another country. Free trade agreement can be arrange either by two countries (bilateral) or more than two countries (multilateral). Both arrangements have the same purpose, is to reduce or eliminate barriers in lrade. Nevertheless, there are differences in both arrangements. From the perspective of purpose and background, multilateral free trade agreement, especially regional, aimed to strengthen their economic ties and to enhahce economic opportunities from each country. In the other hand, bilateral free trade agreement aimed to accelerate the process of liberalization in trade between both countries. From the perspective of substance, bilateral free trade agreement has more specific detail rather than the multilateral free trade agreement. What are the major aspects concluded in "a free trade agreement in general and what are the differences between bilateral free trade agreement and multilateral free trade agreement, are the subjects of this academic writing.