Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas permasalahan terkait yayasan khususnya mengenai akibat hukum yayasan sebagai badan hukum terhadap kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri dengan studi kasus Universitas Trisakti. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, diketahui bahwa landasan filosofis pendirian suatu yayasan adalah sebagai suatu badan nirlaba dimana dalam pendiriannya pendiri memisahkan sebagian dari kekayaannya guna untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang bersifat sosial, agama dan kemanusiaan. Dengan yayasan berstatus badan hukum, maka kekayaan yang telah dipisahkan oleh pendiri tidak lagi menjadi milik pendiri dan merupakan milik yayasan. Oleh karena itu, Yayasan Trisakti, sebagai badan hukum yang berdiri berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan berwenang untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Trisakti, termasuk terhadap kekayaan yang dimiliki Universitas Trisakti.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about problems related to the foundation, particularly the legal effect of the foundation as a legal entity to the property separated by the founder, with University of Trisakti as the case study. By using normative juridical method, the result of the analysis is that the philosophical assumption of foundation establishment is a non-profit legal entity in which the founders separating a portion of his wealth in order to realize the aims and objectives of social, religion and humanity. With the legal status of foundation, the wealth that has been separated by the founders is no longer belong to the founder, however is owned by the foundation. Therefore, Trisakti Foundation, as a legal entity that established under the applicable regulations, is legitimate and authorized to organize and manage the University of Trisakti, including the property of University of Trisakti.

Abstrak :
Tingginya tingkat kredit bermasalah pada bank BUMN disebabkan adanya pengkategorian piutang bank BUMN sebagai piutang negara. Pengkategorian ini menciptakan perbedaan proses penyelesaian kredit bermasalah pada bank BUMN dibandingkan pada bank swasta. Padahal di sisi lain, peraturan terkait yang berlaku saat ini belum dapat memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan piutang bank BUMN. Penelitian ini mengkaji apakah piutang bank BUMN dapat dikategorikan sebagai piutang negara dan bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah pada suatu bank BUMN. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yuridis normatif. Dengan menganalisis teori-teori dalam Hukum Perseroan dan Hukum Keuangan Negara, maka dapat disimpulkan bahwa piutang bank BUMN bukan piutang Negara. Oleh sebab itu, proses penyelesaian kredit bermasalah tidak tunduk pada peraturan mengenai piutang negara (PUPN), tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas.