Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum dan sistem pelaksanaan terapis wicara di institusi pemerintahan yang berbeda. Penulis melakukan studi perbandingan sistem terapis wicara di Rumah Sakit Bayukarta Karawang dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara. Perbandingan penerapan sistem terapis wicara disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbandingan sistem terapi wicara di Rumah Sakit Bayukarta dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara. Perbandingan di mulai dari sistem penerimaan terapis wicara, informed consent dan rekam medis dalam terapi wicara, tahapan pelayanan terapi wicara, hak dan kewajiban terapis wicara dan hubungan tanggung jawab terapis wicara dengan Rumah Sakit Bayukarta Karawang dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati. Penelitian ini menyarankan institusi kesehatan dan institusi sosial untuk melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait pelayanan terapi wicara, karena terapi wicara merupakan hal penting dalam perkembangan diri dan pendidikan seseorang. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu masyarakat untuk memahami perbandingan pelayanan terapi wicara di rumah sakit dan panti sosial. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan terkait rehabilitasi medik di rumah sakit dan pelayanan terapi wicara di panti sosial.

---

This Research is about application of law and implementation systems of speech therapist in different governmental institutions. The author conducted comparative studies about speech therapist in Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes. Comparison of the speech therapist's application system is adjusted to Act of Republic Indonesia Number 44 Year 2009 about Hospital, Regulation Ministry of Health Indonesia Number 24 Year 2013 about Work Organizing and Speech Therapist's Practice, and Regulation Ministry of Health Indonesia Number 81 Year 2014 about Speech Therapy Service Standards. This research methods is a descriptive normative juridical.

The result of this research shows the comparison of speech therapist system in Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes. Comparison starts from speech therapist's acceptance system, informed consent and medical record in speech therapy, stages of speech therapy services, rights and obligations of speech therapist, correlation speech therapist's responsibilities with Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes.

This research suggest health institutions and social institutions to conduct sozialitation for the community about speech therapy service, because speech therapy is an important thing in self development and education. Socialization conducted by the government can help people to understand the comparison of speech therapy services in hospitals and social homes. From the result of this research can be improvement and development for medical rehabilitation services in hospital and speech therapy in social homes."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli, serta implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam pembatalan akta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri TangerangNo.15/Pdt.G/2018/PNTng. Notaris/PPAT berkewajiban dalam mencari kebenaran formil suatu akta, namun tidak terlepas berperan mencari kebenaran mateiil akta. Dalam membuat akta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 16 (a) UUJN dan Pasal 34 Perka BPN No.1/2006. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskiptif analitis. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen/bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukan, Notaris/PPAT berperan sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik, dan memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum dengan menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta yang dibuatnya. PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas jabatannya dalam pembuatan akta, yaitu meliputi tanggung jawab pidana, perdata dan administratif. Implikasi dari pembatalan akta adalah Notaris/PPAT dapat dijatuhi sanksi yang bisamenimbulkan kredibilitas Notaris/PPAT HS menurun. Namun, Notaris/PPAT tetap memiliki perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.15/Pdt.G/2018/PN. Tng, Notaris/PPAT HS tidak dijatuhkan sanksi perdata sebab PPAT hanya menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak ke dalam akta. Penelitian ini menyarankan Notaris/PPAT cermat dapat terlebih dahulu melakukan penyuluhan hukum terhadap calon klien sebelum membuat akta guna meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan dalam hukum secara materiil dan peningkatan kesadaran serta kehati-hatian Notaris/PPAT dalam membuat akta.

---

ABSTRACTThis thesis aims to explain and analyze the role and responsibilities of a Notary Public Acting Officer (PPAT) in making Deed of Sale and Purchase, as well as the legal implications and protection for Notary/PPAT as Defendant/Co-Defendant in canceling the deed based on Tangerang District Court Decree No. 15/Pdt.G/2018/ PN.Tng.Notary/PPAT is obliged to look for the formal truth of a deed, but not apart from the role of finding the truth of the deed material. In making the deed uphold the principle of prudence based on Article 16 (a) UUJN and Article 34 of Perka BPN No.1 / 2006. The research method used in this study is a juridical-normative qualitative descriptive analytical approach. Data collection tool used is the study of documents/librarymaterials. The results showed that the Notary/PPAT acted as a public official who was authorized to make an authentic deed, and checked the legal requirements for legal actions by guaranteeing material and formal truths in each deed he made. PPAT is personally responsible for the implementation of the duties of his office in making the deed, which includes criminal, civil and administrative responsibility. The implication of the cancellation of the deed is that the Notary/PPAT can be subject to sanctions which can cause the credibility of the Notary/PPAT HS to decrease. However, Notary/PPAT still has legal protection based on statutory regulations. In Tangerang District CourtDecision No.15/Pdt.G/2018/PN.Tng. However, Notary/PPAT HS was not imposed with civil sanction because PPAT only poured a legal action carried out by the parties into the deed. This research suggests that Notary/PPAT can carefully conduct legal counseling to prospective clients before making a deed to minimize future disputes. The results of this study are expected to be an improvement in the material law and increase awareness and prudence of the Notary/PPAT in making the deed."