Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kurkumin merupakan senyawa diarilheptanoid yang dapat diisolasi dari rimpang kunyit, senyawa ini bertanggung jawab atas warna kuning yang ditimbulkan oleh kunyit. Selain itu, kurkumin memiliki bioaktivitas sebagai antimikroba, antiinflamasi, antikanker, antidiabetes, dan antioksidan. Modifikasi struktur kurkumin banyak dikembangkan karena beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan bioaktivitas senyawa hasil modifikasi. Pada penelitian ini, dilakukan sintesis modifikasi kurkumin-sulfanilamida dan dikarakterisasi untuk diuji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri gram negatif, E. coli, serta bakteri gram positif, S. aureus dan B. subtilis. Penelitian ini dimulai dengan mengekstraksi kurkuminoid dari rimpang kunyit, lalu diikuti isolasi kurkumin menggunakan metode kromatografi kolom, dengan eluen DCM:MeOH (97:3)v/v, hasilnya dikonfirmasi melalui KLT dengan eluen yang sama, selanjutnya dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan FTIR. Setelah itu, dilakukan sintesis derivat kurkumin-isoksazol dengan menambahkan hidroksilamin hidroklorida pada kurkumin yang telah larut dalam piridin. Optimasi suhu dan waktu yang di dapat dari sintesis ini adalah pada 70oC selama 8 jam, dengan persen hasil 78,80%. Sulfanilamida ditambahkan pada isoksazol untuk memodifikasi gugus OH fenol dari struktur kurkumin dengan penambahan asam asetat glasial, campuran ditriturasi menggunakan etanol, kemudian direfluks selama 20 menit, persen hasil senyawa kurkumin-sulfanilamida yang diperoleh sebesar 64,87%. Senyawa kurkumin-sulfanilamida menunjukkan aktivitas yang lebih baik terhadap bakteri gram negatif dibandingkan gram positif, dengan diameter zona hambat 11 mm.

---

Curcumin is a diarylheptanoid compound which is isolated primary from tumeric rizhome, is responsible for the yellow color caused by turmeric. In addition, curcumin exhibits a variety of interesting biological activities such as antimicrobial, anti-inflammatory, anticancer, antidiabetic, and antioxidants. Structure modifications of curcumin have been developed because several studies have shown an increase in bioactivity. In this study, a sulfanilamide-contained curcumin compound was synthesized and characterized to investigate its antibacterial activity against E. coli, S. aureus and B. subtilis. This research was started by extracting curcuminoids from tumeric followed by isolation curcumin using column chromatography with DCM:MeOH (97:3)v/v as eluent, the result was confirmed through TLC with the same eluent, and was characterized using UV-Vis spectrophotometry and FTIR. Afterwards, curcumin-derived compounds containing isoxazole were synthesized by adding hydroxylamine hydrochloride into curcumin, which has dissolved in piridin. Optimization of temperature and time obtained from this synthesis was 70oC for 8 hours, resulted in 78,80% yield. Sulfanilamide was added to isoxazole to modify OH phenol of curcumin structure by adding glacial acetic acid, the mixture was triturated with ethanol and refluxed for 20 minutes, yield of this compound was 64,87%. Curcumin-sulfanilamide compound provide better activity against E. coli than S. Aureus and B. subtillis, with diameter of inhibition zone was 11 mm.

Abstrak :
Kurkumin merupakan senyawa diarilheptanoid, dapat diisolasi dari rimpang kunyit, senyawa ini bertanggung jawab atas warna kuning yang ditimbulkan oleh kunyit. Selain itu, kurkumin memiliki bioaktivitas sebagai antimikroba, antiinflamasi, antikanker, antidiabetes, dan antioksidan. Modifikasi struktur kurkumin banyak dikembangkan karena beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan bioaktivitas senyawa hasil modifikasi. Pada penelitian ini, dilakukan sintesis modifikasi kurkumin-sulfanilamida dan dikarakterisasi untuk diuji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri E. coli, S.aureus dan B. subtilis. Penelitian ini dimulai dengan mengekstraksi kurkuminoid dari rimpang kunyit, diikuti isolasi kurkumin menggunakan metode kromatografi kolom, dengan eluen DCM:MeOH (97:3)v/v, hasilnya dikonfirmasi melalui KLT dengan eluen yang sama, selanjutnya dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan FTIR. Setelah itu, dilakukan sintesis derivat kurkumin-isoksazol dengan menambahkan hidroksilamin hidroklorida pada kurkumin yang telah larut dalam piridin. Optimasi suhu dan waktu yang di dapat dari sintesis ini adalah pada 70^oC selama 8 jam, dengan persen hasil 78,80%. Sulfanilamida ditambahkan pada isoksazol untuk memodifikasi gugus OH fenol dari struktur kurkumin dengan penambahan asam asetat glasial, campuran ditriturasi menggunakan etanol, kemudian direfluks selama 20 menit, persen hasil senyawa kurkumin-sulfanilamida yang diperoleh sebesar 64,87%. Senyawa kurkumin-sulfanilamida menunjukkan aktivitas yang lebih baik terhadap bakteri gram negatif dibandingkan gram positif, dengan diameter zona hambat 11 mm.

---

Curcumin is a diarylheptanoid compound which is isolated primary from tumeric, is responsible for the yellow color caused by tumeric. In addition, curcumin exhibits a variety of biological activities such as antimicrobial, anti-inflammatory, anticancer, antidiabetic, and antioxidants. Structure modifications of curcumin have been developed because several studies have shown an increase in bioactivity. In this study, a sulfanilamide-contained curcumin compound was synthesized and characterized to investigate its antibacterial activity against E. coli,  S. aureus and B. subtilis. This research was started by extracting curcuminoids from tumeric followed by isolation curcumin using column chromatography with DCM:MeOH (97:3)v/v as eluent, the result was confirmed through TLC with the same eluent, and was characterized using UV-Vis spectrophotometry and FTIR. Afterwards, curcumin-isoxazole were synthesized by adding hydroxylamine hydrochloride into curcumin, which has dissolved in piridin. Optimization of temperature and time obtained from this synthesis was 70^oC for 8 hours, resulted in 78,80% yield. Sulfanilamide was added to isoxazole to modify OH phenol of curcumin structure by adding glacial acetic acid, the mixture was triturated with ethanol and refluxed for 20 minutes, yield of this compound was 64,87%. Curcumin-sulfanilamide compound provide better activity against E. coli than S. Aureus and B. subtillis, with diameter of inhibition zone was 11 mm.

Abstrak :
Bahasa Arab mempunyai beberapa obyek yang biasa disebut dengan maf'ul. Maf'ul selain mempunyal pengertian obyek juga berkaitan dengan istilah keterangan (dalam bahasa Indonesia). Skripsi ini mengkhususkan penulisan pada masalah keterangan yang dalam bahasa Arab disebut maf'ul fih sebagai istilah yang dipakai oleh mazhab Kufah dan zarf istilah yang dipakai oleh mazhab Basrah. Maf'ul fih atau zarf ini dibagi lagi menjadi dua yaitu zarf al-makan (keterangan tempat) dan zarf az-zaman (keterangan waktu). Keterangan waktu ini akan lebih dikhususkan d lain tulisan ini. Zarf az-zarnan mempunyai isim yang biasa disebut dengan isim az-zaman. Pada hakekatnya sintaksis bahasa Arab membedakan kedua nama (zarf az-zaman dan isim az-zaman tersebut di atas, karena zarf az-zaman masuk pada tataran fungsi sedangkan isim az-zaman masuk pada tataran kategori. Kedua perbedaan ini menjadi sangat jelas ketika sudah masuk pada struktur suatu kalimat dalam bahasa Arab, baik perbedaan dari segi fungsi maupun dari segi kasus. Isim az-zaman pada tataran kategori dapat berfungsi sebagai subyek, predikat, obyek maupun sebagai keterangan. Kasus isim az-zamanpun akan berbeda-beda pada setiap fungsi dalam suatu kalimat, sesuai dengan fungsi yang didudukinya. Zarf az-zaman pada tataran fungsi. akan selalu men,jadi zarf az-zaman (keterangan waktu) itu sendiri dan berkasus sesuai dengan kedudukannya sebagai zarf az-zaman, yaitu indeklinatif akusatif dengan pengecualian-pengecualian tertentu. Zarf az-zaman mempunyai isim pengganti selain isim az-zaman, tetapi bekerja dan berfungsi sesuai dengan zarf az-zaman. Isim ini dalam bahasa Arab disebut naibu zarf az-zaman.

Abstrak :

 

Pada tahun 1998, 2000, dan 2002, Pemerintah Indonesia berunding di forum Paris Club untuk menyelesaikan masalah utang luar negerinya akibat krisis ekonomi 1998. Penelitian ini membahas bagaimana proses perundingan utang antara Indonesia dengan negara kreditur Paris Club . Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana masalah utang luar negeri pada saat krisis 1998 dan bagaimana perundingan itu berlangsung dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah utang luar negeri pada krisis 1998 menjadi bermasalah karena dihantam oleh penurunan kurs rupiah terhadap dolar AS, masalah pengelolaan utang luar negeri, dan besarnya beban utang. Untuk keluar dari masalah itu Pemerintah memutuskan untuk melakukan penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo di forum Paris Club. Perundingan utang pasca krisis diadakan hingga tiga kali. Adapun perundingan itu dikenal dengan perundingan Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III. Hal itu diharapkan agar dapat mengurangi tekanan APBN serta menghindari default yang nantinya akan berdampak pada kredibilitas Indonesia dimata dunia internasional.

 

---

In 1998, 2000, and 2002, the Indonesian Government negotiated with the Paris Club forum to resolve its foreign debt problems due to the 1998 economic crisis. This research discusses the process of debt negotiations between Indonesia and the Paris Club creditor countries. The aim is to find out how is the problem of foreign debt during the 1998 crisis and how the negotiations took place. This research is using historical methods,  consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are foreign debt in the 1998 crisis became a problem because it was hit by a decline in the rupiah exchange rate to US dollar, foreign debt management problems, and the large of debt burden. To resolve those problems, the Indonesia Government decided to reschedule foreign debt due in the Paris Club forum. Debt negotiations after crisis 1998 were held three times. The negotiations are known as the Paris Club I, Paris Club II, and Paris Club III. The government of Indonesia expected to be able to reduce the pressure of the state budget and avoid defaults which would later have an impact on Indonesia's credibility in the eyes of the international community.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai proses morfo-semantis verba resiprokal dalam Al-Quran. Data penelitian ini adalah bahasa Arab fusha yang dipakai dalam Al-Quran Al-karim. Penelitian ini adalah penelitian dengan analisis deskriptif yang menggunakan metode pustaka untuk menganalisis data baik dari bidang morfosemantik Arab maupun Non-Arab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menjelaskan proses morfologis, dan makna leksikal verba resiprokal dalam Al-Quran. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran setiap verba resiprokal dalam Al-Quran. Teknik pemerolehan data dijelaskan pada 1.5.2. Penelitian ini berdasarkan tinjauan atau referensi dari beberapa buku yang berasal dari ahli bahasa, seperti Ali (1986), Adhimah (1996), Kridalaksana (1984), dll. Berdasarkan analisis penulis terhadap 41 verba resiprokal yang ditemukan dalam Al-Quran, disimpulkan bahwa verba resiprokal dalam Al-Quran terbentuk dari tiga pola yaitu pola فاعل /fa`ala/ (3 تفاعل ,(% 1,71 /tafa`ala/ (60,98%), dan افتعل /ifta`ala/ (7,31%).

---

The focus of this research is about morpho-semantic process of reciprocal verb within Koran. The database of this research is fusha Arabic that used in the Koran. This research is a descriptive research that applies some books references - not only Arabic morpho-semantic books, but also non-Arabic morpho-semantic books - for analyzing data. The aim of this research is to emerge and describe about morphology process, and also lexical meaning towards reciprocal verbs in the Koran. The collect of database within this research is by observing every reciprocal verb within Koran for further information about the data collecting technical in this research will be explained in 1.5.2. This research is based on some books references such as Ali (1986), Adhimah (1996), Kridalaksana (1984), etc. There are 41 reciprocal verbs that found in this research. The conclusion of this research, there are three patterns of reciprocal verb in Koran such as فاعل /fa`ala/ (3 تفاعل ,(% 1,71 /tafa`ala/ (60,98%), and افتعل /ifta`ala/ (7,31%).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permohonan wali adhol menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana yang menjadi pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan peran wali hakim yang menggantikan wali adhol tersebut ditinjau dari hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana upaya hukum yang dilakukan calon mempelai wanita dan pria menanggapi keengganan wali adhol dan apakah Penetapan Pengadilan Agama Kota Tegal (No.08/Pdt.P/2008/PA.TG, No.10/Pdt.P/2007/PA.TG dan No. 11/Pdt.P/2007/PA.TG) telah sesuai dengan hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data sekunder dengan melakukan studi dokumen. Salah satu rukun perkawinan adalah harus ada wali bagi calon mempelai wanita. Namun tidak selamanya antara calon mempelai wanita dan wali setuju apabila calon mempelai wanita menikah dengan calon mempelai pria. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama di tempat kediamannya. Majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah yang menjadi alasan dari wali adhol tersebut apakah berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau tidak. Pada Penetapan Pengadilan Kota Tegal ditetapkan bahwa yang menjadi alasan keengganan wali atau adholnya wali yaitu karena hari lahir jeblok, calon suami yang miskin dan belum mempunyai penghasilan tetap serta karena wali nikah mempunyai permasalahan pribadi dengan calon mempelai pria. Untuk itu majelis hakim menjatuhkan penetapan bahwa wali tersebut adhol dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan untuk menjadi wali hakim. Jadi kesimpulannya apabila wali (wali nasab) adhol atau enggan menjadi wali nikah maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim apabila yang menjadi alasannya enggannya wali tidak berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan akan lebih sempurna apabila yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab bukan wali hakim. Setelah perkawinan dilangsungkan, hendaklah pasangan suami isteri ini menjalin silaturahmi dengan orang tua atau wali nikah agar terjaga hubungan baik di antara mereka.

---

This undergraduate thesis describes File to Request for Adhol Guardian pursuant to Islamic Law and Matrimony Law Number 1 Year 1974, where the subjet how is the position and the role of hakim guard who replace adhol guardian in the view of the Islamic law and matrimony law number 1 year 1974, what legal effect maybe done by the bride and the groom responding to the rejection of the bride`s biological father (adhol guardian), Was the Verdict of Tegal`s Religious Court (Number 08/Pdt.P/2008/PA.TG, Number 10/Pdt.P/2007/PA.TG and Number 11/Pdt.P/2007/PA.TG) adjust to Islamic Law and Matrimony Law Number 1 year 1974. This analysis uses qualitative methode which is analizing the literatures in order to find secondary data by studying documents. One of Matrimony terms is that the bride must have a guardian to be married. But there is time when between the bride and the guardian have a conflict about the groom (that the guardian doesn`t like/ doesn`t accept the groom to married the bride). Responding for the conflict, the Bride can file to request Guardian Adhol to the Relgious Court in her domicile. Judge Council can give consideration pursuant to the Islamic Law and Matrimony Law Number 1 year 1974 the reason for the Guardian Adhol. On the Verdict decided that the reason for the guardian reject/disagree to the groom or the adhol`s of the guard is because of the down birth day, the groom is financially poor doesn`t have decisive job also because of personal problem with the groom. Therefore the judge council sentece that the guard is Adhol and appointed the Head of the subdistrict KUA/ Office of Religious Matters to be the judge guard. So that if the guard (nasab guard) adhol or doesn`t want to be the married guard, his guardianship right moved to the judge guard in condition that the reason is impursuant to the Islamic Law and Matrimony Law Number 1 year 1974. Marriage will be more perfect if the guard is the nasab guard not a judge guard. After the marriage was held, it will be better if the newlywed still pursue or keep the good relationship between the parents the guard or mariagge guard.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan akun Instagram @Pustakabnn sebagai media yang melayani secara online  di Perpustakaan Khusus Badan Narkotika Nasional. Metode penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus. Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara yang dilakukan pada kurun waktu 2 bulan pada bulan Maret sampai April 2022. Informan pada penelitian ini adalah karyawan Perpustakaan Badan Narkotika Nasional. Pada penelitian ini ditemukan pemanfaatan akun Instagram dalam layanan yang tersedia di Perpustakaan Badan Narkotika Nasional beserta penerapannya. Pemanfaatan melalui akun Instagram yang dilakukan adalah melayani pengguna dalam memenuhi kebutuhannya dan penerapan yang ditemukan meliputi unggahan konten. Perpustakaan Badan Narkotika Nasional memiliki tahapan pada layanan media sosial berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan pegawai maupun pengguna umum. Pemanfaatan akun Instagram dalam layanan perpustakaan ini memberikan kemudahan untuk pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Perpustakaan BNN dapat merealisasikan pemanfaatan media sosial untuk layanan perpustakaan, hal ini mampu dilihat dari pengguna yang merespon dengan positif berupa like dan comment pada setiap unggahan akun media sosial Instagram @Pustakabnn. Pemanfaatan akun instagram ini tentu saja mendukung keberlangsungan Perpustakaan BNN mulai dari kegiatan, layanan dan fasilitas. ......This study aims to identify the use of the @Pustakabnn Instagram account as a media that serves online at the National Narcotics Agency Special Library. This research method applies descriptive research with a qualitative approach based on case studies.. The technique used in data collections are observation and interview techniques which were carried out within 2 months from March to April 2022. Informants of this research were the employees of the National Narcotics Agency Library. The result of this study showed that the use of Instagram accounts in the services available at the National Narcotics Agency Library and its implementation. Utilization through an Instagram account that is carried out is to serve users in meeting their needs and the applications found include uploading content. The National Narcotics Agency Library has stages in social media services based on the needs that are suitable for employees and general users. The use of an Instagram account in this library service provides convenience for employees in carrying out their duties. The BNN library can realize the use of social media for library services, this can be seen from users who respond positively in the form of likes and comments on every upload of the @pustakabnn’s instagram account. The use of this Instagram account of course supports the sustainability of the National Narcotics Agency Library starting from activities, services and facilities.

Abstrak :
Tesis ini menyelidiki representasi isu perempuan dalam Korpus Nh. Dini (KND) yang terdiri atas enam novel Nh. Dini, yaitu Hati yang Damai (HYD), Pada Sebuah Kapal (PSK), Namaku Hiroko (NH), La Barka (LB), Keberangkatan (KE), dan Jalan Bandungan (JB) dengan menggunakan analisis kata kunci. Fisher-Starcke (2010:) menyatakan bahwa analisis kata kunci merupakan salah satu cara teknik dalam kajian stilistika korpus. Archer (2009) dan Lauder (2009) menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kata kunci mampu mengungkap representasi isu dalam sebuah korpus. Adapun temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah (1) terdapat empat isu yang direpresentasikan dalam KND, yaitu isu pernikahan, isu ketimpangan gender, isu subjektivitas, dan isu kekerasan seksual. (2) Enam novel tersebut memiliki intensitas yang berbeda dalam mengeksplorasi keempat isu tersebut. ...... This thesis investigates women's issue representation in Nh. Dini's Corpus (KND) which comprises six novels; Hati yang Damai (HYD), Pada Sebuah Kapal (PSK), Namaku Hiroko (NH), La Barka (LB), Keberangkatan (KE), dan Jalan Bandungan (JB) by using keyword analysis. Fischer-Starcke (2010) explains that keyword analysis is one technique used in corpus stylistic study. Archer (2009) and Lauder (2009) state that investigation of keyword can reveal issue representation within a corpus. The findings of this study indicate that (1) there are four issues represented in KND, namely marriage, gender inequality, subjectivity, and sexual violence issues; (2) each novel represents the four issues in different intensity.

Abstrak :
Tesis ini akan membahas kewarganegaraan ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, dampak hak kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia yang turut serta sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF), serta saran perlindungan terhadap kewarganegaraan anak-anak dari warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai FTF di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan untuk mencabut kewarganegaraan eks ISIS di Indonesia masih menimbulkan kontradiksi. Hukum internasional tidak memaksakan Negara kebangsaan secara langsung kewajiban untuk memulangkan anggota keluarga FTF. Meskipun demikian, beberapa komitmen yang relevan didirikan di bawah berbagai bidang internasional, hukum nasional yang mendukung repatriasiasi, sebagai pilihan terbaik untuk bertindak sesuai dengan internasional yang ada dalam kerangka kerja nasional. Dalam mengkaji status kewarganegaraan eks ISIS ini, penting untuk membedakan anak-anak dari orang dewasa karena hak atas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan internasional Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Article 24 Section 3 the International Covenant on Civil and Political Right, serta Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Meskipun demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mencabut kewarganegaraan anak-anak dari warga negara Indonesia eks ISIS, bisa saja mereka melakukan hal itu karena tidak dalam kondisi bisa memilih. Jika mereka diterima, maka pemerintah harus siap dengan beberapa konsekuensi. Pertama, pemerintah perlu melakukan identifikasi dan pemilahan anak-anak yang dapat dibawa kembali ke Indonesia. Kedua, menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan jiwa yang memadai untuk intervensi psikologis anak-anak tersebut. Ketiga, menyiapkan program sosialisasi dan dukungan agar masyarakat dapat menerima anak yatim piatu kombatan ISIS, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelindungan anak yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah perlu memandang anak-anak sebagai korban, bukan pelaku. Jangan sampai mereka harus menanggung dosa yang dilakukan orang tua mereka, seperti yang terjadi pada anak-anak bekas tahanan politik. ......This thesis is aimed to discuss citizenship from the perspective of Indonesian national law and international law, the impact of citizenship rights on Indonesian citizens who participate as Foreign Terrorist Fighters (FTF), as well as advice on protecting the citizenship of children from Indonesian citizens who are involved in the FTF in the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) which can guarantee legal certainty and support the interests of human rights in Indonesia. This research is a normative legal research and uses secondary data which is analyzed descriptively with a systematic interpretation method. The results of the study revealed that the policy to revoke ex-ISIS citizenship in Indonesia still creates contradictions. International law does not impose a national State directly on the obligation to repatriate FTF family members. Nonetheless, several relevant commitments were established under various international, national laws supporting repatriation, as the best option for acting in accordance with existing international frameworks. In reviewing the ex-ISIS citizenship status, it is important to distinguish children from adults because the right to citizenship has been regulated in Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, and international regulations Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and Article 24 Section 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Nonetheless, the government needs to review the policy of revoking the citizenship of children of ex- ISIS Indonesian citizens, not in a state of being able to choose. If they are accepted, then the government must be prepared with some consequences. First, the government needs to identify and sort out children who can be brought back to Indonesia. Second, providing health service facilities with adequate mental health human resources for psychological intervention for these children. Third, prepare a socialization and support program so that the community can accept ISIS combatant orphans, as a form of fulfilling the obligation to protect children as regulated in Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. The government needs to view children as victims, not perpetrators. Do not let them have to bear the sins of their parents, as happened to the children of former political prisoners.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina dalam Impor Produk Pakaian Jadi dan Testil asal Cina. Konflik perdagangan AS dan Cina mengemuka sejak bergabungnya Cina dalam keanggotaan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001. Jumlah ekspor produk Cina meningkat drastis dan berdampak hebat pada industri domestik AS sehingga AS menjatuhkan safeguard terhadap produk Cina. Kedua negara bersengketa dengan menggunakan peraturan WTO sebagai acuan kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dagang antara AS-Cina berbeda dengan UE-Cina. Faktor domestik, sejarah, ekonomi politik dan bargaining power kedua negara menentukan lama dan alotnya perundingan AS-Cina.

---

The focus of this study is trade dispute settlement between United States (U.S) and China in clothing and textiles Import from China. Their conflict started when China joined World Trade Organization (WTO) in 2001. China's export increase rapidly and give huge damage to U.S industry, resulted in safeguard policy by U.S. government to China products. Both countries insisted their action based on WTO policy. This study uses descriptive analytical approach. The result of this research has shown that trade dispute settlement between AS-China is different compared to UE-China dispute settlement. Domestic, history and political economy factor, and bargaining power between two countries affected the time lead and complexity of AS-China negotiation process.