Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong PT. Askes untuk mencari altematif pembiayaan yang dapat mengeiisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan. Salah satu sistem tersebut adalah Sistem Kapitasi Total dimana provider dibayar berdasar jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungnya. Penerapan sistim kapitasi total tersebut perlu dipantau efektifitasnya dengan melihat kecendelungan angka kunjungan, angka rujukan menurut pesena terdaiiar dan angka rujukan menumt kunjungan. Penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana keoenderungan tersebut dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Pcnelitian dilakukan di Jakarta Pusat dengan rancangan cross sectional, jumlah sampel 37 puskesmas, menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam, menggunakan data sekmmdcr tahun 1999-2000 , analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan selamzr 2 tahun, angka kunjungan cendenmg menurun, begitu pula angka rujukan menurut jumlah peserta terdatiar sedangkan angka nrjukan menunrt kunjungan oendenmg meningkat. Tingkat puskesmas dan besamya jasa yang diterima dari PT. Askes ternyata berhubungan dengan angka kunjungan, sedangkan status kepegawaian kepala puskesmas dan pengetahuan kepala puskesmas teniang kapitasi total berhubungan dengan angka mjukan menurut kunj ungan Disarankan agar kapitasi total disosialisasikan kepada provider maupun kepada pwert; sistem pendataan pesqrta diyrerkuat., dilakukan pemantauan langsung oleh PT. Askes ke puskesmas dan kemungkinan agar PT.Askes dapat kontrak langsung dengan puskesmas,

---

The increasing tendency of the health care cost had forced PT.Askes to seek an alternative in iinancing system , without decreasing the quality of services. One of the system used is the total capitation where the providers are paid based on the amount of members registered The effectiveness of the capitation system should be monitored through visit rates, referrals rates per member registered and refenal rates per visit. 'I'hc objective of the study is to describes the rates and factors influencing them. The study is conducted in Central Jakarta , using cross sectional design, involving 37 primary care facilities as unit amalysis. The Structured and in-depth interview were used as well as the 1999- 2000 secondary data, quantitative analysis has been done using SPSS.

The result of the study showed that after 2 yeais of implementation, the visit rates had a tendency to decrease, similar result can also be seen on the referral rates per member registered, while the number of referralrates per visit tended to increase. The referral rate is related to' the grade of primary health care facility and the amount of payment received from PT. Ashes The study revealed that the referral per visit rate is related to employment status and the knowledge of the total capitation of the head ofthe primary health care facilities. The study suggested that capitation system should be socialized to the providers and the members. The membership data base system should be improved, PT. Askes should conduct direct monitoring to primary health care facilities and finally to review the possibility of direct contract with the primary health C818 facilities."

"Pengembangan Mix Land Use merupakan salah satu bagian kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perkotaan, salah satunya dalam pemenuhan kelangkaan (scarcity) lahan fasilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang dengan konsep Mix Land Use sehingga pemanfaatan ruang akan optimal dalam pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta melihat autokorelasi spasial keberadaan fasilitas prasarana pendidikan dan kesehatan terhadap penetapan NJOP. Penelitian dilakukan berdasarkan data GIS di Kota Batam dengan metode analisis yang digunakan adalah Analisis Entropy; Analisis Skalogram dan Indeks Marshal; serta Analisis Gap. Untuk melihat faktor-faktor determinan yang mempengaruhi NJOP dan autokorelasi spasial NJOP digunakan metode Analisis Model Panel dan Indeks Moran dengan Stata 14. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lebih dari 50% pemanfaatan ruang di Pulau Batam yang berkonsep zoning berubah kearah pola pemanfaatan Mix Land Use. Karakteristik wilayah yang memanfaatkan pola Mix Land Use adalah: 1) merupakan kecamatan dengan hirarki pelayanan tinggi; 2) memiliki prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap dan tersebar secara merata untuk dapat diakses oleh masyarakat; 3) gap kebutuhan akan prasarana pendidikan dan kesehatan lebih kecil. Variabel kepadatan penduduk menjadi faktor yang dominan mempengaruhi NJOP, sedangkan keberadaan prasarana pendidikan dan kesehatan tidak menjadi memberikan pengaruh signifikan. Dalam analisis spasial menunjukkan adanya autokorelasi spasial penetapan NJOP antar kecamatan. Hasil studi ini merekomendasikan perlunya penerapan konsep Mix Land Use dalam penyusunan Perda RTRW Kota Batam serta perlunya Pemerintah Pusat melakukan peninjauan ulang terhadap pemberlakuan sistem sewa tanah di Kota Batam sehingga dapat dilakukan reformulasi penetapan nilai NJOP sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

Mix Land Use has become one of the key planning strategies at improving the quality of urban areas, especially fulfillment scarcity of public facilities area. This research aims to identify the patterns of spatial use with the concept of Mix Land Use in order to optimalization the use of space within equal distribution of education and health well as see the spatial correlation within the existence of education infrastructure facilities and health to the NJOP determination. The research was conducted based on the GIS data in Batam City with an analytical methods used are Entropy Analysis; Schallogram Analysis and Marshal Index; and Gap analysis. To see the spatial correlation are used Panel and Moran?s Index with Stata 14.

The results of this research identified more than 50% the use of space on Batam city with the concept Zoning to turn toward adopt Mix Land Use pattern. Characteristics of the region that used Mix Land Use are: 1) is a district with a high service hierarchy; 2) have the education and health infrastructure which is more detailed and spread equally to be accessible for the public; 3) The necessity gap between education and health infrastructure are smaller.

In the spatial analysis shows the spatial correlation of NJOP determination between regions, but the existence of education and health infrastructure does not affect the formulations on the value of NJOP determination. The results of these studies, recommends the need of review the Mix Land Use in RTRW Batam City as well as the the need for the Central Government to conduct a review of the implementation of the land lease system in Batam, as well as the fixing the reformulation NJOP as the potential for increased Original Local Income (PAD)."

"Diskriminasi kerap memunculkan perlakuan tidak adil yang terjadi pada kaum minoritas. Seperti halnya imigran Jepang di California. Kesuksesan yang mereka capai memunculkan kekhawatiran dari kulit putih, selain itu budaya mereka yang kuat serta kecenderungan mereka menutup diri dengan kelompok lain membuat imigran Jepang kerap mengalami pengucilan, sehingga mereka menjadi sasaran dalam berbagai tindakan diskriminatif diberbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun pendidikan dan puncak diskriminasi yang diterima imigran Jepang adalah saat Perang Dunia II. Merasa diperlakukan tidak adil, imigran Jepang maupun pemerintah Jepang merespon diskriminasi tersebut dengan berbagai tindakan guna menegakan keadilan. Bedasarkan penjelasan tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana bentuk diskriminasi yang diterima imigran Jepang dan juga reaksi imigran Jepang dan Pemerintah Jepang terhadap diskriminasi tersebut. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai diskriminasi imigran Jepang, namun belum ada yang membahas aspek diskriminasi secara keseluruhan. Argumentasi penelitian ini adalah tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada imigran Jepang merupakan ketidakadilan yang harus diperjuangkan, terlebih proses kedatangan mereka yang bersifat resmi membuat mereka berbeda dengan imigran lainnya di Amerika, sehingga dalam perjuangannya melawan diskriminasi mereka memperjuangkannya dengan cara yang juga bersifat resmi dengan melibatkan pemerintah. Metode yang penulis gunakan adalah metode sejarah. Penulis mengumpulkan data yang terdapat dari buku, jurnal dan website kemudian penulis melakukan proses kritik dan menginterpretasi data tersebut kemudian melakukan penulisan sejarah.

---

Discrimination often raises unjustly acts, which is often the case with minorities in a region. Just like Japanese Immigrant in California. The success they had achieved in agriculture was considered a threat by the whites. Besides their strong traditional culture and their tendency to not blend with another groups has raised discrimination acts to Japanese immigrants in various aspect such as politics, economy, and education. The climax of the discrimination occured in the World War II. Feeling threatened and being treated unjustly causes Japanese immigrant and Japanese government to begin fighting to regain their rights and fight the injustices. Based on the explanation above this study would like to discover the various discrimination acts that adressed to Japanese Immigrants and also the responses from both Japanese immigrants and Japanese the government. Several previous studies discussed about Japanese Immigrant but no research has yet examined about all discrimination acts in various aspect. Discrimination creates unjustly acts that violate human rights so that Japanese immigrants struggle to regain their rights, especially their arrival process into United States which is officially under the government control, has made them different from other immigrant in the United States, so in their struggle to regain their rights against the California Alien Land Act, they are also fighting for it with an officialy and organized efforts. This study uses historical methods that include heuristic stages, criticism, interpretation and historiography. "

"Sumberdaya manusia adalah modal yang berharga bagi suatu perusahaan atau organisasi. Jatuh bangunnya suatu perusahaan, sangat tergantung dari kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan Jaya pikir dan kreatifitas karyawannya untuk bersaing di pasar global. Agar dapat menjadi produsen yang dapat memenuhi kepuasan pelangga, mutlak bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh motivasi kerja karyawannya.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerapan gaya kepemimpinan yang signifikan pada karyawan di semua tingkat manajemen pads setiap divisi atau unit kerja Perusahaan Farmasi "I" clan Perusahaan Farmasi "Y". Teori gaya kepemimpinan yang digunakan pads penelitian ini ialah kepemimpinan situasional (situational leadership) yang dikemukakan oleh Paul Hersey dan Kennneth Blanchard, terdiri dari empat gaya kepemimpinan yakni : "telling", "selling', "participating" dan "delegating" . Penerapan masing-masing tipe gaya kepemimpinan tersebut tergantung pads tingkat kematangan karyawannya. Selain itu, tujuan selanjutnya dari penelitian ini ialah mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan diantara penerapan gaya kepemimpinan yang ada dengan motivasi kerja karyawan pada semua tingkat manajemen di setiap divisi atau unit kerja. Motivasi karyawan diteliti dengan mengacu pada teori motivasi Dua Faktor Herzberg, yang membedakan motivasi ke dalam dua faktor, yaitu Faktor ekstrinsik diantaranya meliputi prosedur perusahaan, mutu supervisi dan mutu hubungan personal; serta hider intrlnsik diantaranya meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, dan kernungkinan untuk berkembang bagi karyawannyaTeknik pengukuran variabel yang digunakan adalah penyebaran angket atau kuesioner yang terlebih dahulu clilakukan pengujian tingkat validitas dan reliabilitasnya, didukung oleh data dari hasiI wawancara dan data dokumentasi karyawan di masing-masing perusahaan. Analisa uji validitas angket tersebut menggunakan Product Moment Correlation Pearson , sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan Split Half Method dengan bantuan program statistik SPSS 6.0 for windows.Data penelitian yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan uji statistik nonparametrik, karena data yang didapat merupakan pengukuran respon kualitatif dengan nilai-nilai suatu skala ordinal, dimana masing-masing jawaban angket diberikan peringkat menurut suatu urutan tertentu.Metoda Chi-Square digunakan untuk menguji hipotesa penelitian mengenai perbedaan penerapan gaya kepemimpinan dengan skor jawaban pada angket berkisar antara skor tertinggi (4) dan skor terendah (1); serta masing-masing jawaban secara konsisten menggambarkan tipe kepemimpinan situasional. Hipotesa penelitian mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan dianalisa dengan menggunakan uji signifikansi rank-korelasi Spearman (uji statistik-Z) dengan skor tertinggi untuk jawaban angket motivasi (7) dan skor terendah (I).Berdasarkan hasil survai yang diperoleh terhadap karyawan yang dijadikan sampel penelitian pads masing-masing perusahaan di setiap tingkat manajemen, terdapat perbedaan penerapan gaya kepemimpinan yang signifikan, dengan gaya kepemimpinan dominan "participating". Selain itu, juga terbukti adanya hubungan yang signifikan diantara penerapan gaya kepemimpinan yang ada dengan motivasi kerja karyawan, dimana sebagian besar karyawan merasa cukup termotivasi dalam bekerja."

"ABSTRAKDalam rangka mengurangi dan memperlambat penyebaran Covid 19, banyak negara di dunia telah mengadopsi kebijakan kesehatan physical distancing, dimana belum pernah terjadi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dampak kebijakan kesehatan physical distancing terhadap penurunan kejadian Covid-19 di dunia tahun 2020. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif dengan metode narrative literature review, sedangkan sumber penelitian berasal dari kanal jurnal internasional Google Scholar, ProQuest, PubMed, Science Direct, dan Scopus dengan data pencarian selama lima tahun terakhir. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan input, process, dan output (IPO). Dari hasil penelusuran jurnal, terdapat 10 artikel ilmiah yang didapatkan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi pencarian. Sedangkan hasil penelitian keseluruhan menunjukkan bahwa adanya dampak kebijakan kesehatan physical distancing terhadap penurunan jumlah kejadian Covid 19 di dunia tahun 2020. Selain itu, terjadinya penurunan kejadian Covid 19 ini menurut penelitian juga dikarenakan adanya intervensi kesehatan lain yang dilakukan secara bersamaan. Seperti menggunakan masker ketika bepergian, mencuci tangan, menggunakan alat pelindung diri, melakukan tes cepat, melakukan isolasi atau karantina mandiri, melakukan penelusuran kontak, dan melakukan desinfeksi. Rekomendasi atau saran dari penelitian ini yaitu, perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama terkait dampak kebijakan kesehatan physical distancing. Khususnya tentang faktor faktor apa saja yang menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan physical distancing, sehingga dapat secara efektif menurunkan angka kejadian Covid 19.

---

ABSTRACT

In order to reduce and slow the spread of Covid19, many countries in the world have adopted health policy physical distancing, which have never happened before. This study aims to get an overview of the impact of health policy physical distancing to reduced of Covid 9 incidence in the world at 2020. The research design used was descriptive with a narrative literature review method, while the research source came from international journal channel like Google Scholar, ProQuest, PubMed, Science Direct, and Scopus with search data for the past five years. The approach used is the input, process, and output (IPO). From the journal search results, there are 10 scientific articles obtained in accordance with the inclusion and exclusion criteria of the search. While the overall results of the study show that the impact of physical distancing health policy can reduce of Covid 19 incidence in the world in 2020. In addition, the decline in the incidence of Covid- 9 according to the study is also due to other health interventions carried out simultaneously. Such as wearing a mask when traveling, washing hands, using personal protective equipment, conducting rapid tests, conducting isolation or quarantine independently, tracing contacts, and doing disinfection. Recommendations or suggestions from this study are that further research is needed on the same topic related to the impact of physical distancing health policy. Specifically about what factors are the main determinants success of physical distancing health policy, so that it can effectively reduce the Covid 19 incidence rate.

"

"Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom berkewajiban melaksanakan kebijakan dekonsentrasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan memacu daya saing. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka kebijakan dekonsentrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melalui prosedur yang benar. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui implementasi kebijakan dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta dan mengentahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai bagian dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dekonsentrasi di Propinsi DKI Jakarta antara lain mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan ekonomi. Sementara faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kondisi faktor komunikasi secara umum yang berlangsung dalam pelaksaan kebijakan dekonsentrasi masih lemah, baik ditinjau dari kejalasan penyampaian sasaran kebijakan, keberadaan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, dan koordinasi antarbagian terkait. Kondisi sumber daya juga masih lemah, terutama jika dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

Untuk aspek disposisi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, terutama bila dilihat dari sisi dukungan, komitmen, dan transparansi. Namun, dalam hal pemahaman, terasa masih kurang memadai. Sementara untuk faktor struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung untuk implementasi kebijakan dekonsentrasi, baik dilihat berdasarkan ketersediaan standar operasional prosedur (SOP), pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi dan kejelasan aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dekonsentrasi perlu diperbaiki, baik untuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi. Untuk faktor komunikasi yang perlu diperbaiki adalah kejelasan sasaran kebijakan, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta meningkatkan koordinasi antarbagian yang terkait dengan pelaksaaan dekonsentrasi. Untuk faktor sumber daya, yang penting diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada. Sejalan dengan itu perlu pula dukungan finansial yang lebih memadai untuk menunjang kemungkinan pemekaran bidang dekonsentrasi dan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Untuk faktor disposisi, yang diperlukan terutama meningkatkan pemahaman pegawai Bagian Dekonsentrasi dengan cara menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai dekonsentrasi lengkap dengan mateteri-materi lain yang relevan dengan keperluan implementasi dekonsentrasi. Untuk faktor struktur birokrasi, yang penting dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP), membangun pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi yang lebih harmonis dan dinamis serta memperjelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi."

"Gadai Surat Sanggup sebagai jaminan kredit pada Bank BNI, Skripsi, 1991. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan praktek perbankan fasilitas kredit kredit yang berupa dewasa ini. Bank surat sanggup dalam di dalam memberikan kepada nasabahnya mensyaratkan adanya barang jaminan pasal 24 (1) UU Pokok Perbankan No 14/1967. Berdasarkan perkembangan akhir-akhir ini, bentuk-bentuk banda yang dijaminkan kepada bank mengalami perkembangan pula. Salah satu perkembangan tersebut adalah dengan dijadikannya surat sanggup sebagai salah satu jaminan bagi pelunasan kredit yang diber ikan. Dilihat dari bentuknya surat sanggup merupakan suatu piutang yang dapat dimasukkan kedalam kelompok surat berharga. Bila dihubungkan dengan bentuk kebendaan, surat sanggup termasuk kedalam bentuk benda bergerak. Maka surat sanggup dapat dialihkan kepada pihak lain sehingga apabila dijadikan jaminan untuk pemberian kredit dengan cara menggadaikan. surat sanggup tersebut. Obyek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud. Dewasa ini dalam praktek perbankan surat sanggup semakin banyak dijadikan sebagai jaminan untuk pemberian kredit. Surat sanggup yang dijadikan jaminan untuk pemberian kredit umumnya dapat dijadikan jaminan pokok ataupun jaminan tambahan dalam hal pemberian kredit yang bernilai cukup besar. Sebagai jaminan pokok maka nilai nominal surat sanggup harus sebesar 100% dari limit kredit yang diberikan oleh bank. Dan juga faktor bonafiditas dari debitur akan mempengaruhi besarnya kredit yang diberikan oleh bank. Mengenai tata cara penggadaian surat sanggup tersebut adalah tahap pertama mengadakan perpanjangan kredit, kemudian tahap kedua berulah mengadakan perpanjangan gadai yang mana di ikatkan dengan endossemen serta pengesahan surat sanggup dari debitur kepada bank."