Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pemisahan komponen LPG dari gas pipa penyalur di Gresik, Jawa Timur. Pemisahan komponen LPG tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan bahan bakar LPG untuk kebutuhan energy nasional, sebab hingga saat ini sebagian besar gas alam biasanya langsung dijual tanpa dipisahkan komponen LPG dari gas alam tersebut. Pada penelitian ini dilakukan simulasi proses pemisahan LPG dari gas pipa menggunakan proses refrijerasi dan menghasilkan produk LPG sebesar 26.39 ton/day dan kondensat sebesar 106 barel/day. Nilai investasi yang diperlukan untuk pembangunan lapangan LPG ini yaitu $ 20,877,470. Net Present Value sebesar $ 73,797,369, IRR sebesar 29 % dan Payback Period selama 4 tahun, menggunakan tingkat MARR sebesar 10%. Parameter yang paling sensitive dalam analisa kelayakan ekonomi lapangan LPG ini yaitu nilai investasi, hargajual LPG, dan hargabeli gas umpan.

---

ABSTRACT
This thesis researched the separation of LPG component from gas in the gas pipe at Gresik, East Java. The separation of LPG component is carried out to maximize the usage of LPG in the national energy scheme. Up until now, most of natural gasses harvested were sold directly in its basic form without separating the LPG component. In this research, the simulation was done on the separation process using the refrigeration technique and it produced 26.39 ton/day LPG product and 106 barrel/day condensate. The investment needed to build the LPG field installation is $20,877,470, with Net Present Value of $73,797,369, Internal Rate of Return of 29 % and Payback Period of 4 years, all using MARR level of 10%. The most sensitive parameter in this feasibility analysis was the initial investment value, price of LPG end product, and price of gas as the raw material.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Hal itu, diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain pajak, penerimaan negara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan pendapatan Negara dari sektor penerimaan Negara bukan pajak.

Permasalahan yang dapat diungkap adalah bagaimanakah aspek hukum dan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Tinjauan kewenangan BPKP) dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatan penerimaan negara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memahami hukum dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupaya menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.

Lokasi penelitian di Jakarta tempat berkedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini.

Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teori welfare state dalam upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak menunjukkan bahwa upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP, dapat meningkatkan penerimaan negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP ini, dapat mengurangi penyalahgunaan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan menemukan potensi penerimaan Negara bukan pajak baru. Kendala atas peningkatan penerimaan Negara bukan pajak disebabkan oleh perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah serta lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah menyebabkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan Negara bukan pajak menjadi tidak maksimal sehingga mengurangi manfaat yang dapat diterima masyarakat.

---

Abstract
Non-Tax State Revenue is the entire central government revenue which is not originating from tax. It is regulated by the Law Number 20 Year 1997 concerning Non-Tax State Revenue. Besides tax, Non-Tax State Revenue also has important meaning and role in the financing of state governance and national development. Therefore, the increasing of state revenue from non-tax sector is necessary.

The issues that can be exposed are how the legal aspects and efforts of increasing Non-Tax State Revenue by the Finance and Development Supervisory Agency as the internal auditor of the Indonesian government and what are the matters which become obstacles in increasing Non-Tax State Revenue.

This study is a qualitative research with a normative juridical approach which is intended to understand law reviewed only as regulations or principles. The specification of descriptive analytical research seeks to describe in detail the social phenomena which become main issue without making hypotheses and statistical calculations.

The research took place in Jakarta where the Finance and Development Supervisory Agency as one of the government?s internal auditor which performs internal supervision of state financial accountability through audit, review, evaluation, monitoring, and other supervisory activities is located. The collection of the data is done by documents or literature study (secondary data) which can provide the information relating to the scope of the study.

Based on the welfare state theory, the efforts taken by the Finance and Development Supervisory Agency in increasing Non-Tax State Revenue may increase state revenue for the public benefit and welfare. These efforts can also reduce the misuse of the Non-Tax State Revenue management and discover other potential Non-Tax State Revenue.

The constraints of increasing Non-Tax State Revenue are caused by the amendment of the law concerning State Finance, the law concerning the Audit of the Management and Accountability of the State Finance, and the law concerning Regional Government and the weakness of the government internal control system. These constraints led to the low optimization of state revenue from the Non-Tax State Revenue, thereby reducing the benefits to be received by the public.