Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan diberlakukannya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan perlakuan khusus kepada BUMN berupa pengecualian praktek monopoli. Pengecualian ini disebabkan oleh komoditi (barang dan jasa) yang dimonopoli menguasai hajat hidup orang banyak, dilakukan oleh BUMN dan diatur oleh undang-undang. Dalam Hukum Persaingan BUMN adalah salah satu subyek UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Kegiatan BUMN yang cenderung berkaitan dengan kegiatan monopoli tentu saja harus berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Peran BUMN sudah meluas menjadi tiger kegiatan utama, yaitu, perencana, pelaku dan regulator. Hal ini terjadi karena setiap kegiatan BUMN tidak terlepas dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Kondisi ini dapat dipertanyakan pada saat privatisasi BUMN, apakah pada saat itu pertimbangan dilakukannya privatisasi adalah karena setiap kegiatan BUMN harus dikontrol dengan alasan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah tetap berperan besar dalam petentuan kepemilikan BUMN. Industri telekomunikasi Indonesia, sejak tahun 1961 diselenggarakan oleh perusahaan milik negara. Perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi juga memainkan peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia secara umum. Sasaran pemerintah dalam industri jasa telekomunikasi adalah meningkatkan akses, daya jangkau dan mutu jasa telekomunikasi. Pemerintah telah menempuh kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor telekomunikasi dengan mempermudah keikutsertaan sektor swasta yang diharapkan meningkatkan perkembangan industri tersebut dan memberikan tambahan modal serta keahlian teknis."

"Dalam kepatuhan hukum yang bersifat compliance sanksi merupakan alasan utama kepatuhan hukum. Dalam suatu undang-undang sanksi memegang peranan yang cukup esensial. Sanksi terdiri atas sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi pidana merupakan sanksi yang memiliki daya paksa paling kuat. Penegakan sanksi pidana melibatkan peran negara dengan otoritasnya. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terkandung kepercayaan publik yang sangat kuat. Dalam menjalankan jabatan notaris dapat terjadi penyimpangan yang merupakan tindak pidana. Pengaturan jabatan notaris dalam undang-undang tentang jabatan notaris tidak mencantumkan sanksi pidana.Terdapat dua permasalahan yang terkait dengan ketiadaan sanksi pidana dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Pertama apa yang menjadi latar belakang tidak adanya sanksi pidana dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Kedua bagaimana akibat ketiadaan sanksi pidana dalam undangundang tentang jabatan notaris. Ketiadaan sanksi pidana dalam undang-undang tentang jabatan - notaris dilatarbelakangi oleh kebijakan perundang-undangan negara yang ingin mengkodifikasi semua sanksi pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana.Jabatan notaris tidak memberikan imunitas hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum. Notaris tetap bertanggung jawab secara pidana terhadap perbutan pidana yang dilakukan dalam menjalankan jabatan notaris. Ketiadaan sanksi pidana dalam undang undang tentang jabatan notaris mengakibatkan diberlakukannya kitab undang-undang hukum pidana sebagai sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatan notaris. Sebagai pengaturan yang bersifat umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terdapat pengaturan yang lebih jelas tentang tindak pidana yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya. Tindak pidana yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya sebaiknya diberi hukuman yang lebih berat dibandingkan tindakan sejenis yang dilakukan oleh seorang yan bukan notaris. Hal ini disebabkan karena aspek publik yang terkandung dalam jabatan notaris."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran inkuiri dengan media audio untuk memfasilitasi siswa tunanetra dalam penguatan pendidikan karakter. Media pembelajaran untuk penguatan pendidikan karakter siswa tunanetra masih sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan rancangan model pembelajaran penguatan pendidikan karakter dengan memanfaatkan media audio yang sesuai untuk siswa tunanetra. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan model pembelajaran yang mengunakan media audio. Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan model ini adalah diskusi terfokus dengan responden pendidik dari SLB A yang berasal dari Payakumbuh, Mataram, Makassar, Ruteng, dan DI Yogyakarta yang berjumlah 14 orang. Hasil penelitian ini adalah rancangan model pembelajaran inkuiri yang menggunakan media audio “Cermin Empat Sahabat†Dikbud untuk penguatan pendidikan karakter siswa tunanetra. Penguatan pendidikan karakter dalam model ini disampaikan melalui karakter tokoh Sahabat Dikbud dengan setting dan alur yang menarik untuk didengarkan dan kemudian dikembangkan dalam pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran inkuiri. Cerita empat sahabat Dikbud tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran tentang karakter yang seharusnya dimiliki siswa. Pembelajaran inkuiri yang diterapkan meliputi empat tahapan yaitu ask, investigate, discuss, dan reflect. Agar media audio “Cermin Empat Sahabat†ini benarbenar menjadi cerita yang menginspirasi bagi siswa tunanetra, sebaiknya ada beberapa segmen cerita yang menggunakan tokoh siswa tunanetra"

"Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Rumusan tersebut kemudian ditegaskan lagi antara lain dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindugan Upah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No . Per-02/Men/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. Munculnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini dilatarbelakangi semakin banyaknya majikan yang memaksa pekerjanya untuk membuat perjanjian dalam jangka waktu tertentu (lazimnya disebut sistem kontrak), sebagai akibat pengusaha tidak mau disulitkan oleh ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja Akibatnya, terkadang meskipun jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan secara objektif tidak mengharuskan dibuat kesepakatan kerja waktu tertentu, untuk menghindari berbagai resiko, pengusaha membuat kesepakatan kerja waktu tertentu dengan pekerjanya. Selanjutnya, sebagai penyelenggara negara, pemerintah paling sedikitnya punya dua peran dalam urusan perburuhan. Pertama, sebagai penyedia lapangan kerja. Ini dilakukan dengan macam-macam cara, dari menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga melancarkan perputaran roda perekonomian, menampung angkatan kerja sebagai pekerja di suatu perusahaan sampai proyek padat karya. Kedua, menjadi penengah atau wasit bilamana terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Fungsi wasit ini hanya diperlukan jika mekanisme penyelesaian perselisihan langsung secara bilateral antara kedua pihak yang bertikai ternyata gagal."

"Program Kadarzi yang telah dikembangkan pemerintah hingga tingkat pedesaan merupakan salah satu solusi yang dirancang untuk mengentaskan permasalahan gizi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gambaran pengetahuan, sikap dan penerapan Kadarzi di Desa Pekuncen. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional . Sampel penelitian ini merupakan ibu di setiap RW di wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor sebesar 107 responden yang dipilih dengan teknik Non Random Sampling dengan pendekatan quota sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar ibu di Desa Pekuncen memiliki pengetahuan dan sikap Kadarzi yang baik. Sejumlah 84% keluarga di Desa Pekuncen telah menerapkan Kadarzi.

---

Kadarzi Program which has been developed by the government to a local level is one of solution that is designed to alleviate nutrition problems in Indonesia. This study aims to identify the description of knowledge, attitudes and application Kadarzi in the Pekuncen village. The research design was a quantitative descriptive, cross sectional reapproachment and using mother as sample in every region (RW) at Pekuncen village, District Sempor by 106 respondents who were selected by the Non-Random Sampling technique with quota sampling approach. The results showed that most of the mothers in the Pekuncen village have a good knowledge and attitudes toward Kadarzi program. A total of 84% of the families in the Pekuncen village have applied Kadarzi."

"Latar Belakang: Air susu ibu merupakan nutrisi ideal untuk bayi yang direkomendasikan untuk diberikan secara eksklusif hingga usia 4-6 bulan. Air susu ibu mengandung zat bioaktif yang dapat mempercepat proses maturasi dan menjaga integritas mukosa usus. Pemeriksaan yang bersifat mudah, cepat, non-invasif dan terpercaya untuk menilai integritas mukosa usus yaitu alfa-1 antitripsin (AAT), calprotectin, dan IgA sekretorik (sIgA) feses. Tujuan: Mengetahui perbedaan integritas mukosa usus dengan mengukur kadar AAT, calprotectin dan sIgA feses pada subjek bayi ASI dan susu formula eksklusif (SF) dan mengetahui hubungan antara jenis asupan nutrisi dengan integritas mukosa usus bayi pada usia 4-6 bulan. Metode: Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Oktober 2013. Subjek penelitian adalah bayi sehat berusia 4-6 bulan yang datang ke poliklinik anak RS St Carolus Jakarta dan yang bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Minggu dan Cempaka Putih Jakarta. Kadar AAT, calprotectin, dan sIgA feses diukur menggunakan metode enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Analisis statistik dilakukan untuk mencari hubungan pemberian ASI eksklusif dengan integritas mukosa usus dengan uji Kai kuadrat atau Fisher (analisis bivariat). Hasil: Penelitian dilakukan pada 80 subjek (ASI n=40, SF n=40). Tidak didapatkan perbedaan karakteristik yang bermakna pada kedua kelompok. Kelompok ASI memiliki nilai rerata kadar AAT feses yang lebih tinggi secara bermakna (p=0,02). Kelompok SF memiliki kadar calprotectin yang lebih tinggi namun tidak berbeda bermakna (p=0,443) dibanding dengan bayi ASI. Kelompok ASI memiliki median kadar sIgA yang lebih tinggi secara tidak signifikan (p=0,104) dibandingkan dengan bayi SF. Pada penelitian ini didapatkan hubungan yang bermakna antara pemberian nutrisi dengan peningkatan kadar AAT feses bayi ASI. Tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara jenis asupan nutrisi dengan penurunan kadar calprotectin (p=0,65) dan peningkatan kadar sIgA feses (p=0,26). Simpulan: Bayi ASI eksklusif menunjukkan integritas mukosa usus yang lebih baik dari bayi SF eksklusif. Kadar AAT lebih tinggi secara signifikan pada bayi ASI eksklusif diduga berkaitan dengan AAT yang diperoleh dari ASI.

---

Background: Breastmilk is recognised for its ideal nutritional benefits for babies and has been recommended to be given exclusively for 6 months of life. Breastmilk also known to have bioactive substances that could modulates the gastrointestinal maturation and maintain its mucosal integrity. Markers that are easy, non-invasive and reliable like fecal alpha-1 antitrypsin (AAT), calprotectin, and secretoric imunoglobulin A (sIgA) have been known as marker to asses gut wall integrity.

Objective: To determine the difference of gut wall integrity based on fecal AAT, calprotectin, and sIg A level of exclusive breastmilk (BF) and formula feeding (FF) infant at 4-6 month of age. To determine the correlation between feeding type with gut wall integrity.

Methods: The study was conducted from June to Oktober 2013. Subjects were babies of 4-6 months old who came to pediatric policlinic at St Carolus hospital, and live in Kecamatan Pasar Minggu and Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta. The fecal markers analized with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) methode. Chi square and Fischer test were used to analyze the correlation between feeding type and gut wall integrity (bivariate analysis).

Results: There were 80 babies recruited (BF=40, FF=40). There were no statisticaly difference between the characteristics of two groups. The BF group showed higher fecal AAT level compared to FF group (p=0,02). The FF group showed a higher fecal calprotectin and the BF group had a higher level of fecal sIgA compared to BF group but not statisticaly different (p=0,443, p=0,104). There was significant correlation between fecal AAT level of babies with breastmilk feeding (p=0,02). There were no significant correlation between fecal calprotectin (p=0,65) and sIgA level with the feeding type (p=0,26).

Conclusion: The BF babies had better mucosal integrity compared to FF babies. The fecal AAT level were significantly higher in breastmilk feeding babies and related with AAT from breastmilk."

"Tuberkulosis (TB) paru merupakan salah satu penyakit menular yang banyak terjadi di lingkungan perkotaan. Penderita TB paru tidak hanya mengalami masalah fisik tetapi juga masalah psikososial. Salah satu intervensi keperawatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan teknik berpikir positif pada pasien. Cara ini terbutkti efektif dalam membantu pasien untuk mengembangkan rasa percaya diri, semangat untuk sembuh dan keterbukaan. Asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari perawat untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih berat.

---

Tuberculosis (TB) is one of the pulmonary infectious diseases which are prevalent in the urban environment. Patients with pulmonary tuberculosis are not only have physical problems but also psychosocial problems. One of the nursing interventions that can be done is developing positive thinking techniques on patients. This way effective in helping patients to develop self-confidence and openness of spirit to heal. Nursing care in patients with low self esteem need to get special attention from nurses to prevent more serious problems."

"Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang. Pengguna peralatan mobile menghendaki koneksi yang simultan dimanapun dan kapanpun dan teknologi wireless menjawab tantangan kebutuhan tersebut. Selain memiliki banyak keunggulan, satu kekurangan dari teknologi wireless adalah celah keamanan pada infrastuktur jaringan. Rogue access point merupakan tindakan pencurian informasi User oleh attacker dimana attacker membuat fake access point, yang bisa dimanfaatkan oleh User untuk terkoneksi ke jaringan. Pada penelitian ini telah dibuat suatu aplikasi deteksi dan automated response rogue access point yang berbasis web dan diimplementasikan pada jaringan wireless. Parameter yang digunkan untuk deteksi adalah rata-rata RTT dari setiap User ke gateway jaringan wireless. Dari aplikasi dan sistem testbed yang dibangun dilakukan pengujian akurasi deteksi terhadap perubahan jumlah User, beban jaringan dan jumlah rogue access point. Hasil dari uji coba menunjukkan bahwa jumlah User, beban jaringan dan jumlah rogue access point sangat mempengaruhi performa deteksi dan autoamated response terhadap keberadaan rogue access point dengan mode repeater.

---

Todays the necessary of information technology can?t be separated from human lives. Users of mobile device require a simultaneous connection in everywhere and everytime and wireless technologies meet the challenges that needs. Besides having many advantages, a drawback of wireless technology is a security hole in it?s network infrastructure. Rogue access point is an act of theft of User information by the attacker in which the attacker made a fake access point, that can be exploited by User to connect to the network.

In this research has been made and implemented an application detection and automated response rogue access point based on web and implemented on the wireless network. Average RTT of each User to the wireless gateway is the parameter used for the detection system. From the applications and systems testbed that have been built, researcher tested the accuracy of detection toward the changes of number of Users, network load and number of rogue access points.

The results of this experiments showed that the number of Users, network loads and number of rogue access point greatly affect the performance of detection and autoamated response to the presence of rogue access point with repeater mode."

"Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai eksistensi atas berhak atau tidaknya debitor pailit mengajukan permohonan renvooi procedure dalam rapat pencocokan piutang suatu sengketa kepailitan. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan.Berdasarkan analisa yang dilakukan disimpulkan bahwa debitor pailit tidaklah berhak mengajukan permohonan renvooi procedure, hal ini karena pada saat proses tersebut berlangsung kewenangan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak lagi berada pada debitor melainkan telah berpindah kepada kurator.Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah sepatutnya memperjelas pengaturan terkait renvooi procedure dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

The subject matter that would be discussed in this paper is about the existence of the right or wrong of the bankrupt debtor to indict a renvooi procedure in verification meeting of debts claims of a bankruptcy dispute. The subject matter will be analyzed by using normative juridical research method which menas the research is based in regulation and library research.

Based on the analysis, it is concluded that the bankrupt debtor is not entitled to indict for renvooi procedure, that is because at the time the process takes place, the authority of the management and or the settlement of bankruptcy assets is no longer on the debtor but has moved to the curator.

The research results suggest that the government should improve the regulation related to the renvooi procedure in Law Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan media audio Gelaria dalam menstimulasi kemampuan seni dan fisik motorik anak usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan teknik surveydi 8 propinsi, yaitu: DIY, Sulawesi Barat, NTT, Jawa Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 24 guru dan 80 anak didik. Judul media audio Gelaria yang digunakan dalam pembelajaran yaitu Angsa. Teknik pengumpulan data dengan observasipemanfaatan model, kuesioner tentang pemanfaatan Gelaria untuk pendidik PAUD, dan lembar pengamatan surveyor. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menafsirkan data tentang ketercapaian tujuan pengembangan model. Hasil penelitian menunjukkan: 1) siswa dapat menyanyikan lagu sesuai nada dan irama musik dengan baik (85%); dan 2) siswa dapat melakukan gerakan sesuai lirik lagu dan irama musik dengan baik (85%). Gerakan yang dilakukan beragam, mulai dari menggerakkan kepala sampai menggerakkan kaki. Hasil penelitian juga menunjukkan jenis-jenis gerakan yang siswa mengalami kesulitan dalam melakukannya. Berdasar hasil penelitian saran yang perlu ditindaklanjuti yaitu Gelaria perlu dikembangkan lebih lanjut dengan jenis gerakan yang lebih bervariasi dan simpel serta lagu yang mudah dihafalkan oleh anak usia dini. Gelaria perlu dikembangkan lebih lanjut agar kemampuan fisik motorik anak dapat distimulasi dengan tepat dan membantu guru yang kesulitan dalam menumbuhkembangkan fisik motorik anak."