Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas Notaris Pengganti yang melakukan rangkap jabatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif; dengan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Berdasarkan kasus yang diangkat dalam tesis ini, di dalam tesis ini akan diuraikan pengaturan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti, Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan serta tanggung jawab Notaris yang digantikan terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan. Pengganturan penggangkatan Notaris Pengganti diatur dalam pasal 33 UUJN dan pasal 22-23 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia No 25 Tahun 2014. Notaris Pengganti yang rangkap jabatan tetap mempunyai kewenangan membuat akta. Akta yang dihasilkan oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan adalah akta otentik selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris yang digantikan bertanggung jawab seara moril terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan.

---

This thesis discusses Substitute Notary doing dual position. To answer these problems, this research using normative juridical research method the data collection tool to the study of literature. Based on the cases raised in this thesis, in this thesis will be detailed arrangements regarding the appoinhnent of Substitute Notary the Notary Deed which made by Subtitute Notary who have dual position and responsibilities of notaries who replaced to substitute Notary who have dual position. Arrangements regarding the appointrnent of Substitute Notary is regulated in article 33 and artisle UUJN 22-23 Rule of Law and Human Rights No. 25 of 2014. Notary substitute who have dual position still have the authority to make the deed. Deed which made by Notary who have dual position is an authentic deed in accordance with the legislation. Notary who replaced by Notary substitute dual position has morale responsible of appointment of Substitute Notary.

Abstrak :
Persaingan ketat di era globalisasi menuntut pengusaha untuk fokus langsung pada bisnis intinya. Penyerahaan pelaksanaan kegiatan yang bukan bisnis inti kepada pihak lain disebut dengan alih daya. Praktek alih daya seringkali menimbulkan masalah seperti pada kasus pada PT. X dengan PT. Y dan pekerja Z. Pada kasus ini, PT. Penyedia Jasa Y tidak memberikan tunjangan seperti apa yang telah disanggupinya dalam perjanjian kerjasama dengan PT. X kepada tenaga kerja. Berdasarkan kasus tersebut maka akan diuraikan mengenai pola perjanjian alih daya antara PT. X, dengan PT. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Y ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan hukum perburuhan serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Pada dasarnya pola alih daya berdsasarkan hukum perjanjian adalah pemborongan pekerjaan, sedangkan dalam hukum perburuhan terdapat syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan. Perlindungan tenaga kerja dalam sudut hukum perjanjian dapat menggugat dengan PMH, sedangkan hukum perburuhan perlindungan dengan Penyelesaian Hubungan Industrial. Tight competition in globalization era requires entrepreneur to focus directly on its core business. Implementation of non-core business activities transfer to the other party is called outsourcing. The practice of outsourcing is often problematic as in the case of PT.X with PT.Service Provider Y and Z workers. In this case, PT. Y does not pay allowance such as what has been promised in agreement with PT. X to the workers. Based on these cases, will be discussed about the pattern of outsourcing agreement between PT. X, with PT. Service provider Y based on contract law and labor law, and labor protection. Basically the pattern of outsourcing in contract law is chartering a job; while in labor laws there are requirements of work that can be delivered. Labor protections in contract law can be sued by PMH, while labor law protections to the Settlement of Industrial Relations.