Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Waktu tunggu pelayanan di unit rawat jalan terutama pada poliklinik spesialis yang lebih dari waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan data penghitungan waktu tunggu didapat 6 poliklinik spesialis yang memiliki waktu tunggu pelayanan > 60 menit. Poliklinik tersebut adalah PD1 (107.6 menit), PD5 (168.7 menit), P2 (66 menit), PD2 (68 menit), PJ (60.6 menit), dan THT (62.1 menit) Permasalahan ini disebabkan oleh faktor - faktor seperti keterlambatan waktu dokter dalam memulai praktik, pola kedatangan pasien, jumlah pasien dan jadwal praktik, peralihan sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem pendaftaran, serta lokasi yang kurang strategis antar unit pelayanan rawat jalan. ......The waiting times in outpatient setting specifically for specialist polyclinics takes longer than it recommended by the goverment as stated in Ministry of Health Decision Letter No. 129/Menkes/SK/II/2008 about Minimum Standar of Hospital Services. This research are conducted by using a qualitative and quantitative method. According to the waiting time data countings there are 6 specialist have experiencing an patient waiting times more than 60 minutes. There are PD1 (107.6 minutes), PD5 (168.7 minutes), P2 (66 minutes), PD2 (68 minutes), PJ (60.6 menit) dan THT (62.1 menit). The issues are caused by the doctor lateness habits on starting practice, arrival pattern of patient, amount of pasien and unadequate practice schedule, alteration of hospital information sistem, hospital admission and registration sistem, futhermore the unstrategic location between units.

Abstrak :
Waktu tunggu pelayanan di unit rawat jalan terutama pada poliklinik spesialis yang lebih dari waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan data penghitungan waktu tunggu didapat 6 poliklinik spesialis yang memiliki waktu tunggu pelayanan > 60 menit. Poliklinik tersebut adalah PD1 (107.6 menit), PD5 (168.7 menit), P2 (66 menit), PD2 (68 menit), PJ (60.6 menit), dan THT (62.1 menit) Permasalahan ini disebabkan oleh faktor – faktor seperti keterlambatan waktu dokter dalam memulai praktik, pola kedatangan pasien, jumlah pasien dan jadwal praktik, peralihan sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem pendaftaran, serta lokasi yang kurang strategis antar unit pelayanan rawat jalan. ......The waiting times in outpatient setting specifically for specialist polyclinics takes longer than it recommended by the goverment as stated in Ministry of Health Decision Letter No. 129/Menkes/SK/II/2008 about Minimum Standar of Hospital Services. This research are conducted by using a qualitative and quantitative method. According to the waiting time data countings there are 6 specialist have experiencing an patient waiting times more than 60 minutes. There are PD1 (107.6 minutes), PD5 (168.7 minutes), P2 (66 minutes), PD2 (68 minutes), PJ (60.6 menit) dan THT (62.1 menit). The issues are caused by the doctor lateness habits on starting practice, arrival pattern of patient, amount of pasien and unadequate practice schedule, alteration of hospital information sistem, hospital admission and registration sistem, futhermore the unstrategic location between units.

Abstrak :
Program desa mandiri energi (DME) pada awalnya dilaksanakan sebagai sebuah program pemerintah untuk menghadapi gejolak harga minyak mentah dunia di tahun 2005, dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Berbagai sumber bahan bakar alternatif dikembangkan di berbagai daerah, termasuk salah satunya adalah minyak jarak. Program DME berbasis minyak jarak ini, berawal dari adanya kebutuhan dari PT RNI untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi pabrik-pabrik gula yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, program ini terus berkembang di berbagai daerah. Salah satu daerah yang menjadi DME minyak jarak ini adalah Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa ini kemudian dicanangkan sebagai DME berbasis jarak oleh Presiden SBY, yang sekaligus menjanjikan bantuan kepada para kelompok tani untuk pengembangan tanaman jarak. Dana bantuan yang telah diberikan oleh PERTAMINA juga sudah disalurkan dan dibelikan mesin pengolah minyak jarak di Kecamatan Toro. Namun dalam perkembangannya, DME yang ada tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan dan akhirnya berhenti. Kegagalan inilah yang kemudian dicoba untuk diteliti dalam penelitan ini. Khususnya terkait dengan aspek sosial yang menyebabkan kegagalan DME tersebut. Selanjutnya dengan SSM, penelitian ini mencoba melakukan rekonstruksi model pemberdayaan masyarakat yang cocok untuk pengembangan DME ke depan.

---

Energy independent village program (DME) was initially implemented as a government program to cope with price volatility of crude oil in 2005, and simultaneously reduce dependence on fuel. Various sources of alternative fuels developed in various areas, including the one of which is castor oil. DME program is based on castor oil, originated from the need of RNI to meet the needs of fuel for sugar mills owned. In its development, this program continues to grow in many areas. One area that became DME castor oil is Tanjungharjo Village, District Ngaringan, Grobogan, Central Java. The village was later proclaimed as DME-based distance by the President, who also promised assistance to farmers' groups for the development of Jatropha. A grant has been given by Pertamina also been distributed and bought machinery processing castor oil in the District of Toro. But in its development, the DME that is not working as expected and eventually stopped. Failure is then attempted to be studied in this research. Particularly with respect to social aspects that led to the failure of the DME. Furthermore, the SSM, this study tries to reconstruct a model of community empowerment that is suitable for the future development of DME.