Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlakuan PPN bagi Kontraktor PKP2B Generasi Pertama. Dilatarbelakangi oleh sengketa antara Kontraktor dengan Pemerintah karena Kontraktor menahan sebagian Dana Hasil Produksi Batubara sebagai kompensasi atas tidak digantinya PPN yang dibayar oleh Kontraktor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPN bukan merupakan pajak baru sehingga pemerintah tidak perlu menggantinya. Namun ternyata penyelesaian sengketa dimana kedua pihak sepakat kembali kepada kontrak menyatakan pemerintah harus membayar kembali PPN tersebut kepada kontraktor dan kontraktor diwajibkan membayar Pajak Penjualan sampai habis masa kontrak. Penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah agar menetapkan batubara sebagai Barang Kena Pajak.

---

This thesis is discussed about the treatment of the Value Added Tax for the Contractor of Coal Co-operation Agreement. Based on the lawsuit between the Contractor and the Government which is caused by the Contactor who kept the half of Government Part of Coal Production, as a compensation of the VAT, which has paid by the Contractor but has not been reimbursed by the Government. This research is a qualitative research using a descriptive design. The result of this research is shown that the Government thought that VAT is not a new tax so that they do not need to reimburse it. However, it turned out into a lawsuit solution that both of parties have agreed to go back to the contract which declared that the Government has to repay the VAT to the Contractor, whereas the Contractor has an obligation to pay the Sales Tax until the end of the contract. This research suggests the Government to determine the Coal as a Taxable Goods.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana media dalam hal ini media televisi (RCTI dan SCTV) memaknai realitas konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam proses produksi beritanya. Penelitian tentang pola pemberitaan atau pendekatan jurnalistik yang digunakan media televisi dalam proses produksi berita seputar konflik di Indonesia, mengajukan pendekatan jurnalisme perdamaian dan paradigma konstruksionis yang memandang tidak adanya realitas obyektif termasuk dalam berita. Penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif ini melakukan kajian terhadap kebijakan dan pandangan pengelola berita di RCTI dan SCTV atas realitas konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia hingga masuk ke dalam proses produksi berita. Studi kualitatif terhadap kebijakan dan pandangan pengelola berita di RCTI dan SCTV disertai analisis berita seputar konflik di RCTI dan SCTV, ditemukan bahwa pemahaman berita yang mencerminkan realitas serta prinsip jurnalisme berimbang dan obyektif dianggap sebagai paradigma tepat dalam menyikapi realitas di wilayah konflik. Pandangan konstruksionis yang banyak diadopsi oleh pendekatan jurnalisme perdamaian (intervensi dan subyektif terhadap realitas di wilayah konflik demi penyelesaian konflik melalui pemberitaan media) dipandang sebagai bentuk jurnalisme sepihak dan tidak obyektif. Pada kenyataannya, bagian pemberitaan RCTI dan SCTV pada proses produksi berita seputar konflik tanpa disadari melakukan konstruksi atas realitas seperti memilih angle, nara sumber, penokohan dan penekanan isu tertentu. Akibat digunakannya pendekatan jurnalisme obyektif (objektifitas semu)- tidak melakukan intervensi subyektif pada proses produksi berita seputar konflik, maka media seringkali dituding mengeksploitasi konflik demi kepentingan bisnis. Dan lebih jauh lagi media dinilai tidak berperan dalam penyelesaian suatu konflik. Diperlukan kebijakan manajemen RCTI dan SCTV untuk menempatkan program berita sebagai fungsi sosial televisi terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan intervensi subyektif terhadap suatu berita konflik dengan motif penyelesian masalah. Program berita televisi sebagai social cost diharapkan dapat menciptakan model pemberitaan yang tidak berorientasi pada selera pasar atau rating, melainkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian tudingan bahwa televisi hanya mengutamakan kepentingan komersial dapat diimbangi dengan fungsi pemberitaan yang konstruktif.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang terjadi telah merubah struktur industri perbukuan di Indonesia. Dari 605 penerbit hanya 14% yang mampu beroperasi. Kondisi demikian disebabkan karena beban krisis yang berat. Industri buku menghadapi kenaikan harga bahan baku, pergeseran prioritas kebutuhan, penetrasi penerbit LN, dan pasar yang menyempit. PT Dunia Pustaka Jaya merupakan salah satu penerbit yang masih mampu bertahan. Meskipun perusahaan ini mengalami penurunan pemasaran, produksi, dan pendapatan, namun dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi yang tepat, tetap mampu bertahan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana PT Dunia Pustaka Jaya menyusun strategi perubahan dengan melakukan restrukturisasi organisasi dalam menghadapi tekanan lingkungan. Masalah ini meliputi analisis kondisi eksternal dan internal, proses restrukturisasi organisasi, dan dampak perubahan terhadap dimensi strategis, budaya organisasi dan kepemimpinan. Guna menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipergunakan adalah melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu direktur dan 3 kepala bagian. Selain itu juga dilengkapi dengan pengamatan dan studi literatur. Hasil yang diperoleh adalah restrukturisasi organisasi dilakukan melalui downsizing dan delayering. Downsizing dilakukan dengan mengurangi pegawai dan mempertahankan pegawai yang berpengalaman. Sementara delayering dipergunakan dengan mengurangi bagian yang kurang diperlukan seperti bagian operator dan produksi yang digabung menjadi bagian redaksi. Bagian redaksi berfungsi sebagai inti operasi dan pusat kegiatan penerbitan di PT Dunia Pustaka Jaya. Selain itu, dimensi strategis organisasi ada yang dirubah dan ada yang dipertahankan. Strategi merupakan dimensi pokok untuk dirubah dengan memperkuat pemasaran pada segmen ceruk dan produksi yang selektif. Kepemimpinan dan budaya organisasi belum dapat dikatakan berubah, sebab iklim kekeluargaan tetap dipertahankan sebagai pendukung suasana kerja yang nyaman. Berdasarkan analisis direkomendasikan untuk; (1) memperkuat proses alignment dengan memanfaatkan suasana yang akrab, (2) peningkatan kemampuan tim redaksi dalam memproduksi naskah, (3) menggalakkan pemasaran langsung dan promosi melalui resensi agar mencapai ceruk pasar.

Abstrak :
Latar Belakang: Walaupun pesawat terbang telah dilengkapi dengan perangkat oksigen dan kabin bertekanan, kemungkinan hipoksia masih ada apabila terjadi kegagalan dari kedua sistem tersebut. Pengetahuan mengenai rentang waktu terjadinya hipoksia awal dan faktor-faktor kardiorespirasi yang berkorelasi dengan rentang waktu hipoksia awal perlu diketahui dan diteliti. Metodologi: Studi eksperimental dilakukan pada 130 calon siswa Sekolah Penerbang TNI AU berusia 21-26 tahun; pada keadaan permukaan bumi diukur kadar hemoglobin, saturasi oksigen, fungsi faali kardiorespirasi dan kadar gula darah. Dalam ruang udara bertekanan rendah subyek dipajankan pada kondisi hipobarik dengan ketinggian setara 18.000 kaki. Diukur rentang waktu mulai saat pemajanan sampai terjadi saturasi oksigen 85 % dengan alat pulse oksimeter. Hasil: Pada penelitian ini ditemukan rerata waktu terjadinya hipoksia awal 199,65 detik ; (95 % CI:192,64 - 206,66 detik). Faktor-faktor yang berkorelasi positif secara bermakna adalah kadar hemoglobin (r = 0,3396 ; p = 0,000) dan kadar gula darah (r = 0,4108 p = 0,000). Sedangkan frekuensi denyut nadi mempunyai korelasi negatif kuat (r = -0,4324 ; p=0,000). Model regresi yang sesuai untuk prediksi rentang waktu hipoksia awal terdiri dari faktor-faktor kadar hemoglobin frekuensi denyut nadi dan kadar gula darah. Kesimpulan: Dengan mengetahui kadar hemoglobin, frekuensi denyut nadi dan kadar gula darah dapat diprediksi rentang waktu terjadinya hipoksia awal.

---

Elapsed Time To Early Hypoxia At Simulated Altitude 18.000 Feet In Hypobaric Chamber Indicated By 85% Oxyhaemoglobin Saturation And Its Influencing Factors Among Indonesian Air Force Flight Cadets.Background. Although aeroplanes are equipped with oxygen equipment and cabin pressurization, possibilities of hypoxia incidence still exists if there are system's failure. Information on elapsed time to early hypoxia should be available, and its correlation with cardiorespiratory factors should be investigated. Methods. An experimental study on 130 Indonesian Air Force Flight Cadets age 21-26 years was conducted. Haemoglobin, oxyhaemoglobin saturation, cardiorespiratory function and blood sugar at ground level was measured In hypobaric chamber subjects were exposed to simulated altitude 18.000 feet environment. Elapsed time between the beginning of hypobaric exposure to early sign of hypoxia indicated by 85% oxyhaemoglobin satin-lion was measured. Result. Average elapsed time to early hypoxia was 199, 65 seconds; (95 % CI:192,64 - 206,66 seconds). Significant positive correlation was found to haemoglobin (r = 0,3396 ; p = 0,000) and blood sugar levels (r = 0,4108 ; p = 0,000). Pulse rate showed negative correlation with elapsed time to early hypoxia (r = -0,4324 ; p = 0,000). The suitable regression model for estimating elapsed time to early hypoxia include haemoglobin,pulse rate, and blood sugar levels. Conclusion. Predicted elapsed time to early hypoxia could be estimated by using haemoglobin, pulse rate, and blood sugar levels.

Abstrak :
Salah satu hal penting yang dapat menghambat proses penyembuhan dan pemulihan penderita di rumah sakit adalah terjadinya infeksi nosokomial. Hal ini perlu ditanggulangi dalam bentuk langkah-langkah sistematis yang disusun dalam suatu program-program yang jelas. Program-program tersebut dapat terlaksana jika rumah sakit mempunyai suatu struktur organisasi penanggulangan infeksi nosokomial yang baik. Rumah Sakit Ranker "Dharmais", sebagai pusat rujukan tertinggi bagi penyakit kanker di Indonesia serta merawat penderita kanker yang rentan terhadap infeksi nosokomial akibat pengobatannya, memerlukan suatu organisasi pengendalian infeksi nosokomial yang baik agar dapat menjaga mutu pelayanan rumah sakit serta menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya. Dalam pengamatan penulis selama menjalani residensi di Rumah Sakit Kanker "Dharmais", penanggulangan infeksi nosokomial belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah agar didapat suatu model organisasi (yang dikembangkan) dalam penanggulangan infeksi nosokomial agar dapat mengantisipasi pengembangan rumah sakit serta pengobatan penyakit kanker dimasa datang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan penanggulangan infeksi nosokomial belum terkoordinir dengan baik, disebabkan struktur organisasi penanggulangan infeksi nosokomial yang tidak berjalan dan membutuhkan pengembangan. Untuk itu diusulkan beberapa model organisasi pengembangan infeksi nosokomial yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja penanggulangan infeksi nosokomial sehingga lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

---

One of the important thing that hampered treatment and recovery process in the hospital is nosocomial infection. It must be defended by systematic approach and clear programs. All the programs can be done, if the hospital have a good nosocomial infection control organizations. "Dharmais" Cancer Hospital is the top referral hospital in Indonesia for cancer patients and nursing. Cancer patients are vulnerable to nosocomial infection because of the treatment; so that good nosocomial infection control is needed to keep the hospital quality assurance and as an example for other hospital. After carrying out observation during the time the writer was conducting "residensi", the nosocomial infection control program was not properly done. The objective of this research is to develop model's of nosocomial infection control organization to anticipate future development of the. hospital and development of cancer treatment. Method of research used was descriptive-qualitative. The research showed that the nosocomial infection control program was not doing well because of lack organization, so that the organization need to be developed. For that reasons, some models of nosocomial infection control organizations were proposed. The writer hope, the developed of nosocomial infection Control Organization will increase performance, so that the hospital becomes more effective and efficient in reaching out its goals and targets.

Abstrak :
Latar Belakang Kebisingan dalam suatu industri merupakan masalah dalam lingkungan kerja yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran ( auditory ) dan di luar pendengaran ( non auditory ). Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa kebisingan bisa meningkatkan risiko hipertensi. Metode Disain studi komparatif cross sectional dengan membandingkan dua kelompok yaitu kelompok pajanan bising (> 85 dB ) dan non bising ( < 85 dB ) di plant 3-4 Fri", Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2004. Hasil Dengan jumlah sampel masing-masing 100, didapatkan sebanyak 13% menderita hipertensi pada pekerja non bising, sedang pada pekerja yang terpajan bising 30% (lebih dua kali lipat daripada yang non bising). Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah kebisingan (OR 2,2 Cl 1,4 - 5,9), indek masa tubuh (OR 2 CI 1,2 - 9,1) dan faktor pemakaian APD (OR 3,6 CI 1,4 - 9,5). Faktor usia, masa kerja, kebisaan hidup ( merokok, minum alkohol dan olahraga ) tidak terbukti berhubungan dengan tekanan darah. Kesimpulan Kebisingan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Pengetahuan tidak berhubungan dengan perilaku pemakaian APD. Pekerja yang tidak memakai APD mempunyai risiko 3,6 kali terkena hipertensi daripada yang memakai APD_Pemakaian APD dianjurkan mulai pada intensitas suara 65 dB dan pemeriksaan tekanan darah para. pekerja yang terpajan bising dilakukan 6 bulan sekali.

---

Background The noise in industrial are the problem of work-environment that cause the hearing loss (auditory) and non auditory problem. Many research showed that the noise increased risk of hypertension. Method The research design was a compararative cross sectional study of group with high exposure of noise ( > 85 dB ) and group with low exposure of noise ( < 85 dB) in 34t plant of PT"I". Result The number of sample are 100, prevalence of hypertension was 13 % on worker at low exposure of noise, but prevalence of hyppertension was 30% on worker at high exposure (twice more than low exposure of noise). Statistical test showed a significant relationship between hypertension and high exposure of noise (OR 2,2 CI 1,4 - 5,9), body mass index (OR 2,0 CI 1,2 - 9,1), used ear protection (OR 3,6 CI 1,4 - 9,5). There was not a significant relationship between hipertension and age, work period, habit (alkoholism, smoking and sport). Conclusion High exposure of noise in environment is a risk factor of hipertension. Knowledge and using ear protection has no relationship in this study. Worker not using ear protection will have a 3.6 risk to hypertension. Recommendation to use ear protection at sound pressure level 65 dB and blood pressure examination each 6 month is needed for worker who are high exposure of noise.

Abstrak :
Stasiun televisi di Indonesia, sampai saat ini sudah ada 6 (enam) stasiun, yaitu TVRI, TPI, RCTI, SCTV, AN TV dan Indosiar yang baru setahun mengudara (on air). Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Positifnya pemirsa alam diberi suguhan hiburan dan informasi edukasi semakin bervariasi. Stasiun televisi tayangannya harus makin bermutu, agar tidak ditinggalkan pemirsanya. Sisi negatifnya adalah membanjirnya sinetron dan/film televisi asing yang mengurangi peluang pasar sinetron dan/film produk lokal yang dianggap lebih mahal. Sementara budaya bangsa dipertaruhkan, karena tidak sedikit yang alur cerita dan perilaku kehidupan dari asal negara pengekspor kurang cocok dengan budaya Indonesia. Misalnya adegan kekerasan yang berlebihan (sadis), pemujaan terhadap kebendaan (tamak), pornografi dan yang bermuatan politik tertentu. Pembahasannya penulisan ini berkaitan dengan Pustekkom Dikbud yang diantara salah satu fungsinya memproduksi sinetron dan/filem televisi, stasiun televisi sebagai konsumennya, dan Production House sebagai pesaing sekaligus pembandingnya. Adapun pokok temuannya ialah, temuan pertama; melalui analisis SWOT diketahui peluang pasar sinetron dan/film televisi dapat dihitung kondisinya sangat terbuka lebar. Pustekkom Dikbud salah satu satuan kerjanya sangat potensial untuk dijadikan unit kerja usaha swakelola yang dapat menciptakan benefit ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pokok temuan kedua; kecenderungan bisnis sinema elektronik bergerak semakin menggairahkan sejalan dengan kebutuhan pasar yang semakin tinggi. Peluang bisnis seperti saat ini siklusnya sangat jarang atau bisa mencapai 25 tahun sekali. Pokok temuan ketiga; Pustekkom Dikbud perlu mengundang consultant atau membentuk "task force" untuk merumuskan ulang tujuan jangka panjangnya; Dengan semakin terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah, kebutuhan akan peralatan teknik VTR agar selalu mutakhir tidak bisa terus menerus mengharapkan subsidi pemerintah. Beberapa pengalaman pada titik tertentu pemerintah tidak sanggup mensubsidi secara berkesinambungan. Pokok temuan keempat; sumber daya manusia yang dirniliki Pustekkom pada sisi akademiknya potensial untuk dikembangkan agar lebih profesional. Sementara kondisi sumber daya peralatan teknik yang dimiliki kondisinya sangat mendukung yaitu kuantitatif jumlahnya cukup dan kualitatif variasinya lengkap dan mutakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif meskipun ada beberapa angka-angka sekedar membantu agar mudah dipahami. Tetapi pendekatan yang dominan adalah kualitatif. Dilihat dari segi tujuannya penelitian ini bersifat penelitian kebijakan (policy research) atau penelitian terapan. Sedang sampel penelitiannya menggunakan teknik sampling secara purposive disertai beberapa rasionainya. Sementara teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara mendalam, serta dilengkapi angket atau daftar isian. Untuk analisis datanya dilakukan deskriptif kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi.

Abstrak :
Metode penentuan tarif telepon untuk jaringan sambungan tetap kabel lokal dan sambungan tetap kabel jarak jauh di Indonesia masih menggunakan aturan tradisional. Metode penentuan tarif ini mengakibatkan terjadinya subsidi silang antara dua layanan tersebut. Kerugian lain metode pentarifan ini adalah membuat investor enggan untuk menanam modal, khususnya untuk pengembangan jaringan sambungan tetap kabel lokal. Saat ini, pemerintah dengan kondisi dana yang terbatas membutuhkan dukungan investor luar untuk ikut dalam pembangunan jaringan sambungan tetap kabel lokal. Karena pertumbuhan jaringan sambungan tetap kabel di Indonesia akan cenderung melambat tanpa tambahan dukungan dana. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penataan ulang kebijakan dan regulasi. Dengan melakukan pergeseran penentuan tarif sambungan tetap kabel dari nuansa monopoli ke pendekatan tarif berbasis biaya. Pemerintah berharap kebijakan baru ini dapat memacu investor untuk mulai ikut menanam modal dalam mempercepat laju penetrasi jaringan telepon sambungan tetap kabel di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pentarifan berbasis biaya. Ada dua ragam metode yang akan digunakan untuk perhitungan, yaitu metode Biaya Peningkatan Jangka Panjang (LRIC) yang disebut juga Bawah ke Atas dan metode Biaya Alokasi Penuh (FAC) yang disebut juga Atas ke Bawah. Dua ragam metode ini akan digunakan untuk menghitung tarif layanan sambungan tetap kabel lokal dan sambungan tetap kabel jarak jauh. Hasil perhitungan dengan menggunakan dua metode ini akan memberikan tarif baru untuk layanan sambungan tetap kabel lokal dan sambungan tetap kabel jarak jauh. Pembahasan selanjutnya adalah membandingkan selisih perbedaan antara tarif yang menggunakan aturan tradisional dengan tarif baru yang menggunakan metode berbasis biaya. Pembahasan terakhir adalah mengkaji lebih dalam kelemahan maupun keunggulan dua ragam metode pendekatan berbasis biaya tersebut, khususnya bila diterapkan pada kondisi jaringan eksisting.

---

Telephone pricing method for both domestic local fixed wire line and long distance fixed wire line in Indonesia is still using the traditional rule. This kind of pricing method will cause a cross subsidy between those two services. Another disadvantage of this pricing method is that investors will not be interested in making any investment, especially in the development of local fixed wire line network. Presently, as the government, has limited funds, it needs support from foreign investors to build up the local fixed wire line network infrastructure since the growth of fixed wire line network in Indonesia tend to slow down without any additional financial support. Therefore, the government is rearranging the policy and the regulations, by shifting from monopolistic fixed wire line pricing to cost-based pricing. The government hoped that this new policy would be able to stimulate investors to start their investments in order to accelerate the penetration rate of fixed wire line telephone network in Indonesia. This research is discussing the cost-based pricing. There are two kinds of methods of calculations; they are the Long Run Incremental Cost (LRIC), usually called Bottom Up and the Fully Allocated Cost (FAC), usually called Top Down. These two methods will be used to calculate the tariffs for local and long distance fixed wire lines. The calculations using these two methods will provide new rates, both for local and long distance fixed wire lines. The following discussion is to compare the difference in tariffs between the one using the traditional rule and the new one using cost-based method. The final discussion is a deeper analysis on both the strengths and the weaknesses of those two kinds of cost based methods, especially if applied to the existing network conditions.

Abstrak :
Perlindungan indikasi geografis diatur dalam Persetujuan TRIPs Pasal 22, 23, dan 24 yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi geografis guna memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk indikasi geografis dari praktek atau tindakan persaingan curang. Semenjak Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs tersebut maka hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia belum berlaku efektif karena adanya pemahaman yang keliru mengenai indikasi Geografis dan Indikasi Asal dalam Undang-undang Merek di Indonesia dengan Persetujuan TRIPs dan WIPO, sehingga mengakibatkan sistem yang digunakan dalam mengatur indikasi geografis sama dengan sistem merek baik dari segi pemahaman maupun pendaftaran serta pengumuman.

Kekeliruan pemahaman ini pula yang mengakibatkan sulitnya membuat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Bahwa kebutuhan akan perlindungan indikasi geografis di Indonesia sangat mendesak mengingat Indonesia mempunyai potensi penghasil produk-produk indikasi geografis seperti kopi Toraja, Marquisan Medan dan Iainnya. Dan karena belum efektifnya pengaturan tentang Indikasi Geografis di Indonesia, maka permasalahan-permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan indikasi geografis tidak dapat ditangani secara baik yaitu seperti kopi toraja didaftarkan sebagai merek di Amerika oleh Key Coffee dengan menggunakan logo rumah toraja. Kasus ini tidak dapat diselesaikan karena pengaturan indikasi geografis belum berlaku efektif.

Abstrak :
Melalui penelitian empiris sebelumnya, beberapa peneliti menemukan, bahwa konstruk dari service quality mengacu kepada ketiga struktur model yang menjabarkan dimensi dari service quality yaitu: interaction quality, physical environment quality, dan outcome quality. Masing-masing dimensi memiliki tiga subdimensi atau indikator yang menjelaskan dasar dari persepsi service quality seperti pada interaction quality yang menjelaskan mengenai perilaku, sikap dan keahlian karyawan dari service provider dalam melayani pelanggan. Physical environment quality yang menjelaskan mengenai ambient condition, disain dan faktor sosial dari service provider dalam melayani pelanggan. Terakhir outcome quality yang menjelaskan mengenai waktu tunggu, hal-hal yang nyata dan valensi dari service provider dalam melayani pelanggan. Penulis juga menyarankan bahwa tiap-tiap dari subdimensi ini harus dapat meningkatkan persepsi service quality, kualitas yang diterima oleh pelanggan haruslah dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan dan dapat dirasakan notch pelanggan. Penulis juga menguji dan mendukung konseptualisasi ini melalui service industri perbankan. Service loyalty berpengaruh terhadap pengulangan pembelian oleh pelanggan, sehingga service loyalty harus mendapat perhatian lebih. Studi ini dimulai dengan pembenahan dari service quality dan mencoba untuk menggolongkan antara service qualify dan customer satisfaction yang menghubungkan antara service quality dengan service loyally melalui customer satisfaction. Pengukuran ini telah diidentifikasikan dengan tepat dan penelitian dilakukan dengan memilih responden dari 110 customer retail bank melalui metode penelitian kaiisal, hasilnya mengindikasikan bahwa kepuasan pelanggan memegang peranan penting dalam hal service quality dan service loyalty.