Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh pemerintah sepatutnya perlu dilihat mengenai efektifitas keberlakuannya di masyarakat. Sistem perlindungan hak desain industri di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada dasarnya terdapat beberapa indikator yang dapat menentukan apakan suatu peraturan perundang-undangan efektif atau tidak berlaku di masyarakat. Keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis menjadi indikator yang cukup penting untuk mempertimbangkan apakah suatu ketentuan hukum berlaku secara efektif di masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat dan memperoleh jawaban mengenai bagaimana efektifitas sistem perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan melaksanakan titik penelitian pada industri-industri kecil yang tersebar pada wilayah industri pembuatan sepatu di Desa Sukarata, Cibaduyut, Jawa Barat. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, sistem perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri belum berlaku efektif secara menyeluruh. Beberapa faktor yang menentukan tidak efektifnya suatu peraturan perundangan-udnangan berlaku di masyarakat antara lain kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap perlindungan desain industri, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi desain industri, desain sepatu diperoleh dengan meniru sepatu merek terkenal, tidak adanya tindakan hukum terhadap peniruan desain sepatu, desain sepatu cepat berganti (tidak sebanding dengan jangka waktu hak desain industri yang cukup panjang), spesifikasi desain sepatu yang tidak jelas, kebudayaan masyarakat yang komunal dan kekeluargaan, prosedur pendaftaran hak desain yang berbelit-belit, biaya pendaftaran hak desain industri yang cukup mahal, dan belum adanya pengusaha industri kecil yang mendaftarkan hak desain industrinya."

"Tesis ini menganalisis Putusan Hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama, yaitu Putusan Mahkmah Agung RI Nomor 218K/Ag/2016. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya fenomena kewarisan berbeda agama di masyarakat dan munculnya lembaga wasiat wajibah sebagai sarana yang menjawab permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat adalah : (1) pembagian waris pada putusan tersebut, khususnya mengenai putusan Hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama; (2) akibat dengan dikeluarkannya putusan tersebut terhadap harta peninggalan Pewaris; serta (3) peranan Notaris selaku PPAT dalam kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris pada putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan Islam yang berlaku, yakni Al-Quran, Al-Hadis dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk putusan Hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama. Dengan dikeluarkannya Putusan MA tersebut, maka harta peninggalan Pewaris harus dibagi sesuai isi Putusan tersebut dan sekaligus memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan Surat Hak Milik yang telah diterbitkan dengan alasan yang melawan hukum.

---

This thesis analyzes the Judges Decision that gives a wasiat wajibah to descendants Indonesia Number 218K/AG/2016). The background of this research is many phenomena of different religious inheritance in society and the emergence of wasiat wajibah as a means to answer these problems. The issues raised are to analyze: (1) the distribution of inheritance in the Supreme Court Decision mentioned, especially regarding the Judges decision that gives wasiat wajibah to descendants of heirs of different religions; (2) due to the issuance of Supreme Court Decision mentioned; and (3) the role of the Notary Public as a PPAT in the case. The research method used is normative juridical, with descriptive analytical research type. Data analysis method used is qualitative. Based on the research, it can be concluded that the distribution of inheritance in the Supreme Court Decision mentioned, is in accordance with the applicable Islamic inheritance law, namely the Al-Quran, Al-Hadith and Compilation of Islamic Law, including the decision of the Judge giving wasiat wajibah to descendants of heirs of different religions. With the issuance of the Supreme Court Decree, the inheritance must be divided according to the contents of the Decision and at the same time instruct the National Land Agency to cancel the Ownership Certificate that has been issued with grounds against the law."