Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan tesis ini dikembangkan guna menunjukkan dinamika dalam kebijakan luar negeri Australia dalam konteks migrasi di sekitar tahun 2000-an, oleh karena latar belakang sejarah kebijakan imigrasi Australia yang panjang sejak awal pembentukannya sebagai negara federal. Dianggap sebagai "jimat keberuntungan" bagi John Howard dalam Pemilu Federal 2001, Solusi Pasifik diperkenalkan pada akhir September 2001 sebagai kebijakan imigrasi baru yang dirancang oleh Pemerintah Australia di bawah instruksi Howard sebagai Perdana Menteri Australia dari Partai Liberal, dan dipertanyakan keabsahannya. Kebijakan ini merupakan ekstraksi dari RUU Perlindungan Perbatasan dan Amandemen UU Migrasi Australia untuk menjadi jalan keluar bagi permasalahan migrasi dan populasi Australia setelah Insiden Tampa, yang membuat hubungan diplomatik antara Australia dengan Indonesia dan Norwegia merenggang. Persoalan ini kemudian membuka permasalahan lain, seperti kewajiban penerimaan Australia dan isu kemanusiaan terkait pembukaan pusat detensi luar benua di Republik Nauru dan Pulau Manus, Papua Nugini. Beberapa penelitian terdahulu menempatkan kebijakan ini sebagai bentuk kemunduran dari program Multikultural Australia, penyimpangan dari Konvensi Pengungsi 1951 yang digagas PBB, serta pemborosan yang dilakukan pemerintah saat itu. Meski demikian, kebijakan ini mendapatkan momen kelahiran kembalinya pada masa Julia Gillard dan Tony Abbott memerintah sebagai Perdana Menteri pada masing- masing masanya. Melalui metode historiografi, pendekatan sejarah diplomasi, dan teori strukturasi Anthony Giddens, Solusi Pasifik diteliti guna menemukan penjelasan obyektif dari sudut pandang yang berbeda, untuk pada akhirnya memunculkan persepsi baru terkait persoalan keimigrasian di Australia tersebut, yaitu bagaimana perubahan kebijakan imigrasi Australia disebabkan oleh faktor- faktor lain di luar rasisme.

---

This thesis is meant to redefine the dynamics of Australia's foreign policy in terms of migration circa 2000, for Australia had a long historical background of its migration policy. Dubbed as the "lucky charm" for the Howard Government in 2001 Federal Election, Pacific Solution was introduced in late September 2001 as the new immigration policy made by Australian government under the instruction of Prime Minister John Howard from the Liberal Party of Australia and was questioned for its veracity. This policy is an extraction from the Border Protection Bill and Migration Amendment Act to sort the population and migration issues out after the incident of M.V. Tampa, known as Tampa Affair, which put Australia's diplomatic ties with both Norway and Indonesia on strain. These issues then unfold several other problems, such as Australia's sole responsibility toward the migrants in the region, and humanitarian issues in the offshore detention centers, abroad in the Republic of Nauru and Manus Island of Papua New Guinea. Some past research find it as a setback from the Multicultural Australia program, at cross-purposes with the 1951 UN's Refugees Convention, as well as being an expensive and controversial act of the "Government of the Day". However, the policy had its moment of rebirth during Julia Gillard's time of service as the PM, and even during Tony Abbott's administration. Through the lens of historian, with the method of historiography and Anthony Giddens' theory of structuration, Pacific Solution is discussed in the mean of extracting objective explanation from another point of view to eventually mark the new perception toward the issue, which then conclude that the cause of the shift in Australia's immigration policy was multifactor, rather than mere racism.

Abstrak :
Pulau Pasir, atau dikenal Australia dengan nama Ashmore Reef, telah lama menjadi tujuan utama nelayan-nelayan tradisional dari Indonesia Timur, yang salah satunya berasal dari Dusun Papela, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, sejak abad ke-18. Berubahnya batas-batas wilayah yang disepakati oleh kedua negara turut mempengaruhi aktivitas nelayan tradisional di perairan timur Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad tersebut. Di beberapa tahun belakangan ini, muncul sejumlah kasus penangkapan nelayan tradisional Pulau Rote yang dianggap sebagai pelintas batas karena melaut hingga ke perairan utara Australia. Peristiwa lintas batas ini lantas memancing reaksi dari kedua negara yang saling mempertanyakan implikasi kesepakatan yang telah mereka capai melalui Nota Kesepakatan di tahun 1974. Melalui pengkajian terhadap aspek geografis dan historis, serta hukum laut internasional, penelitian ini menunjukkan bagaimana sikap kedua negara dalam menghadapi ketidaksepahaman terkait kasus-kasus pelintas batas ke Ashmore Reef/Pulau Pasir. ...... Pulau Pasir, an island used to be known by the Australians by the name of Ashmore Reef, has been regularly visited mainly by Indonesian traditional fishermen, especially from the village of Papela, Rote Island, Nusa Tenggara Timur, since the 18th century. The changing sea borders between Indonesia and Australia, which has already been agreed by both of the countries, are certainly affecting the traditional fishermen?s activities in the south-eastern side of Indonesia that has took place for centuries. In these past few years, apprehension of the traditional fishermen came out to the surface. They?ve been subjected as cross-borders due to their sails to the Australian waters. The apprehension of the cross-borders provoke reactions from both countries, questioning the implications of the agreement they?ve signed, the 1974?s Memorandum of Understanding. Through assessing the geographical and historical aspects, as well as understanding the international law of the sea, this thesis presents a complete elaboration concerning on how both countries overcome the issues, the disagreements, and the rising cases of the cross-borders sailing to Ashmore Reef/Pulau Pasir.