Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan lembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannya melakukan pemeriksaan berkala secara langsung pada para Notaris yang berada di daerahnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi MPD Pandeglang and Lebak sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta upaya mengatasi kendalanya sehingga pelaksanaannya bisa beijalan dengan lancar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, literatur serta bahan hukum sekunder didukung dengan wawancara. Hasilnya, disimpulkan bahwa tehnis dan operasional pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak dituangkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Program Kerja MPD se-wilayah Provinsi Banten yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang harus diantisipasi adalah anggaran belanja yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi belum pernah diterima, jarak tempuh pemeriksaan yang beijauhan, penggantian antar waktu anggota MPD unsur akademisi dan Notaris yang belum menjalankan jabatan. Kendala-kendala diatasi dengan menghimpun sumbangan dari para Notaris yang meerlukan jasa MPD, sosialisasi, mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota serta penjadwalan kunjugan pemeriksaan berkala bagi Notaris. Disarankan agar pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatu komisi independent yang beranggotakan unsur-unsur pensiunan Notaris, pensiunan pegawai Kantor Pertanahan atau mereka yang pernah berkecimpung dibidang kenotariatan. ......Notaries are the public officers having the authority for making authentically acts and another authority based on Code of Notary Number 30-2004 and its rule for application. In running their authorities they are supervised by the Board of Supervisory for Notaries where the district board called Majelis Pengawas Daerah (Distric Supervisor Board-MPD) having inspection authority for the Notaries directly in its area. The main problems analyzed are the implimentation on MPD of Pandeglang and Lebak according to regulation and how find the way to accomplish the jobs out of its barrier. The methological research applicated is empirical normative for analyzing the frimary facts consist of Law and Human Rights Minister Regulation of Number M.02.PR.08.10 - 2004 the same minister decision of Number M.39-PW.07.10 - 2004 and the secondary facts conist of related literatuiy supported by some interview. Result of research concluded as rule of technical and the application of MPD Pandeglang Lebak arranged on tehnical rules of Supervisory Board of Banten Province (MPW Banten) Number W29/Not/05/l/2008/MPW as Rules of Arranging for all MPD of MPW Banten area based on the national regulations. The barriers should be antipicated are the cost of MPD operation must be supported by National Budget (APBN) but its never receipt, far distance between one Notaries and another, reposition of member of MPD from the scientist element and absence of some Notaries in their offices. In anticipating the barriers MPD collect the fund form Notaries participation for MPD services, socialization and law enforcement and scheduling for inspecting. Suggested, should be better if member of Supervisory Board for Notaries recruited from the entire of Notaries, the Land Affair officers or who having the experience of notary.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas dengan cara Penetapan Pengadilan Negeri, yang mengangkat contoh kasus pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Pembubaran ini terjadi akibat perbedaan pendapat antara pemegang saham secara terus menerus sehingga membuat PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing tidak dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai bagaimanakah mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara para pemegang saham untuk membubarkan PT menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan apakah Penetapan Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara pemegang saham harus dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil, maka mekanisme selanjutnya adalah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau mengedarkan circular letter kepada para pemegang saham, sebelum akhirnya mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri. Adapun mengenai Penetapan Majelis Hakim dalam pembubaran PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing adalah tidak tepat karena beberapa alasan, yaitu ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memahami ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak memuat alasan dan dasar penetapan yang lengkap, dan kekurangcermatan dari Majelis Hakim dalam menganalisis dalildalil yang diajukan oleh Pemohon.

---

Abstract
The thesis discusses about the dissolution of Limited Liability Company by District Court Order, which related to the dissolution case of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. The dissolution occurs due to the different opinion amongs shareholders which happened continously and made PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing unable to adjust its Article of Association with Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. By using normative juridical research method, this thesis discuss regarding how the mechanism to solve the different opinion amongs shareholders to dissolve the Company according to the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and whether the Court Order of Tangerang District Court has satisfy the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Article of Association of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Based on the analysis which done, the mechanism to solve the different opinion amongs shareholders to dissolve the Company is by discussion first and if its not achieved, then the next mechanism is by holding a General Meeting of Shareholders or by circulating the circular letter to all shareholders, before giving the application of company?s dissolution to the District Court. While regarding the Court Order of Tangerang District Coust in the dissolution of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing is not correct due to the negligence from the Board of Judge in understanding the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, not mention the complete reason of stipulation, and the negligence of the Board of Judge to analyze the reasons which given by the Plaintiff.

Abstrak :
Skripsi ini membahas hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi terberat yang diatur dalam peraturan negara. Hukum positif Indonesia masih mengakui adanya mekanisme pelaksanaan hukuman mati, baik didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di peraturan perundang-undangan yang lain. Dikaitkan dengan permasalahan hukuman mati ini, dikenallah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, dimana permohonan uji materil ini diajukan oleh beberapa terpidana mati kasus narkotika. Permohonan mereka adalah agar hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak dan tidak dapat diterima. Skripsi ini juga akan membandingkan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (salah satu pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi) dengan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Abdul Azis Alias Imam Samudra. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia dan permasalahan yang muncul mengenai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. ......This thesis discusses the death penalty as one of the toughest sanctions set forth in state regulations. Positive law in Indonesia is still recognizes the mechanism of this execution, both in the Penal Code and in the other legislation. This death penalty issue, then, will be related with the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding Judicial Review of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics against Constitution of 1945, in which judicial review petition was filed by several death row cases of narcotics. Their application is for capital punishment in the Narcotics Act revoked and declared no longer valid because it considered contrary to the Constitution of 1945. But in the decision of the Constitutional Court stated that the request is rejected and unacceptable. This thesis will also compare the case of death sentences on Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (one of the applicant's Constitutional Court Decision) in case of death sentences to Abdul Azis alias Imam Samudra. This thesis also discusses the procedure for execution of capital punishment in Indonesia and the problems that arise concerning the implementation of the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 associated with the practice of executions in Indonesia.

Abstrak :
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang sangat penting dan memiliki peran strategis dalam upaya pembentukan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Namun pemanfaatannya oleh ibu balita di wilayah kerja Puskesmas Maek masih jauh dari yang diharapkan, dimana cakupan D/S Puskesmas Maek hanya sebesar 62,6%. Angka ini masih jauh dibawah target Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes RI yaitu sebesar 85%. Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pemanfaatan posyandu oleh ibu balita di wilayah kerja Puskesmas Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Populasinya adalah ibu balita yang mempunyai anak umur 4-59 bulan dengan sampel berjumlah 100 orang. Analisis menggunakan chisquare. Hasil penelitian diperoleh ibu balita yang mempunyai perilaku baik dalam pemanfaatan posyandu adalah sebesar 41%. Dari hasil analisis data diperoleh faktor yang berhubungan secara bermakna dengan perilaku pemanfaatan posyandu oleh ibu balita adalah umur ibu (p=0,001), pekerjaan ibu (p=0,023), umur balita (p=0,000), urutan kelahiran balita (p=0,006) dan kepemilikan KMS (p=0.001). Disarankan agar semua pihak baik dari unsur kesehatan, kader, tokoh masyarakat maupun masyarakat sendiri bahu membahu dalam menggerakkan posyandu. ......Integrated Service Post (Posyandu) is one of growth monitoring facilities and development of toddler is very important and has a strategic role in efforts to establish the next generation of healthy, intelligent, and quality. However, its utilization by mother of toddler in the working area of Community Health Center of Maek is still far from the expected, where the coverage of D/S CHC Of Maek only by 62,6%. This figure is still far below the target of Ditjen Gizi and KIA Kemenkes RI which is 85%. The purpose of this study was to determine the factors associated with utilization behavior of integrated service post (posyandu) by mother who has toddler in the working area of Communitity Health Center of Maek, District of Lima Puluh Kota in 2012. This research is a descriptive study with cross sectional design. Population is the mother who has children aged 4-59 months with totaling sample of 100 people. The analysis using the chi-square. The results of research obtained that mother toddler who have good behavior in utilization of integrated service post is 41%. From the analysis of data obtained factors significantly associated with utilization behavior of integrated service post (posyandu) by mother who has toddler is the mother's age (p=0,001), occupation (p=0.023), age toddlers (p=0,000), toddlers birth order (p=0,006) and ownership of KMS (p=0,001). It is recommended that all sector, both of the elements of health, cadre of health, community leaders and communities themselves to work together in improve performance the integrated service post.

Abstrak :
Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah merupakan salah satu daya tarik publik untuk menyimpan dana dalam produk bank syariah, tetapi di tingkat bagi hasil, bank syariah juga masih mengacu pada bank konvensional. Kama masih mengacu pada suku bunga bank konvensional membuat orang masih berpikir bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan dan tingkat bunga dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan seluruh bank syariah di Indonesia 2011-2013. Pemilihan sampel yang diuji dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 6 bank syariah yang dipilih. Pada penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 19,0. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA), BOPO, Suku Bunga, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel independen, dan Nngkat bagi hasil deposito mudharabah berbagi sebagai variabel dependen Sebagian hasil menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR).