Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beberapa asosiasi dan institut telah mengeluarkan beragam sertifikasi untuk manajer proyek. Jika seseorang memliki sertifikasi manajemen proyek maka terdapat harapan lebih kepadanya untuk memiliki kinerja yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari seberapa besar pengaruh sertifikasi manajemen proyek terhadap kinerja seorang manajer proyek khususnya pada manajemen proyek konstruksi. Di penelitian ini telah diketahui pengaruh sertifikasi terhadap kinerja manajer proyek dan faktor yang paling dipengaruhi serta faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap proyek yang dikelola oleh manajer setelah bersertifikasi.

---

Several associations and institutes have issued a variety of certification. If a person has a project management certification, people will expect his performance on managing project will be much better. This study aimed to explore how much influence the performance of a certified project manager especially in construction project management. This research found the certification effect of project manager's performace and the most influenced factors of project performance managed by project manager.

Abstrak :
Latar Belakang: Infeksi virus dengue (DENV) dapat menyebabkan manifestasi klinis seperti demam berdarah (DD) dan demam berdarah dengue (DBD). Kedua kelompok tersebut dapat dibedakan melalui terjadinya kebocoran plasma sehingga kebocoran plasma dapat menjadi salah satu penanda dari derajat keparahan penyakit infeksi DENV. Kebocoran plasma ini dapat mempengaruhi kadar elektrolit, seperti kalium, dalam darah. Tujuan: Mengetahui hubungan kadar kalium pada pasien infeksi DENV dengan derajat keparahan penyakit. Metode: Peneliti menggunakan desain studi kohort dari data sekunder komunitas di Jakarta pada tahun 2010. Sampel merupakan populasi usia ≥ 14 tahun dengan riwayat demam ≤ 48 jam, didiagnosis demam dengue berdasarkan klasifikasi WHO 1997, dan memiliki hasil uji NS1 postif. Besar sampel adalah 43 orang dengan total 38 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Data kadar kalium yang digunakan yaitu data pada demam hari ke-3 dan ke-4. Hasil pemeriksaan dianalisis menggunakan Uji T Independen. Hasil: Hasil analisis hubungan antara kadar kalium serum hari ke-3 dan hari ke-4 pada kelompok DD dan DBD menunjukkan perbedaan yang tidak bermakna (hari ke-3, p = 0,487) (hari ke-4, p = 0,614). Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara kadar kalium serum dengan derajat keparahan penyakit pada pasien infeksi DENV.
Background: Dengue virus infection (DENV) can cause clinical manifestations such as dengue fever (DF) and dengue hemorrhagic fever (DHF). The two groups can be distinguished by the occurrence of plasma leakage so that plasma leakage can be a marker of the severity of DENV infection. Plasma leakage can affect electrolyte levels, such as potassium, in the blood. Objective: Knowing the association of potassium levels in patients with DENV infection with the disease severity. Methods: Author used a cohort study design from secondary community data in Jakarta in 2010. The sample was a population aged ≥ 14 years with a history of fever ≤ 48 hours, diagnosed with dengue based on WHO 1997 classification, and had positive NS1 test results. The sample size was 43 people with a total of 38 people who met the inclusion criteria. Potassium levels data used are data on the 3rd and 4th day fever. The examination results were analyzed using an Independent T Test. Results: The results of the analysis of the association between serum potassium levels on day 3 and day 4 in the DD and DHF groups showed insignificant difference (day 3, p = 0.487) (day 4, p = 0.614). Conclusion: There is no association between serum potassium levels with the disease severity in patients with DENV infection.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait hubungan langsung maupun tidak langsung antara konsentrasi pasar jasa audit dan kualitas audit yang dimediasi oleh biaya audit dan melihat apakah regulasi terkait rotasi yang diterbitkan yaitu PP No. 20 Tahun 2015 mempengaruhi hubungan tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Penelitian ini menemukan dengan adanya penghapusan kewajiban rotasi KAP pada PP No. 20 Tahun 2015, mempengaruhi hubungan konsentrasi pasar jasa audit dan kualitas audit secara tidak langsung dalam hal ini di mediasi oleh biaya audit. Penelitian juga menemukan hubungan konsentrasi pasar jasa audit berhubungan positif signifikan dengan biaya audit. Biaya audit juga memiliki hubungan positif signifikan dengan kualitas audit. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan regulasi terkait rotasi, dalam hal ini adalah PP Nomor 20 Tahun 2015. ......This study aims to obtain empirical evidence related to the direct and indirect relationship between audit service market concentration and audit quality mediated by audit costs and see whether regulations related to rotations issued are PP No. 20 of 2015 affects the relationship. The sample used in this study is a non-financial industrial company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. This study found that with the abolition of KAPs rotation obligation on PP No. 20 of 2015, affects the relationship of audit market concentration and audit quality indirectly in this case mediated by audit fees. The study also found that the relationship between audit service market concentration was significantly positive with audit fees. Audit costs also have a significant positive relationship with audit quality. This is motivated by the existence of regulatory changes related to rotation, in this case is Indonesian Government Regulation Number 20 Year 2015.

Abstrak :
ABSTRAK
Kewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajiban bagi warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Selain itu, di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat, juga berlaku kewajiban membayar zakat. Pemerintah berusaha menyikapi dua kepentingan dan kewajiban tersebut dengan mengeluarkan aturan yang mengatur masalah zakat dan pajak, yakni dalam Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalam pelaksanaannya di Indonesia, zakat baru sebatas digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain itu ternyata masih terdapat hambatan dan kendala dalam menjalankannya. Umat muslim di Indonesia pun meminta agar pemerintah mengamandemen kebijakan yang mengatur masalah zakat dan pajak, karena dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Abstrak :
Tesis ini membahas hubungan faktor-faktor positioning surat kabar dengan keputusan pembelian, studi pada surat kabar cetak dan online Kompas. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif, responden mahasiswa pascasarjana komunikasi Universitas Indonesia, berjumlah 170 orang. Metode analisa data dilakukan dengan analisa statistik deskriptif dan analisa Structural Equation Modeling (SEM) untuk membuktikan hipotesa dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dimensi yang paling dominan dalam menjelaskan faktor-faktor positioning surat kabar cetak dan online adalah dimensi citra produk, dimensi yang paling dominan dalam membentuk keputusan pembelian pada surat kabar cetak adalah dimensi kepastian membeli, sedangkan dimensi yang paling dominan dalam membentuk keputusan pembelian pada surat kabar online adalah dimensi keinginan membeli, serta terdapat hubungan yang signifikan yang positif antara faktor-faktor positioning dengan keputusan pembelian, baik pada surat kabar cetak maupun online = This thesis disscusses about relationship between positioning factors and purchase intention. This research use quantitative explanatory design, the respondents are communication college student of University Indonesia, total respondents 170. Data analysis method are descriptive statistical analysis and Structural Equation Modeling (SEM) to prove hypothesizing in this research. Results from this research are: product image is dominant dimension that forms positioning factors for both printed and online newspapers, definitely would is dominant dimension that forms purchase intention of printed newspaper, meanwhile likely is dominant dimension that forms purchase intention of online newspaper, and there is relationship which significant positive between positioning factors and purchase intention for both printed and online newspaper

Abstrak :
Kematangan karir merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan masa remaja. Salah satu hal yang menunjang kematangan karir adalah perspektif masa depan (future time perspective/ FTP), yang merupakan kemampuan untuk melihat lebih jauh dan juga antisipasi, membuat perencanaan dan mengorganisir kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Ciri remaja yang matang secara karir antara lain memiliki orientasi masa depan yang jelas, menunda kenikmatan saat ini, memiliki perencanaan, dan mampu menetapkan keputusan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat konseling FTP dalam membantu mengembangkan orientasi dan perspektif masa depan pada remaja. Penelitian ini merupakan penelitian single case subject dengan desain kuasi eksperimental, dengan hanya melibatkan satu partisipan. Partisipan mengikuti tiga fase intervensi sebanyak delapan hari dengan tiap pertemuan terdiri dari 2-3 jam dalam kurun waktu satu bulan (27 Mei 2014 ` 19 Juni 2014). Berdasarkan pengukuran yang dilakukan dengan kuesioner Future Time Perspective Scale (FTPS), dan analisa kualitatif sepanjang pelaksanaan konseling, maka dapat disimpulkan bahwa konseling FTP dapat mengembangkan orientasi masa depan yang lebih jelas. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan partisipan dalam memiliki orientasi masa depan yang lebih positif dan bermakna, mampu mengidentikasi hal-hal yang perlu dilakukan pada masa ini untuk mencapai masa depan, dan juga membuat perencanaan serta alternatif perencanaan untuk masa depannya.

---

Career maturity is one of several important aspects in adolescence`s developmental phase. One of many subjects that contribute to support the career maturity further is the future time perspective (FTP), i.e. ability of envision farther, in company with anticipation, i.e. planning and organizing future possibilities. The characteristic of adolescents with a career maturity among others are have a clear future orientation, pose an ability to delay pleasure at the moment, secure a plan, and able to generate a decision. This study was conducted to view the FTP-oriented counseling`s support in the development of adolescent`s future orientation and perspective. The study was a single case subject per quasiexperimental design, thus comprised only one participant. Participant involved in a three-phase intervention for eight days of 2-3 hours meeting during one month period. Based on the Future Time Perspective Scale (FTPS) questionnaire and qualitative analysis result throughout the counseling, it is concluded that the FTPoriented counseling is able to support the development of a clearer future, which lies in participant`s success of having a more positive and meaningful future orientation, capability to identify necessary to-do-list for his future achievement, and also to the ability to develop future plans as well as its alternatives.

Abstrak :
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan demikian transportasi laut merupakan hal mutlak bagi Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan betapa pentingnya mengembangkan transportasi laut dan prasarana pendukungnya. Upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan yaitu menggunakan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha pelabuhan. Namun, sampai saat ini baru 5 lima pelabuhan yang sudah menerapkan sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja investasi pelabuhan menggunakan pendekatan Game Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja investasi pelabuhan dapat meningkat saat tanah disediakan oleh pemerintah, mengefisiensikan biaya OM, dan kenaikan tarif yang berkala.

---

As an archipelago country, Indonesia much depends on water transportation. Water transportation including marine transportation is a crucial facility for Indonesia. Thus, it is very important for Indonesia to develop marine transportation infrastructures and facilities. The way to accelerate ports infrastructure development is using a Public Private Partnership system. However, there are only five ports that have implemented the system. This study aimed to Increase Port Investment Performances using Game Theory approach. The result indicate, port investment performances can be increased when the land provided by the government, improving operational and maintenance cost efficiency and increase the tariff continuously.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis bagaimana media massa membangun hegemoni diskursus tentang penanganan krisis iklim di negara-negara Selatan selama agenda Conference of Parties (COP) 26 di Skotlandia tahun 2021. Penelitian menggunakan frame analysis dengan tujuan meninjau secara kritis kekuatan media massa sebagai pilar keempat demokrasi dan bias kepentingannya dalam hegemoni Utara. Menggunakan sudut pandang Jürgen Habermas tentang dominasi budaya, penelitian ini berargumen narasi media Utara terhadap isu lingkungan di Selatan memiliki gaya mendikte, menyalahkan, serta membangun ketergantungan. Hasil penelitian menemukan media massa menghegemoni narasi yang bias dengan cara membangun rasionalitas publik, komersialisasi ruang publik, dan menciptakan sudut pandang bahwa publik di negara Selatan belum tercerahkan.  ......The thesis analyzes how Western media and its affiliations construct hegemonic discourses regarding the Global South's response to the climate crisis during the Conference of Parties (COP) 26 agenda in Scotland in 2021. The research utilizes Goffman’s Frame Analysis to critically examine the power of mass media as the fourth pillar of democracy and its narrow interests toward the West. Drawing from Jurgen Habermas' perspective on cultural domination, this study argues that the Global North media's narrative on environmental issues in the Global South adopts a dictating and blaming style while also promoting dependence. The research findings reveal that mass media hegemonizes biased narratives by shaping public rationality, commercialization of public space, and perpetuating the notion that the public in Southern countries is unenlightened.

Abstrak :
Kertas, sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia dalam sektor non-migas, sering menghadapi beberapa permasalahan yang ada di pasar internasional, seperti tuduhan dumping oleh negara tujuan ekspor. Dumping adalah suatu keadaan di mana produk yang diekspor oleh suatu negara ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari produk tersebut. Dumping merupakan tindakan curang yang sering terjadi dalam perdagangan internasional yang dapat menimbulkan injury di negara tujuan ekspor. Negara dalam melindungi produksi dalam negeri dari praktik dumping oleh negara lain dapat mengenakan Bea Masuk Anti-dumping (“BMAD”). Pengenaan BMAD ini yang sering kali menjadi sengketa antara negara, di mana masing-masing negara berupaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya. WTO mempunyai suatu forum untuk menyelesaikan sengketa antar negara, yaitu Dispute Settlement Body (“DSB”). Tercatat, hingga saat ini ada 5 sengketa produk Kertas Indonesia terkait tuduhan dumping di WTO, yaitu sengketa dengan Korea Selatan (DS 312), Afrika Selatan (DS 374), Pakistan (DS 470), Amerika Serikat (DS 491) dan Australia (DS 529). Negara-negara ini bersengketa dengan Indonesia karena adanya tuduhan dumping produk kertas Indonesia yang diduga tidak konsisten dengan Anti-dumping Agreement (“ADA”) . Dari 5 sengketa tersebut, hanya ada 3 sengketa yang berlanjut di Panel WTO, yaitu DS 312, DS 491 dan DS 529. Ketiga Putusan Panel ini, sudah sesuai dengan ketentuan dalam ADA. Untuk melindungi kepentingan nasionalnya, Indonesia dapat melakukan tindakan preventif dan represif ......Paper, as one of Indonesia's leading export commodities in the non-oil and gas sector, often faces several problems in the international market, such as accusations of dumping by export destination countries. Dumping is a condition in which a product is exported by one country to another at a price lower than the selling price in its own country or the normal value of the product. Dumping is a fraudulent act that often occurs in international trade which can cause injury to the export destination country. Countries in protecting domestic production from dumping practices by other countries can impose Anti-dumping Duties (“BMAD”). The imposition of BMAD is often a dispute between countries, in which each country seeks to protect its national interests. The WTO has a forum for resolving disputes between countries, namely the Dispute Settlement Body (“DSB”). Currently, there have been 5 disputes regarding Indonesian Paper products related to dumping accusations at the WTO, namely disputes with South Korea (DS 312), South Africa (DS 374), Pakistan (DS 470), the United States (DS 491) and Australia (DS 529). These countries are in dispute with Indonesia because there are allegations of dumping paper Indonesian products allegedly inconsistent with the Anti-dumping Agreement (“ADA”). Of the 5 disputes, there were only 3 disputes that continued in the WTO Panel, namely DS 312, DS 491 and DS 529. These three Panel decisions were in accordance with the provisions in Agreement (“ADA”). To protect its national interests, Indonesia can take preventive and repressive measures.

Abstrak :
Tesis ini membahas kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif kenotariatan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang memuat pinsip; efektif, efisien, terbuka, transparan, perlakuan adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dibuat dalam akta otentik. Penelitian ini akan memberikan penilaian sejauh mana kekuatan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuat dengan akta dibawah tangan dapat memenuhi prinsip tersebut diatas dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Analisis data dilakukan dengan metoda kualitatif dan hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk perspektif analisis. Dari tinjauan hukum perdata, kontrak yang dibuat dengan akta dibawah tangan mengikat para pihak sepanjang isi dan tanda tangannya di akui oleh para pihak tersebut, namun dari perspektif kenotariatan akta tersebut tidak mempunyai bukti sempurna dan perlindungan hukum yang pasti. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat dengan akta notaris supaya kontrak tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, baik terhadap kekuatan pembuktian isi (materi) kontrak maupun keabsahan identitas para pihak dan keabsahan wewenang pejabat penandatangan kontrak sehingga dapat memberikan perlindungan yang objektif dan otentik terhadap pejabat penandatangan di hadapan pihak ketiga. Disamping itu dengan keterlibatan notaris dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan transparansi, integritas, keadilan dan perlindungan yang objektif bagi semua pihak.

---

This study is focusing on the contract of Government procurement on goods and services from notarial perspective based on the Presidential Decree No. 80, 2003, which regulated the principle of; effective, efficient, transparence, equal treatment for all stakeholders and accountable. In implementing that Decree, the signing of contract is not att and approved by Notary. The study will discuss how is the procurement contract of good and services which is only made as personal written statement (akta dibawah tangan) in order to have force of law for protecting the parties (who signed the contract) which is inline with the principle of Presidential Decree No. 80, 2003. The qualitative method was used in the analysis of data and its result is presenting in perspective analysis. From the Private Law point of view, contract which is signed under personal written statement by the parties will bind the parties as long as the contents and signature are confessed by the parties. However, from the Notary perspective, that contract is not fully authentic evidence and not protected by law. The study recommended that in order the contract of procurement on goods and services has an authentic evidence, the contract must be att and approved by Notary. Under that case, the evidence of contract contents and the originality of identity and authority of the parties will be objectively protected by law. Furthermore, with involvement of the Notary in the contract process of goods and services procurement will improve the transparency, integrity, fairness, and objective protection for the parties.