Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Mitterrand dalam kerjasama pertahanan Peranois dengan Jerman Barat Periode 1981-1987. Masalah ini menarik dibahas karena sebelum pemerintahan Mitterrand usaha kedua negara untuk untuk membina kerjasama pertahanan antara tersebut selalu menemui kegagalan. 1981-1987, kerjasama antara. Perancis dan Jerman Barat telah memperlihatkan hasil-hasil yang nyata. Ada beberapa masalah yang akan diuraikan untuk mengetahui kepentingan Perancis dibalik kerjasama ini. Pertama, berkaitan dengan masalah keamanan yang tentunya dipengaruhi oleh situasi perimbangan kekuatan di kawasan Eropa Barat. Selama tahun Ancaman Uni Soviet dirasakan semakin meningkat jika ditinjau dari perbandingan kekuatan dan kapabilitas militer antara NATO dan Pakta Warsawa. Perancis yang menganut kebijakan pertahanan independen, sejak menarik diri dari struktur militer terpadu NATO (1966), menyadari bahwa keamanan Perancis tidak terlepas dari keamanan Eropa yang dilindungi oleh NATO. Keraguan Perancis terhadap kredibilitas jaminan perlindungan AS, ditambah oleh gejala-gejala pasifisme dan netralisme yang melanda Jerman Barat, adalah faktor yang mendorong Perancis untuk membina kerjasama pertahanan dengan Jerman Barat. Kedua, kondisi dalam negeri Perancis yang ditandai oleh kegagalan kebijakan perekonomian sosialis menyebabkan Mitterrand melakukan konpensasi dalam kebijakan luar negerinya. Ketiga, Perancis ingin memainkan peranan di bidang pertahanan di Eropa bersama Jerman Barat dan diikuti oleh negara-negara Eropa Barat lainnya. Tujuan ini tidak terlepas dari cita-cita de Gaulle untuk meraih Grandeur (kebesaran, kekuatan, prestise). Untuk menelaah permasalahan ini, penulis mempergunakan kerangka pemikiran dari William D. Coplin mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Untuk melengkapi penjelasan masalah ini diketengahkan pula pendekatan K.J. Holsti mengenai tujuan-tujuan politik luar negeri.