Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini juga mencatat tentang pentingnya diskusi interpersonal di antara publik. Ini terbukti dari banyaknya jawaban publik tentang issue-issue yang kontroversial yang tidak lagi banyak diekspos oleh media. Issue-issue ini banyak di jadi kan topik pembincaraan antara publik karena menariknya hingga publik terpengaruh untuk juga menggap issue ini sebagal penting. Dari hasil penelitian terbukti bahwa untuk politik publik dipengaruhi oleh pemberitaan majalah Tempo, sementara kompas berpengaruh hanya untuk masalah sosial: sedangkan untuk masalah ekonomi nampak tidak ada hubungan antara kedua media dengan publiknya. Variabel -variabel kontrol yang diduga membuat hubungan antara agenda media dan agenda publik bervariasi dalam penelitian ini tidak terbukti.

---

This study also notes the importance of interpersonal discussions among the public. This is evident from the many public responses to controversial issues that are no longer widely exposed by the media. These issues are often used as topics of discussion among the public because they are interesting to the point that the public is influenced to also consider these issues as important. The results of the study prove that for politics the public is influenced by Tempo magazine coverage, while Kompas only influences social issues: while for economic issues there seems to be no relationship between the two media and their publics. The control variables that are thought to vary the relationship between the media agenda and the public agenda were not proven in this study.

"

"Disertasi ini menunjukkan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) secara konsisten dan berkelanjutan berupaya meneguhkan otoritasnya sebagai pemegang kendali utama dalam penataan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi penyiaran. Di berbagai masa pemerintahan berbeda, pemerintah berupaya mengendalikan penyiaran dengan melahirkan regulasi yang memperkuat posisinya untuk menentukan ruang gerak dunia penyiaran. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menyadari arti penting informasi sebagai sumber daya politik dan ekonomi. Secara berkelanjutan pula, upaya ini didukung industri penyiaran. Dalam proses menghasilkan kebijakan, pemerintah umumnya tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat sipil. Pemerintah melakukan proses politisasi hukum, langkah yang dalam sejumlah hal bertentangan dengan UU Penyiaran. Berbagai kebijakan dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kepentingannya dijalankan dengan pola budaya neopatrimonial. Regulasi dibuat dengan mengabdi pada kepentingan penguasa. Pemerintah mengarahkan aturan yang ada ada tidak untuk menjamin tujuan yang secara rasional sudah ditentukan, melainkan untuk kepentingan dominasi.

---

This research shows that the Indonesian government (ie. The Ministry of Information and Communication) has consistently and continuously tried to strengthen its power as the chief controller in regulating the production, distribution and consumption of information in the Indonesian broadcasting system. In various different historical period, the government has shown its insistence to become the main regulator of the broadcasting system by issuing series of regulation that enhance government position in delimiting the stakeholders playing field. This tendency can only be interpreted as a clear evidence on the government recognition on the importance of information as a very significant economic and political resources. This effort was also supported by the broadcasting industry. In the process of developing the broadcasting policies, the Ministry never invited the Indonesian Broadcasting Commission and the civil society in general to to voice their concern. Throughout the process, the government took various measures that can be viewed as ?the politicization of law? which contradicted the real substance of the law itself. Various policies were distorted according to the government interest that was also supported by the industry.This government interest is conducted within neopatrimonial culture. Regulations were written to serve the interest of the rezime who are in power. The government direct the present regulations not to achieve the mutual objective that has rationally decided but for the sake of domination."