Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Perpustakaan perguruan tinggi menjadi target para penyumbang dengan beragam kepentingan. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana kekuatan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SNI Corner dengan kaca mata ekonomi politik media Vincent Mosco meliputi tiga aspek, yaitu komodifikasi, spasialisasi dan strukturasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan 8 (delapan) informan, yaitu 2 (dua) orang pimpinan dari BSN, Kepala Perpustakaan Daun, Direktur Perpustakaan Bunga dan 4 (empat) petugas SNI Corner. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipan dan analisis dokumen.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSN SNI Corner membidik perpustakaan perguruan tinggi yang mempunyai banyak pengguna untuk memenuhi capaian jumlah pemanfaat informasi dan membangun kesadaran berbudaya standar. Dalam pengelolaan SNI Corner, kaitan ekonomi politik media yang paling menonjol terlihat pada spasialisasi dan komodifikasi. SNI Corner menjadi media spasialisasi BSN untuk menemui khalayak perguruan tinggi  dan mendiseminasikan produknya. Spasialisasi berhasil mengatasi kebijakan akses SNI, mengatasi jarak sosial dan efisiensi waktu berhasil menyebarkan informasi standardisasi tersedia di 31 (tiga puluh) lokasi di Indonesia. BSN melakukan komodifikasi konten dalam bentuk koleksi dan fasilitas perpustakaan yang dikemas dalam SNI Corner. Rektor universitas Bunga maupun Universitas Daun secara tidak langsung telah melaksanakan praktik komodifikasi khalayak, yaitu mengubah pengguna perpustakaan kepada BSN untuk memperkuat kerjasama yang telah dijalin. Kerjasama yang terjadi disini saling menguntungkan. BSN memperoleh target khalayak, sementara perpustakaan memperoleh SNI Corner yang berisi koleksi informasi standardisasi beserta fasilitasnya dan sertifikat MoU yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam komodifikasi pekerja, petugas SNI Corner meskipun hanya tugas tambahan (rangkap) atau petugas piket tidak mendapat imbalan apapun ternyata tetap berjalan.

---

So far, university libraries have been targeted by donors with various interests. This phenomenon has inspired this study which is to uncover the strength of the parties who are involved in managing SNI corner, based on a media political economys perspective of Vincent Moscow. This research used a constructivist method with 8 (eight) informants, who are 2 (two) managers of BSN, manager of Daun Library, manager Bunga Library and 4 (four) SNI Corner librarians. Data is collected through in-depth interviews, participant observation and document analysis. The results of this research indicates that SNI Corner has targeted universities libraries due to their large numbers of users. This number of users were intended to meet the achievements number for spreading information and building awareness of standardization. In SNI Corner management, the most prominent relation to the political economy is seen in the spatialization and the the commodification. SNI Corner is BSNs spatial media to meet the achievements numbers of user and to disseminated the product. Spatialization also succeeded in overcoming policies, distance and time constraints of BSN to disseminate its products. The spatialization has been a fully disseminating of standardization information which is available in 31 (thirty) locations in Indonesia. SNI Corner has carried out the commodification of content, starts from collections and facilities of the library which were packaged in SNI Corner. The chancellor of Bunga University and Daun University have indirectly carried out the practice of commodification of the audiences by changing their librarys users into BSNs. This action has strengthened the mutually benefited cooperation, between the universities and BSN. The benefit for BSN is that it gained targeted audiences, while the universities libraries enriched with SNI Corner which contains a collection of standardization information along with its facilities. Besides, the universities libraries have MoU certificates that can be used for various purposes. Although the SNI corner has benefited the two parties above, it has no effect on the commodification of workers (SNI Corner Librarians) because they have another additional task or a dual task or picket system without any reward.

Abstrak :
Tesis ini memfokuskan pada aspek hukum kawasan eskonomi khusus dengan mengajukan argumen bagaimanakah kebijakan kawasan ekonomi khusus secara umum dan khususnya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek hukum, dan khususnya wacana kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Fenomena Di negara-negara berkembang (less developeci countries), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara tradisional dipilih karena memilik dua alasan yaitu alasan kebijakan dan infrastruktur. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis hukum ekonomi dan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan pengalaman kawasan ekonomi khusus pada negara-negara lain. Sedangkan metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Tesis menggambarkan bahwa KEK memiliki karakteristik antara lain dari aspek hukum berlaku ketentuan perjanjian internasional, hukum di negara yang bersangkutan dan peraturan operasional kawasan seperti peraturan perizinan, fasilitas perpajakan, tenaga kerja, kepabeanan, imigrasi dan pengembangan kawasan. Berdasarkan pengalaman KEK di beberapa negara, menunjukkan aspek hukum turut menentukan efektifitas dan efisiensi implementasi KEK. Dengan demikian dari aspek analisis hukum ekonomi, KEK mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks di Indonesia, sampai penulisan terakhir Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI). Dalam hal ini KEKI dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rasionalitas kebijakan ini dapat dikenali sebagai saling mempengaruhi dalam konteks hukum ekonomi. Dari aspek hukum terdapat beberapa perundang-undangan yang menjadi rujukan pembentukan KEK. Peraturan tersebut adalah peraturan perundangan dibidang penanaman modal, peraturan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Dalam pembentukan KEK, maka sinkronisasi peraturan diperlukan sehingga investor merasa memiliki kepastian hukum. Sampai pada penulisan tesis ini sedang disusun RUU KEK yang mencoba mensinkronisasi peraturan dalam bidang pembentukan, fasilitas, ketenagakerjaan, keimigrasian dan kepabeanan. Materi RUU menunjukkan adanya upaya pengkhususan spasial dengan memperhatikan aspek perundangundangan yang berlaku. Disarankan perlunya sinkronisasi hukum apabila akan dibentuk dan dikelola kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Payung hukum dalam bentuk Undang-Undang dimungkinkan sebagai alat sinkronisasi.

---

This thesis focusses on legal aspects of special economic zone with strart from an thesis statement how do policy of special economic zone in genera! and particularly in Indonesia if it can be seen from legal aspect, hence in conjunction to Batam Zone as stipulated as Free Trade Zone to become a special economic zone. As a phenomena in less developed countries, Special economic Zone (SEZ) traditionally chosen by policy maker based on two argumen, namely policy orientation and infrastructure. The methodology of thesis based on legal normative approach, benefiting from economic o f law analysis and comparison method, which compare experience from other countries. Its writing deploy descriptive analytic style. The thesis reveals that SEZ has some characteristics namely legal aspect franging from international treaties, existing respective legal system, and its opeartiobal side such permit regulatory, tax facility, labour, custom, immigration and regional development. Learning experience from other countries reveal that legal aspect has significant role to determine its efficient and effectiveness of implementation. Therefore from economic analysis of law, SEZ reachs efficiency in pursuing its goal. From Indonesian context, until finishing the thesis, Indonesia is pursuing to establish SEZ policy. Indonesian SEZ varian to pursue pushing investment growth as well as economic growth. Its rationale can be identified as intertwined in term oh economic of law context. From legal perspective, there are some regulations as references if policy maker would develop SEZ policy. The regulations namely, regulatrion of investment, local government, spatial planning, free trade zone and free port zone. In developing SEZ, therefore, synchronization of regulation is needed to provide rule of law for investor. Until the wrting process, the Bill of SEZ is trying to synchronize in term of its establishment, facility, labour, immigration and customs. Its legal materials reveals that there is a speciality of spatial without ignoring existing regulation. The thesis provide some recommendation of policy that synchronization of regulation is essential if one w ould establish SEZ in Indonesia. Legal umbrella in high level which is law, as possible legal aspect to synchronize sprawling regulation.