Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Manusia dalam usahanya untuk melakukan kegiatan dwelling tentu melakukan penyesuaian, salah satunya dengan membuat recreational vehicle (RV) yang merupakan tempat tinggal berjalan. Selain menggantikan fungsinya, RV juga menghadirkan pengalaman unik yang tidak dapat ditemui di tempat tinggal konvensional. Sifat RV yang portabel dan pemanfaatan akan ruang yang terbatas mengharuskan adanya penyesuaian yang perlu dilakukan demi kelancaran kegiatan dwelling. Skripsi ini mencoba membahas mengenai bagaimana terbentuknya RV dan bagaimana RV dapat menggantikan tempat tinggal konvensional. Tulisan ini juga didukung oleh pembahasan studi kasus di kawasan Amerika, Eropa, Australia, dan Indonesia untuk mengkaji keterkaitannya.

---

ABSTRACT
Human in a relation with dwelling will always attempt to provide the best as the dwelling is one of the most important aspect of living. One of the results is creating recreational vehicle (RV) as portable dwelling. Beside provide the main function as dwelling, RV also proposing unique experience for the user that are not able to be find in the conventional dwelling system. However the portability and the limited space usage require the adaptability of the user while doing the activities inside the RV. This paper is trying to explain the story behind the RV itself, how it form and how RV can replace the conventional dwelling. Case studies from United States, Europe, Australia and Indonesia are included in supporting the explanation about RV.

Abstrak :
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan China pada desember 2019 dan pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Selama masa pandemi COVID-19 banyak terjadi lonjakan secara tiba-tiba pada jumlah kasus baru COVID-19 yang menunjukkan bahwa adanya kesulitan dalam mengantisipasi peningkatan penyebaran COVID-19. Skripsi ini membahas pemodelan jumlah kasus baru harian COVID-19 di Indonesia menggunakan Gaussian Mixture Model (GMM) dimana model ini merupakan salah satu Mixture Model. Mixture Model merupakan penjumlahan linear berbobot dari beberapa fungsi distribusi dimana masing-masing fungsi distribusi disebut sebagai komponen campuran. Pada GMM, setiap komponen campuran diasumsikan berdistribusikan Gaussian (Normal). Pada penelitian ini, dikonstruksi beberapa GMM dengan 2, 3 dan 4 jumlah komponen untuk pemodelan data jumlah kasus baru harian COVID-19 di Indonesia dari 1 Januari 2021 sampai 31 Maret 2022 dengan interval waktu 455 hari. Parameter dari setiap GMM tersebut diestimasi menggunakan metode maximum likelihood estimation (MLE) melalui algoritma Expectation-Maximization (EM). Berdasarkan nilai Akaike Information Criteria (AIC), diperoleh GMM dengan 4 komponen merupakan model terbaik untuk pemodelan data jumlah kasus baru harian COVID-19 di Indonesia. Dengan GMM 4 komponen, diperoleh probabilitas jumlah kasus baru harian COVID-19 di Indonesia kurang dari jumlah kasus harian terendah adalah 0,009598, lebih dari jumlah kasus harian rata-rata adalah 0,299443 dan lebih dari jumlah kasus harian tertinggi adalah 0,017669. ......Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). This virus was first found in Wuhan, China in December 2019 and first got into Indonesia on March 2, 2020. During the pandemic, there are a lot of sudden spikes in new COVID-19 daily cases which indicates that there is a struggle in anticipating the sudden increase in COVID-19 transmission. This research discuss about the modeling of new COVID-19 daily cases in Indonesia using Gaussian Mixture Model (GMM) which is a part of Mixture Model. Mixture Model is a linear weighted sum of some distribution function where each function is called a mixture component. In GMM, every mixture components are assumed to be normally distributed. In this research, three GMMs with 2,3 and 4 components were constructed to model new COVID-19 daily cases in Indonesia from January 1, 2021 to March 31, 2022 with a total of 455 days of observation. The parameters of each GMM were estimated with maximum likelihood estimation (MLE) method through Expectation-Maximization (EM) algorithm. According to Akaike Information Criteria (AIC) value, it was found that GMM with 4 components was the best model for modeling new COVID-19 cases in Indonesia. With this model, the probability of new COVID-19 daily cases in Indonesia are less than the lowest daily cases is 0,009598, more than the average daily cases is 0,299443 and more than the highest daily cases is 0,017669.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai pengarcaan pada arca dewa-dewi yang terdapat pada kelenteng Toasebio, Jakarta Barat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengarcaan dan peranan dari tiap-tiap tokoh dewa yang dipuja di Kelenteng Toasebio melalui kajian ikonografi serta mengklasifikasikan setiap tokoh dewa berdasarkan wilayah kekuasannya. Komponen pengarcaan yang diteliti pada penelitian ini adalah pakaian, raut wajah, sikap tangan, sikap duduk, posisi peletakan, serta alat dan atribut yang dibawa oleh setiap arca tokoh. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 114 arca pada kelenteng Toasebio yang terbagi menjadi 29 tokoh dewa. Tokoh dewa pada kelenteng Toasebio diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu dewata penguasa langit yang terdiri dari 2 tokoh dewa, dewata penguasa bumi yang terdiri dari 7 tokoh dewa, dan dewa penguasa manusia yang terdiri dari 20. ......This paper discusses the manifestations of the statues of the gods found at Toasebio temple, West Jakarta. This study aims to determine the character and role of each god who is worshiped at Toasebio Temple through iconographic studies and to classify each god character based on their area of power. The manifestation components examined in this study are clothes, expressions, hand gestures, sitting attitudes, positions, tools and attributes carried by each character. The results of this study explain that there are 114 statues in Toasebio temple which are divided into 29 divine figures. The god figures in Toasebio temple are classified into 3 groups, namely the gods who rule the universe consisting of 2 god figures, the gods who rule the earth consisting of 7 god figures, and the gods who rule the humans who consist of 20 divine figures.

Abstrak :
Pendahuluan Sastra adalah eskpresi pengalaman manusia secara menyeluruh tentang hidup dan kehidupan; atau tentang manusia dan kemanusiaannya. Karya sastra merupakan terjemahan tentang perjalanan hidup manusia ketika manusia itu, secara langsung atau tidak langsung, mengalami dan bersentuhan dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Kelahirannya memang diihlami oleh berbagai kondisi manusiawi: persaudaran, penderitaan, cita-cita, perjuangan, dan sebagainya. Realitas kehidupan - lengkap dengan berbagai nilai yang terkandung di dalamnya, direkam pengarang, diolahnya sedemikian rupa, kemudian diekspresikannya dalam gaya dan bentuk yang khas.Sebagai gambaran atau produk kehidupan, maka sastra dapat pula disebutkan sebagai gambaran sosial, karena "kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial.

Abstrak :
ABSTRAK Pemikiran rasional sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi pembangunan pertanian di desa-desa. Tetapi bagi sumber daya lahan tidaklah selamanya demikian. Pengolahan lahan yang intensif dengan tujuan meningkatkan hasil semaksimal mungkin dan perluasan tanah pertanian ke daerah-daerah bergunung dan curam akan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat bebahaya. Peningkatan dan perkembangan usaha pertanian cengkeh di Minahasa dinilai merupakan sumber potensial yang telah menciptakan daerah-daerah yang tanahnya sedang berada dalam ancaman bahaya erosi yang sangat dahsyat, yaitu tanah longsor. Tanah pertanian bukan hanya meluas ke daerah-daerah yang tidak cocok dengan sistem pertanian tradisional tapi telah meluas sampai pada perombakan hutan negara, Penduduk desa Tamoelang adalah salah satu desa di Kecamatan T ompasobaru kabupaten Minahasa yang sangat menonjol dalam perombakan hutan negara untuk dijadikan tanah pertanian. Perombakan hutan pada mulanya dilakukan secara diam-diam tapi pada tahun-tahun 1970-an telah dilakukan secara terbuka dan berani. Pada tahun 1980-an diperkirakan bahwa sebagian besar dari petani telah mempunyai tanah pertanian di kawasan hutan negara ini. Masalah yang menonjol dari usaha pertanian di kawasan hutan negara ini, yaitu semangat yang tinggi dari petani dalam menginvestasi modal dan tenaga, kendati tidak ada hak pemilikan tanah pertanian secara hukum. Sejak tahun 1980 telah dilakukan berbagai usaha dari pemerintah agar seluruh petani segera meninggalkan kebun itu tapi masih terus mengalami kegagalan. Kegagalan usaha pemerintah untuk meniadakan kegiatan pertanian di kawasan hutan negara seperti yang dikatakan di atas ini, diduga berasal dari: (1) kemampuan petani secara berkesinambungan dengan berpikir rasional situasional untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang memungkinkan kegiatan pertanian di kawasan hutan negara itu terus berlangsung dan (2) hubungan yang "baik" di antara petugas dan petani. Tulisan ini mencoba menguraikan hal-hal yang menyangkut : (1) pengetahuan petani tentang usaha pertanian cengkeh di hutan negara; (2) usaha pertanian kacang.merah (brenebon), jagung dan usaha lain di luar usaha pertanin; (3) berabgai situasi yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan pertanian tersebut di dalam hutan negara; dan (4) pengaruh kegiatan-kegiatan itu pada lingkungan fisik. Hal-hal ini diharapkan bermanfaat untuk diinformasikan kepada penyusun dan penyelenggara program pembangunan desa.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada apakah pelaksanaan kebijakan kegiatan rehabilitasi terpadu bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta berjalan efektif bagi narapidana yang pengikutnya. Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif deskriptif analistis Penelitian dilakukan pada tahun 2007, Model operasionalisasi penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edward III dengan 4(empat) alat ukur yakni variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel kecenderungan (sikap), dan variabel birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada 70 narapidana yang mengikuti kegiatan dan 40 petugas pelaksana, dan wawancara mendalam kepada pimpinan, narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta. Dari hasil pendapat responden disimpulkan bahwa: 1) Dilihat dari variabel komunikasi, narapidana yang mengikuti program mendapatkan infontasi yang positif tentang kegiatan rehabilitasi terpadu, begitupula halnya dengan petugas pelaksana sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. 2) Dilihat dari variabel sumber daya baik pelaksanaan kegiatan didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi walaupun perlu untuk ditingkatkan agar peserta kegiatan rehabilitasi terpadu dapat di rekrut lebih banyak lagi. 3) Dilihat dari variabel kecenderungan (sikap) secara umum bagi narapidana yang mengikuti dan yang sudah merasakan manfaat, sangat anlusias. Bagi petugas Lapas Narkotika secara umum kegiatan rehabilitasi ini perlu disosialisasikan sehingga petugas di bidang lain pun mengerti dan memahaminya. 4) Dilihat dari variabel birokrasi bagi narapidana sangat baik karena dengan dilibatkannya mereka dalam kegiatan ini, segala urusan adminitrasi yang diperlukan tidak dipersulit. Bagi petugas masih ada anggapan bahwa kegiatan rehabilitasi terpadu ini adalah kegiatan dari seksi pembinaan dan bukan kegiatan dari seksi lain. Sehingga memang perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalarn sehingga kegiatan ini merupakan produk andalan dari Lapas Narkotika Jakarta.

Abstrak :
Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang debitur. Lembaga jaminan ini diberikan khusus untuk kepentingan kreditur guna menjamin piutangnya melalui perikatan khusus. Jaminan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan yang masing-masing memiliki ciri dan sifat tersendiri. Jaminan perorangan (Penanggungan) diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Dari ketentuan pasal 1820 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa dalam suatu skema penanggungan terdapattiga pihak, yaitu debitur sebagai pihak yang berutang, kreditur sebagai pihak yang berpiutang, dan terkahir adalah penanggung sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya prestasi debitur berupa utang-utang debitur kepada kreditur. Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah terjadi, khususnya apabila penanggung merupakan penanggung perusahaan (Corporate Guarantee). Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit terhadap penanggung pribadi (Personal Guarantee). Hanya sedikit sekali permohonan pailit yang diajukan kepada penanggung pribadi, karena secara umum ada kecendrungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur untuk alasan praktis. Dalam suatu skema penanggungan utang, terdapat dua perjanjian yang berbeda, yaitu perjanjian pokok antara debitur dan kreditur dan perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung. Perjanjian penanggungan itu sendiri bersifat Accesoir , jadi pada asasnya jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian penanggungannya turut hapus. Perjanjian penanggungan sifatnya mengikuti perjanjian pokok sehingga suatu perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi perjanjian pokoknya. Seorang penanggung memiliki hak istimewa, salah satunya hak untuk menuntut supaya harta benda debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Hak ini dapat dilepaskan oleh penanggung dalam perjanjian penanggungan, yang membuat kreditur dapat memilih harta mana yang harus disita dan dijual terlebih dahulu.

---

Collateral was a guarantee given by a debitor or third party for a creditor to guarantee of paying debt. Collateral institution was specially given for the significance of the creditor in order to guarantee the debt through a special bond. It was divided into two, they were property collateral and personal collateral in which each one had its own features and characteristics. Personal collateral was regulated in the Article 1820 to Article 1850 Civil Code. In the regulation of Article 1820 KUHP Perdata, it could be understood that in the scheme of there were three parties, they were a debitor as the party who was in debt, a creditor as the party who gave debt, and the last, a guarantor as the party who guaranteed fulfillment of achievement that was debts of debitor to creditor. Submission of Act of Bankruptcy toward the guarantor was a common thing, especially if he was a corporate guarantor. However, it would not happen to Act of Bankruptcy for personal collateral. It was only few of Act of Bankruptcy proposed by personal collateral since generally there was tendency that creditor was reluctant to have a deal with debitor for practical reasons. In scheme of debt collateral, it was included two different agreements, they were main agreement between debitor and creditor and collateral agreement between creditor and guarantor. Collateral agreement itself was accesoir so that basically, if main agreement was removed, it was also the collateral agreement. It was based on main agreement so that it could not exceed its main agreement. The person who guaranteed owned special rights, one of them was to insist so that properties of debitor, firstly, was confiscated and sold to pay the debt. The right could be undone by him in collateral agreement in order to make the creditor can choose which property had to be consficated and sold first.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemberian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kakan serta Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar PP Tanah Terlantar secara regulasi dan kebijakan dapat dibenarkan, karena secara aspek hukum formil dapat dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang diberikan oleh PP Tanah Terlantar. Namun didalam penerapannya banyak hal yang menjadi kendala dalam menerapkan hal tersebut, terutama kendala dalam aspek regulasi yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi unsur pendorong terjadinya potensi tanah terlantar.Maka dengan hal tersebut Tesis yang berjudul Ketentuan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mencoba mengkaji beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan Tanah terlantar khususnya pada Kawasan Hutan yang dalam memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha HGU yang berada di dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara NomorNomor 21/G/2013/PTUN.Jkt . Hasil penelitian dari Tesis ini mendapatkan beberapa aspek yang menjadi kendala terutama didalam pengurusan perizinan pada Kawasan Hutan yang ingin dimanfaatkan oleh pemegang hak atas tanah, hal ini karena peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai regulasi dan aspek-aspek khusus yang dapat menjadi alasan pemegang hak tetap dapat mempertahankan hak atas tanahnya dan BPN sebagai pemberi Surat Keputusan dapat bekerja dengan maksimal tanpa harus terdapat tuntutan hukum dikemudian hari atas Surat Keputusan yang dikeluarkan.

---

ABSTRACT
Provision of Decree issued by Head of Land Office Head of Land Office andHead of National Land Agency according to Government Regulation Number 11Year 2010 Regarding Control and Utilization of Abandoned Land GRAbandoned Land regularly and accessible, because it is operationally adjustable.has fulfilled all that is given by GR Abandoned Land. In practice, however, muchis needed in this regard, indispensable in the provision given by law which is thesole impetus for the potential for abandoned land. So with this Thesis entitledImplementation Provisions of Land Terangarized Regulation Based onGovernment Regulation No. 11 of 2010 on the Control and Utilization ofProhibited Land to examine several factors that will be used in the implementationof the policy Cultivation Right within the Decision Cassation of StateAdministration Number 21 G 2013 PTUN.Jkt .The results of this thesis are some of the most important aspects of licensing in theforest areas that the DATA wants to use, this is because the rules do not allow forthe right reasons. permanent right may increase the right to land and BPN as adecision maker who can work maximally without having any legal risk in thefuture on the issued Decree.