"
Latar BelakangKajian mengenai pemimpin tradisional pada masyarakat di Irian Jaya khususnya di daerah pedalaman belum banyak dibahas, dan kalaupun ada masih didasarkan pada penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh para antropolog, pamong praja, dan para pekabar Injil pada masa pemerintah Belanda beberapa tahun lampau.
Penelitian tersebut masih terbatas pada upaya pendeskripsian data etnografi mengenai daerah di mana kegiatan mereka berlangsung. Upaya tersebut lebih ditekankan pada pencatatan berbagai aspek kehidupan sosial budaya, dengan tidak memberikan fokus pada suatu aspek tertentu.
Kecuali itu, studi yang pernah dilakukan oleh Pospisil (1958;1978) di antara orang Ekagi yang berupaya membuat deskripsi serta menganalisa kebudayaan dari orang Ekagi. Salah satu aspek yang diungkapkan dalam hasil penelitiannya yaitu aspek hukum yang dipertautkan dengan aspek ekonomi, politik, dan masalah kepemimpinan. Aspek yang disebutkan terakhir ini lebih difokuskan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, serta bagaimana pengaruh dari luar terhadap kepemimpinan tradisional.
Orang Ekagi seperti juga suku-suku lain yang mendiami daerah pedalaman (pegunungan tengah) dalam struktur pemerintahan adat mereka mengenal adanya pemimpin tradisional, yang masing-masing mempunyai sapaan yang berbeda satu dengan yang lain. Bagi orang Ekagi yang disebut sebagai pemimpin adalah tonowi. Sebagai seorang pemimpin tonowi, oleh para pendukungnya dikenal sebagai pemimpin yang secara ekonomis maupun politik menempati kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain, terutama dalam pemilikan harta (kekayaan).
Pemilikan kekayaan yang berlebihan oleh seorang tonowi secara tidak langsung mengangkat status sosial sebagai pemimpin dalam masyarakat. Seorang tonowi dalam sistem politik tradisional menduduki posisi sebagai pemimpin dalam keluarga luas, klen, dan juga pada tingkat konfederasi sebagai satuan politik yang tertinggi. Selain sebagai pimpinan dalam lembaga-lembaga adat di atas, tonowi dengan kemampuan yang dipunyai dapat bertindak sebagai pelaksana hukum adat dalam menangani sengketa yang ada dalam masyarakat.
Secara intern tonowi memiliki hak untuk menangani serta menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang terjadi di antara sesama anggota klen. Sedangkan sengketa yang terjadi antar klen ataupun konfederasi pun selalu diselesaikan secara bersama-sama antar tonowi yang bersangkutan.
Dalam kehidupan politik seorang tonowi sebagai pemimpin di tingkat klen dan konfederasi selalu berupaya agar dengan kekuasaan serta kemampuan ekonomi yang dimilikinya agar dapat menciptakan hubungan baik di antara mereka, dan sekaligus memantapkan kedudukan sebagai pemimpin ke dalam maupun ke luar.
Dari segi ekonomi seorang tonowi selain sebagai pemimpin juga dikategorikan sebagai orang yang memiliki kekayaan, yang biasanya diupayakan sendiri oleh yang bersangkutan. Kekayaan ini sebagai lambang status sosial keberhasilan seseorang dalam mengumpulkan harta dan menempatkan dia dalam kedudukan yang lebih tinggi dari penduduk lain. Dengan kekayaan yang dimiliki menyebabkan sebagian dari anggota klen atau konfederasi sangat tergantung kepadanya, terutama dalam upaya memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang hadapi anggotanya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1990
