Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Kasus ? kasus Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia, terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara terburuk dalam menangani kasus perdagangan orang. Banyaknya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa negara ini menjadi salah satu negara yang tidak dapat memberantas perdagangan orang. Keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang belum berarti tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia telah efektif diberantas. Tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu, keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sudah seharusnya dan sepantasnya mencakup juga tentang pemenuhan hak asasi korban perdagangan orang. Selain mengacu pada Undang ? undang tersebut, konsep pemenuhan hak asasi korban perdagangan orang juga dapat dilihat dari berbagai sumber. Undang ? undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyai hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Konsep pemenuhan hak asasi manusia inilah yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis kasus ? kasus perdagangan orang di Indonesia. Di dalam kasus yang terjadi baik di Medan maupun di Kalabahi, hal yang diperhatikan adalah apakah Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terlebih apakah dengan adanya Undang ? Undang tersebut korban perdagangan orang telah terpenuhi hak asasi manusianya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the cases of trafficking that occurred in Indonesia , related to the enforcement of human rights . Indonesia is said to be one of the worst countries in dealing with trafficking cases. The number of trafficking cases that occurred in Indonesia proves that the country is becoming one of the country that could not combat human trafficking . The existence of Law Number 21 Year 2007 concerningthe Crime of Trafficking in Persons does not mean the human trafficking crime that occurred in Indonesia has been effectively eradicated . Human trafficking crime is categorized as one of the crime that violate human rights . Therefore , the existence of Law Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons should and rightly include also on the fulfillment of human rights of victims of trafficking. In addition to referring to the Act - the law , the concept of the fulfillment of human rights of victims of trafficking can also be viewed from a variety of sources. Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights states that victims of human rights violations have the right to compensation , restitution and rehabilitation . The concept of the fulfillment of human rights is the author reference in analyzing the cases of human trafficking in Indonesia . In the case both in Medan and in Kalabahi , things to look for is whether the judges in deciding the case is in line with the objective of enactment - Law Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons and especially whether the presence of the law of human trafficking have fulfilled the victim?s human rights