Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia diterapkan. Dalam praktik pemberian kredit pada umumnya, bank tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia sebagaimana mestinya. Pada tesis ini akan dibahas tiga hal. Pertama, tinjauan umum mengenai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit. Kedua, analisis terhadap kedudukan Bank sebagai penerima fidusia. Ketiga, analisis pada eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Aspek yang diteliti adalah apakah undang-undang jaminan fidusia cukup tegas dalam menindak pihak-pihak yang melanggar ketentuan untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa kreditur yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen. ......This thesis discusses how the legal provisions on fiduciary security are applied. In the practice of lending in general, banks do not bind fiduciary guarantee properly. There are three things that will be discussed here. First, an overview of the binding guarantees in lending. Second, an analysis of the Bank 39 s position as a fiduciary receiver. Third, the analysis on the execution of fiduciary security is not registered. The aspect under investigation is whether the fiduciary security law is sufficiently assertive in cracking down on those who violate the requirement to register fiduciary security to the Fiduciary Registry Office. This research uses juridical normative method, where the data of this research is mostly obtained from literature study. In the results of this study it is stated that creditors who do not register fiduciary security objects in the Fiduciary Registry Office can not enjoy the benefits of the provisions of the fiduciary security law such as preference rights.

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan hukum mengenai pembatalan desain industri diterapkan. Masih ada masyarakat yang menilai bahwa batasan antara objek perlindungan desain industri dan merek masih belum jelas. Pada skripsi ini akan dibahas tiga hal. Pertama, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum desain industri. Kedua, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum merek. Ketiga, analisis terhadap putusan majelis hakim pada kasus Yoko melawan Alpenliebe yang tertuang pada Putusan No. 42. Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dengan doktrin yang mengatur tentang pembatalan desain industri. Aspek yang diteliti adalah apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan doktrin-doktrin yang mengatur tentang kriteria pembatalan desain industri ketika terjadi tumpang tindih antara perlindungan desain industri dan merek, di antaranya kedudukan hukum, kebaruan, ketertiban umum, dan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam kriteria kedudukan hukum, kebaruan, ketertiban umum, dan itikad tidak baik adalah sudah tepat. ...... This thesis discusses how the legal provisions regarding the cancellation of the industrial design is applied. There is still a society which considers that the boundaries between objects of industrial design and the trademark protection remains unclear. In this paper will discuss three things. First, an overview of the image in the scope of legal protection of industrial designs. Second, an overview image in the sccope of the legal protection of trademark. Third, analysis of the judges' verdict in the case of Yoko versus Alpenliebe which contained in Verdict No. 42. Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST to doctrines regarding to the cancellation of industrial design regulation. Aspect studied is whether the consideration of the judges in this verdict are in accordance with the doctrines of the cancellation of industrial design criteria when there is an overlap between industrial design and the trademark protection, including legal standing, novelty, public order, and bad faith. This study uses a juridical-normative, which is most of the research data obtained from the study of literature. In the results of this study revealed that the consideration of the judges in the legal standing, novelty, public order, and bad faith is appropriate.