Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-undang Aparatur Sipil Negara menjadi pondasi bagi reformasi manajemen sumber daya manusia aparatur. Salah satu perubahan utama yang dilahirkan undang-undang tersebut adalah seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. Keberhasilan suatu perubahan salah satunya ditentukan oleh sikap para pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sikap pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kebijakan seleksi terbuka JPT Pratama sekaligus menggambarkan perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh pegawai berdasarkan kelompok jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis jabatan, dan masa kerja. Hasilnya, secara umum ditemukan sikap yang positif tanpa perbedaan signifikan antara pegawai dengan usia, jenis kelamin, dan jenis jabatan berbeda serta perbedaan parsial antara satu kelompok dengan satu kelompok lain berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.

---

ABSTRACT
The new Civil Service Law (UU ASN) provides foundation for civil service reform. One of its main provisions is the open promotion system for senior executive positions. Attitude of those directly affected by a deliberative change could determine whether the change would be successful. This research tries to describe employee attitude toward the new open promotion system using sample from the Ministry for Energy and Mineral Resources. Sex, age, education level, types of job, and service tenure are factors tested to observe differentiation in employees? attitude. Researcher found that in general, employees tend to have positive attitude toward the new system and there are no differences explained by different sex, age, and types of job. Partial differences found in subgroups within service tenure and education level.

Abstrak :
Abstract. The Constitution of Republic of Indonesia guarantees every citizen – without exception – to have the equal right to get a proper occupation and a decent living, for humanity, this means citizens with disabilities have the same right along with others; this research describes the implementation of policies related to recruitment of civil servants, especially where disabled people are involved as applicants. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and supporting data on recruitment process from related institutions. This research had captured problems within recruitment process for disabled people in every aspect of recruitment such as human resources (HR) planning, job analysis, HR formation, HR procurement and portrayed problems that government agencies face to implement the non-discrimination and affirmative action principles to disabled people in their recruitment processes.

Abstrak. UUD RI 1945 menjamin semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup karena kemanusiaan, termasuk warga penyandang cacat; penelitian ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perekrutan pegawai negeri, terutama dalam kasus penyandang cacat. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dan data pendukung dari proses perekrutan instansi terkait. Penelitian ini telah menangkap masalah dalam perekrutan penyandang cacat dalam setiap aspek dari proses perekrutan seperti perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), analisis jabatan, formasi SDM, pengadaan SDM dan menggambarkan masalah yang dihadapi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan tindakan afirmatif kepada penyandang cacat dalam proses perekrutan mereka.