Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang kedudukan pembeli dalam peralihan hak atas tanah dengan PPJB berlapis yang berkaitan dengan pencatatan dalam daftar umum dan sertipikat hak atas tanah, serta penerapan prinsip itikad baik terhadap pembeli dalam PPJB berlapis dengan kausa pengakuan utang dan harga belum lunas setelah dikuasai fisiknya. Permasalahan yang dibahas adalah penentuan kriteria pembeli yang beritikad baik dan bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4136 K/Pdt/2022. PPJB sebagai perjanjian awalan digunakan untuk mengikat penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi sebelum dilanjutkan ke pembuatan AJB. PPJB berlapis adalah saat sebuah bidang tanah dan/atau bangunan dibebankan sebagai objek hukum dalam 2 (dua) buah akta PPJB yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Keberadaan PPJB berlapis tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan berpotensi untuk diperkarakan sebab mengundang kerugian dari pihak pembeli yang beritikad baik. Sehingga perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sesuai dengan yang tercantum dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 butir ke-XI. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus ini, kedua pembeli dianggap tidak beritikad baik karena menjalankan PPJB berdasarkan kausa utang piutang dan seolah-olah telah menguasai fisik objek tanah meskipun belum melunasi pembayaran. ......This thesis analyzes the position of buyers in the transfer of land rights with layered PPJB which is related to recording in the public register and land rights certificates, as well as the application of the principle of good faith towards buyers in layered PPJB with the reasons for recognizing debt and the price has not been paid off after physical possession. The issues discussed are determining the criteria for buyers who have good intentions and the form of protection given to them in the Supreme Court Decision Number 4136 K/Pdt/2022. PPJB as a preliminary agreement is used to bind the seller and buyer in a transaction before proceeding to making the AJB. Layered PPJB is when a plot of land and/or building is charged as a legal object in 2 (two) different PPJB deeds at the same time. The existence of layered PPJBs is not in accordance with applicable law and has the potential to be sued because it invites losses from buyers who have good intentions. So protection must be given to buyers with good intentions in accordance with what is stated in SEMA Number 7 of 2012 point XI. This thesis was prepared using doctrinal research methods. In this case, the two buyers were deemed not to have good intentions because they carried out the PPJB based on debt and receivables and as if they had physical control of the land object even though they had not yet paid off the payment.

Abstrak :
Sistem pembayaran elektronik merupakan inovasi dari sistem pembayaran. Melakukan pembayaran elektronik dapat memungkinkan timbulnya risiko dalam proses transaksi. Untuk menghindari suatu risiko, maka diperlukan suatu pedoman untuk menghindari risiko tersebut. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi dengan sengaja mengambil risiko tertentu, karena mereka melihat potensi manfaat di balik bertahan, atau mengoptimalkan risiko. Dalam rangka menciptakan sistem pembayaran elektronik yang efektif dan efisien, Bank Indonesia juga mencantumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran tentang Manajemen Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan regulasi mengenai manajemen risiko pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia dan mengetahui penerapan manajemen risiko yang muncul pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, perusahaan Fintech sebagai penyedia layanan pembayaran berusaha untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaksanakannya. Kedua, Perusahaan Fintech X sebagai salah satu penyedia jasa pembayaran telah melakukan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia, baik penanganan risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Supervisi Bank Indonesia selaku pengawas Bank di Indonesia agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Bank di Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko dalam penerapan finansial teknologi. ......The electronic payment system is an innovation from the payment system. Carrying out electronic payments can allow the emergence of a risk in the transaction process. To avoid a risk, it requires a guideline to avoid that risk. Risk management aims to manage risk so that organizations deliberately take certain risks, because they see the potential benefits behind surviving, or optimizing risks. In order to create an effective and efficient electronic payment system, Bank Indonesia also includes Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI of 2020 concerning Payment Systems and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI of 2021 concerning Payment Service Providers regarding risk management. This thesis research aims to find out the legal and regulatory provisions regarding risk management in electronic payment systems in Indonesia and determine the application of risk management that arise in electronic payment systems in Indonesia. This research uses a normative juridical research method is library law research which is accomplished through the examination of library materials or secondary data. A data analysis method that is carried out by the author is a qualitative method. The result of this research is, first, Fintech companies as payment service providers strive to comply with the regulations set by Bank Indonesia and implement them. Second, Fintech Company X, as one of the payment service providers, has carried out risk management procedures that have been stipulated by Bank Indonesia in Bank Indonesia Regulations, both the handling of risks that occur internally or externally to the company. Suggestion of the research is The Supervisory Board of Bank Indonesia as supervisor of Bank Indonesia can improve supervision on the performance of Bank Indonesia in implementing risk management in the implementation of financial technology.