Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaannya permasalahan lalu lintas masih sering terjadi, salah satunya kemacetan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa permasalahan lalu lintas dapat diselesaikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang terdiri dari beberapa kegiatan, salah satunya pengaturan. Pengaturan tersebut merupakan aspek penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini dibahas mengenai dua poin penting, yaitu pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dan hubungan antar tingkat dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh pelaksanaan manajemen dan rekayasa di DKI Jakarta dan Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normative dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dan hubungan antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

---

ABSTRACT
Traffic has a strategic role in supporting the national development and integration as part of the efforts to improve the public welfare. However, traffic problems still frequently occur, and one of it is congestion. Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation set that the traffic problems can be resolved by traffic management and engineering, which covers several activities, such as arrangement. The arrangement which contain the determination on the policy on road, is important to ensure legal certainty and legal protection for the public. Regarding to the matters, this research discusses about two main points, which are the state administration law function and the relationship between levels of government. In this research, the author take the example of the implementation of traffic management and engineering in Jakarta and Puncak area of Bogor Regency. This research form method is normative. This research also use literature research method. From this research, it can be concluded that there are still many problems regarding to the state administration law function and the relationship between levels of government in the implementation of traffic management and engineering.